Ditemukan 4452 data
23 — 23
P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh Penghulu Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako,telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakanakta bawah tangan, isi dan tanda tangan tidak diakui oleh Termohon, buktitersebut menjelaskan mengenai kondisi Pemohon yang tidak memilikipekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga bukti tersebut hanya memenuhisyarat formil saja, serta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai buktipermulaan, sesuai Pasal 296 R.Bg. dan Pasal 1874
67 — 7
Menimbang, bahwa oleh karena TR.5 telah memenuhi syarat formil dan materiilsebagai akta pengakuan sepihak sehingga dapat diterima sebagai bukti untukdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti berupa TR.6 adalah fotokopi dari akta bawah tangantelah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun bukti TR.6 tersebuttidak ditandatangani oleh pihak ke.1 (penjual), oleh karenanya bukti tersebut tidakmemenuhi syarat formil pokok akta bawah tangan sebagaimana yang ditetapkan dalampasal 1874
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan hukum dan perundang undangan, ini memperjelas Judex Facti telah berat sebelah dalammemperlakukan pihakpihak yang berperkara dan mengetrapkan hukumpembuktian yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;Dari faktafakta hukum tersebut di atas, bahwa pertimbangan hukumJudex Facti tentang perjanjian tanggal 21 April 2011, adalahpertimbangan yang keliru, jauh dari normanorma hukum dan lalaimenerapkan serta melanggar hukum dan undangundang sebagaiberikut: Pasal 1857 Kitab Undang Undang Hukum Perdata; Pasal 1874
206 — 23
Maka terhadapbukti a quo tersebut dipandang telah memenuhi kualifikasi surat sebagaimana dimaksuddalam ketentuan pasal 1874 KUHPerdata, sehingga dipandang sebagai akta dibawahtangan;Menimbang, bahwa adapun bukti P17, P18, P39, P40, P41, P44, P45, P49, P50 diatas berupa foto dan video yang berisikan gambar tentang suatu kejadian.
No. 06/Pdt.G/2016/PN.Trg, Hal. 105 dari 124 HalamanT.IV7, T.IV12 dan T.IV13 jika dilinat dari bentuk surat maupun pihak yang membuat surattersebut diketahui bahwa surat dimaksud dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.Maka terhadap bukti a quo tersebut dipandang telah memenuhi kualifikasi suratsebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1874 KUHPerdata, sehingga dipandangsebagai akta dibawah tangan;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa suratsurat yang telahdicocokkan atau telah
HERDIAN RAHADI, SH
Terdakwa:
BAKOH SANTOSO, SE bin DJIMAT SIMITO alm
136 — 112
lima puluh dua) kelompok tani/ternak dan bantuanhibah sejumlah Rp.7.787.000.000, (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuhjuta rupiah) yang terealisasi ada 218 (dua ratus delapan belas) kelompoktani/ternak dengan total dana hibah yang terserap Rp.7.019.500.000, (tujuhmilyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa setelah selesai pemberkasan (syarat pencairan lengkap) kami(Kadistanbunnakikan) mengajukan permohonan pencairan melalui Sekda KabBlora sebagai berikut :1) Surat Nomor 412.4/1874
nomor dan tanggalnya saksi lupa.Hal 37 dari 79 halaman, Putusan Tipikor No 76/Pid.SusTPK/2017/PNSmg Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran PPKD saksi pernah menerima SuratKadintanbunnakikan tentang permohonan pencairan dana hibah bidangPertanian Kab Blora TA.2014 yang telah Didisposisi Sekda Kab Blora kepadaAsisten Ill dan Asisten Ill mendisposisi kepada Kadis DPPKAD untuk saksiproses, dan dalam periode tahun 2014 ada 6 tahap pencairan sebagai berikut :1) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/1874
Sriwati binti M.Jamil
Tergugat:
Subqi bin Hanafiah
64 — 31
Akta di Bawah Tangan, sebagaimana yang dirumuskandalam pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg. harusmencakup halhal :Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2016/MS.Bir Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawahtangan; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabatyang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuatsendiri oleh seseorang atau para pihak.
