Dimana didalam Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah(SIMDA) dan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah tercantumbahwa stadion seribu bukit merupakan aset Pemerintah DaerahKabupaten Gayo Lues.

Dimana didalamSistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA) dan Rekapitulasi KartuInventaris Barang (KIB) Tanah tercantum bahwa stadion seribu bukit merupakanaset Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues. Dimana diatas aset tanahPemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues atas persetujuan Pemerintah Daerahdapat didirikan bangunan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakanuntuk orang pribadi;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P8 tersebutdiperkuat pula dengan keterangan Saksi Drs.H.

Karena tanah obyek perkara yang dikuasai Tergugat merupakanfasilitas umum masuk dalam komplek stadion seribu bukit yang merupakan asetDinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Gayo Lues yang dipergunakansebagai sarana olahraga/stadion Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.Dimana didalam Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA) danRekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah tercantum bahwa stadionseribu bukit merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.Dimana diatas aset tanah Pemerintah

Dimana didalam Sistem Informasi ManajemenAset Daerah (SIMDA) dan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanahtercantum bahwa stadion seribu bukit merupakan aset Pemerintah DaerahKabupaten Gayo Lues. Dimana diatas aset tanah Pemerintah DaerahKabupaten Gayo Lues atas persetujuan Pemerintah Daerah dapat didirikanbangunan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk orangpribadi.

Setelah di Proses oleh BPKAD kemudian keluarlah nomor SPD yangsetelahitu di input melalui SIMDA yang ada di BPKAD kemudian terbitlahsurat SPP dan SPM untuk dibawa kembalike Sekretariat DPRD Kab. TulangBawang lalu di tandatangani oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran (PA)namun sebelum di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) SPP danSPM tersebut diuji Kembali oleh PPK.e.

(Alm) (Selaku PenggunaAnggaran) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 175/46/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 09 November 2018 dan menyerahkan kepadasaksi Asrul Azis selanjutnya oleh saksi Asrul Azis diserahkan keloket BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bagian anggaran, setelah diproses di bagian anggaran keluarlahn SPD dari BPKAD yang di tandatanganioleh Kepala BPKAD kemudian oleh saksi Asrul Azis, Surat Persedian Danatersebut di input ke Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA

Setelan di Proses oleh BPKAD kemudian keluarlah nomor SPD yangsetelah itu di input melalui SIMDA yang ada di BPKAD kemudian terbitlahsurat SPP dan SPM untuk dibawa kembali ke Sekretariat DPRD Kab.Tulang Bawang lalu di tandatangani oleh Bendahara dan PenggunaAnggaran (PA) namun sebelum di tandatangani oleh Pengguna Anggaran(PA) SPP dan SPM tersebut diuji Kembali oleh PPK.e.

Dana (SPD) Nomor : 175/46/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 09 November 2018 dan menyerahkan kepadasaksi Asrul Azis selanjutnya oleh saksi Asrul Azis diserahkan ke loket Badan Halaman 27 dari 42 halaman PutusanNomor:10/Pid.SusTPK/2021/PTTJKPengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bagian anggaran, setelah diproses di bagian anggaran keluarlahn SPD dari BPKAD yang di tandatanganioleh Kepala BPKAD kemudian oleh saksi Asrul Azis, Surat Persedian Danatersebut di input keSistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA

Bendahara pengeluaran mengentry daftar transaksi belanja ataskegiatan yang telah dibuat PPTK di BKU (Buku Kas Umum) Manualkedalam aplikasi SIMDA Keuangan. Dari aplikasi SIMDA keuangan Bendahara pengeluaran membuatSurat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Ganti UangPersediaan/Tambah uang Persediaan atas SPJ dan laporanpertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ BelanjaFungsional).

Penggandaan 7.050.000,006 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Mobilitas Darat 1.000.000,007 5.2.2.08.02 Belanja Mobilitas Air 12.800.000,008 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan 6.000.000,00Minuman Rapat9 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas 163.264.000,0Dalam Daerah 010 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar 14.480.000,00Daerah267.274.000,0Jumlah 5 Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatandan tidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatantersebut ada dalam BKU Gabungan aplikasi Simda

