Ditemukan 5687 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fores fance filce majene majeri forte folce florce fonce mansure majekur majenne mannure majerun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
106 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KPP bukan disebabkan karenakeadaan memaksa atau darurat/force majeur, misalnya terjadi krisisekonomi dan sebagainya, melainkan adanya keinginan PT. KPP untukmembobol dana Bank Mandiri ;6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa seharusnyamencegah terjadinya pengucuran kredit yang tidak sesuai aturan sehinggaharus dipertanggungjawab atas terjadinya pembobolan dana Bank Mandirioleh PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
84 — 9
  • menurut Surat Edaran Oeputi Bidang Investigasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/06/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan denganSE.320/06/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
163 — 114
  • baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli beroendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padahalaman 162 dari 320 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Mnkseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
117 — 34
  • Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.e Bahwa benar, setahu Ahli ada Tim Task Force yang melibatkanKantor Cabang, Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu Sdr. H. DidiMuspiadi, SH, MM, Terdakwa Rika Fatrisia, SE, Ak dan Sdr. Irwandi,S.IP untuk melakukan penagihan dan melengkapi dokumendokumenyang belum lengkap ;e Bahwa benar, ahli dan Tim menerangkan hasil audit dan memintaketerangan dari Sdr. H. Didi Muspiadi, SH, MM, Terdakwa RikaFatrisia, SE, Ak dan Sdr.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
79 — 94
  • bisa dilakukan berkalikali tetapi eksekutif danlegislatif dapat dinilai tidak benar dan setelah pelaksanaan 50% (1 semester) baru bisa diajukan perubahan;Bahwa tidak diperkenankan merubah UU nya tetapi hanya merubah volumekegiatannya, kecuali ada kegiatan baru dalam keadaan darurat; Bahwa ahli tidak bisa mengemukakan siapa yang salah dalam perkara ini;Bahwa definisi Kerugian Keuangan Negara adalah :.e Berkurangnya asset/kekayaan negara karenaperbuatan melanggar/ melawan hukum, lalaiataupun karena force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
204 — 66
  • nilai, yaitu sebagaimana tercantum dimcatatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastidimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga /institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakanharga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi ; Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnyaasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — MOHAMMAD IMAM, S.H.,M.M.
286 — 0
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar 3.h.
    Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset; 3(tiga) lembar 51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel 52.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-06-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331K/PDTSUS/2009
Tanggal 25 Juni 2009 — Sandra Ang, Cs ; Lift Leasing Sarl, dkk. ; PT. Adam Skyconnection Air Lines ; Sdr. Gunawan Widyaatmadja, SH, dkk.
225 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta hukum bahwa telah terjadi force manjore, pemutusannyasecara sepihak, sewa tanpa tenggang waktu pembatalan penghentiandan diikuti penarikan pesawat yang disewa;5. Bahwa berkenaan dengan sewa menyewa yang dihentikan sebelumberakhirnya perjanjian sehingga berlaku Pasal 38 UUK yang dalamjangka 90 hari dari sejak pernyataan pailit uang sewa merupakanutang budel pailit.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — MUNESH KUMAR
382 — 155
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar 3.h.
    Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset; 3(tiga) lembar 51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel 52.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — NAND KUMAR
266 — 90
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2 (dua) lembar Aisah Rosilawati, SP 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar Aisah Rosilawati, SP 3.h.
    Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset ; 3 (tiga) lembar Aisah Rosilawati, SP 104. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/L HP.GEAR/2017 tanggal 20 Novmber 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel Aisah Rosilawati, SP 105.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 13 Nopember 2012 — ZULMAN ZAST, SH
99 — 26
  • Kota yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapatdilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasadapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak danwajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
252 — 167
  • kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan beRpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    restrukturisasi (Sesuai kKewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuai dengankewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkaitkebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorongpencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.Halaman 365 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dancoaching terhadap Sales Force
    (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuai dengankewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkaitkebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalammendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.Halaman 372 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB32)33)34)35)36)37)38)39)(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dancoaching terhadap Sales Force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN
56 — 13
  • Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa Dasar penugasan melakukan penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas perkara tersebut adalah adanya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — H. AGAH SUGANJAR, SE.
75 — 12
  • menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan denganSE.320/D6/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
184 — 47
  • SHMyakni :tanah seluas 7.320 m2 dasar SHM Nomor : 614 atas namaMUSLIH AHMAD.tanah seluas 935 m2 dasar SHM Nomor : 407 atas namaMUSLIH AHMAD.tanah seluas 2.450 m2 dasar SHM nomor : 406 atas namaMUSLIH AHMADBahwa ketiga tanah tersebut pada saat permohonan sedangdalam proses balik nama kepada Muslin Ahmad namun sudahada Covernote dari Notaris dan saat ini telah dibalik namaCondition of economy (kondisi ekonomi)Bahwa yang diperhatikan adalah kondisi diluar KOHIPPI yangmana terlihat tidak ada keadaan force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
75 — 13
  • barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai. 222o,,Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian kKeuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia (force
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
272 — 155
  • Markatama (Magic Force), PT.Teh Sosro, Bumbu Masak Miwon, Air minum Cheers, Elpiji tabung 12 kg,subdistrioutor PT Semen Gresik, sehingga Terdakwa memberanikandiri mendirikan badan hukum PT. SARANA BAHTERA IRJA padatanggal 21 Februari 2000 dibidang usaha transportasi laut menggunakankapal kayu.Bahwa saksi menerangkan sejak ada keberadaan PT. SBI di kaimanakebutuhan bahanbahan seperti gula dan lainlain dikaimana harganyabisa terjangkau oleh masyarakat di kaimana, karena kapalkapal PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
305 — 76
  • PstBahwa ahli bekerja sebagai Asisten Ahli Unit Kerja Presiden bidangPengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPPP) dansebagai Dosen di berbagai Perguruan Tinggi;Bahwa yang mendasari adanya UU TPPU adalahFortyRecommendation dan Financial Action Task Force and MoneyLaundering (FATF) tentang Pencegahan dan pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa point terpenting UU TPPU adalah adanya beberapa kelemahansehingga menghambat efektifitas penegakan hukum itu sendiri,kelemahankelemahan dimaksud
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Waris Islam
Register : 24-03-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 11-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 82/Pdt.P/2011/MS-BNA
Tanggal 12 April 2011 — - DIREKTUR UTAMA BANK ACEH Kantor Pusat Operasional
141 — 24
  • TGK DILHONG II NO.7 TELP. 28553 TELP. 28553 86,012452 010 02030417932 T.DARWIN,SE JL.KRUENG RAYA COMPLEK CADEK PERMAI 87,796453 010 02030299196 T.SOFYAN, SE AK MM/TASK FORCE JL.PEMANCAR DALAM I NO.5 LAMTEMEN TIMUR LAMTEMEN T 1,942,729454 010 02030332115 TAJUDDIN DESA MNS KRUNG KEC. INGIN JAYA ACEH BESAR ACEH BES 193,162455 010 02030521449 TANTAWI A KADIR JL.PLAMBOYAN NO.2 DSN.MALAHAYATI KEL.LAMPULO 439,941456 010 02030380404 TARMIZI DESA DEAH MAMPLAM LEUPUNG A..
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — Drs. EC. DJOKO WALUJO, SH. MM.
145 — 45
  • Investigasi yang diterbitkan oleh BPKPberdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, danatau kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
    majeure ).Berdasarkan makna keuangan negara sebagaimana penjelasan/ jawaban di atas,kerugian keuangan negara adalah: e Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajibannegara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menjadihak negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e Pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dariketentuan atau seharusnya tidak