BURHAN maka terdapat dana pembangunan Revitalisasigedung SMAN 2 Kota Jambi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.415.103.950, (empatratus lima belas juta seratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan PenyimpanganDana Bantuan Sosial Revitalisasi Bangunan SMAN 2 Kota Jambi Tahun Anggaran2013, nomor : SR 631/PW05

2 Kota Jambi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.415.103.950, (empatratus lima belas juta seratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, dalamHalaman 28 dari 125 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.Jmb.rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan PenyimpanganDana Bantuan Sosial Revitalisasi Bangunan SMAN 2 Kota Jambi Tahun Anggaran2013, nomor : SR 631/PW05

Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atasdugaan penyimpangan dana bantuan social revitalisasi bangunan SMAN 2Kota Jambi Tahun Anggaran 2013 oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan ProvinsiJambi, nomor : SR631/PW05/5/2015 tanggal 08 Desember 2015.5.

HATTA Ahli dari KantorPerwakilan BPKP Provinsi Jambi menyatakan akibat perbuatan Terdakwabersamasama dengan pelaku peserta lain dalam pelaksanaan Revitalisasigedung SMAN 2 Kota Jambi terdapat penggunaan dana yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negarasebesar Rp415.103.950,00 (empat ratus lima belas juta seratus tiga ribu sembilanratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP PerwakilanProvinsi Jambi, Nomor : SR 631/PW05/5/2015 tanggal

delapanpuluh lima rupiah) ;Bahwa akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwasebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diriTerdakwa ZULHATMAR ZUKY, BAc Bin MARZUKI dan orang lainyang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.439.719,85,(lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ributujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh limarupiah ) sesuai Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : S419/PW05

delapanpuluh lima rupiah) ;Bahwa akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwasebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diriTerdakwa ZULHATMAR ZUKY, BAc Bin MARZUKI dan orang lainyang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.439.719,85,(lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ributujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima rupiah)sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Jambi Nomor : S419/PW05

.220.000PPO Vial/Rp.132.000Vial/Rp.352.000PPG Selisih Rp.302.500botol/Rp.181.500 .bb otol/484.000, SelisihAlkohol 70% Rp.308.0003 botol/Rp.462.0005 botol/Rp.770.000,A quaprim 100 ml Bahwa kekurangan bantuan yang diterima oleh 12 KUBE berupa bahan kandang danobat obatan sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp.30.820.650,00,( Tiga puluh juta delapan ratus dua puluhribu enam ratus lima puluh rupiah ) hal ini sebagaimana dituangkan dalam surat 11BPKP Nomor : S4585/PW05

pelaksanaannya sebagaimana mestinya,namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga terjadi penyimpangandalam penyaluran bantuan, sebagaimana diuraikan di bawah ini :Bahwa kekurangan bantuan yang diterima oleh 12 KUBE berupa bahan kandang danobat obatan sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 30.820.650,00, ( Tiga puluh juta delapan ratus dua puluhribu enam ratus lima puluh rupiah ) hal ini sebagaimana dituangkan dalam suratBPKP Nomor : S4585/PW05

Vial / Rp Selisih Rp352.000,00 132.000,00 220.000,00Alkohol 70 % 8 botol / Rp 3 botol / Rp Selisih Rp484.000,00 181.500,00 302.500,00Aquaprim 100 ml 5 botol / Rp 3 botol / Rp Selisih Rp770.000,00 462.000,00 308.000, Bahwa kekurangan bantuan yang diterima oleh 12 KUBE berupa bahankandang dan obatobatan sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkankerugian kKeuangan Negara sebesar Rp30.820.650,00, (tiga puluh Juta delapanratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) hal ini sebagaimana: S4585/PW05

Vial / Rp Selisin Rp352.000,00 132.000,00 220.000,00Alkohol 70 % 8 botol / Rp 3 botol/Rp Selisih Rp484.000,00 181.500,00 302.500,00Aquaprim 100 ml 5 botol / Rp 3 botol / Rp Selisih Rp770.000,00 462.000,00 308.000,00 Bahwa kekurangan bantuan yang diterima oleh 12 KUBE berupa bahankandang dan obat obatan sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkankerugian keuangan Negara sebesar Rp30.820.650,00 (tiga puluh Juta delapanratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) hal ini sebagaimana: S4585/PW05

HASAN atau orang lain sebesar Rp.1.580.046.888,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta empatpuluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah),sehingga menimbulkan kerugian kKeuangan Negara / Daerah sejumlahtersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR465/PW05/05/2013 tanggal 17 September 2013 Perihal Laporan HasilAudit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana

