Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 28-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
Tanggal 21 Oktober 2015 — - Drs. VINSENSIUS SABA sebagai PEMOHON - KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR C.Q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU, BERALAMAT DI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
199 — 112
  • Jika merujuk pada sistemhukum Indonesia yang menganut pada sistem Civil Law atau Eropa Kontinental,maka kedudukan putusan hakim tidaklah mengikat hakimhakim berikutnyadalam menentukan hukumnya (the binding force of presedent), dalam hal lainmasih terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014Tanggal 28 April 2015, merupakan tafsiran hukum terhadap norma yangterselubung yang sedemikian adanya, sehingga norma yang terselubungtersebut diperjelas atau dibuat menjadi terang oleh Mahkamah
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte
Tanggal 20 April 2021 — - Penggugat : Oktovianus, S.Si.,M.P - Tergugat I : Yayasan Perguruan Kristen Halmahera - Tergugat II : Universitas Halmahera
261 — 125
  • surat serta mendengarkan keterangan keterangan saksi tersebutdiatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14Januari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasaralasan efisiensi dosen;Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 20-11-2012 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 30 /Pdt.G /2012 /PN.Bjb
Tanggal 12 September 2013 — PT. MITRA GUSNITA NANDA sebagai PENGGUGAT MELAWAN 1. PT. DIYATAMA METRO SEJATI, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT
262 — 824
  • jasadalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;g Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salahsatu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;h Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata carapenyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentangpemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban salah satu pihak;Keadaan memaksa (force
    majeure, yang memuat ketentuan tentang kejadianyang timbul di luar kemanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkankerugian bagi salah satu pihak;k Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasadan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihakdalam Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;m Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhanketentuan tentang lingkungan.Kontrak
    jasa dalammelakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satupihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaianperselisihan akibat ketidaksepakatan;Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusankontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajibansalah satu pihak;Keadaan memaksa (force
    majeure, yang memuat ketentuan tentang kejadian yangtimbul di luar kemanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugianbagi salah satu pihak;Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasadan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalamPelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;42m Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhanketentuan tentang lingkungan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-12-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 27 Desember 2012 — I. Dr. ACHMADY, M.Si, MM ; II. E. SUMINTO ADI, SE ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
62 — 20
  • ACHMADI ; Jabatan karier tertinggi di Pemerintahan Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kepalakepala SKPD seharusnya memang melalui Sekda apabila ada sesuatu yangdilaporkan atau disampaikan kepada Bupati, tetapi kadang juga langsung ke Bupatiapabila ada yang mendesak/ Force Majeure ; Saksi sebagai katalisator untuk menjembatani antara kepalakepala SKPD denganPak Bupati ; Sepengetahuan saksi, Terdakwa I pernah mengembalikan uang sebesar kurang lebih5,6 miliar ke kas daerah, tetapi buktibukti setorannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-12-2021 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 09-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juni 2022 — Penggugat:
ALIFUDIN, DKK
Tergugat:
PT. INTI POLYMETAL
76 — 96

  • M E N G A D I L I :

