Ditemukan 5690 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fores fance filce florce fonce forte folce
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
162 — 50
  • .> Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut PedomanPenugasan Bidang Investigasi BPKP adalah Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukun,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force majeure);> Bahwa dalam konteks
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
217 — 359
  • hukum perdata.Bahwa menurut ahli obyek dan subyek yang dibawa ke KPPU berbedadengan Tindak pidana Korupsi.Bahwa apabila seseorang bersekongkol tetapi orang tersebut tidakdihadirkan dipersidangan, tetapi Berita Acaranya dibacakanHalaman 228 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN Tpgdipersidangan tanpa adanya Berita Acara Sumpah, maka terhadapkasus tersebut yang berhak dan menilai adalah Majelis Hakim.Bahwa terhadap keterlambatan suatu barang dalam pengadaan itudiperbolehkan dalam keadaan force
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 16 April 2015 — JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Dkk
105 — 9
  • Kepala BPKP NomorPER1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 Tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi (halaman 4), dijelaskan bahwa: KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatanatau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
216 — 111
  • Prinsip tersebut termuatdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danberbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan padaperintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harusdidukungBahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawanhukum, lalai, ataupun karena force majour.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
186 — 303
  • informasi, sehingga dengandokumen tersebut dapat diindikasikan kerugian NegaraBahwa Ahli menerangkan Kerugian Negara merupakan akibat dariperbuatan melawan hukum, jadi kalau ada Kerugian yang ditimbulkan olehNegara tetapi tidak merupakan perbuatan melawan hukum, bukanlahmerupakan Kerugian Negara, misalnya pada saat Tsunami banyak assetasset Negara yang hancur dan pasti Negara mendapatkan Kerugian tetapiitu bukanlah merupakan Kerugian Negara karena itu bukanlah perbuatanmelawan hukum itu adalah force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
75 — 46
  • PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17, yang menyatakanbahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure)Kerugian keuangan negara juga
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
570 — 119
  • Negara.Bahwa sesuai acuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi, kKerugian Keuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kKemampuanmanusia (force
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS.
Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
210 — 166
  • Dibahas tentang Bentuk Peluang Tindak PidanaKorupsi Dana bergulir antara lain:a Perencanaan penganggaran yang tidak jelas ;b Proposal dan Pertanggungjawaban fiktif; c Pemotongan/penggelapan dana oleh panitia;d Realisasi yang tidak sesuai peruntukan; e Penerima dana yang sama (double);f Force major sabagai alasan tidak bisa membayar;g Penyuapan/pemerasan dalam penanganan kasus dana bergulir ; Oleh karena itu diharapkan LPDBKUMKM dan Mitra bisa taat asas hukum dan tidakmelakukan tindakan penyalahgunaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
111 — 32
  • Keuangan Negara menurutPedoman Penugasan Bidang Investigasi BPKP adalah KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atauHalaman 263 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luarkemampuan manusia (force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 10-10-2022 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.RUDY IRMAWAN, SH., MH
3.SUGENG HARIADI, SH., MH
4.FADJAR, SH., MH