HASAN atau orang lain sebesar Rp.1.580.046.888,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta empat puluh enamribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga menimbulkankerugian keuangan Negara / Daerah sejumlah tersebut sesuai dengan SuratBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jambi Nomor : SR465/PW05/05/2013 tanggal 17 September 2013Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana

Inti Indosawit Subur PeriodeTahun 2009 sampai dengan 2011;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diperoleh dari hasilpersidangan dan dihubungkan dengan hasil audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor :SR465/PW05/05/2013 tanggal 17 September 2013 maka telah dapatdiketahui bahwa dalam periode tahun Mei 2009 s/d Desember 2011 Terdapatada penggunaan dana bagi hasil Kwarda Gerakan Pramuka Jambi denganPT.

/05/2013 tanggal17 September 2013 ternyata bahwa sejumlah dana kwarda Pramuka Jambisebagaimana dipertimbangkan diatas telah digunakan oleh orang lain selainterdakwa dan menguntungkan kepada orangorang yang namanamanyasebagaimana tertera pada tabel Lampiran 1 s/d Lampiran 12 dari LaporanHasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor SR465/PW05/05/2013 tanggal 17 September 2013;Menimbang, bahwa oleh jumlah nilai

Standar perjalanan dinas sudah ada namun belum dijadikanpedoman;Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Laporan Hasil Audit(LHA) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor SR465/PW05/05/2013 tanggal 17 September 2013, perihal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas DugaanTindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Atas KerjasamaPramuka Provinsi Jambi dengan PT.

berdasarkankepada volume fisik yang benar benar terpasang dan terlaksana, olehkarenanya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat(4) PERPRES RI No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanKawasan Transmigrasi Di Desa Sungai Bermas Kecamatan Siulak TahunAnggaran 2011 Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Kerinci Nomor : SR277/PW05

Bahwa berdasarkan Surat Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor :SR277/PW05/5/2014 tanggal 13 Juni 2014 mengenai Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Desa SungaiBernas, Kecamatan Siulak TA 2011 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi, Kabupaten Kerinci telah terjadi penyimpangan yangmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 144.621.340,78, (Seratusempat puluh

Akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp.183.481.819,00 (seratusdelapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratussembilan belas rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : S5165/PW05/5/2007 tanggal 19Desember 2007 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun

Akibatnya Negara dirugikan sebesarRp.183.481.819,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapanpuluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasilpenghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JambiNomor : S5165/PW05/5/2007 tanggal 19 Desember 2007 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo

/PN.Jmbmengakibatkan pemberian bantuan budidaya karet yang tidak tepatsasaran dan tidak bisa dipertanggungjwabkan secara hukumpengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakan dana bantuanbergulir, yang bertentangan dengan aturanaturan tersebut di atas telahmengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 875.875.000,(delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah)sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan NegaraNo.SR624/PW05/5/2014 tanggal

memberikan rekomendasisesuai dengan Persyaratan akan tetapi tidak dilakukan mengakibatkanpemberian bantuan budidaya karet yang tidak tepat sasaran dan tidakbisa dipertanggungjwabkan secara hukum pengembalian dana bantuanyang seharusnya merupakan dana bantuan bergulir, telah mengakibatkanterjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 875.875.000, (delapan ratustujuh puluh lima juta delapan ratus tujunh puluh lima ribu rupiah) sesuaidengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara No.SR624/PW05

Wiratmi (terdakwa dalam perkara terpisah) danterdakwa mengakibatkan pemberian bantuan bibit karet tidak tepat sasarantelah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 875.875.000,(delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah)sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara No.SR624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014; Bahwa selama proses penyidikan perkara ini telah dilakukan penyitaan atassejumlah uang pada rekening KUD Marga Makmur yakni uang

/PN.Jmbrupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara No.SR624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014; Bahwa selama proses penyidikan perkara ini telah dilakukan penyitaan atassejumlah uang pada rekening KUD Mergi Makmur yakni uang fee yangditerima oleh saksi Suroso selaku Ketua KUD Marga Jaya sebesar Rp.46.322.589 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratusdelapan puluh sembilan rupiah) yang berasal dari CV.

Wiratmimengakibatkan pemberian bantuan bibit karet tidak tepat sasaran telahmengakibatkan terjadi kerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 875.875.000,(delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah)sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraNo.SR624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dan telahdinyatakan terbukti pada pertimbangan unsur ke2 dan unsur ke3 dari DakwaanSubsidair aquo, dimana terdakwa telah

ISHAK selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) danANDYK TJENDONO SANTOSO BIN SUYANTO selaku Marketing PT.BOMA INTERNUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut,mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 342.169.300, (Tigaratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratusrupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Propinsi Jambi dalam surat No.SR2887/PW05/5/2011 tanggal 06Mei 2011, yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri

BOMAINTERNUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 342.169.300, (Tiga ratus empatpuluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sesuaihasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan PropinsiJambi dalam surat No.SR2887/PW05/5/2011 tanggal 06 Mei 2011, yangdigunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwaDrs. JONNI sebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah), saksi M.

