Ditemukan 4727 data
100 — 30
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03Oktober 2016 No. 231/Pen.Pid/2016/PT.Plg, sejak tanggal 10 Oktober 2016sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADINLubuklinggau berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor :389/PEN/PID/2016/PN.LIg tanggal 19 Juli 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor389/Pid.B/2016/PN.LIg tanggal 12 Juli 2016 tentang penunjukan
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mudassir Yunus bin Kholik;Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggiPalembang Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PT.PLG., tanggal 18 November2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1Menerima permintaan banding dariPenuntut Umum dan permintaan bandingdari para Terdakwa tersebut;Menguatkanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang
70 — 21
dalildalil sangkalannya Terlawan I telahmengajukan suratsurat bukti sebagai berikut :12Photo copy Peta lokasi tanah objek sengketa, diberi tanda (T1.1);Photo copy Penetapan Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri SekayuNo.perkara : 01/25/PDT/G/2005/Eks/2011/PN.SKY, tanggal 20 Juli 2011, diberi tanda(T1.2);Photo copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Pdt/2007, tanggal14 Oktober 2008, diberi tanda (T1.3);Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 39/PDT/2006/PT.PLG
65 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
48.000.000, (empat puluhdelapan juta rupiah);106 Uang tunai sebesar Rp. 279.700.000, (dua ratustujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);107 Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah),Disetorkan ke Kas Negara ;108 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merkwestpak,Dirampas untuk dimusnahkan;7 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPalembang Nomor : 07/TIPIKOR/2014/PT.PLG
78 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Muara Enim, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 024/PID/2011/ PT.PLG
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 110/PID/2015/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta tanggal 7 Agustus 2015 yang dimohonkan bandingtersebut ;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor : 16/Tipikor/2012/PT.PLG., tanggal 25 Oktober 2012,yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILIL:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenunitutUmum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang Nomor 04/Pid.SUS/2012/PN.PLG.tanggal 20 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut
UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Judex Facti dalam menerapkanhukum di dalam pertimbangan mengenai Pertanggungjawabanpidananya tersebut sehingga menyebabkan putusan yang keliru dantidak benar, maka sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agungpada Pengadilan Tingkat Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkatkasasi membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor : 16/TIPIKOR/2012/PT.PLG
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
1391 K/Pdt/2011 53 175/Pdt.G/2012/PN.MLGPutusan No. 26742 Putusan No. 1459 K/Pdt/2011 54 K/Pdt.Sus/2012Putusan No. 33543 Putusan No. 2231 K/Pdt/2011 55 K/Pdt.Sus/2012A4 Putusan No. 56 Putusan No. 55621/Pdt.G/2012/PN.Kdr K/Pdt.Sus/2012Putusan No.45 33 /PDT.G/2012/PN.Ska 57 Putusan No. 772 K/Pdt/20124G Putusan No. 58 Putusan No. 01/PDT.G/BPSK/51/Pdt.G/2012/PN.Jr 2013/PN.SKWa7 Putusan No. 59 Putusan No.52/Pdt.G/2012/PN.Jr 11/PDT.G/BPSK/2013/PN.BT4g Putusan No. 86 K/Pdt/2012 go Putusan No.32/Pdt/2013/Pt.Plg
Roni Susantar, JaminanSH Fidusia 239 60 Putusan No.32/PDT/2013/PT.PLG PNPalembang 5 April2013 1. Ponis Tarigan,SH2. H. SulaimanDaud, SH3. Binsar P.Pakpahan SH,MH PerjanjianPemblayaandenganJaminanFidusla V. Objek Perjanjian yang Paling Banyak Dimohonkan Objek Perjanjian Baku yangDiperkarakan 240 VI. Majells Hakim Yang Paling Banyak Memutus KlausulaBaku H. Djafni Djamal, SH, MHCyrilla Nur Endah S, SHRr. Budiarti Setyowati, SH,...M. Buchary K. Tampubolon....Bambang Setya Widjanarko....Dr.
279 — 51
Putusan PT.Plg No. 143 /1967 / PT.Perdt jo.
