Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitsa pekita penita perita petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 29/G/2010/PTUN-PTK
ZAIRINA selaku Penggugat melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG 2. H. NIKES BIN ARIN
63 — 34
  • Tata Usaha Negara Pontianak untukmenyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa aquo ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang akandiuji dan dipertimbangkan adalah ke24 (dua puluhempat) sertipikat yang menjadi obyek sengketa atausetidaknya surat keputusan tata usaha negara yangberkaitan langsung dengan obyek sengketa danbukannya surat keputusan tata usaha negara atausertipikat yang lain, konskwensi hukumnya bahwaselain obyek sengketa tidaklah diuji dan dinilaikebenarannya agar tidak terjadi ultra petita
Pengadilan PA TILAMUTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-05-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PA TILAMUTA Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm
Tanggal 5 Juni 2013 — Hi. SAMIN KADILI, dalam hal ini menguasakan kepada PATTA AGUNG, SH. lawan Hj. HUDY K. PAKAYA alias TIWI PAKAYA, Dalam hal ini menguasakan kepada ISMAIL PELU, SH. Dan SAIFUL N. IBRAHIM, SH., MH.
90 — 37
  • Oleh karenaTergugat Konvensi tidak meminta penetapan hutang bersama maka Majelis Hakim yangmemeriksa perkara tersebut tidak menetapkannya sebagai hutang bersama denganberpegang teguh pada asas hakim tidak boleh melebihi apa yang dituntut (ultra petita).Meski demikian, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa hutang tetap menjaditanggung jawab bersama dalam pelunasannya (lihat: bukti T.1 halaman 59);Menimbang, bahwa langkah Tergugat Konvensi tersebut tidak dapatdikategorikan sebagai bentuk itikad baik
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bau
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
Hj. RUMIN
Tergugat:
1.PT. Pertamina Persero Pusat Jakarta Cq. PT. Pertamina Persero MOR VII Makassar Cq. PT. Pertamina Persero TBBM Baubau
2.Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Badan Pertanahan Kota Baubau
134 — 100
  • suratsurat kepemilikanatas tanah objek sengketa tanpa melakukan pembayaran ganti rugi adalahmerupakan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanahobjek sengketa tanpa dilakukan ganti rugi adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, maka dengan mengacu pada petitum mohon putusan yangseadiladilnya, serta berpedoman pada kaedah hukum Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 425 K/Sip/1975, Tanggal 15 juli 1975,tidaklah merupakan ultra petita
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Tanah
Register : 15-03-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 5/PDT.G/2012/PN.WNP
Tanggal 1 April 2013 — LUNDJI DAMU NAMU Alias UMBU NAI KAHORA,CS
93 — 39
  • tersebut sehingga Majelisakan mengabaikannya dalam pembuktian perkara ini; Menimbang bahwa atas telah diabaikannya bukti T.4 dan bukti T.5 Para Tergugattersebut diatas, dan karena keberadaan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 121 tahun2002 atas nama UMBU KAMBARU JANGGA MEHA (bukti T.4), dan Sertifikat Hak Milikatas tanah Nomor 120 tahun 2002 atas nama NDAMUNG MARAMBA AWANG (buktiT.5) itu sendiri tidak pernah diangkat dalam dalam dalil gugatan Para Penggugatsehingga sebagaimana adanya asas ultra Petita
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 1097/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 22 Nopember 2016 — SUHARTONO melawan PHILINDO TUKAN SABALA Dkk
86 — 44
  • .: 54 telah dibatalkan, makasecara hukum keadaan obyek sengketa kembali seperti semula dan Penggugatberkewajiban pula untuk mengembalikan hutangnya kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa walaupun tentang kewajiban Penggugat untukmengembalikan hutangnya kepada Tergugat tidak termuat dalam petitumnya, akantetapi Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan ultra petita karenasebagai konskwensi logis dan untuk memenuhi rasa keadilan atas akibat adanyajual beli yang dibatalkan maka sudah selayaknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2009
Tanggal 19 Nopember 2010 — 1. PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, dkk vs SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG a.n BUDI KURNIAWATI NAULI, DIAH BUDI DARMAWATI, TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTIWI,
137 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam menyelesaikan perkara aquo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada dasarnya tidak cermat dan tidakteliti atau juga tidak sama sekali mempelajari berkas perkara, sehinggadalam memutus perkara a quo, salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengansyaratsyarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yangberlaku/pelanggaran penerapan hukum), dan atau putusannya tidakmengandung rasa keadilan, dan atau telah melampaui batas wewenang(ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2800 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — Yang SEUNG SIK, FT. PPF. INDONESIA vs CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE, dkk., Direktur PT. FERRY SONNEVILLE
156 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8ayat (3) Rv yang menyatakan:1. bagian komparasi berisi identitas para fihak yang memilikilegal standing atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagai ParaTergugat atau Turut Tergugat;2. bagian fundamentumpetendi atau posita gugatanberisiuraian secara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatuperistiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalammengajukan surat gugatan tersebut:3. bagian petita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-08-2011 — Putus : 27-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 27 Desember 2011 — PT. Smart Telecom;Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
