MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN,S.S0s).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh DirekturUtama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan BendaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor855/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.

MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas(Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.

ST) dan Bedahara Pengeluaran (sayasendiri).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPerencana (lr. MARTIOS ALIUS) dan Bedahara Pengeluaran (sayasendiri).Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK,Konsultan Perencana, KPA (lr. FIRMAN DALIL.

ST) dan Bedahara Pengeluaran (saya sendiri).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas (lr. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (sayasendiri).Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK,Konsultan Pengawas, KPA (lr. FIRMAN DALIL.

Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas (Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran(YONISMAN, S.Sos).g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan BedaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos).h.

Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanBahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat buktiketerangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwanasabah menyetorkan uang kepada Terdakwa selaku staf kredit untukdisetorkan keKSU.Kharisma Madani, namun Terdakwa tidak izin tidakmenginput uang punggutan yang dipunggutnya dari para nasabah kedata koperasi dan uangnya tidak disetorkan ke kasir.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama,kemudian pindah dan terakhir masing masing bertempattinggal sebagaimana alamat tersebut di atas selamapernikahan tersebut punggutan dengan Tergugat telahhidup rukun dan harmonis dan sebagai mana layak nyasuami istri dan belum di karuniain seorang anak ;3. Bahwah pada awalnya kehidupan rumah tangga PenggugatdenganswcTergugat berjalan dengan baik, harmonisHal. 2 dari 27 hal. Put.

dilakukanpengukuran ;Bahwa yang melakukan pengukuran adalah BPN ;Bahwa Tanahtanah warga yang terkena proyek jalan tol tersebutsebagian sudah bersertifikat ;Bahwa tanah SRI DONO dan SRI RAHMAN sudah bersertifikat ;Bahwa saat pengukuran tanah SRI DONO dan SRI RAHMANmenjorok ke tanah kas desa ;Bahwa tanah yang bersebelahan dengan tanah kas desa adalah tanahSRI DONO dan SRI RAHMAN ;Bahwa sewaktu pembicaraan antara Pemerintah Desa dan pemerintahpusat tidak ada biayanya ;Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan punggutan

tilegalterhadap warga karena hal tersebut tidak ada dasar hukumnya ;Bahwa Terdakwa melakukan punggutan terhadap warga oleh karenasewaktu terdakwa berbicara dengan Pak Darmanto meminta dana danPak Darmanto ngomong agar dibicarakan lebih dahulu ;49Bahwa setelah Terdakwa mendekati SRI DONO dan SRI RAHMAN,mereka sanggup akan memberi dana ;Bahwa Terdakwa tidak meminta hanya memberi tahu panjang tanahyang menjorok ke tanah kas desa dan harga per m2 Rp 350.000, (tigaratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwan

Ad.3 Unusur Diketahui atau patut diduga ;Menimbang bahwa yang dimaksud diketahui atau patut diduga adalahbahwa Terdakwa mengetahui dan patut menduga atau memperkirakan bahwa47pemberian yang diberikan oleh saksi yang berkepentingan tersebut adalahmempunyai maksud agar apa yang diharapkan tersebut dapat diselesaikan ataudipenubhi oleh Terdakwa ;Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwapunggutan tersebut adalah tidak ada dasar hukumnya dan setelah terkumpulTerdakwa mengetahui bahwa uang punggutan

menghambat pertumbuhan dan pembangunan Nasional ;Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dantelah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa dalamtuntutan jaksa penuntut Umum tidak dibebani uang pengganti oleh karenasebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttidak ada menimbulkan kerugian Negara, hanya saja menimbulkan kerugianperorangan masingmasing individu yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwadan kawankawannya yaitu melakukan punggutan

NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan denganmasalah tanah namun saksi tidak mengetahui secara detail, cumanmengetahui masalah punggutan Pajak tanah objek tersebut ;Bahwa Saksi dulu pernah bekerja sebagai staf Desa (KADUS) danditugaskan untuk punggut biaya pajak, pada tahun 1996 sampai dengantahun 2012, kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016menjadi Kepala Desa Wawonduru, jadi saksi tahu persis nama didalamSTTP