Terdakwa:
PUTRI CANDRAWATHI
1361 — 430
  • SERI D77656696 BERIKUT 1 (SATU) BUAH ADAPTOR DVR
26. 1 (SATU) BUAH FLASHDISK WARNA MERAH MERK SANDISK CRUZER FORCE KAPASITAS 64 GB NO. SERI BN210957014Z SDCZ71-064G
27. 1 (SATU) BUAH DVR MODEL 8708 HV NOMOR SERI: 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
28. 1 (SATU) BUAH HARD DISK WARNA MERAH MERK ADATA KAPASITAS 2TB NO. SERI AHV300-2TU31-CRD;
29.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
296 — 48
  • Condition of economy (kondisi ekonomi)Bahwa yang diperhatikan adalah kondisi diluar KOHIPPI yang manaterlihat tidak ada keadaan force majeur yang akan menghambatKOHIPPI untuk membayar jika diberikan kredit Bahwa benar tahapantahapan terkait pemberian kredit modalkerja dari BJB kepada KOHIPPI senilai Rp.17.500.000.000,(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2012adalah:1.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
155 — 47
  • negara adalah BPK RI dan BPKP bukan Penuntut Umum;Bahwa Menurut pendapat saksi ada batasan kesalahan terdakwa jika dilihatdari tupoksinya dan dilihat dari Fungsinya jika terdakwa menjalankantugasnya sesuai Tupoksinya maka yang bersangkutan benar jika tidak sesuaidengan Tupoksinya maka yang bersangkutan salah;Kemudian ahli akan menambahkan keterangan dipersidangan yang menerangkanbahwa:Bahwa hukum pidana berbicara secara teori hukum pidana;Bahwa seseorang tidak bisa dihukum pidana dikarenakan :Ada Force
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
3706 — 6115
  • sehinggamenghambat fungsi sosialnya.Suatu perlakuan yangmembedakan, pengucilan, pembatasan yangbertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangipengakuan, perolehan atau pelaksanaan hakhakasasi manusia dan kebebasan mendasar;e Bahwa dalam diskriminasi yang jelas bila satu, apabilaada 3 anak dimana 2 anak saat orang tuanya lengkapmempunyai kendaraan lengkap sedangkan 1 anakhanya ibu saja sehingga tidak mempunyai kendaraan,tidak ada pembantusehingga bantu orang tua, maka disini tidak ada diskriminasitetapi force
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
2.IMAN FIRMANSYAH, S.H.
4.MILA MELINDA, S.H.
6.SESARTO PUTRA, S.H.
8.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.
9.MARDIYONO, S.H.
12.DIAN PURNAMA, S.H
13.SAHDI, S.H.
14.EMA MULIAWATI, S.H.
15.BUDI TRIDADI WIBAWA
16.MUHAMAD MAULUDIN
17.Fajar Alamsyah Malo
18.HASAN BASRI, S.H.
Terdakwa:
ZAINAL FIKRI, S.KM., M.SC.
51 — 35

  • 2 (dua) Unit Phantom Pertolongan Persalinan, Merk Gaumard, Type S554.100 dengan perangkat pendukung:

    • 2 (dua) Unit Boneka bayi/manikin Newborn dan kelengkapannya;
    • 2 (dua) Unit Computer Merk Dell, Inspiron 15 3000 Series (laptop);
    • 2 (dua) Unit Virtual Monitor Merk Dell, Ispiron 24 5459 Series (komputer) dan perangkat/dudukan;
    • 2 (dua) Unit Wifi Router D-Link N 300;
    • 2 (dua) Unit Ear Force Z11 PC
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
945 — 3180
  • Sandipala (Paulus Tannos)tanggal 2 November 2011. 15232 (dua) lembar hasil cetakan, bertuliskan Spesifikasi FisikBlangko EKTP. 15241 (satu) bundel dokumen Mekanisme Pendistribusian danPenyerahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 15251 (Satu) lembar fotokopi Data Realisasi Pekerjaan PenerapaneKTP (dengan coretan tangan tinta warna hitam) 1526 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PerumPercetakan Negara RI Nomor 12/KEPB/I/9/2013 tentangPembentukan Tim Percepatan (Fast Force) PenataanDokumen Pekerjaan
    Pura Barutama dan tindak lanjutnya, StrukturOrganisasi, dan lainlain yang bersifat strategis tanggal 26Agustus 2013. 48931 (satu) bundel Notulen Rapat Tim Percepatan (Fast Force)Penataan Dokumen Pekerjaan Penerapan Kartu) TandaPenduduk Elektronik tanggal 23 September 2013. 48941 (Satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan Hasil RapatKoordinasi Perum Percetakan Negara RI tahun 2013 tanggal2730 September 2013 48951 ( satu) lembar copy Pointers Bahan Rapat Intern DewanPengawas tanggal 01 Oktober 2013