Bahwa berdasarkan penghitungan laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit padaperusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun 2006 dan 2007 nomor : SR504/PW05/5/2012 tanggal 30Oktober 2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi telah terjadipenyimpangan dalam pemberian kredit oleh perusahaan daerah PD BPR Tanggo13Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 dan 2007 yang

Bahwa berdasarkan penghitungan laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit padaperusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun 2006 dan 2007 nomor : SR504/PW05/5/2012 tanggal 30Oktober 2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi telah terjadipenyimpangan dalam pemberian kredit oleh perusahaan daerah PD BPR TanggoRajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 dan 2007 yang

carapemotongan gaji oleh Bendaharawan sebesar Rp. 2.333.400, per bulan,BPR Tanggo Rajo telah melakukan pemotongan gaji Terdakwa sebanyak26 kali, namun pada saat Terdakwa tidak bekerja lagi di PD BPR BankTanggo Rajo, yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran lagiterhadap pinjaman tersebut.1 Bahwa berdasarkan penghitungan laporan hasil auditdalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaantindak pidana korupsi dalam pemberian kredit pada PD.BPR Tanggo Rajo Tahun 2006 dan 2007 Nomor :SR504/PW05

BPR Tanggo Rajo Tahun 2006 dan 2007 Nomor : SR504/PW05/5/2012 tanggal 30Oktober 2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi, telah terjadipenyimpangan dalam pemberian kredit oleh PD BPR Tanggo Rajo yang mengakibatkankerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 894.894.630, (delapan ratus sembilan puluhempat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluhMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsurke4 ini pun telah terpenuhi ;Unsur ke

BankMandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JambiNomor: SR314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017. Perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa PT.

Bank Mandiri (Persero) Kantor CabangPembantu Samratulangi Jambi dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017 dengan perincian sebagaiberikut: No. Uraian Jumlah (Rp) 1. Realisasi Pokok Pinjaman yang cair dari PT. Bank 3.305.000.000,00Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang PembantuSamratulangi Jambi 2. Bunga yang seharusnya diterima PT.

BankMandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi dari BPKPPerwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR314/PW05/5/2017 tanggal 20 November2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa PT.

BankMandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiJambi Nomor: SR314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017 terdapatkerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 3.482.645.853,31( tiga milyar empatratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratuslima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UUNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

sebagaimana NIP dalam dokumenpengajuan pinjaman kredit;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi LayananHalaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT JMBFasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Tahun 2013 dan 2014 pada PT BankMandiri (Pesero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi yangtermuat dalam alat bukti Surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR314/PW05

BOMA INTERNUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah),yaitu dalam pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang tidak sesuai dengankontrak kerja mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.342.169.300, (Tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilanribu tiga ratus rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara olehBPKP Perwakilan Propinsi Jambi dalam surat No.SR2887/PW05/5/2011 tanggal06 Mei 2011, yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lainyaitu terdakwa

BOMA INTERNUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah)tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 342.169.300,(Tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tigaratus rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Propinsi Jambi dalam surat No.SR2887/PW05/5/2011 tanggal 06Mei 2011, yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainyaitu terdakwa M.

Pemerintah Desa dalamrangka pelaksanaan program dankegiatan merupakan sumberpenerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yangdituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Desa dan mengacu kepada RT JMDesa dan RKPDesa;(3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraNomor SR 27/PW05

Terdakwa ZAINUDDIN pada Pengelolaan/PenggunaanAlokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh LeidongKabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun2012, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkankerugian kKeuangan Negara sekurangkurangnya sejumlah Rp204.606.046,59(dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah limapuluh sembilan sen), sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor SR27/PW05

No. 864 K/Pid.Sus/2016Nomor SR 27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014, perinal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas PenyimpanganPenyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang KecamatanKualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa,disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada kasus Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa

suatujabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu telah dengansengaja menggelapkan uang dengan tidak melaksanakan dan atau melaksanakan kegiatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Desa tentangAnggaran Belanja Desa, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negarasekurangkurangnya sejumlan Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enamratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), sesuaihasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara NomorSR27/PW05

No. 864 K/Pid.Sus/2016Nomor SR 27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014, perinal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas PenyimpanganPenyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang KecamatanKualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa,disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah pada kasus Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi DanaDesa

., sebagaimanadiuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sehinggamerugikan keuangan Negara sebesar Rp. 4.634.973.218, (empat miliarenam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S69/PW05/2008tanggal 4 Januari 2008 telah merugikan keuangan Negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten

ASAD SYAM, MM. binSYAMSUDDIN bersama ZAIDAN JAUHARI, SE., MM., sebagaimanadiuraikan di atas, telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lainsehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 4.634.973.218, (empatmiliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribudua ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S69/PW05/2008tanggal 4 Januari 2008

SEPDINAL, ME Bin H.ASWIR MAKMUR tersebut telah merugikan keuangan Negara/Daerahsebesar Rp. 12.126.375.265,00 (dua belas milyar seratus dua puluhenam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp. 1.580.046.888,00 ( satu miliarlima ratus delapan puluh juta empat puluh enam ribu delapan ratusdelapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR465/PW05/05/2013 tanggal

SEPDINAL, ME Bin H.ASWIR MAKMUR tersebut telah merugikan keuangan Negara/Daerahsebesar Rp. 12.126.375.265,00 (dua belas milyar seratus dua puluh enamjuta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)atau setidaktidaknya sebesar Rp. 1.580.046.888,00 ( satu miliar limaratus delapan puluh juta empat puluh enam ribu delapan ratus delapanpuluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR465/PW05/05/2013 tanggal

(vide Bukti Surat No. 14);Hal. 157 dari 172 halaman, PUT.NO.32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalamsuratnya Nomor SR465/PW05/05/2013 tanggal 17 September 2013 perihalLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Atas KerjasamaPramuka Provinsi Jambi dengan PT.

Jambi No.SR465/PW05/05/2013 tanggal 17 September 2013, diperoleh fakta bahwa Terdakwatelah menyetujui beberapa pengeluaran uang atau penggunaan anggaran KwardaPramuka Jambi untuk : 1). Kegiatan di luar Kepramukaan seperti pembayaran biayaadministrasi bantuan hukum untuk mendampingi pengurus Kwarda Pramuka Jambiyang sedang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, 2). Pembayaran biaya perjalanandinas kepada yang tidak berhak atau melebihi standar, 3).

(vide Bukti Surat No. 14);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalamsuratnya Nomor SR465/PW05/05/2013 tanggal 17 September 2013, perihalLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Atas KerjasamaPramuka Provinsi Jambi Dengan PT.

yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjwabkan secarahukum mengenaipengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakandana bantuan bergulir, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yakni Kelompok Tani Mergi Makmur dan KUD Marga Jaya, yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp.875.875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh limaribu rupiah)sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan NegaraNo.SR624/PW05

yangbenar sehingga mengakibatkan pemberian bantuan bibit karet yang tidaktepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjwabkan secara hukummengenaipengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakan danabantuan bergulir, yang bertentangan dengan aturanaturan tersebut diatastelah mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.875.875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluhlima ribu rupiah)sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara No.SR624/PW05

didukung dokumenpencairan anggaran / uang negara yang benar sehingga mengakibatkanpemberian bantuan bibit karet yang tidak tepat sasaran dan tidak bisadipertanggungjwabkan secara hukum mengenaipengembalian dana bantuanyang seharusnya merupakan dana bantuan bergulir, yang merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 875.875.000, (delapan ratustujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)sesuai denganlaporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara No.S R624/PW05

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dar Kantor BPKP Perwakilan ProvinsiJambi, dalam perkara a quo terdapat kerugian keuangan negara sebesarRp875.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah)sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara No.SR624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014 olehTim Audit BPKP Perwakilan Jambi. Bahwa dalam perkara a quo Saksi Ir.

Penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dilaksanakan melaluirekening kas desa.Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri (setidaktidaknya sebesar kurang lebih Rp 400.181.600, (empat ratus juta seratusdelapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)), sehingga merugikan keuangannegara, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR197/PW05

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelan dana Penyertaan ModalBUMDes dicairkan, digunakan oleh Desa Pemayungan untukperuntukkannya.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmembantah dan membenarkan keterangan Saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti suratberupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jambi Nomor : SR197/PW05/5/2020 tanggal 14 Agustus 2020Perihal

Semua Penerimaan dan pengeluarandesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dilaksanakanmelalui rekening kas desa.Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesarRp400.181.600, (empat ratus juta seratus delapan puluh satu ribu enamratus rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danHalaman 53 dari 76 Putusan Nomor : 17/Pid.SusTPK/2021/PN JmbPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR197/PW05

kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat (Vide Adami Chazawi hal 4546);Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor : 17/Pid.SusTPK/2021/PN JmbMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dalampersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang disampaikan PenuntutUmum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR197/PW05

