Ditemukan 83 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT CHEVRON MAKASSAR LTD
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sengketa formal pengajuan bandingB.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK vs. PT. HALLIBURTON DRILLINGS SERVICES INDONESIA
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan Terbanding:a4,300,270 yang terdiri atas:Koreksi atas Biaya Administrasi dan Umum sebesar US$ Biaya Administrasi dan Umum Menurut SPT Menurut Koreksi (US$)(US$) Terbanding(US$)Biaya I/C Leasing Cost 5,480,643 1,260,548 4,220,095Biaya I/C Technical Assistant Fee 78,841 0 78,841Biaya Supplies 573,620 572,286 1,334Total Biaya Adm. dan Umum 61,133,104 1,832,834 4,300,270Dikurangi:Biaya Supplies 573,620 572,286 1,334Koreksi atas biaya adm. dan umum yang 5,559,484 1,260,548 4,298,936diajukan bandingb
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendapat dan Alasan Pengajuan Permohonan BandingB.1.Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.890.962.834,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanoleh Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp1.890.962.834,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding denganalasan sebagai berikut:Menurut Terbanding:Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak MasukanRp1.986.774.247,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:Rp 11.559.521Rp 1.975.214.7261.986.774.247Menurut
Register : 18-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LATEXCO INDONESIA ;
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buktibukti yang telahPemohon Banding sampaikan adalah:a. buktibukti KkKorespondensi email peran Latexco Asia Pacific dalammemasarkan produk Pemohon Bandingb. buktibukti biaya perjalanan pegawai Latexco Asia Pacific dari Singapuradatang ke Indonesia untuk menemui customer yang ada di Indonesia;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, PemohonBanding telah melaksanakan seluruh kewajiban Pemohon Banding denganHalaman 5 dari 28 halaman.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 April 2015 — PT. NEW KUTA CONDOTEL VS DIREKTUR JENDRAL PAJAK
213 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Terlampir: Copy Laporan Penilaian Objek Pajak Bumi dan BangunanPemohon BandingB.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1339/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — PT PRIMA DAYA INDOTAMA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sales Contract, Invoice dan Packing List;Bahwa dengan proses tersebut di atas, yang mana itemitemdokumen pendukung atas importasi tersebut akan/telahPemohon Banding serahkan dalam persidangan ini, makadengan ini Pemohon Banding meyakinkan Yth Majelis bahwasemua datadata yang Pemohon Banding serahkan adalah validdan otentik, sesuai dengan nilai pabean yang PemohonBanding ajukan;Bahwa bantahan terhadap hasil penelitian Terbanding atas datapendukung nilai transaksi: Menurut Terbanding Bantahan Pemohon BandingB
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1254/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DARMA HENWA, Tbk.
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan, ditandatangani olen Pengurus perusahaan, ditulis dalambahasa Indonesia, dan diajukan kepada Pengadilan Pajak untuk satu keputusankeberatan dengan dilampiri keputusan keberatan yang dibanding denganmenyebutkan jumlah pajak menurut Pemohon Banding, serta tidak adakekurangan pembayaran pajak terutang (lebin bayar), maka Surat Banding initelah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudahsemestinya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmulia;Alasan BandingB
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HALLIBURTON INDONESIA
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 195/B/PK/PJK/20015 Koreksi atas biaya adm. dan umum 7,812,685 4,218,619 3,594,065yang diajukan bandingb. Koreksi atas Biaya Luar Usaha sebesar US$ 26,197 Biaya dari luar usaha Menurut Menurut KoreksiSPT (US$) Terbanding (US$) (US$)Biaya Royalti 26,197 0 26,197Koreksi atas biaya luar usaha yang 26,197 0 26,197diajukan bandingD.
Putus : 19-09-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40/B/PK/PJK/2012 Tanggal 19 September 2012 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
207 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
berlaku dan karenanya koreksiTerbanding tetap dipertahankan;Bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidanganterbukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya,maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolakpermohonan banding Pemohon sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah Menurut (Rp) Koreksi yang dibatalkan Majelis Terbanding MajelisPemohon Bandingb
Register : 08-11-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1021/PID.SUS/2018/PT MDN Tanggal 27 Desember 2018 — MUSLIM SIREGAR, DK
65 — 33
65 — 33
PMS ; Meringankan Hukuman Pemohon Banding Membebani biaya perkara kepada Pemohon Bandingb. Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, makaPEMOHON BANDING mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono)c.
Putus : 29-01-2009 — Upload : 28-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/TUN/2007 Tanggal 29 Januari 2009 — PRAMUDJIE disebut juga DJIE ING HO ;ROSSMINI SANTOSO disebut juga DJIE GIOK NIO,dkk VS
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JawaTimur seharusnya ~ mengadili ulang semuabagian dalam perkara yang dimohonkan bandingb.
Putus : 15-04-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/Ag/2014 Tanggal 15 April 2014 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mejels hakim PTA Tidak Membaca Memori Bandingb. Majelis Hakim sengaja mengkonstuksikan perkara agar gugatandikabulkan5. Majelis Hakim PTA menimbang katanya rumah tangga sudah tidakharmonis+ ini menunjukan bahwa Majelis Hakim PTA tidak mengerti sekalipokok persoalan sesungguhnya. Bahwa pertengkaran itu hanya terjadi2 kali dan itupun disebabkan atas kehadiran mantan suami Penggugatyang menginginkan agar Penggugat kembali menjadi istrinya.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
136 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Pemohon BandingB.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424/C/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. AGRO WANA LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
XII Permohonan BandingB/16/2014 PT. Agro Wana LestariNomor:194/AWL/Tax/VI/2014NPWP : 02.549.381.8712.000, yang telahdiucapkan dalamsidang terbuka untukumum pada tanggal 8September 2014 yangmenyatakan bahwabanding tidak dapatditerima 1.3. Alasan Pengajuan Banding1.3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) keberatan atas koreksi positif :(1).
Putus : 13-04-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 13 April 2016 — Tgk. ARIFUDDIN bin M. SABI
89 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri Lhoksukon tanggal 4 September 2014 Nomor :64/PID.Sus/2014/PN.LSK yang dimohonkan Banding tersebut makaPengadilan Tinggi/Tipikor berpendapat bahwa pertimbangan hukumPengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya,oleh karena itu Pertimbangan Pengadilan Negeri diambil alih dandijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini ditingkat Bandingb
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha pemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO dan PKBahwa sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya digunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan WNilai, dapat dikreditkanseluruhnya.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS dan Getah Karet dalam kegiatan usahaPemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO, PK dan RSSbahwa sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butir penjelasan:"Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak yang nyatanyata hanya digunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkanseluruhnya".
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1228 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding dimulai dari pembersihan lahan,penanaman lahan, dan pemanenan TBS yang kemudian diolah menghasilkanCPO dan PK yang diserahkan/dijual kepada pihak lain;Bahwa jadi hasil akhir proses mengubah bentuk dan atau sifat suatubarang sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (16) UndangUndang PajakPertambahan Nilai untuk perusahaan terpadu (integrated) adalah dimulai daripembersihan lahan sampai tahap produk akhir berupa CPO dan PK sehinggadengan demikian:a. tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha pemohon Bandingb
Putus : 13-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 /B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sengketa pemenuhan persyaratan formal pengajuan bandingB.
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha Pemohon Bandingb.