176 — 117
Toro11 1851 Bara Saga12 1852 Sirianus Mbia13 1853 Petruanus Simbi14 1854 Adolfina Sagar15 1855 Berifasius Rafe16 1856 Magdalena Pigo17 1857 Gab Shoro18 1858 Pabriana Ngger19 1859 Natalia Ngger20 1860 Marta Mea21 1861 Saferius Sagar22 1862 Titiana Tefo23 1863 Timotius Naunho24 1864 Zamuel Naunho25 1866 Mia Maria Gojhi26 1867 Bernadetha Sirre27 1868 Agata Kager28 1869 Maekel Gaga Halaman 34 dari Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PT JAP35 29 1870 Sarfalo Sile30 1871 Tornadus Yane31 1873 Pagarius Mte32 1874
429 — 41
Ganti Rugi yangmenerangkan telah terjadinya pelepasan obyek sengketa dari Ayumi kepadaPenggugat dengan ganti rugi sebesar Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluhjuta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2013, Penggugat ingin menunjukkankeabsahan pemilikannya atas obyek sengketa melalui pelepasan tersebut;Hal 55 Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.PgpMenimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan lebin seksamabukti P.1, Majelis berpendapat kalau bukti P.1 merupakan akta dibawah tangankarena sesuai Pasal 1874
Terbanding/Tergugat III : Lk. Mannuha Dg Laja
Terbanding/Tergugat I : Regar Dg Sese
Terbanding/Tergugat IV : Abd.Jalil
Terbanding/Tergugat II : Lk. Patongai Dg Bundu
44 — 19
Akta di bawahtangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapanpejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (videPasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg).Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belahpihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinyatentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (vide Pasal 165 HIR, Pasal 285RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdata).
BUARLELE HUGO, S.Pd.
Tergugat:
1.KLEMENS BUARLELE
2.FRANSISKUS LABOBAR
3.YOSEFA SUARLIAK
4.AGUSTINUS RUMYARU
5.GERARDUS BUARLELE
6.BLASIUS BUARLELE
7.YAKOBUS SOLARBESAIN
8.PAULUS DASIFA
9.MIKAEL FABUMASE
10.FAUSTA BUARLELE
11.EMA BUARLELE
12.AGNES REWEMASE
13.LEO NGILAMELE
14.MARSELINUS NGILAMELE
15.Kepala Marga HORDEMBUN MELYANGAM
Turut Tergugat:
Bupati KKT Cq. Camat Wertamrian Cq. Kepala Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian KKT
154 — 33
Pasal 1874 Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW) adaHalaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Smlyang berupa akta, baik otentik maupun dibawah tangan, dan ada pula yangberupa surat bukan akta lainnya. Akta adalah surat yang bertanggal dan diberitanda tangan yang memuat peristiwaperistiwa yang menjadi dasar suatu hakatau perikatan.
Terbanding/Tergugat I : ASNAHWATI H HERWIDHI,S.H.
Terbanding/Tergugat II : NASRUDIN
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta
Terbanding/Tergugat IV : KOPERASI PEDULI MASYARAKAT (KOPMAS)
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C.Q KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA C.Q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO
Terbanding/Turut Tergugat V : ARIS TANTO
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH CQ. KANTOR PERTANAHAN WONOSOBO
56 — 167
dan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 17tertanggal 16 Juli 2014 tanpa kehadiran dan atau persetujuandari Penggugat dan Perjanjian Kredit antara Tergugat Illdengan Tergugat IV dengan jaminan berupa obyek sengketatanpa persetujuan dari Penggugat;Bahwa mengenai Legalisasi Nomor 44/Leg/VII/2014 olehTergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1874 aKUHPerdata dengan penjelasan:11.3.1.