118 — 50
  • PP 76/2010 dimaksud hanya mengaturhalaman 61 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGE22.tentang BHP Pita Frekuensi Radio untukpengguna Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHzdan 1800 MHz, sedangkan Penggugat menggunakanPita Frekuensi Radio 2.1 GHz yang besaranBHP Pita Frekuensi Radionya mengacu kepadaketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2005 yang telah diganti dengan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2009.Selain dari pada itu, harus menjadi perhatianMajelis Hakim bahwa petita
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 2/PDT.G/2016/PN Mme
Tanggal 14 Juni 2016 — -TUAN RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI -1. HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL 2. CV. YASPEM SARANA 3. TUAN HEINRICH BOLLEN
174 — 78
  • pasal 59UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan demikian pula tidak melanggarKepmenakerstrans No. 100/MEN/VI/2004 yang telah berakhir terhitung mulai tanggal Nopember 2008 dan berdasarkan pasal 61 dan pasal 62 pengakhiran hubungan kerjatidak mewajibkan TERGUGAT III atau Grup TERGUGAT III untuk membayarpesangon dan uang penghargaan, apalagi uang gantirugi (pasal 156 ayat 2 dan ayat 3).Bahwa apabila hendak dipaksakan maka Pengadilan Negeri Maumere dikhawatirkanakan membuat putusan ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
224 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding:Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) (PBDR) baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon Banding:Ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnya padasaat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-03-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN
Tergugat:
ERIK L T P SIAHAAN ditulis juga ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN
Turut Tergugat:
1.Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara
2.Kantor Pertanahan Kota Medan
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
66 — 38
  • Tergugat Dalam konpensi maka majelis merasa perlu untukmempertimbangkannya karena hal ini sejalan dengan tuntutan dalam gugatankonpensinya;Menimbang, juga agar putusan benarbenar dapat menyelesaian perkaraaquo maka perlu dipertimbangkan siapa sebenarnya yang berhak atas objektanah terperkara meskipun sebenarnya hal itu tidak ada dituntut olehPenggugat Dalam rekonpensi maka hal tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 178 ayat 3 HIR/189 ayat (2) dan (3)Rbg selaku azas hukumPerdata Ultra Petita
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 10-08-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 20/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 30 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. TJOENG JIN HOAT; 3. PT. GOOD LUCK RESORT; 4. KHAI CIN REALTY MANAGEMENT (PTE LTD)
138 — 52
  • Hal ini tentu saja mengandung pemahaman bahwa pertimbangan hakimdalam perkara Tata Usaha Negara harus sesuai dengan konteks (kontekstual)dan fokus pada apa yang menjadi tuntutan dalam gugatannya (tepat), sehinggatidak melanggar prinsip ultra petita.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 30-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MANADO Nomor 132/PDT/2021/PT MND
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : SAM PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat II : TIMA PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat III : FRANGKY PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat IV : HELDY PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat V : LUSYE PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VI : ESTEFIEN RORINGKON Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VII : DJOIS M. SENGKEY, SE Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VIII : DONALD SENGKEY, ST Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat IX : RONNY SENGKEY Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat X : BILLON DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XI : AAN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XII : LIAN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XIII : LIS DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XIV : EVELIN SENGKEY Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XV : MARDIN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XVI : ARLIANI DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Terbanding/Penggugat I : KARLIN ROTU
Terbanding/Penggugat II : ARNOLD ROTU
Terbanding/Penggugat III : MELTJI ROTU
Terbanding/Penggugat IV : ETMI LENGKEY
Terbanding/Penggugat V : JERRY ROTU
Terbanding/Penggugat VI : FERRY ROTU
Terbanding/Penggugat VII : FRANGKY ROTU
Terbanding/Penggugat VIII : SEMY ROTU
Terbanding/Penggugat IX : SELVIE FLORTJE EKEL
Terbanding/Penggugat X : FRILIA ANASTASIA ROTU
Terbanding/Penggugat XI : RIVAL ALFIAN ROTU
Terbanding/Penggugat XII : JUSOP ROTU
Terbanding/Penggugat XIII : Karlin Rotu, dkk. (Andree Rotu & Partners)
Turut Terbanding/Tergugat XVII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KELURAHAN BUHA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Pemerintah RI cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cq. Pemerintah Kota Manado cq. Pemerintah Kecamatan Mapanget cq. Pemerintah Kelurahan Buha.
