Umar Nomor 110 Desa AmiriaBahagia Kecamatan Simeulue Timur,Kabupaten Simeulue / Jalan Karya BaktiNomor 8 melalui Jalan DarussalamKelurahan Sei Sikambing D, KecamatanMedan Petisah, Kota Medan / Jalan HasanSaleh Lr IPPS Nomor 2 Kelurahan NeusuAceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota BandaAceh;: Islam;: Anggota DPRK Simeulue Periode 20142019(Bupati Simeulue Periode 2001 s.d 2006 danPeriode 2007 s.d 2012 / Ketua BadanPengawas PDKS Tahun 20022006);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak

proses demokratis yang dilakukan berdasarkanasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkatDPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan DaerahAceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerahkabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratisyang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnyadisebut DPRK

berwenangmenghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.Bahwa faktanya PENGGUGAT tidak pernah mengajukankeberatan terhadap terbitnya objek sengketa dimaksud kepadaTERGUGAT, dalam hal ini selaku Pejabat Pembina KepegawaianHalaman 10 dari 38 HalamanPutusan Perkara Nomor 23/G/2018/PTUN.BNA1.8.1.6.Lsyang telah mengeluarkan objek sengketa dengan tembusannyakepada, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Kepala KantorRegional XIIl BKN, Gubernur Aceh, Ketua DPRK

Tgk, Diujung;- Sebelah Barat lebar 6 M berbatas dengan lokasi Kantor DPRK Kabupaten Simeulue;2.2 Satu petak tanah perumahan yang terletak di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, akta jual bell nomor ro/Tl, tanggal 02 Februari 2007 dengan batas-batasnya sebagai berikut:- Sebelah Utara berbatas dengan JaIan umum 20 meter;- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saudara alm.

Diujung; Sebelah Barat sepanjang 6 M berbatas dengan lokasi Kantor DPRK KabupatenSimeulue;2. Satu petak tanah perumahan yang terletak di Desa Air Dingin, KecamatanSimeulue Timur, Kabupaten Simeulue, akta jual beli nomor 10/II, tanggal 02Februari 2007 dengan batasbatasnya sebagai berikut:Halaman 25 dari52 hlm Putusan Nomor 003 /Pdt.G/2016/MS.Snb Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum 20 meter; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saudara alm.

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah mengajukankeberatan terhadap terbitnya objek sengketa dimaksud kepadaTergugat, dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yangtelah mengeluarkan objek sengketa dengan tembusannya kepada,Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Kepala Kantor Regional XIIIBKN, Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar, Inspektur KabupatenAceh Besar, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Aceh Besar,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Besar.;1.5.

PUSAKA AMSAL FARMA, karena itu atas inisiatifpanitia diadakanlah pertemuan di ruangan Sekda yang dihadiri oleh Sekdakab,Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, anggota DPRK dan Panitia Pengadaan Barangyang membicarakan masalah pelelangan.

JAMALUDDIN, WakilKetua DPRK Aceh Tamiang ARMAN MUIS yang membahas mengenaipenentuan pemenang, ARMAN MUIS meminta kepada Kepala Dinas danPanitia Lelang untuk dapat memenangkan PT. PUSAKA AMSAL FARMA.Kepala Dinas Drs. JAMALUDDIN juga meminta agar panitia memenangkanPT. PUSAKA AMSAL FARMA. Karena itu panitia mohon petunjuk kepadaSaksi dan Saksi sarankan bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yangberlaku karena kewenangan untuk memenangkan suatu perusahaan ada dipanitia.

ARMAN MUIS Bin MUISe Saksi sebagai Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tamiang, membidangikomisi A dan C bagian pembangunan dan anggaran.e Pada TA 2010 ada dana yang berasal dari dana penguatan infrastrukturpelaksanaan daerah / APBNP TA 2010 untuk Aceh Tamiang sebesar Rp. 28Miliar, maka Saksi selaku Dewan menganggarkan dana percepatanpembangunan daerah tersebut di APBDPerubahan dan dibahas di Dewandiantaranya adalah untuk pengadaan alatalat kesehatan yang diusulkan olehDinas Kesehatan untuk keperluan

Umum di DPRK Aceh Tamiang.Tidak pernah merekomendasikan agar MARDANSYAH menjadi PPK atauPPTK di Dinas Kesehatan, akan tetapi pada tanggal 31 Desember 2010 lebihkurang jam 21.00 Wib JAMALUDDIN menghubungi Saksi dan mengatakanlagi ada masalah, lalu Saksi tanyakan ada masalah apa ? JAMALUDDINmenjawab PPK dalam proyek Alkes mengundurkan diri, apakah bolehmeminjaam MARDANSYAH. Lalu Saksi mengatakan tanyakan sajalangsung kepada orangnya.