Keuangan.Dari aplikasi SIMDA keuangan Bendahara pengeluaran membuat SuratPengesahan Laporan Pertanggungjawaban Ganti UangPersediaan/Tambah uang Persediaan atas SPJ dan laporanpertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ BelanjaFungsional).Bendahara Pengeluaran mempersiapkan Surat Permintaan PembayaranGani uang (SPPGU), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPMGU)dan laporan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah uangpersediaan atas SPJ (SPJ Belanja) yang selanjutnya diverifikasi olehpejabat

Karimun Tahun2014, 2015, 20161 (Satu) Map yang berisi hasil print Aplikasi Simda yang tidakditandatangani berupa dokumen Laporan Realisasi Semesterpertama APBD Dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya.1 (Satu) Map Plastik Warna Hijau yang berisi dokumen hasil printRekapitulasi perjalanan dinas luar daerah / luar Negeri DinasSosial Kab. Karimun Tahun 2016, dan beberapa dokumen STSkegiatan PPTK Dinas Sosial Kab.

Karimun Tahun2014, 2015, 20161 (Satu) Map yang berisi hasil print Aplikasi Simda yang tidakditandatangani berupa dokumen Laporan Realisasi Semesterpertama APBD Dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya.1 (Satu) Map Plastik Warna Hijau yang berisi dokumen hasil printRekapitulasi perjalanan dinas luar daerah / luar Negeri Dinas SosialKab. Karimun Tahun 2016, dan beberapa dokumen STS kegiatanPPTK Dinas Sosial Kab.

Samsinah telah menginput data dari dokumentersebut di atas pada Aplikasi SIMDA Keuangan, selanjutnya terbit SuratPengantar SPPLS yang tertuju kepada PA/KPA dan SPPLS nomor 0082/SPPLS/DPUPR(SDA)/2018 yang terdiri dari Ringkasan Kegiatan dan RincianRencana Penggunaan senilai Rp.176.028.000, (Seratus tujuh puluh enam jutadua puluh delapan ribu rupiah) yang telah dimintakan Tanda Tangan SaksiH.AMBERIANSYA,ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahwa selanjutnya berkasberkas dokumen tersebut saksi verifikasi dankemudian apabila sudah lengkap kemudian saksi masukkan datadata tersebutke SIMDA yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengantotal Rp.176.028.000, (Seratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan riburupiah), yang kemudian saksi juga membuat billing pajak penghasilan P4.4 (2)dan pajak pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp. 19.203.054, (Sembilan belasjuta dua ratus tiga ribu lima puluh empat rupiah).

Untuk membuat dan mengeluarkan SPPLS saksi menginput data daridokumen tersebut di atas pada Applikasi SIMDA Keuangan, selanjutnya saksimenerbitkan Surat Pengantar SPPLS yang tertuju kepada PA/KPA dan SPPLSnomor 0082/SPPLS/DPUPR(SDA)/2018 yang terdiri dari Ringkasan Kegiatandan Rincian Rencana Penggunaan senilai Rp.176.028.000, (Seratus tujuhpuluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah).

Tapin yakni Sdr.WAHYUDI IRWANDI untuk diverifikasidan kemudian apabila sudah lengkap data dalam dokumen pencairan tersebutdimasukkan ke aplikasi SIMDA yang kemudian diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM). disamping itu juga dibuatkan billing pajak penghasilan P4.4(2) dan pajak pertambahan Nilai (PPN) ,serta dibuatkan lembar control yangnantinya di isi oleh sekretaris Dinas PU pada saat verifikasi.

oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan/ KuasaBUD, yang selanjutnya Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaanakan mencetak surat persetujuan penerbitan SP2D kepada BUD;Bahwa pada saat BUD menerima surat persetujuan penerbitan SP2D,BUD akan melakukan verifikasi sebelum ditandatangani Surat9persetujuan penerbitan SP2D, setelah lengkap kemudian BUD akanmenandatangan surat persetujuan penerbitan SP2D;e Bahwa setelah ditandatangan surat persetujuan diterbitkan SP2D olehBUD, selanjutnya operator Simda

oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan/ KuasaBUD, yang selanjutnya Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaanakan mencetak surat persetujuan penerbitan SP2D kepada BUD;Bahwa pada saat BUD menerima surat persetujuan penerbitan SP2D,BUD akan melakukan verifikasi sebelum ditandatangani Suratpersetujuan penerbitan SP2D, setelah lengkap kemudian BUD akanmenandatangan surat persetujuan penerbitan SP2D;Bahwa setelah ditandatangan surat persetujuan diterbitkan SP2D olehBUD, selanjutnya operator Simda

up tersebut akan dimasukkan sebagai assetdaerah pada awal tahun 2009, dan yang menyuruh dimasukkanadalah Bapak Kepala Bidang Anggaran ;Bahwa mobil tersebut STNK nya atas nama Leopold Dalope, danmasih ber plat hitam, waktu itu dikatakan bahwa sementara dalampengurusan balik nama ;Bahwa kami memasukkan kendaraan tersebut dalam daftar assetwalaupun masih ber plat hitam, karena kami berpatokan padarealisasi anggaran ;Bahwa sumber dana anggaran pengadaan kendaraan pick uptersebut menurut informasi di SIMDA