    DALAM KONPENSI

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 karena keadaan mendesak (force majeur) yang mengakibatkan tutupnya operasional perusahaan Tergugat;
    3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 29 Oktober 2013 — Drs. R. HIDAYAT MAKBUL, M.Si bin Alm. M. HUSEN
99 — 23
  • kewajiban yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut.1)2)3)4)5)6)7)Bahwa benar berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan Negara adalah berkuranganyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
    kewajiban yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewayjiban tersebut.e Bahwa benar berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan Negara adalah berkuranganyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, 1)2)3)4)5)6)7)penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 732/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 15 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT GAPURA RAYA Diwakili Oleh : PT GAPURA RAYA
Terbanding/Tergugat I : PT BANK OKE INDONESIA TBK. DAHULU PT BANK DINAR INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : ZAHIR ALI
Terbanding/Tergugat III : JOKO SURATNO
Terbanding/Tergugat IV : FAQIH EL MUNTAZAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA C.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
386 — 563
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.
    Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangpada intinya menyatakan sebagai berikut:Pasal 1 angka 35Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yangdibuat Oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnaPasal 4Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangbedaku, tidak dapat dibatalkanPasal 31Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanOleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa(force
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 19 September 2017 — Ida Bagus Ngurah Wijaya Melawan Ida Ayu Gede Mahyuni, dkk.
111 — 88
  • Tapiprinsipnyakewajiban itu harus dipenuhi kecuali ada suatu kKeadaan yangmembuat si Debitur itu tidak mampu melaksanakan denganadanya force majeur atau keadaan memaksa;Bahwa kalau bisa dibuktikan force majeur tersebut maka tidak adawanprestasi;Bahwa kalau P.T melakukan upaya hukum yang mewakili Direksi,kalau pribadi tidak ada hubungannya dengan P.T tidak bolehmengatasnamakan P.T;Bahwa kalau teknis pembuatan akta saksi tidak paham tetapiprinsipnya begini bahwa ketika akta itu sudah ditanda tangani
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus/2013/TPK/PN Dps
Tanggal 30 April 2014 — INDERAPURA BARNOZA
85 — 73
  • negara padaBUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkanpada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsipprinsip perusahaan yang sehat ;Bahwa Ahli menerangkan Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaandiluar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 587/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
120 — 75
  • Ketentuan Pasal 31 PMK No. 27/2016 menyatakan :Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal :a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.169. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 27 PMK No. 27/2016, makasuatu proses lelang tidak dapat dibatalkan atau pun ditangguhkan olehDebitur/Tereksekusi in casu Para Penggugat.
    dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangkarena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratanlelang(1) Keadaan memaksa (Force
    pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauHalaman 147 dari 152 halaman putusan Nomor 587/PDT/2020/PT BDGPrimair:terseksekusi, Suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangkarena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratanlelang(1) Keadaan memaksa (Force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 08-03-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Maret 2013 —
117 — 52
  • melewati/ lebihdari Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah)/e Minggu keI dibulan berikutnya membayarkekurangan sisa tagihan dari ongkos kirim yang telahlewat dari poit A atau yang lebih/ melewati darijumlah total ongkos kiriman sebesar Rp. 180.000.000(seratus delapan puluh juta Rupiah).e Apabila tagihan invoice terdapat beberapa tagihanongkos kirim yang ada diantara ongkos kirim tersebutlewat dari kesepakatan Lead Time yang telahditentukan karena sesuatu) hal yang terjadidilapangan (Force
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-06-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 98/Pdt.Plw/2015/PN.Mlg.
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.Ny JENY SETIJOWATI, 2.PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk CQ, Cabang Malang, 3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG, 4.PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN
515 — 214
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 08-09-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
368 — 200
  • Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaru terkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte
Tanggal 20 April 2021 — - Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H.,M.H 1.Yayasan Perguruan Kristen Halmahera 2.Universitas Halmahera
377 — 493
  • tersebutdiatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2021/PN TteJanuari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasaralasan efisiensi dosen;Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN MEULABOH Perdata
Register : 23-05-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN MEULABOH Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat:
Miswar
Tergugat:
1.PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR
2.Nurida
122 — 44
  • Darussalam BerlianMotor preode 01/01/2017 31/01/2017;Bukti T7: fotocopy Kartu Nama dengan Logo/lambang TigaBerlian atas nama NURIDA/Sales Force yang dikeluarkan PT. DarussalamBerlian Motor JIn.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-05-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALANG Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 21 Nopember 2017 — Penggugat:
Sutrisno
Tergugat:
1.PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
3.Hj.Lucia esty Prastiwiyani,S.IP,MM
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Batu
67 — 12
  • :Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh PejabatLelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar atau;b. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Menimbang, bahwa Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Lelangberbuny!
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 24-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 29/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. SURYA PRIMA ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh Mgs. Dencik selaku Direktur Utama Diwakili Oleh : Abunawar Basyeban, SH. MH dan Partners
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR WILAYAH PALEMBANG
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP MUHAMMAD ADLAN DAN REKAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Palembang
154 — 53
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesualperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Tuan MUH. NUR ZAIN Z
2.Nyonya HAERIAH TAHIR
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG AHMAD YANI
77 — 16
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidaksesuai peraturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuail dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-03-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PALGUNO, DKK VS ANIK YULI MARDANI, DKK
93 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 (1) PKB (Bukti P 40) dimana pada intinyamengatur bahwa Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja parapekerjanya karena Penggugat melakukan Efisiensi dengan tetap membayar UangPesangon kepada Pekerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.Pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi:*Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja /Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
    tutup permanen atau tutup tidak untuk sementarawaktu, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar hakhak ParaPenggugat dalam Rekonpensi yang masingmasing besarnya sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1643 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPekerja / Buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
    kelalaian dalam Putusan, dimana Judex Facti kurangdapat mengerti ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 Undang Undang No.13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , yang mengatur Pemutusan HubunganKerja dengan alasan perusahaan tutup,bukan alasan perusahaan melakukanefisiensi.Pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi :Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 03-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 260/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. PLN Persero VS PITER WONGSO
266 — 142
  • MenteriPertambangan dan Energi Nomor : 02p/451/M.PE/1991 tentanghubungan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untukkepentingan umum dengan masyarakat, pihak PLN wajibmemberikan kompensasi secara terus menerus melebihi jangkawaktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) denganketentuan bahwa peraturan pelaksanaannya diatur pengusahadan disahkan oleh Ditrektur Jenderal , pelanggaran terhadapprinsip ini tentu ada konsekuensi hukumnya kecuali terbuktidengan adanya keadaan mendesak diluar Kemampuan manusia(force