Ditemukan 566 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik replik repblik repubilk republic repuplik repiblik repeblik repablik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Oktober 2018 — Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono X Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
85 — 31
  • Mandaat, een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenan dooreen ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkankewenangannya dijalankan oleh organ lainn atas namanya);Berdasarkan uraiann diatas, Kewenangan Kepolisian Repoblik Indonnesia merupakankewenangan yang bersifat atributif, yang diberikan berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD1945 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2002, dimana padakewenangan yang bersifat atribusi, tanggung Jawab berada pada organ Pemerintahanyang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 323/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — PT. MILLER BAHROENY, DK VS Dr. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum
55 — 29
  • MILLER BAHROENY, suatu Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan peraturan perundangundangan Repoblik Indonesia,berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan S. Parman Nomor 105A,dalam hal ini diwakili oleh JOESRA JOESOEF BAHROENY selakuDirektur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sahmewakili PT.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-12-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Januari 2017 — ALBERT ROMBE, SE
120 — 247
  • koma nol satu sen) sebagaimanatercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiDana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Provinsi Papua Barat TA.2012 dan TA 2013 Nomor : SR363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau setidaktidaknyasebesar itu;Perbuatan Terdakwa Albert Rombe, SE. sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) Undangundang Repoblik
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 9 September 2019 — Perdata : Tuan KELIOPAS MOMO melawan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, dkk
618 — 6369
  • Pelaksanakegiatan proyek Jalan Nasional jalan wilayah Provinsi Papua Barat(Manokwari) berpoedoman pada dokumen resmi secara hukum di bawah ini:1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentangPercepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat.2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2011 tentang UnitPercepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Repoblik
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 29-11-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1390/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
DWI HADI PURNOMO
Terdakwa:
KURNIAWAN Alias KURNIA Alias NIA Alias LOW PROFILE
154 — 267
  • Jaksa Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum;Menyatakan barang bukti : 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Atas Nama KURNIAWAN; 1 (Satu) buah Paspor Repoblik Indonesia Atas Nama Kurniawan; 1 (Satu) buah Laptop Toshiba Warna Hitam; 1 (Satu) buah KTP Bima atas nama Kurniawan; 1 (Satu) buah KTP Bima milik Istri Kurniawan.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaktidaknya
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2020 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 17 Juni 2020 — MONANG NAIPOSPOS LAWAN FLORI BR. PANJAITAN, DK
151 — 148
  • Panjaitan yangdikeluarkan Oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Repoblik Indoneisa Toba Samosir Pada Tanggal 29 Agustus2018 ;b.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 199/Pdt.G/2014/PN. Amb
Tanggal 23 Desember 2015 — HANS HATEYONG (DAHULU HAN HO AN), Umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I ; 2. JIMMY HATEYONG, Umur 40 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II ; 3. ELIZABETH HATEYONG, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI III ; 4. EDWARD HATEYONG, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSI IV ; Seluruh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI III dan TERGUGAT INTERVENSI IV ; M e l a w a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, Berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI V ; M e l a w a n : JACOBUS HATULESILA, umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Wailela Atas RT. 001/RW. 013, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI ;
151 — 82
  • Pemerintah Repoblik Indonesia, Cq. Menteri Riset Teknologi danPendidikan Tinggi, Cq. Rektor Universitas Pattimura Ambon beralamat di Jl.Ir. Putuhena, Kampus, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, PropinsiMaluku ;Selanjutnya disebut sebagai ............: eee Tergugat Intervensi VAdapun alasanalasan gugatan intervensi ini adalah sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
61 — 44
  • Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam Undangundang nomor 2 tahun 2002tentang Kepolisian Repoblik Indonesia di dalam pasal 18 Ayat (1)menyatakan:Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindakmenurut penilainnya sendiri;Menimbang, bahwa disisi lain masih dalam Undangundang nomor2 tahun 2002 pasal 16 Ayat (1) huruf dan ayat 2; menyatakan ;
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-03-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
1.MASRUKHI ALIAS ABY BIN M TAKMIL
2.ROY MARTIN ALIAS ROY BIN SUHENDI
3.SONY OKTOVIAN BION JOHAN ISMAYA
4.SUPRIADI alias SUPRI bin JEMARI
5.LUKMAN AFANDY alias LUKMAN Bin AHMAD YANI
184 — 175