    Sandipala (Paulus Tannos)tanggal 2 November 2011. 15232 (dua) lembar hasil cetakan, bertuliskan Spesifikasi FisikBlangko EKTP. 15241 (satu) bundel dokumen Mekanisme Pendistribusian danPenyerahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 15251 (Satu) lembar fotokopi Data Realisasi Pekerjaan PenerapaneKTP (dengan coretan tangan tinta warna hitam) 15261 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PerumPercetakan Negara RI Nomor 12/KEPB/I/9/2013 tentangPembentukan Tim Percepatan (Fast Force) PenataanDokumen Pekerjaan
    Pura Barutama dan tindak lanjutnya, StrukturOrganisasi, dan lainlain yang bersifat strategis tanggal 26Agustus 2013. 48931 (satu) bundel Notulen Rapat Tim Percepatan (Fast Force)Penataan Dokumen Pekerjaan Penerapan Kartu) TandaPenduduk Elektronik tanggal 23 September 2013. 4894 1 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan Hasil Rapat Halaman 1064 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
287 — 183
  • dan 2 (sesuaikewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kKewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengankewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkaitkebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalammendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dancoaching terhadap Sales Force (marketer
    kolektibilitas 1dan 2(sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kKewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengankewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkaitkebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalammendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dancoaching terhadap Sales Force
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
161 — 45
  • agunan kreditnyasepanjang tidak bertentangan dengan Undangundang Nomor 21 Tahun 2008tentang perbankan Syariah Pasal 19 ayat (2) huruf c, d, e, f dan Pasal 23 ayat (1)dan (2) ;Bahwa yang menjadi penyebab kredit atau pembiayaan dalam perbankansyariah macet atau tidak lancar antara lain :e Karakter yang tidak baik dari debitur sehingga dengan sengaja tidakmemenuhi kewajiban kepada bank ;e Debitur tidak lagi memiliki kKemampuan membayar, antara lain karenapenurunan kapasitas usaha atau bangkrut dan force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
139 — 43
  • hukum baiksengaja maupun lalai;Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut Pedoman PenugasanBidang Investigasi BPKP adalah Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
364 — 153
  • yang menang.Bahwa ahli pernah pengalaman menyusun HPS. di menteri Keuanganpenawaran minus, tapi ada juga yang menawar, untuk jasa transferuang, dimana berjalan dan negara bisa dapat untung besar.Bahwa kontrak lyumpsum tidak boleh berubah, harga satuan bolehberubah dengan syarat kondisi lapangan harus berubah, misalnya lokasiada yang longsor, kemarin ada kasus lucu, bangun garasi nambahnyabeli kulkas itu tidak nyambung (alasannya mengadangada) kemudianoleh ahli dibatalkan.Syarat lainnya terjadi force
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
2.IMAN FIRMANSYAH, S.H.
4.MILA MELINDA, S.H.
6.SESARTO PUTRA, S.H.
8.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.
9.MARDIYONO, S.H.
12.DIAN PURNAMA, S.H
13.SAHDI, S.H.
14.EMA MULIAWATI, S.H.
15.BUDI TRIDADI WIBAWA
16.MUHAMAD MAULUDIN
17.Fajar Alamsyah Malo
18.HASAN BASRI, S.H.
Terdakwa:
H. AWAN DRAMAWAN, S.PD., M.KES.
43 — 32
    1. 2 (dua) Unit Phantom Pertolongan Persalinan, Merk Gaumard, Type S554.100 dengan perangkat pendukung:
    • 2 (dua) Unit Boneka bayi/manikin Newborn dan kelengkapannya;
    • 2 (dua) Unit Computer Merk Dell, Inspiron 15 3000 Series (laptop);
    • 2 (dua) Unit Virtual Monitor Merk Dell, Ispiron 24 5459 Series (komputer) dan perangkat/dudukan;
    • 2 (dua) Unit Wifi Router D-Link N 300;
    • 2 (dua) Unit Ear Force