,hanya belum balik nama ;Bahwa SIMDA hanya mencatat bukti formal transaksitransaksi yang ada ;Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan / hasil pemeriksaan BPKP atau BPKtentang adanya kerugian negara ;Bahwa menurut saksi dokumen kepemilikan atas nama terdakwa harus adaproses balik nama ;Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;Drs.

., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran,kemudian surat pengajuan tersebut oleh Terdakwa diajukan ke Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol pada bagianSistemKeuangan Daerah (SIMDA) untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).Setelah diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)yang SanaaAGUS SALIM BATALIPU, SE., sebagai Pejabat Pengelola Keuangaanserta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), sela

,kemudian oleh Terdakwa dokumenpengajuan pencai iserahkan kembali ke Sistem Keuangan Daerah (SIMDA)dibagian v ay dilakukan verifikasi dan untuk diterbitkan Suratrahe airan Dana (SP2D) di Bendahara Umum Daerah (BUD),selan npa dilakukan verifikasi kemudian diterbitkan Surat Perintahneairan Dana (SP2D); ye) setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yangditandatangani oleh saksi AGUS SALIM BATALIPU, SE., selaku BendaharaUmum Daerah dan dana masuk ke rekening Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga

abupatenBuol, ~ nana fe ee Bahwa dalam APBD (Anggaran Pendapatan or Daerah) tidak adapenjabaran kapan harus dicairkan honor xc Daerah dan PegawaiHonorer Tenaga Admmistrasi Daerah pa i Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Buolbaik di awal, n maupun di akhir triwulan; Bahwa dokumenpengajuan pencaira an yang dibawa ke Bendahara UmumDaerah (BUD) berupa SPP dan SPM yang terlebih dahulu harus diverifikasi olehPPTK SKPD; $qe enn nen Bahwa dalam pengaj pencairan anggaran, pemberkasan di BUD menggunakansistem SIMDA

Foto copy Print Out SIMDA Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah KotaSamarinda Tanggal 30 Januari 2020 No. Kode Lokasi12.23.09.08.02.00.02.09, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T 2 ;3.

oleh Sadr.MASRIANI ASRI berdasar kan surat kuasa tertanggal 23 JUNI 1979 dandisaksikan oleh Camat Samarinda Ulu dan Kepala Kampung;Isi surat dalam Bukti T1 salah satunya yaitu selama tidakdialinfungsikan bangunan tersebut tidak ada batas waktunya;Saksi bekerja saksi di BPKAD sejak tahun 1999;Ya, yang menjadi Obyek dalam Perkara ini adalah Tanah tempatberdirinya Bangunan SDN 008 Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda;SDN 008 masuk dalam Aset Pemerintah Kota Samarinda terdaftardalam Program Aplikasi SIMDA

Barang Milik Daerah (BMD);Syarat memasukan aset barang milik Pemerintah diProgramAplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yaitu. salah satunyaDokumen kepemilika;Dasar saksi mencatat SDN 008 masuk diProgram Aplikasi SIMDABarang Milik Daerah (BMD) adalah pada tahun 2000 Samarinda menjadiotonomi daerah seluruh sekolan dahulu penyerah dari DepartemenPendidikan ke Pemerintah Kota Samarinda salah satunya SDN 008;Ya, tanah dan bangunan sekolah masuk dalam invertaris daerah ;Luas ada 2 bagian yaitu bidang

Dimana pertanggungjawabannya adalah notadari bengkel dimaksud;Bahwa mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran yakni ada notakemudian dicatat dalam BKU selanjutnya dibuat NCR kemudiandimasukkan ke Simda selanjutnya masuk kedalam SPJ GU;Bahwa adalanya sopir mengisi BBM atau service kenderaan tidak adanotanya, maka dalam hal saksi memang ada menyuruh Wahyudinooruntuk melengkapinya, tapi bukan untuk membuat nota, sehingga saksimengetahui sebagian nota yang dibuat Wahyudinoor tersebut sebagianpalsu.

