Ditemukan 478 data
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
89 — 54
. : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL 80bahwa penyesatan dapat merupakan bentuk menyuruh melakukan yang berarti orang yangdisuruh melakukan suati delict tidak dipertanggungjawabkan atas delict tersebut meskipunselesainya delict tersebut karena peran orang yang disuruh.Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan tindakan terdakwamenandatangani SPP Pencairan dana Termin Termin Il dan pencairan dana 100% padapekerjaan proyek drainase Puri lestari kota Bengkulu tahun anggaran 2011, adalah berdasarmekanisme
102 — 71
DAFTARKREDIT FIKTIF);9) NI MADE BUARNINGSIH (NO. 49 dalam dalam DAFTARKREDIT FIKTIF);10) WAYAN MAJA (NO. 50 dalam dalam DAFTAR KREDITFIKTIF);11) WAYAN SUMERTA (NO. 51 dalam dalam DAFTARKREDIT FIKTIF);12) NYOMAN SUNARSA (NO. 52 dalam dalam DAFTARKREDIT FIKTIF);13) PUTU CIANA (NO. 53 dalam dalam DAFTAR KREDITFIKTIF);14) MADE SUNARTI (NO. 54 dalam dalam DAFTAR KREDITFIKTIF);15) MADE MURJA (NO. 56 dalam dalam DAFTAR KREDITFIKTIF);16) NI NYOMAN KERTIASIH (NO. 57 dalam dalam DAFTARKREDIT FIKTIF);17) NI WAYAN SUATI
Ferry Anwar
Termohon:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
464 — 2304
Apalagi dari institusi dan pejabat yang berwenangmemang menyatakan adanya maladministrasi, makanya penerbitan izin keduamemang ada maladministrasi, karena memang saat penerbitan izin IUP yangpertama jika memang sudah sah dan valid jika sesuai dengan syaratpersyaratan dari suati perizinan maka ada persyaratan dan prosedur yangdilanggar;Halaman 78 dari 111 halaman, Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUNJKTBahwa lembaga yang berwenang adalah Ombudsman yang berwenang untukmenilai adakah maladministrasi didalam
1360 — 909
asli si petindak atau nama tersebuttidak dikenal jika ditanyakan kepada orangorang yang secaranyata mengenal si pelaku/petindak.Yang dimaksud dengan martabat palsu adalah suatukeadaan dimana keadaan pribadi si petindak adalah palsu.Apabila si petindak itu bersikap seakanakan pada dirinya adasuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatanyang sebenarnya tidak dimilikinya, atau dengan mengenakanseragam tertentu, tanda pengenal tertentu sehingga orang lainakan mengira bahwa ia mempunyai suati
85 — 23
Belum lagi Belum ada pembayaran Pajakpajak apapuntermasuk BPHTB ;Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata maka syarat sahnya suati perjanjianadalah :1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak ;2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ;3. Adanya Obyek ;4.
YULIZAR
Tergugat:
1.Pimpinan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA Land Operation Rumbai Pekanbaru
2.Direktur Utama PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKKMIGAS
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
182 — 64
petitum kedelapan Penggugattidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 31/Padt.G/2021/PN BIsMenimbang, bahwa pada petitum kesembilan Penggugat yaitu bahwaMenyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakkan diatas ObjekParkara dan Barangbarang tidak bergerak lainnya Milik Tergugat dan II yangPenggugat tentukan kemudian adalah Sah dan Berharga;Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan Penggugat ini, MajelisHakim telah mempertimbangkan untuk dilakukan suati
389 — 231
Bahwa atas fakta hukum tersebut angka 2, sesuai dengan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai PedomanPelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain menyatakansebagai berikut:"Menyimpang dari ketentuan Pasal 1971 KUH Perdata, suati perkaradapat dianggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak samapersis dengan perkara terdahulu asalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahanpihak; Status objek perkara telah
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
236 — 551
angka 2 tersebut di atas adalahsama dengan pokok perkara dalam gugatan a quo yaitu terkait dengantuntutan ganti rugi yang dialami oleh Penggugat terkait denganpengambilaihan usaha NV Perto oleh Pemerintah;Bahwa atas fakta hukum tersebut angka 2 sesuai dengan Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugasbagi Pengadilan yang antara lain menyatakan sebagai berikut :"Menyimpang dari ketentuan Pasal 1971 KUH Perdata, suati
100 — 56