JAMALUDDINpenunjukan MARDANSYAH sebagai PPK untuk melengkapi administrasisaja.e Anggaran APBDP Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 sudah diaudit olehBPKP dan LPHnya ada di DPRK Aceh Tamiang dengan hasil temuan BPKPmendesak pemenang proyek untuk menganti kerugian Negara lebih kurangRp. 200 Juta.Terdakwa dan 2 tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.29 RUSLIM SEMBIRING Bin H.

Pusaka Amsal Farma, karena itu atas inisiatif panitiadiadakanlah pertemuan di ruangan Sekda yang dihadiri oleh Sekdakab,Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, anggota DPRK dan Panitia Pengadaan Barangyang membicarakan masalah pelelangan.

Jamaluddin,Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Arman Muis yang membahas mengenaipenentuan pemenang, Arman Muis meminta kepada Kepala Dinas dan PanitiaLelang untuk dapat memenangkan PT. Pustaka Amsal Farma. Kepala DinasHal 103 dari 223 Hal. Put. No. 15/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNADrs. Jamaluddin juga meminta agar panitia memenangkan PT. Pusaka AmsalFarma.

ARMAN MUIS bin MUIS, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua DPRK Kab.

Ruslim;Bahwa saksi kenal dengan Mardansyah, karena Mardansyah sebagai Kasub.Umum di DPRK Aceh Tamiang ;Bahwa saksi tidak pernah merekomendasikan agar Mardansyah menjadi PPKatau PPTK di Dinas Kesehatan, akan tetapi pada tanggal 31 Desember 2010lebih kurang jam 21.00 Wib Jamaluddin menghubungi saksi dan mengatakanlagi ada masalah, lalu saksi tanyakan ada masalah apa ? Jamaluddin menjawab*PPK dalam proyek Alkes mengundurkan diri, apakah boleh meminjamMardansyah.

Aceh Tamiang tahun 2010 sudah diauditolehBPKP dan di DPRK Aceh Tamiang ada LHP;Bahwa hasil temuan BPKP mendesak pemenang proyek untuk mengantikerugian Negara lebih kurang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;30 Saksi RUSLIM SEMBIRING bin H.

;Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Bahwa pekerjaan pembangunan gedung pusat pemerintahan KabupatenAceh Timur bersumber dari APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2009,anggarannya di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan PAGUsejumlah Rp. 41.582.189.000, (empat puluh satu milyar lima ratusdelapan puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009, kontraknya berdasarkan tahuntunggal karena belum mendapat persetujuan DPRK

Aceh Timur, padaawal tahun 2010, setelah mendapat persetujuan DPRK Aceh Timur,kontraknya diaddendum untuk memperpanjang waktu pelaksanaanpekerjaan hingga akhir tahun 2010.Bahwa setelah Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan pemenanglelang atas pekerjaan pembangunan gedung pusat pemerintahanKabupaten Aceh Timur sekitar bulan Oktober atau Nopember 2009, dansetelah masa sanggah berakhir, selanjutnya saya selaku PPTKmengeluarkan guning kepada rekanan PT.

uangmuka, sesuai dengan Jaminan Bank sejumlah 20% dengan jumlah Rp.7.326.502.000, (tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus duaribu rupiah).bahwa selanjutnya saksi melengkapi dokumen dan mengamprah hanyasejumlah 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.5.494.876.500, (lima milyar empat ratus Sembilan puluh empat jutadelapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).Bahwa pekerjaan pada saat itu berjalan dengan baik, selanjutnya setelahmendapat persetujuaan DPRK

., M.M.di Sekretariat DPRK Lhokseumawe. Selanjutnya, uang tersebutdipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman H. DASNIYUZAR, S.H., M.M. kepada drh. Nuraini Maida;Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung danuang meugang Anak Yatim;Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) H. DASNI YUZAR, S.H.