Transaksiyang ada diimput di SIMDA ada 201 transaksi, sementara kwitansipendukungnya kita peroleh dari penyidik hanya sebanyak 188 transaksisehingga ada selisin, karenanya ada pengeluaran yang tidak bisadipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp.3.056.000,;2. metode lain, dengan mengambil transaksi service mobil dinas, dimanaada biaya pemeliharaan mobil dinas yang tidak wajar untuk dikeluarkan,seperti ada mobil dinas baru tapi biaya servicenya tinggi.

adalah tim dari Dishub yangdidasarkan kepada nota/kwitansi; Bahwa adanya selisih ini tergantung administrasi di Dishub, sehinggakalau ada keperluannya bisa diberikan;Halaman 82 dari 164 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2017/PN Pik Bahwa tanggungjawab bendahara pengeluaran adalah bertanggungterhadap semua pengeluaran yang ia keluarkan, walaupun adapembantunya untuk mengentrinya setelah diverifikasi olen PPK; Bahwa SPJ fungsional seperti BBM dan service yang diunload ke SIMDA,sedangkan SPJ administrasi

berupa dokumen saja; Bahwa SIMDA lebih kepada laporanlaporan, sehingga bisa disesuaikandengan BKU dan laporan ini ada disampaikan kepada DPKAD; Bahwa menurut keterangan Wahyudi Noor, ada membuat kwitansi untukmencukupi NCR, dalam hal ini ahli tidak menyatakan itu salah atau tidak,tapi kalau diakui untuk mencukupkan, maka hal tersebut fiktif; Bahwa dalam undangundang yang berwenang melakukan perhitungankerugian keuangan negara adalah BPK, tapi karena pernah ditugaskanuntuk menghitung kerugian negara

Amir sesuai dengan jumlah yang tertera dalamnotanota dimaksud;Bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran BBM tersebut dengancara, terlebih dahulu notanota itu dikumpulkan kemudian sudah mendekatiakhir bulan maka notanota tersebut diberikan kepada operator SIMDA yaknisdr.Romi, kemudian diferivikasi oleh Kasubag Keuangan, kemudian barudibuat NCRnya oleh sdr.Nurul Hadi.

cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utaramempunyai tugas dan fungsi yaitu : menyiapkan Surat PerintahPenyediaan Dana (SP2D), Koordinasi dengan Badan PengelolaanKeuangan, Pendapat dan Aset Daerah (BPKPAD), mencairkananggaran, menyiapkan datadata untuk pelaksanaan kegiatan,menyiapkan laporan pertanggungjawaban kegiatan ke KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan membuat laporan keuangan pertriwulan di aplikasi Simda

cara sebagaiberikut : Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utaramempunyai tugas dan fungsi yaitu : menyiapkan Surat PerintahPenyediaan Dana (SP2D), Koordinasi dengan Badan PengelolaanKeuangan, Pendapat dan Aset Daerah (BPKPAD), mencairkananggaran, menyiapkan datadata untuk pelaksanaan kegiatan,menyiapkan laporan pertanggungjawaban kegiatan ke KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan membuat laporan keuangan pertriwulan di aplikasi Simda

2017 dan Terdakwalah yang mengajukan SP2D; Bahwa saksi menerima SP2D bukan dari Terdakwa tapi dari bagianpenerimaan SP2D; Bahwa saksi hanya menerima SP2D saja dari setiap permintaan danauntuk semua kegiatan;Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Bahwa saksi sempat mengajukan SP2D yang Terdakwa ajukan dansudah memenuhi syarat; Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengajukan pencairan danalewatnya SP2Dnya sekitar tiga ratus juta lebih; Bahwa pengajuan SP2D saksi tahu dari register simda

; Bahwa yang dilihat dari regiatrasi simda tersebut yaitu nama bendaharayang mengajukan SP2D dan jenis kegiatan serta nominal besaranpermintaannnya; Bahwa yang menandatangani SP2D yaitu kuasanya dalam hal inibendahara; Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ada pengajuan SP2d dariTerdakwa kemudian saksi periksa lalu saksi teruskan; Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah cairakan dari SP2D yangTerdakwa ajukan tersebut dari rekening koran SP2D; Bahwa Laporan kegiatan dari setiap pengajuan SP2D tidak

TimInvestigasi lalu melakukan penelusuran atas SP2d yang diterbitkan danmelakukan penelusuran pada aplikasi Simda atas pertangungjawaban,ternyata SPJ atas kegiatan sosialisasi dan koordinasi pangan KURrealisasinya pertanggungjawaban nol yang menandakatan belum dipertangungjawabkan kegiatannya, setelah itu tim investigasi lalumelakukan konfirmasi kepada Plt.