dalamarti garis komando karena dalam hal ini asisten hanya bersifat sebagaicoordinator, sedangkan garis komando terlatak pada Sekretaris Daerah sebabsekretaris daerah sebagai pengguna anggaran dan bagian sebagai kuasapengguna anggaran ;Bahwa dalam mengkoordinasikan asisten bersifat membantu, kalaupun iabertindak atas dasar di beri kewenangan, kewenangan itu bertindak atas namasekretaris daerah ;Bahwa hubungan Asisten dengan SKPD itu pasif kecuali asisten diperintah olehsekretaris untuk melakukan suati
43 — 22
bukti setor ;e Bahwa saksi menyetorkan uang pajak tersebut kepada KADEKARIK KOMALA SARI, SE, M.Si (bendahara KPU) karenabendahara KPU memiliki NPWP untuk kegiatan Pemilukadasedangkan saksi sebagai bendahara PUMK tidak memilikiNPWP;e Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan uang kepadabendahara KPU terkait sisa uang Pemilukada KabupatenJembrana tahun 2010, saksi hanya menyetorkan uang pajakhonor seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan ;Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.12.Saksi IDA AYU MADE SUATI
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
EFFENDY als. ACANG Anak dari alm ATHIAM
184 — 103
Effendy (Terdakwa).Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2019 sampai dengan sekarang ini yang mengelolaToko Palem Susu tersebut adalah saksi sendiri ;Atas keterangan saksi diatastidak jelas kedengaran karena secara virtual tetapi Terdakwa membenarkannya ;6.SAKSI : TAN SUATI Alias WATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi diberikan tugas berdasarakan PT.
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
SIMTONI Bin DORMANG
64 — 92
Memimpin pelaksanaan suati penugasan audit atas aspekkeuangan tertentu;c. Memimpin pelaksanaan suatu. penugasan audit tujuantertentu;d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan auditkhusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam prosespenyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;= &Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;i.
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BUANSI Bin HARDIN
67 — 32
Memimpin pelaksanaan suati penugasan audit atas aspekkeuangan tertentu;c. Memimpin pelaksanaan suatu) penugasan audit tujuantertentu;d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan auditkhusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam prosespenyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;a Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;i.
1.I Dewa Gede Putra Awatara, SH
2.Ida Ayu Ningrat Upayani, SH
3.NI DESAK KADEK SUTRIANI, S.H.
Terdakwa:
GEDE EDI WIRAWAN
172 — 31
permohonan kredit an NI MADE RINING dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 2.520.000 ( dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah );
- 1 ( satu ) bendel berkas permohonan kredit an I MADE YASA dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah );
- 1 ( satu ) bendel berkas permohonan kredit an NI NYOMAN SUARMINAH dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 1.020.000 ( satu juta dua puluh ribu rupiah );
- 1 ( satu ) bendel berkas permohonan kredit an IDA AYU KETUT SUATI
1054 — 1116
Bahwa oleh karena BANI sudah tidak lagi kompeten untuk memeriksaperkara a quo, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meskipunkompetensinya hanya memberlakukan suati putusan arbitrase, dapatdiberikan kewenangan untuk dapat memeriksa dan mengadili perkaraperselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON, apabila putusan BANI inidibatalkan.KELIMA: Di dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30/1999 padapokoknya diatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri menetapkan akibat lebihlanjut dari pembatalan (sebagian atau
Terbanding/Terdakwa : NI NENGAH SUASTINI
172 — 25
KETUT SUATI, Nomor : 1100, Sejumlah Rp. 1.000.000,- Tertanggal 03 Oktober 2016
235 — 92
ialah kesimpulankesimpulan yang oleh undangundang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal (umum)ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenanl (khusus), dan dalam Pasal 310R.Bg: persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturanperundangundangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatuperkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu denganyang lain, merujuk pendapat Subekti, yang menyatakan persangkaan adalah:kesimpulan yang ditarik dari suati
Terbanding/Terdakwa : DEWA PUTU ASTAWA
364 — 21
KETUT SUATI, Nomor : 1100, Sejumlah Rp. 1.000.000,- Tertanggal 03 Oktober 2016