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
1391 K/Pdt/2011 53 175/Pdt.G/2012/PN.MLGPutusan No. 26742 Putusan No. 1459 K/Pdt/2011 54 K/Pdt.Sus/2012Putusan No. 33543 Putusan No. 2231 K/Pdt/2011 55 K/Pdt.Sus/2012A4 Putusan No. 56 Putusan No. 55621/Pdt.G/2012/PN.Kdr K/Pdt.Sus/2012Putusan No.45 33 /PDT.G/2012/PN.Ska 57 Putusan No. 772 K/Pdt/20124G Putusan No. 58 Putusan No. 01/PDT.G/BPSK/51/Pdt.G/2012/PN.Jr 2013/PN.SKWa7 Putusan No. 59 Putusan No.52/Pdt.G/2012/PN.Jr 11/PDT.G/BPSK/2013/PN.BT4g Putusan No. 86 K/Pdt/2012 go Putusan No.32/Pdt/2013/Pt.Plg
Roni Susantar, JaminanSH Fidusia 239 60 Putusan No.32/PDT/2013/PT.PLG PNPalembang 5 April2013 1. Ponis Tarigan,SH2. H. SulaimanDaud, SH3. Binsar P.Pakpahan SH,MH PerjanjianPemblayaandenganJaminanFidusla V. Objek Perjanjian yang Paling Banyak Dimohonkan Objek Perjanjian Baku yangDiperkarakan 240 VI. Majells Hakim Yang Paling Banyak Memutus KlausulaBaku H. Djafni Djamal, SH, MHCyrilla Nur Endah S, SHRr. Budiarti Setyowati, SH,...M. Buchary K. Tampubolon....Bambang Setya Widjanarko....Dr.
64 — 17
1988An.Hermanto Hidayat ( photo copy sesuai denganaslinya );Sertpikat Hak Milik No.985 tanggal 23 Januari 1989, SuratUkur No. 2417/1988 tanggal 15 Agustus 1988An.Hermanto Hidayat ( photo copy sesuai denganaslinya );Putusan PN Kayu Agung No.28/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 25 Juli2012 ( photo copy dari photo copy salinan pengadilan );Fhoto rumah Tergugat II Intervensi 4 di atas tanah yang ada SHMobjek sengketa ( photo copy warna dari fhoto cetak warna );Relas pemberitahuan putusan PT Palembang No.130/ PDT/ 2012/PT.PLG
85 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetap secara berlebihan dantidak berdasar hukum, Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi telah melakukanperbuatan tidak menyenangkan serta mempermainkan pengadilan & hukum,gugatan dipergunakan sebagai sarana untuk menzolimi/merugikan orang lain.Seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi karena suatu peristiwa atau suatuperbuatan yang baginya telah diputus hakim atau baginya telah diberikan statusberdasarkan suatu putusan (vide : Pasal 1917 KUH Perdata Juncto Pasal 76ayat 1 dan 2 KUHP Juncto Putusan PT.Plg
89 — 12
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03Oktober 2016 No. 233/Pen.Pid/2016/PT.Plg, sejak tanggal 10 Oktober 2016sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADINLubuklinggau berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor :387/PEN/PID/2016/PN.LIg tanggal 19 Juli 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor387/Pid.B/2016/PN.LIg tanggal 12 Juli 2016 tentang penunjukan
210 — 230
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pkb16.17:18.19.20.Dalam Eksepsi :Menolak eksepsi dari Tergugat Tersebut ;Dalam Pokok Perkara :Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Dalam Rekopensi :Menolak Gugatan Penggugat Rekopensi :Dalam Konpensi dan Rekopensi :Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalamRekopensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.40.000, (Empat Puluh Ribu Rupiah)Bahwa menanggapi Putusan No. 106/PDT/1996/PT.PLG
72 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komerin Ulu dan dikembalikan kepada yang berhak ; 8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 12 / Pid.SusTPK / 2014 / PT.PLG tanggal 15 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 juli 2014 No. 11/Pid.SusTPK /
Eddy yusuf bin Abdullah Mandjan kepada PemohonKasasi yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati.Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding No. 12 / Pid.SusTPK / 2014 / PT.PLG., Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Bandingdalam pertimbangannya menguraikan adanya penyerahan kewenangan secaramandat dari Bupati H. Eddy Yusuf bin Abdullah Mandjan Kepada PemohonKasasi Yang Pada Saat Itu Menjabat Sebagai Wakil Bupati.