24 — 15
tersebut dapatditerima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna danmenentukan ;Menimbang, bahwa bukti surat TR.1 (Fotokopi Catatan Rincian KirimanBiaya Yang Diterima Dari Tergugat Rekonvensi) adalah bukti berupa aktasepihnak yang dibuat dengan tanpa tanggal, bulan, tahun dan tanpatandatangan pembuatnya, dengan demikian sekalipun telah dicocokkan sesuaiaslinya dan berkaitan dengan pokok perkara, bukti tersebut tidak mempunyainilai pembuktian apapun (vide : Pasal 1869 dan Pasal 1874
162 — 113
Atas dasar Keputusan atau Bes/uif tersebut, dialahkepala kampung yang menguasai dan mengusahai Kampung Buttu RajaSihudon dan tanah sekitarnya yang luasnya kurang lebih 35 ha selamapuluhan tahun.Bahwa Tongma Situmorang meninggal tahun 1939 dalam usia 65 tahun(dia diperkirakan lahirtahun 1874).
ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Pembantu Enggano
2.Yulius Lende Umbu Moto, SH
3.Frans Adu
4.Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi Muhamad Rizki
5.Irvan
6.Benny Darmawan
84 — 45
Utr.sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata (vide: Putusan MahkamahAgung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan MahkamahAgung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I.
19 — 12
dan cocok dengan aslinya,namun pembuatan pada kwitansi tersebut tidak dicantumkan: tanggal, bulandan tahun pada materai yang telah disiapkan, maka terhadap alat bukti P.7tersebut Majelis berpendapat, bahwa pembuatan kwitansi alat bukti P.7tersebut tidak memenuhi syarat forrmil Ssesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Bea Materai; Kemudian bahwaselain itu bukti P.7 adalah merupakan Alat Bukti Tertulis (ABT), yang harusmemenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1874
32 — 12
BahwaIPEDA sebagai alat bukti surat hanya sekedar penjelasan mengenai pembayaran iurandaerah, sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan pasal 1868KUHPerdata maupun pasal 1874 KUH Perdata atau pasal 285 RBg .
83 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
87146684 Sayuni 1,498,725.00 P1.428429 12042010 KD.0776 87169987 Baidah 1,597,300.00 P1.429430 13042010 KD.0925 87135587 Burhan M 1,679,200.00 P1.430431 14042010 KD.0978 87175465 Subhan 1,688,900.00 P1.431432 15042010 KD.1102 87165347 Maryani 1,594,250.00 P1.432433 19042010 KD.1998 87156634 Hamida 1,679,800.00 P1.433434 20042010 KD.1465 87147765 Sayuni 1,764,300.00 P1.434435 21042010 KD.1026 87157435 Ahmadun 1,572,400.00 P1.435436 22042010 KD.1667 87165474 Hamdani 1,597,250.00 P1.436437 23042010 KD.1874
34 — 25
estPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMaterai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, bukti P.13 tersebutadalah surat yang tidak ditandatangani dan tidak memenuhi kriteriaPutusan Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.Sgt.Halaman 46 dari 76 halaman.sebagai akta otentik ataupun akta di bawah tangan sebagaimanaketentuan Pasal 285, 286 dan 288 R.Bg, juncto Pasal 1874
131 — 19
No.SHM No.SHM No.SHM No.SHM No.SHM No.SHM No.SHM No.SHM No.SHM No.SHM No.SHM No.17981797180118271826182518241823182218211837183618461845184718481849185918551856185818201819183518341833Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.PKL.57.58.29,60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.13,76.77.78.79.80.81.82.SHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM NoSHM No. 1870. 1869. 1873. 1874
102 — 11
Pasal 1874 BW bukti P.7 merupakan akta dibawah tangan, namunbukti P.7 dapat dijadikan sebagai bukti permulaan karena keterangan tersebuttelah dikuatkan dengan keterangan saksi bernama M.