Ditemukan 55 data
PT. Tangga Batu Jaya Abadi
Tergugat:
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
156 — 245
2016, halaman 46 menyatakan:..Yang dimaksud dengan mengetahui tersebut, harusmerupakan mengetahui secara yuridis, dalam artipengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapatmenimbulkan keyakinan pada hakim (bukan merupakanpengetahuan yang diperoleh secara auditu), jadi saatdiketahuinya adanya keputusan tata usaha negara itu dapatdiperoleh misalnya dalam acaraacara kedinasan ataupenjelasan dari pejabat yangberwenanQ. ... 2 22 n nnnHalaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.Smg.3.2.9
149 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keterangan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar Nomor. 728/050/X/2003 Tanggal 3Oktober 2003, sebagaimana dimaksud butir 3.2.9,dan;b.
Terbanding/Penggugat : GAZALI SIKKIRI RUPA
111 — 40
SIT SULEHA, berumur 51 tahun, pada saatpenggarapan Obyek Perkara masih berumur 9 tahun;3.2.9. ARIEF SURAKO, berumur 55 tahun, pada saatpenggarapan Obyek Perkara masih berumur 13tahun , 3.2.10. JUMIATI3.2.10. JUMIATI, berumur 43 tahun, pada saat penggarapanObyek Perkara masih berumur 1 tahun; 3.2.11. KAMARUDDIN, berumur 46 tahun, pada saatpenggarapan Obyek Perkara masih berumur 4 tahun ;3.2.12. JAMALUDDIN, berumur 52 tahun, pada saatpenggarapan masih berumur 10 tahun; 3.2.13.
40 — 0
Pemohon berkewajiban untuk membuat dan memberikan Surat Kuasa MenjuaI yang teIah ditandatangani dan disahkan oIeh Notaris yang dipiIih oIeh Termohon dikarenakan Rumah Cirebon merupakan Rumah HasiI dari Hibah Orang Tua Termohon kepada Termohon sehingga tidak termasuk didaIam Harta Bersama Pemohon dan Termohon;
3.2.9.
114 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sejahtera Aru Manise tertanggal 01 Juli2011 (Bukti P24);3.2.9. Berita Acara Peninjauan Calon lin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kepulauan Aru, ProvinsiMaluku, atas nama PT. Projo Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011(Bukti P25);3.2.10.Berita Acara Peninjauan Calon lin Lokasi PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kepulauan Aru, ProvinsiMaluku, atas nama PT.
155 — 30
Putusan No.614/Pat.G/2020/PA.Ktbm3.2.4. 1 (satu) set sound system lesehan tanpa merek (power 2,salon 6);3.2.5. 1 (Satu) buah televisi merk Polytron ukuran 32 inch;3.2.6. 1 (Satu) buah lemari piring jati;3.2.7. 1 (Satu) buah lemari triplek tanpa merk, ;3.2.8. 1)(satu) buah mesin cuci merk Panasonic kapasitas 7 kg;3.2.9. )(satu) set meja dan kursi sofa warna coklat tanoa merk;3.3 Harta yang dihibahkan kepada anak kepada anak PertamaPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas namaXXXXXXX adalah
124 — 59
Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat dalammendalilkan, menguraikan pula faktafaktanya berkaitan denganperbuatan Tergugat Ill yang secara langsung mengakibatkankerugian nyata bagi Penggugat baik secara materil maupunimmaterial ;Hal.42 Putusan No.2/Pdt /2019/PT.DKI.3.2.9.
150 — 9
perkara 3.2.7 atau objek sengketa XV berupa 1 (Satu) Unit Motor Honda Scopy Tahun 2017 Nomor Polisi BH 3510 UQ Warna Coklat Hitam Nomor Rangka: MH1JM3115HK211917 Nomor Mesin: M04244287f;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) terhadap objek perkara 3.2.8 atau objek sengketa XVI berupa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha N-Max;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) terhadap objek perkara 3.2.9
125 — 0
DAR-LIN ISABEL tanggal 12 Mei 2022, dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bintuni;3.2.9. 1 (satu) lembar asli Daftar Awak Kapal (Crew list) KM DARLIN ISABEL tanggal 12 Mei 2022;3.2.10. 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perusahaan angkutan laut No.
98 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikarenakan Perpres 1/2015 bertentangan dengan asaskesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimanadiatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2011, maka ParaPemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agungagar menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf adan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2001, danmenyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.IV.3.2.9
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
158 — 108
Sementara itu Tata cara peralinan hak atas tanah negara menjadi hakmilik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999).Menurut pasal 9 ayat (1) juncto pasal 11 Permenag/KBPN No. 9/1999,Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepadaMenteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputiletak tanah yang bersangkutan;3.2.9.
162 — 95
Milik(SHM) No. 481, asal Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701, BlokRancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya,Kabupaten Bandung, Luas 219 M2, tercatat atas namaTERGUGAT VII;3.2.8 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No.62, Persil No. 132/D.IIl, Kohir No. 701, Blok Rancajigang, DesaHalaman 86 dari 298Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.SorPadamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas150 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VII;3.2.9
109 — 71
Bumi Bulan Bintang (Perusahaan Penggugat dan Tergugat);
927 — 608 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut.Halaman 15 Butir 55 LHPL (putusan halaman 17, paragraf53):Operator selular sampai saat ini masih menunggu pengaturan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan tarif.Sistem pentarifan yang diberlakukan sampai sekarang masihmengacu pada pengaturan oleh KM 27/98 dan KM 79/98.Bahwa berlakunya KM 27/1998 dan KM 79/1998sebagaimana dimuat dalam LHPL tersebut diakui dandigunakan juga sebagai dasar pertimbangan Termohonuntuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo (videputusan halaman 661, paragraf 5.5.5.4.19).3.2.9
Sesuai denganperkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasandan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapatdilimpahkan kepada badan regulasi.Dalam rangka efektifitas pembinaan, pemerintah melakukankoordinasi dengan instansi terkait, penyelenggaraantelekomunikasi dan mengikutsertakan peran masyarakat."3.2.9 Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan telekomunikasi, lembaga yang dibentuk dan ditunjuk oleh negaratersebut adalan Badan regulasi Telekomunikasi Indonesia(selanjutnya disebut "BRTI
207 — 77
3.2.7 : 1 (satu) lembar Kas Bon tertanggal 9 Juni 2004 nominalRp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan PKB/BBNKBTriwulan (Januari s/d Maret 2004) yang ditandatangani/diparaf oleh SITIKHADIJAH yang menerima, ASWAN SUFRI Atasan Langsung selaku yangmengetahui/menyetujuiBB 3.2.8 : 1 (satu) lembar Kas Bon tertanggal 9 Juli 2004 nominalRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Wariman Intel KajariStabat yang ditandatangani/diparaf oleh ASWAN SUFRI NIP.400027554BB 3.2.9