No.12 / Pid.SusTPK / 2014 / PT.PLG) ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Acc proposal yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak merupakan syarat mutlak dalam prosespencairan dana, tanpa ada Acc dari Pemohon Kasasi pencairan dana bansosorganisasi kemasyarakatan tetap dapat dilakukan dan mengingat fakta hukumdalam persidangan perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi Sugeng S.Sos.
tersebut;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantaskorupsi di Indonesia;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 12 / Pid.SusTPK / 2014 / PT.PLG
telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : TERDAKWA / H.YULIUS NAWAWI bin NAWAWI ALHAJ tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA tersebut ;254Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 12 / Pid.SusTPK / 2014 / PT.PLG
73 — 21
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03Oktober 2016 No. 232/Pen.Pid/2016/PT.Plg, sejak tanggal 10 Oktober 2016sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADINLubuklinggau berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor :389/PEN/PID/2016/PN.LIg tanggal 19 Juli 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor389/Pid.B/2016/PN.LIg tanggal 12 Juli 2016 tentang penunjukan
Terbanding/Terdakwa : ALEX SANDRI. AN Bin ALI EFFENDI
144 — 55
Putusan Nomor 9 /PID.SUST PK/2021/PT.PLG Lapis Pondasi 5.1 Agregat Kelas 91.6 919,810.2 84,314,402.9(2) B 7 m3 1 05.3 Perkerasan 523.8 1,501,791.0(1) Beton Semen O m3 3 786,638,141.51 A. Jumlah HargaPekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan 894,650,Ketuntungan) 088.47B. Pajak PertambahanNilai (PPN) = 10% X 89,465,008.8(A) 5 C. Jumlah Total HargaPekerjaan (A) + (B)984,115,097.32 D. JUMLAHDIBULATKAN 984,115,000.00 Bahwa setelah memastikan CV. EDIMAT ditetapbkan sebagai PemenangLelang, maka Sdr.
38 — 14
Perpanjangan Tahap oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengantanggal 06 April 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 8 / Pen.Pid.SusTPK /2017 /PT.PLG tanggal 27 Februari 2017 ; Perpanjangan Tahap Il oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengantanggal 06 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 8 / Pen.Pid.SusTPK /2017 /PT.PLG tanggal 27 Maret 2017Terdakwa di
74 — 161
SAKUR, SULAIMAN TAHE, SE Bin TAHE (masingmasing terpidana dalam berkas terpisah) berdasarkan putusan pengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 01/Pid.SusTPK/2015/PT.PLG tanggal 01 April 2015 setidaktidaknya telahmemperkaya BUDIMAN, SH senilai Rp. 2.054.259.000, (dua milyar limapuluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP
SAKUR, SULAIMAN TAHE, SE Bin TAHE (masingmasing terpidana dalam berkas terpisah) berdasarkan putusan pengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 01/Pid.SusTPK/2015/PT.PLG tanggal 01 April 2015 setidaktidaknya telahmenguntungkan BUDIMAN, SH senilai Rp. 2.054.259.000, (dua milyarlima puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan
125 — 74
sebelum adanya peristiwa hukum yang melekat padaobjek dimaksud, dengan kata lain segala pelaksanaan ataupun perbuatan hukumatas objek yang dinyatakan dalam keadaan status quo tersebut harus berhentiseketika, dan hal itu berlaku sampai dengan adanya putusan terhadap pokokperkara, dan pengertian tersebut sesungguhnya telah diadopsi oleh lembagaJudikatif Republik Indonesia sejak dahulu dalam perkaraperkara lainnya, yangantara lain: Contoh Kasus:e Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 124/Pdt/2003/PT.PLG
sebelum adanya peristiwa hukum yang melekat pada objekdimaksud, dengan kata lain segala pelaksanaan ataupun perbuatan hukum atasobjek yang dinyatakan dalam keadaan status quo tersebut harus berhentiseketika, dan hal itu berlaku sampai dengan adanya putusan terhadap pokokperkara, dan pengertian tersebut sesungguhnya telah diadopsi oleh lembagaJudikatif Republik Indonesia sejak dahulu dalam perkaraperkara lainnya, yangantara lain: Contoh Kasus:e Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 124/Pdt/2003/PT.PLG