77 — 31
  • Bahwa hal tersebut tidaklah bertentangandengan hukum (ultra petita) sebagaimana alasan PARAPEMBANDING karena PARA TERBANDING/PARA PENGGUGATdalam gugatan aquo telah memohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).8.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 497/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
Terbanding/Turut Tergugat I : SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI
85 — 44
  • Hal inilah yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI Cq KejaksaanAgung RI Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq JAKSA PENUNTUT UMUM PADAPERKARA PIDANA NOMOR : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sehingga jelaslahMajelis Hakim tidak boleh untuk memutus atas apa yang tidak dituntut atauHalaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.mengabulkan lebih daripada yang dituntut yaitu melampaui ruang lingkupnyang
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 24-10-2019 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
138 — 64
  • Muhtar maka penetapan bagian waris kepada InaqRoom (Rumiwang) tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukumbahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkansecara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalammenjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam mengujisecara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara
    untukmeletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dankemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan exaquo at Bono dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan(appropriateness) namun kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih beradadalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan;Menimbang, bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli warisbernama Inaq Room (Rumiwang) Menurut Majelis tidaklah termasuk dalam kategoriultra petita
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 21/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H., M.M
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
93 — 54
  • Dan apabilaterdapat perintah, maka sudah barang tentu putusan tersebut melampauibatas kewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).;7.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 27-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 46
  • Zulaiha sebagai pewaris;Menimbang, bahwa menetapkan halhal di luar tuntutan pihak beperkarabukanlah ultra petita dan dapat dibenarkan sepanjang hal itu sesuai dengan positadan petitum atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Larangan menambahkanamar putusan yang melebihi tuntutan dalam gugatan harus dimaknai jika amar itubaru sama sekali yang tidak terkait dengan pokok gugatan (vide Drs. H.Bahrussam Yunus, SH., MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 906 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — PT MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO VS PT PASIR PRIMA COAL INDONESIA,DKK
206 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan ultra petita (putusan melebihidari yang diminta oleh Penggugat) terkait dengan ganti kerugian;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti pada PN Tanah Grogot dalamputusannya di dalam poin 10, yang berisi mengabulkan tuntutan gugatanHalaman 60 dari 74 hal. Put.
Pengadilan PN PUWAKARTA
Putus : 20-02-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 13/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 —
39 — 10
  • 80.580 Ha dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapunkepada Penggugat;dapat dibenarkan atas dasar petitum subsidair (apabilapengadilan berpendapatlain, maka Penggugat mohon keadilanyang seadiladilnya/ex aequo et bono) dan wewenang diskresiyang dimiliki Hakim, akan tetapi, berdasarkan fakta hukumtersebut pada angka 6 di atas, amar putusan peninjauankembali Nomor 737 PK/Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012 Jo.Putusan PN Purwakarta No. 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk tanggal 29Juli 1999 yang berkualifikasi hukum ultra petita
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
POLLY TANUDJAYA
Tergugat:
1.RATNA CANDRA DEWI
2.JIMMY TANUJAYA
3.YENNY TANUJAYA
4.DAVID LAUKON
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
55 — 19
  • bagian komparasi berisi identitas para Pihak yang memiliki legalstanding atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagaiPara Tergugat atau Turut Tergugat;2.2. bagian fundamentum petendi atau posita gugatan berisi uraiansecara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatu peristiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlakudalam mengajukan surat gugatan tersebut;Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb2.3. bagian petita