(tiga miliar rupiha)berdasarkan proposal tanggal 6 Januari 2010 dengan surat 003/YCD/2010 besertadokumen pendukung lainnya berupa foto copy Akte Pendirian Yayasan, foto copyLokasi Rencana Pembangunan Olah Raga terpadu dan Wisata, fotocopy KTPPengurus Yayasan, Rekomendasi dari Walikota dan dari Ketua DPRK KotaLhokseumawe.Pada bulan April 2010 Saksi dapat informasi dari staff Biro Isra Seta Aceh bahwaproposal bantuan hibah Yayasan Cakradonya dikabulkan sejumlah Rp1.000.000.000.

pengadaan pupuk padi, disebut T.12;

untuk pengadaan pupuk padi, disebutT.12;13.Photo Copy Berita acara musyawarah dana gampong, disebut T.13;14.Photo Copy Berita acara musyawarah Tuha Lapan dan Masyarakatgampong, disebut T.1415.Photo Copy surat permohonan pembuatan laporan pertanggungjawabantahap Tahun 2017, disebut T.15;16.Photo Copy surat permohonan ke 2 (dua) pembuatan laporanpertanggungjawaban tahap Tahun 2017, disebut T.16;Halaman 78 dari 118, Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bna17.Photo Copy surat mohon petunjuk kepada Ketua DPRK

PKK, disebut T.11;12.Photo Copy Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan pupuk padi,disebut T.12;13.Photo Copy Berita acara musyawarah dana gampong, disebut T.13;14.Photo Copy Berita acara musyawarah Tuha Lapan dan Masyarakatgampong, disebut T.1415.Photo Copy surat permohonan pembuatan laporan pertanggungjawabantahap Tahun 2017, disebut T.15;16.Photo Copy surat permohonan ke 2 (dua) pembuatan laporanpertanggungjawaban tahap Tahun 2017, disebut T.16;17.Photo Copy surat mohon petunjuk kepada Ketua DPRK

Photo Copy Berita acara musyawarah dana gampong, disebut T.13;14.Photo Copy Berita acara musyawarah Tuha Lapan dan Masyarakatgampong, disebut T.1415.Photo Copy surat permohonan pembuatan laporan pertanggungjawabantahap Tahun 2017, disebut T.15;16.Photo Copy surat permohonan ke 2 (dua) pembuatan laporanpertanggungjawaban tahap Tahun 2017, disebut T.16;Halaman 117 dari 118, Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bna17.Photo Copy surat mohon petunjuk kepada Ketua DPRK Aceh Barat Dayauntuk penyelesaian

pupuk,perlengkapan perkebunan dan sebagainya Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan olehPT X yang mandiri dan peran unit Pengolahandilakukan oleh PT Y yang mandiri, dan mengingatpenyerahan DPP TBS oleh PT X (perkebunan kelapasawit) dibebaskan, maka penghitungan PPN adalahsebagai berikut:Tabel 1) Eeban PaalPidak dapatdereditheatficzk dapatdkred faqond rg a PY Pengalahan CPO OFPPW OPPRR PPNPT Prrknbunan TBSpr Py DPRK

Jamaluddin A Siregar serta tim lainnya dari Dit.Resnarkoba Polda Sumatera Utara.Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PT MDNBerdasarkan uraian peristiwa yang katanya "fakta" dalam dakwaanterdakwa Sulaiman als Loi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Sulaiman als Loi dihubungi oleh Usman Sulaiman, padahari kamis tanggal 4 Maret 2021 dengan maksud menanyakankeberadaan Terdakwa Sulaiman als Loi karena ada kerjaan jemput antarshabu.Bahwa Terdkwa membawa shabu menuju Kantor DPRK

DPRK Aceh Utara; nnn nen nee nn nnn n nnn3. Kepala Dinas Kehutanan Aceh; 4. Kepala BP2T Aceh; 5. KAPOLDA ACe)N, 27202 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nen6. Kapolres Aceh Utara; 7. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara; 8. Kepala Pengadilan Negeri Aceh Utara; 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara; 10. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11.

Diktum Keempat adalah TIDAK pernah dilaporkansecara TERTULIS kepada Gubernur Aceh, BupatiAceh Utara, DPRK Aceh Utara dan seterusnyaHalaman 38 dari 106 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNAsebagaimana maksud TEMBUSAN Salinan dariKeputusan IUPHHK HTI ini, yaitu 10 tembusan salinanyang sama, terakhirnya ke 10, PT RPPI TIDAKmelaporkan (tembusan) kepada Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Aceh Utara.