Kupang yangmerupakan tanggungjawab Kepala DinasPendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Kupang;b) menyalahgunakan wewenang denganmenetapkan sendiri Surat Tugas atas namaPenggugat sendiri untuk melaksankan tugaskeluar daerah yang bukan atas perintahatasan langsunQ;c) menyalahgunakan wewenang denganmenetapkan kebijakan punggutan uangsebesar Rp. 20.000 kepada 5.113 PNS GuruHalaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor 26/G/2016/PTUNKPGpeserta uji kKompetensi Guru (UKG) tahun2015 tanpa dasar hukum.pada tanggal

Bahwa untuk Desa Wonosari yang melakukan punggutan uangportal adalah Sdr. MOCH ALI dan Sdr. MULYONO yang keduanya beralamatDs. Wonosari Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, sedangkan petugas punggut DesaMandura mangun Gajah dan Desa Wotanmas saksi tidak tahu namanya.

Bahwa Punggutan uang portal tersebut tidak diatur dalam PeraturanDesa (Perdes) Desa Wonosari namun sebelumnya kami pernah membahas tapisampai saat ini belum ada pengesahan dan besaran tarif uang pungutantersebut tidak diatur dalam peraturan desa. Bahwa sistem pelaporan uang hasil pungutan portal tersebutdilakukan dengan cara para pemunggut (Sdr. MOCH ALI dan Sdr.

Bahwa akibat perobuatan terdakwa tersebut, masyarakat Desa Mumbusangat dirugikan karena terdakwa melakukan punggutan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.ATAU :KEDUA :Bahwa ia terdakwa SALAHUDIN Selaku Kepala Desa Mumbu KecamatanWoja Kabupaten Dompu yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor : 800/299/BPMPD/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Mumbu Kecamatan Woja KabupatenDompu

Bahwa akibat perobuatan terdakwa tersebut, masyarakat Desa Mumbusangat dirugikan karena terdakwa melakukan punggutan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 421 KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

1999 Untukmembangun hutan yang diambil dan untuk mereboisasi hutan yangtelah diambil;Bahwa benar Perusahaan telah menyetorkan karena ada kesepakatanmaka seharusnya dikembalikan;Bahwa benar PP No. 12 tahun 2014, hanya mengatur tarifpembayaran dan tidak mengatur objeknya;Bahwa benar seharusnya Permenhut tidak diterbitkan setelah adaputusan MA karena tidak sejalan dengan Undangundang;Bahwa benar yang keluar atau melebar dari PP 12 tahun 2014 sejenisPNBP yang dipungut terlalu tinggi;Bahwa benar ada punggutan

berlapis Nilai kayu yang sudah dihitungkubikasi seharusnya tidak perlu dikenakan PNT lagi;Bahwa benar Memaksa, punggutan yang sifatnya memaksa harusberdasarkan UndangUndang;Bahwa benar PNT terlalu memberatkan perusahaan, seharusnya adaTim Pengkajian;Bahwa benar PNT seharusnya ada bagi hasil, karena PNT berada diProvinsi;Bahwa benar PP No. 12 hanya mengatur sejenis tarif PNBP dan tidakada objeknya;Bahwa benar saksi tidak mengetahui kewajibankewajibannya yangharus dibayar;Bahwa benar setelah ada putusan

merupakanWilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung BalaiKarimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini,mengeluarkan barang impor berupa rokok sebanyak 6 (enam) Dusyang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari kawasan Pabeanatau dari tempat penimbunanberikat atau dari tempat lain dibawahpengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yangmengakibatkan tidak terpenuhinya punggutan

pihakkedua.Pihak Pertama memberi weewenang kepada Pihak Kedua untukmengurus izinizin seperti jin Mendirikan Bangunan(IMB),penyambungan listrik, air dan fasilitas lain yang diperlukan PihakKedua sesuai dengan hukum yang berlaku.Pihak Pertama tidak berkeberatan atau tidak akan memperlambat,menghalangi, atau mengajukan gugatan sehubungan dengan tindakan,penggunaan dan pemanfaatan tanah sewa Pihak Kedua sebagaimanatersebut di atas.Pasal 4:Selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ini semua pajak,punggutan