  • Kafir adalah orang yang menyekutukan Allah contohnya yangmenyembah berhala orang yang keluar dari agama isla, atau orangmenolak, mengingkari, menutup, membangkang kebenaran contohnyayang diajarkan oleh Ustad MASRUKHI adalah orang yang tidakmenjalankan syariat islam atau orang yang mengingkari hukum Allahseperti pemerintahan yang tidak menjalan kan syariat islam, jikapemerintah repoblik harus di ingkari atau di kkufur/kafikan.4. Thogut adalah orang yang menyekutukan Allah.5.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
141 — 81
  • 821.2/0/MRK/X/2009 tentangPemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan di Merauketanggal 22 Oktober 2009 (Poto Copy dari Poto Copy).Keputusan Bupati Merauke Nomor: 821.2/09/MRK/III/2014, tanggal 17Maret 2014, tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipildari jabatan (Poto Copy dari Poto Copy);Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/189 tentang Pengaktipan Kembalipegawai ASN, ditetapkan di merauke tanggal 24 oktober 2016 (Poto Copydari Poto Copy).Kartu Pegawai Negeri Sipil Repoblik
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 03-05-2015 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN KUPANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 3 Mei 2015 — Jaksa Penuntut: EMERENSIANA M. F JEHAMAT, SH. Terdakwa: Ir. H. JUMARI
154 — 58
  • ., dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan TinggiNusa TenggaraTimur berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur PenangananPermasalahan Hukum lLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Repoblik Indonesia Nomor : 4935/LKPP/D.4.3/09/2014 tanggal25 September 2014 ;Bahwa, ahli pernah diperlihatkan 14 (empat belas) Kontrak yang kesemuanyaterkait dengan pekerjaan Rumah Khusus cetak di Kabupaten Belu ;Bahwa jenis
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mnk
Tanggal 19 Oktober 2016 — - ALBERT ROMBE, SE
169 — 86
  • Audit Dalam rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiDana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Provinsi Papua Barat TA.2012 dan TA 2013 Nomor : SRPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk halaman 26 dari 316363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau setidaktidaknyasebesar itu; Perbuatan Terdakwa Albert Rombe, SE. sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Repoblik
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-12-2019 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 23 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : RAJA ADIL JANNUS SINAMBELA , S.H.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya YANCE RUMONDANG ULINA SIREGAR
Terbanding/Tergugat II : JULIAN DAVID HASUDUNGAN SIREGAR
Terbanding/Tergugat III : HERNAWAN HADI, S.H
Turut Terbanding/Penggugat II : ENNI MARTALENA PASARIBU, S.H., M.H
153 — 111
  • Sehingga kekuatan pembuktian dari buktiini Sangat dirangukan karena hanya menghadirkan photo copynya tanpaada aslinya, hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung Repoblik Indonesiadalam Putusannya No 3609 K/Pdt/1985 yang mengatakan Surat BuktiHalaman 112 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDNPhoto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak ada surat aslinya harusdikesampingkan sebagai alat bukti, bahkan dalam persidangan perkara initidak satupun Saksi dari Penggugat yang mengetahui secara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT RATNAWATI KM 51 VS 1. JAUS MANIK, DKK
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena menurut majlis hakimhari kerja yang di berikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sudahmelebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja;Halaman 7879 paragraf 5:Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTranmigrasi Repoblik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/2004 tentangKetentuan Pelaksanaan Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu padabab V Pasal 10 tentang Perjanjian Kerja harian lepas ayat (1) untukpekerjaanpekerjaan tertentu yang berubahrubah dalam waktu dan volumepekerjaan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
52 — 51
  • Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam Undangundang nomor 2 tahun 2002tentang Kepolisian Repoblik Indonesia di dalam pasal 18 Ayat (1)menyatakan:Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindakmenurut penilainnya sendiri;Menimbang, bahwa disisi lain masih dalam Undangundang nomor2 tahun 2002 pasal 16 Ayat (1) huruf dan ayat 2; menyatakan ;
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
6113 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Copyright 2014 MGhiamal Agang / Repoblik ladomesia. 260 Komisi Pemberantasan Korupsi(http://perpustakaan.kpk.go.id/)PerpustakaanKIPK ial ee ae+ ~ es Select Language= rieSyl Promoted Tikes a ee ee ee ee Cen ae pre =aa 0 ee ae ee Ae) Re nee es FeeCs eter gm oe pe SnSa Sa, Sean Saba Siesta=ioe Se a parceate ee ee ee eee eres ae eePeete are bergen =semi rte feet = eeeanne ee egee aa Ubrary Coliection: (Can pe gets FOS epee ee eee oret ee: =ae Paster Collection~= a Oot SS ee a a a= = 261 Badan Pembinaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perjanjian
Register : 29-02-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 12 Oktober 2016 — - Dr. JANUARI SIREGAR, SH. M.Hum (PENGGUGAT) - PT. MILLER BAHROENY (TERGUGAT I_ - JOESRA JOESOEF BAHROENY (TERGUGAT II)
296 — 135
  • MILLER BAHROENY, suatu Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan peraturan perundangundangan Repoblik Indonesia,berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan S. Parman Nomor 105A, dalamhal ini diwakili oleh JOESRA JOESOEF BAHROENY selaku Direktur, olehkarenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT.