Bank Mandiri (Persero) Tok di KCP Sumber AgungBlok E Rimbo lIlir Kabupaten Tebo Periode Tahun 2015 dan 2016 Nomor : SR60/PW05/5/2018 tanggal 6 April 2018, dari nilai kerugian keuangan negaratersebut, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.094.268.423,72, (satu milyarsembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen) yang diakibatkan dari perbuatanterdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk diKCP Sumber Agung Blok E Rimbo llir Kabupaten Tebo Periode Tahun2015 dan 2016 Nomor : SR60/PW05/5/2018 tanggal 6 April 2018, dimanadari nilai kerugian kKeuangan negara tersebut, terdapat kerugian negarasebesar Rp. 1.094.268.423,72, (Satu milyar sembilan puluh empat jutadua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiahkoma tujuh puluh dua sen) yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo llirKabupaten Tebo Periode Tahun 2015 dan 2016 Nomor : SR60/PW05/5/2018tanggal 6 April 2018, dari nilai kerugian keuangan negara tersebut, terdapatkerugian negara sebesar Rp. 1.094.268.423,72, (satu milyar sembilan puluhempat juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiahkoma tujuh puluh dua sen) yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa.

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor S55/PW05/5/2018tanggal 12 Februari 2018, hal ; Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradalam penyaluran Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. BANKMANDIRI (Persero) Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok ERimbo llir Kab. Tebo periode tahun 2015.Bahwa tujuan melakukan auditPerhitungan Kerugian Keuangan Negaradalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan KreditUsaha Rakyat di PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok ERimbo llir Kabupaten Tebo Periode Tahun 2015 dan 2016 Nomor : SR60/PW05/5/2018 tanggal 6 April 2018, Penyaluran Fasilitas Layanan Kredit UsahaRakyat (KUR) PT Bank Mandiri (Persero) Tok.

No. 594 K /Pid.Sus/ 2009memperkaya orang lain yaitu) 24 orang anggota DPRDKabupaten Tebo periode 20002004 sehingga merugikannegara dalam hal ini daerah Kabupaten Tebo sebesarRp.4.371.541.530, (empat miliar tiga ratus tujuh puluhsatu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratustiga puluh rupiah) sesuai dengan hasil perhitungankerugian negara yang dilakukan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi Nomor : S 105/PW05/5/2008 tanggal O09 Januari 2008;Perbuatan para Terdakwa

BUSTARI sebagaimana diuraikan di atastelah memperkaya diri para Terdakwa dan juga memperkayaorang lain yaitu) 24 orang anggota DPRD Kabupaten Teboperiode 20002004 sehingga merugikan negara dalam halini daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp.4.371.541.530,(empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta limaratuS empat puluh satu ribu' lima ratus tiga puluhrupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negarayang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Provinsi Jambi Nomor : 5105/PW05

Bahwa selanjutnya berdasarkan LaporanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerahatas dugaan Penyimpangan Penggunaan AnggaranRutin DPRD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2003No.S.105/PW05/5/2008 tanggal 9 Januari 2008 yangdibuat oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambidiperoleh Kesimpulan bahwa: telah terjadiPenyimpangan Penganggaran dan PengeluaranAnggaran Rutin DPRD Kabupaten Tebo TahunAnggaran 2003 yang mengakibatkan kerugiankeuangan negara/ daerah sebesarRp.4.371.541.530

SUPAILI ; Karena sampai dengan akhir Tahun 2003 Terdakwa tidak dapatmengembalikan bantuan dana bergulir melalui Subsidi Bahan Bakar MinyakTerarah kepada Bank Pelaksana, sesuai dengan Pedoman Teknis BAB IXDana Bergulir point 5 huruf b, maka KUD Usaha Bina dinyatakanmempunyai kinerja tidak baik dan harus mengembalikan seluruh danabergulir yang diterima, sehingga sesuai dengan hasil Perhitungan Ketua TimPerhitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor :S1839/PW05/5/2008 tanggal

;Karena sampai dengan akhir Tahun 2003 Terdakwa selaku Ketua KUDUsaha Bina tidak dapat mengembalikan bantuan Dana bergulir melaluiSubsidi Bahan Bakar Minyak Terarah kepada Bank Pelaksana, sesuaidengan Pedoman Teknis BAB IX Dana Bergulir point 5 huruf b, maka KUDUsaha Bina dinyatakan mempunyai kinerja tidak baik danharusmengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima, sehingga sesuaidengan hasil Perhitungan Ketua Tim Perhitungan Kerugian Negara dariBPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S1839/PW05