BPR Handayani CiptaSejahtera dalam status pengawasan khusus (DPRK) tetapiterdakwa I. MUHAMMAD ARFAH, SE sebagai Direktur Utama danterdakwa II DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM selaku Komisaris PT.BPR Handayani Cipta Sejahtera sudah mengetahui danmenyadari bahwa sejak PT.

perkreditan dan ATM pada tahun 2011 ;Bahwa ahli hadir dalam persidangan disertai dengansurat tugasS yang menyatu dengan berkas perkara ParaTerdakwa 7; 377 rc rn rnBahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor11/20/PBI/2009 tanggal 04 Juni 2009 Tentang TindakLanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan RakyatDalam Status Pengawasan Khusus, dalam hal BankIndonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yangmembahayakan kelangsungan usahanya, maka BPR tersebutditetapkan statusnya Dalam Pengawasan Khusus (DPRK

menimbulkankerugian itu karena kesalahannya, artinya secara a contrario pihak yang tidakmelakukan perbuatan melawan hukum/menimbulkan kerugian karena kesalahannyadengan sendirinya tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat 1 huruf d UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan : Gubernuratau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukanrancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK

sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi, maka MajelisHakim menilai gugatan Penggugat Konvensi bukanlah gugatan yang kurang pihak,sementara mengenai apakah kemudian DPRA akan menyetujui penganggaran/pengalokasian dalam APBA Tahun 2014 untuk membayar segala kerugian yangdiderita oleh Penggugat Konvensi, hal tersebut adalah merupakan hak dari DPRA(sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh mengenai Hak, Kewajiban, Kode Etik DPRA/DPRK

menimbulkankerugian itu karena kesalahannya, artinya secara a contrario pihak yang tidakmelakukan perbuatan melawan hukum/menimbulkan kerugian karena kesalahannyadengan sendirinya tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat 1 huruf d UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan : Gubernuratau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukanrancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK

sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi, maka MajelisHakim menilai gugatan Penggugat Konvensi bukanlah gugatan yang kurang pihak,sementara mengenai apakah kemudian DPRA akan menyetujui penganggaran/pengalokasian dalam APBA Tahun 2014 untuk membayar segala kerugian yangdiderita oleh Penggugat Konvensi, hal tersebut adalah merupakan hak dari DPRA(sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh mengenai Hak, Kewajiban, Kode Etik DPRA/DPRK

Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dicairkan darikas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD CabangLhokseumawe Nomor Rek: 030.01.07.6000212, kemudian uang tersebutdiambil oleh Amir Nizam dan Yasmarita selaku bendahara, denganmenggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Reza Maulana danYasmarita sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) secara tunai, lalu AmirNizam membawa uang tersebut dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe keruang kerja Terdakwa di Sekretariat DPRK

Fotocopy Surat Nomor: 46/SRB/V/2010, prihal Pelurusan dan PengembalianHak atas tanah adat milik Masyarakat Sukarami Bawah, tertanggal 3 Mei2010 yang ditujukan kepada Camat Wih Pesam di Pante Raya, yang diberitanda bukti P9;Fotocopy Surat Nomor: 590/513, Hal: Pengaduan Masyarakat SukaramBawah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 3Agustus 2010 yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah di Redelong,yang diberi tanda bukti P10;Fotocopy Surat Nomor: 180/254/DPRK, Perihal Dukungan, tertanggal

Rp. 35.000.000, untuk disetor keKajati dan saksi sudah menyerahkan dana tersebut kepada pegawai kejaksaan diKajati yang saksi lupa namanya tetapi ada tertera di BAP saksi;Bahwa uang apa saja yang sudah saksi berikan tersebut berasal dari dana stimulanadalah atas perintah dan keperluan terdakwa yaitu memberikan uang kepada Sadr.Marhaban Rp. 10.000.000,; Menebus Gadai Emas di Pajak Gadai; memberikankepada Wartawan karena masalah ini sudah tercium; menyerahkan uang kepadaBapak Hamid sebagai Anggota DPRK

;Bahwa Terdakwa mengetahui dana stimulan tersebut karena ada melihat DPASKPD BPMPKS TA 2012 tanggal 6 Maret 2012 yang telah disahkan DPRK Kab.Aceh Timur;Bahwa saksi mengetahui proses pencairan dana stimulan tersebut berpedoman padapetunjuk teknis Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2012 karena terdakwa ikut dalamrapat proses penyusunan Rancangan Perbup tersebut;42= Bahwa menurut Perbup ini, pada intinya bahwa penyaluran dana stimulanlangsung ke rekening TPBKPG yang diberikan oleh Bendahara PengeluaranBPMPKS

Menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran ) ;om Setelah disahkan oleh DPRK, lalu membuat DPA( Dokumen Pelaksana Anggaran )d. Menyusun dokumen lelang ;@. Pelaksanaan lelang yang panitianya dibentuk olehPengguna Anggaran ;f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihakpemenang lelang yang telah ditetapkan ;g.