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6820 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Copyright 2014 MGhiamal Agang / Repoblik ladomesia. 260 Komisi Pemberantasan Korupsi(http://perpustakaan.kpk.go.id/)PerpustakaanKIPK ial ee ae+ ~ es Select Language= rieSyl Promoted Tikes a ee ee ee ee Cen ae pre =aa 0 ee ae ee Ae) Re nee es FeeCs eter gm oe pe SnSa Sa, Sean Saba Siesta=ioe Se a parceate ee ee ee eee eres ae eePeete are bergen =semi rte feet = eeeanne ee egee aa Ubrary Coliection: (Can pe gets FOS epee ee eee oret ee: =ae Paster Collection~= a Oot SS ee a a a= = 261 Badan Pembinaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB.
Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
119 — 268
  • pekerjaan Renovasi Ruangan Kuliah dalam Rangka Pembuatan Ruang Audiotorium Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Tahun 2011.18). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 08.03/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai (BHP) Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Triwulan III Tahun 2011.19). 1 (satu) jepitan Peraturan Keuangan Repoblik
    Spesifikasi Teknis pekerjaan RenovasiRuangan Kuliah dalam Rangka Pembuatan Ruang Audiotorium FakultasEkonomi Universitas Pattimura Tahun 2011.1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UniversitasPattimura Nomor : 08.03/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 19 Agustus 2011tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaanPengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai (BHP) FakultasEkonomi Universitas Pattimura Triwulan III Tahun 2011.1 (satu) jepitan Peraturan Keuangan Repoblik
    Spesifikasi Teknis pekerjaan RenovasiRuangan Kuliah dalam Rangka Pembuatan Ruang Audiotorium FakultasEkonomi Universitas Pattimura Tahun 2011.1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UniversitasPattimura Nomor : 08.03/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentangHarga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Pengadaan AlatTulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai (BHP) Fakultas EkonomiUniversitas Pattimura Triwulan HI Tahun 2011.1 (satu) jepitan Peraturan Keuangan Repoblik
    Spesifikasi Teknis pekerjaan RenovasiRuangan Kuliah dalam Rangka Pembuatan Ruang Audiotorium FakultasEkonomi Universitas Pattimura Tahun 2011.1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UniversitasPattimura Nomor : 08.03/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentangHarga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Pengadaan AlatTulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai (BHP) Fakultas EkonomiUniversitas Pattimura Triwulan III Tahun 2011.1 (satu) jepitan Peraturan Keuangan Repoblik
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
220 — 188
  • ;Dengan penuh harap saya saya sebagai Warga Negara Repoblik Indonesiabisa mendapatkan Keadilan didalam masalah ini sesuai Sila Ke 5;Karna saya mempunyai Legalitas atas Tanah tersebut dimana sampai saat iniTanah tersebut masih milik saya terbukti dengan adanya Buku Sertifikat yang dilindungi oleh Undang undang, dan untuk mendapatkan legalitas atas tanahtersebut sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku dalam undang undang Agraria.