;Halaman 16 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUSTPK/2016/PT SBY* Penerimaan tunggakan punggutan peserta didik/siswa tahunpelajaran 2011/2012 yang tidak dicatat sebagai penerimaandalam BKU Komite sebesar Rp. 43.556.000,00,c. Dari jumlah yang tidak dicatat sebesar Rp.51.309.024,00 tersebut,terdapat buktibukti pertanggung jawaban penggunaan dana untukkegiatan sekolah terkait program/kegiatan tahun 2010/2011sebesar Rp. 40.040.000,00.

Saldo awal bulan Juli 2012 terdapat dana sebesarRp.51.309.024,00 yang tidak dicatat dalam BKU sehingga tidakdapat dipertanggunjawabkan oleh terdakwa, dengan rincian : Saldo akhir bulan Juni 2012 yang tidak dicatat sebagai saldoawal dalam BKU Komite bulan Juli 2012 sebesar Rp.7.153.024 ,00;* Penerimaan tunggakan punggutan peserta didik/siswa tahunpelajaran 2011/2012 yang tidak dicatat sebagai penerimaandalam BKU Komite sebesar Rp. 43.556.000,00;Halaman 46 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUSTPK/

H.Agus Salim Padang pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang adalahberasal dari Punggutan/Resitribusi Penyewaan kantin kolam renang, parkirkolam renang dan penjualan karcis masuk kolam renang.Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor :46/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg Bahwa dalam pengelolaan kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim Padangdimana petugas menjual karcis tanda masuk (KTM) kolam renang teratai GORH.

H.Agus Salim Padang pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang adalahberasal dari Punggutan/Restribusi Penyewaan kantin kolam renang, parkir kolamrenang dan penjualan karcis masuk kolam renang.Bahwa dalam pengelolaan kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim Padangdimana petugas menjual karcis tanda masuk (KTM) kolam renang teratai GORH.

Agus Salim Padang pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padangadalah berasal dari Punggutan/Restriousi Penyewaan kantin kolamrenang, parkir kolam renang dan penjualan karcis masuk kolam renang. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan OlahragaKota Padang yang juga selaku Penanggung Jawab PengelolaanPendapatan Restribusi Daerah di kawasan GOR H. Agus Salim Padangtidak langsung menyetorkan retribusi daerah di kawasan GOR H.

Terminal PetikemasSurabaya, namun isinya saksi tidak tahu;Bahwa punggutan yang digunakan PT. Akara Multi Karya adalah untukpemeriksaan kontainer melepas segel dan diganti dengan segel PT. AkaraMulti Karya;Bahwa seharusnya yang memeriksa adalah karantina bukan PT.

Terminal Petikemas Surabaya tidak melakukan punggutan secaralangsung kepada importir;Bahwa ada sebagian uang PT. Akara Multi Karya disetorkan ke PT. TerminalPetikemas Surabaya;Bahwa ada kerjasama antara PT. Akara Multi Karya dengan PT. TerminalPetikemas Surabaya;Bahwa PT. Akara Multi Karya bukan badan usaha milik pelabuhan;Bahwa PT. Akara Multi Karya tidak punya kewenangan untuk memunggutbiaya kepada importir;Bahwa saksi tidak tahu PT.

