Ditemukan 5351 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : legom lerem legal logam lekom leger leges legiem leget legen
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
STEFANUS BOUK PAEBESI ALIAS FANUS
368 — 34
  • mengangkut kayu hasil hutan, sehingga secara meas rea tidak terdapatsifat jahat atas pemegang kekuasaan terhadap kendaraan tersebut, yaitu saksiMaximus Taek;Menimbang, bahwa didalam pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menurut teks otoritatif menyebutkanHakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup didalam masyarakat didalam kasus ini dibutuhkan kearifandari hakim, didalam suatu doktrin yang dikenal dengan doktrin contra legem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-12-2011 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 B/PK/PJK/2011
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA;
59 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan dalam Pasal 34 ini mensyaratkan untukpemberian surat kuasa khusus dalam hal TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalammewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajakini;Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telahterbukti dengan nyatanyata telah melakukan perbuatan yangmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku (contra legem) dengan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 445
  • Menyatakan surat keputusan tergugatin casu berupaSertipikat HGB No.B.01 seluas 49,8 Ha, dan tentang beritaacara pengembalian batas/penetapan batas No.1/2018, O08Nopember 2018, cacat hukum, cacat yuridis di dalampenerbitannya, dan oleh karenanya bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem),oleh karenanya (eo ipso) batal demi hukum, dan dengansegala akibat hukumnya.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 K/PID.SUS/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — H. Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI;
307 — 255
  • Adapun legal reasoning yang digunakan MahkamahAgung untuk menjustifikasi kasasi terhadap putusan bebas, antara lain:pertama, asas /us contra legem dan kedua, konsepsi putusan bebas yangdibedakan atas bebas murni (Zuivere vrisjoraak) dan bebas tidak murni(Onzuivere vrisjpraak);Menurut Mahkamah Agung indikator putusan vrisjoraak yakni jika kesalahanyang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak didukung alat buktiyang sah.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
169 — 82
  • Jikapendapat ahli hukum tidak diketemukan untuk dijadikan pedoman olehhakim untuk memutus perkara maka hakim dibenarkan untukmenemukan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi hukum,kalau perlu mengadakan contra legem terhadap pasalpasal peraturanperundangundangan yang telah ada.
    Jika pendapat ahli hukum tidak diketemukan untukdijadikan pedoman oleh hakim untuk memutus perkara maka hakimdibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dankonstruksi hukum, kalau perlu mengadakan contra legem terhadap pasalpasal peraturan perundangundangan yang telah ada.
Pengadilan PA SENGETI Perdata Agama
Register : 15-08-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA SENGETI Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 85
  • Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi pada point 7 dapatPenggugat Konvensi tanggapi yakni bahwa memang benar menurutPasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan jandadan duda berhak atas seperdua dari harta bersama, namun olehkarena pada saat ini Penggugatlah yang menanggung semua biayahidup dan pendidikan anak, maka beralasan agar Majelis Hakim yangmemeriksan dan mengadili perkara a quo dapat menerapkan asascontra legem demi memberikan rasa keadilan bagi PenggugatKonvensi untuk kepentingan
Pengadilan PA ENDE Perdata Agama
Register : 13-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA ENDE Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 342
  • Said seolaholah sebagai warisanyang Tergugat VII peroleh secara turuntemurun dari kakeknya bernamaPua Tindo ternyata secara yuridis bertentangan (contra legem) denganpenjelasan tertulis Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende melaluisuratnya Nomor HP.02.02/57153.08/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus2020 sebagai jawaban terhadap surat Para Penggugat tanggal 6 Agustus2020, yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya Kepala KantorPertanahan Kabupaten Ende menjelaskan bahwa ............ obyek warisanpeninggalan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 27 Februari 2017 — Penuntut Umum:
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
117 — 61
  • Perbuatan melawan hukum sendiri dalamKUHP tidak ditemukan pengertiannya, tetapi jika diambil pengertiandengan contra legem maka dapat diartikan bahwa seseorangdinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalahsuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Prinsip strict liability(pertanggungjawaban mutlak) tetap harus didasarkan kepada prinspliability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan)jadi didasarkan kepada asas kesalahan atau asas culpabilitas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
445 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebutmenurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat, yaitu dalam hal penjatuhan kualifikasi uangpengganti, dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Bandingbahwa pengenaan uang pengganti terhadap pihakpihak terkait adalahbertentangan dengan que process of law dan bertentangan denganUndangUndang (contra legem
    Nindya Karyaadalah bertentangan dengan hukum (contra legem), karena MajelisHakim Pengadilan Tinggi a quo tidak mempertimbangkan keberatanyang telah diajukan oleh Pemohon PT.
    menyatakan "PengadilanTinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulanPengadilan Tipikor Jakarta adalah keliru dalam hal pengenaankwalifikasi uang pengganti terhadap pihak ketiga, karena tidakmencantumkan kepada pihak terkait yang menerimahasilkejahatan dala amar putusannya;Bahwa pada amar putusan Majelis Hakim Banding a quo yang tidakmenyebutkan tentang pihakpihak terkait yang menerima hasilkejahatan namun dalam pertimbangannya menyebutkan tentangPrinsip Que process of law dan contra legem
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
330 — 141
  • Hukum memang harus pasti, karena kepastian adalah tujuanhukum, tanpa adanya kepastian maka keadilan pun tidak akan terlaksana,sehingga yang terjadi adalah kesewenangwenangan Hakim (ABUS DE DROIT,CONTRA LEGEM, DE TOURNAMENT DE POUVOIR) dalam memeriksa danmemutus perkara yang diajukan kepadanya;Halaman 362 dari 368 hal.Putusan No.910/PID.Sus/2016/PN.JKT.PST.Menimbang, bahwa Hakim yang subyektif telah mengetahui adanyaaturan hukum yang tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat danbahkan menjadi
Pengadilan PTA SULAWESI BARAT Perdata Agama
Register : 02-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PTA SULAWESI BARAT Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Sr
Tanggal 24 Mei 2023 — Pembanding/Tergugat I : Nurhaeda Binti Mannawi Diwakili Oleh : Asdar T Tarika, S.H.
Terbanding/Penggugat : H Amiruddin Bin Ambo Akke
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
127 — 142
  • Oleh karena itu terhadap obyek sengketa I dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak yaitu Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan contra legem dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.