Desa Adat Tanjung Benoa serta tempat usaha lain seperti penangkaran Penyuyang ada di Desa Tanjung Benoa dan Quicksilver .Pungutan gali potensi dilakukan pertama kali mulai hari Sabtu tanggal 20Desember 2014 sebagai masa uji coba dan sepengetahuan saksi tidak adadilakukan rapat untuk membahas tentang pungutan gali potensi antara prajuruadat dengan para pengusaha pemilik perusahaan water sport dan juga kepadamasyarakat Desa Adat Tanjung Benoa sejak tanggal 17 Desember 2014 sampaidengan di ujicoba punggutan

YONDA merupakan calontunggal.Saksi menerangkan pungutan gali potensi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20Desember 2014 sebagai masa uji coba.Sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan rapat untuk membahas tentangpungutan gali potensi antara prajuru adat dengan para pengusaha pemilikperusahaan water sport dan juga kepada masyarakat Desa Adat Tanjung Benoasejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan diujicoba punggutan galipotensi pada hari sabtu tangggal 20 desember 2014.Yang memerintahkan untuk melakukan

OKU Selatan.Bahwa benar pada saat itu saksi Sadini mengaku kepada terdakwa bahwa benar saksi Sadini adamelakukan punggutan uang terhadap anggota kelompok tani dan uang tersebut telah diserahkan kepadasdr Yansi selaku uang terimakasih.Bahwa benar terdakwa mengetahui pungutan tersebut dari anggota kelompok tani yang telah terdakwatemui sebelumnya dan yang terdakwa tidak tahu namanya.Bahwa benar terdakwa menyarankan kepada saksi Sadini untuk mcngembalikan uang tersebut dan saksiSadini menyanggupinya

diuraikankan ,dihubungkan dengan faktafakta yuridis yang telah diuraikan tersebut di atasmaka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi.Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam notapembelaannya halaman 13 sampai dengan 14 menyatakan unsur ini tidakterbukti karena Terdakwa tidak pernah baik dalam kenyataan dan pernyataanpara Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menikmati hasil pungutan nonmanifest, sebab Terdakwa hanya petugas pungut karcis dan bukan kwitansinon manifest hasil punggutan

Permenas Jitmau , kepala bidang laut EulerJansen Emping dan Kepala dinas perhubungan kota Sorong Sdr.Kenau Umar,bahwa setiap penarikan karcis hasil punggutan dilaporkan ke bendahara pngutdan Kasie pelabuhan dan setiap harinya Terdakwa diawasi dan dimonitor olehKasie pelabuhan Permenas Jitmau, Majelis Hakim berpendapat notaPembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harusditolak karena Terdakwa diangkat menjadi sebagai PNS pada lingkunganpemerintahan daerah Kota Sorong yaitu berdasarkan

dan temanteman tidak pernah menyatakan pungli.Bahwa Saksi keberatan atas pungutan Rp. 5.000, perorang setiapMinggu.Bahwa setelah laporan ke DPRD Kota Bengkulu atas kejadian inipungutan tersebut + 300 orang siswa berhenti menyetor lagi danpihak sekolah tidak lagi meminta punggutan tersebut.Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.4. Saksi HERMAWAN.

Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat(1) Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan danbelanja Desa, punggutan, dan penataan ruang yang telah disetujuibersama Badan Pemusyawaratan Desa ( BPD ), sebelum ditetapkanoleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan olehkepala desa kepada Bupati dengan diketahui camat untuk di evalusi,Bahwa Peraturan Desa Air Seruk Nomor : 02 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentangPungutan

Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat(1) Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan danbelanja Desa, punggutan, dan penataan ruang yang telah disetujuibersama Badan Pemusyawaratan Desa ( BPD ), sebelum ditetapkanoleh Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan olehkepala desa kepada Bupati dengan diketahui camat untuk di evalusi,Bahwa Peraturan Desa Air Seruk Nomor : 02 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentangPungutan

Nomor: 29 Tahun 2006 tentang PedomanPembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa Pasal 10ayat (1) Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran PendapatanBelanja Desa (APBDES), pungutan dan penataan ruang yang disetujuibersama dengan BPD sebelum ditetapbkan oleh Kepala Desa palinglama 3 hari disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati / Walikotauntuk di evaluasi;Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat(1) Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan danbelanja Desa, punggutan