Samsinah telah menginput data dari dokumentersebut di atas pada Aplikasi SIMDA Keuangan, selanjutnya terbit SuratPengantar SPPLS yang tertuju kepada PA/KPA dan SPPLS nomor 0082/SPPLS/DPUPR(SDA)/2018 yang terdiri dari Ringkasan Kegiatan dan RincianRencana Penggunaan senilai Rp.176.028.000, (Seratus tujuh puluh enam jutadua puluh delapan ribu rupiah) yang telah dimintakan Tanda Tangan SaksiH.AMBERIANSYA,ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Untuk membuat dan mengeluarkan SPPLS saksi menginput data daridokumen tersebut di atas pada Applikasi SIMDA Keuangan, selanjutnya saksimenerbitkan Surat Pengantar SPPLS yang tertuju kepada PA/KPA dan SPPLSPutusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Bjm Hal.43 dari.107nomor 0082/SPPLS/DPUPR(SDA)/2018 yang terdiri dari Ringkasan Kegiatandan Rincian Rencana Penggunaan senilai Rp.176.028.000, (Seratus tujuhpuluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah).

Tapin yakni Sdr.WAHYUDI IRWANDI untuk diverifikasidan kemudian apabila sudah lengkap data dalam dokumen pencairan tersebutdimasukkan ke aplikasi SIMDA yang kemudian diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM). disamping itu juga dibuatkan billing pajak penghasilan P4.4(2) dan pajak pertambahan Nilai (PPN) ,serta dibuatkan lembar control yangnantinya di isi oleh sekretaris Dinas PU pada saat verifikasi.

Untuk membuat dan mengeluarkan SPPLS saksi menginput data daridokumen tersebut di atas pada Applikasi SIMDA Keuangan, selanjutnya saksimenerbitkan Surat Pengantar SPPLS yang tertuju kepada PA/KPA dan SPPLSPutusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Bjm Hal.45 dari.107nomor 0402/SPPLS/DPUPR(SDA)/2018 yang terdiri dari Ringkasan Kegiatandan Rincian Rencana Penggunaan senilai Rp.29.338.000..

2. 1 (satu) lembar asli print out dari Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Maybrat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 107/SP2D/NON/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp517.092.000,00 (lima ratus tujuh belas juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran PFK Beras PNSD Kabupaten Maybrat Alokasi Bulan November 2019;
3. 1 (satu) lembar asli print out dari Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten

Kepri TA 2013 s/d 2016 adalah menatausahakankeuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SIMDA,karena print out dari SIMDA tersebut yang merupakan laporan realisasi,neraca, buku kas umum, dan juga termasuk laporanlaporan lainnyadidalamnya;Bahwa syaratsyarat kelengkapan pertanggungjawabanpencairan perjalanan dinas antara lain :a. Surat Perintah Tugas (SPT) (ditandatangani oleh PenggunaAnggaran);b.

rutin hanya menyebutkan realisasinya sajadan tidak menyebutkan rincian itemnya; Bahwa saksi tidak ada menerima THR, namun ada menerima air kaleng; Bahwa perjalanan dinas yang dilaksanakan yang dapat dicairkananggarannya adalah yang dilaksanakan, akan tetapi jika perjalanan dinasyang tidak dilaksanakan maka tidak dapat dicairkan; Bahwa perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tetapi tetap bisadicairkan anggarannya sudah biasa terjadi di BPBD, apabila terjadipenyalahgunaan maka dapat diketahui di SIMDA

; Bahwa data yang diinput oleh Maruli selaku Bendahara Pengeluaran,melihat ada data yang double entry; Bahwa yang melakukan input SIMDA adalah Bendahara; Bahwa setelan melakukan perjalanan dinas dan menyerahkan buktiperjalanan dinas tugas Bendahara adalah membuat kwitansi dari buktiperjalanan dinas yang telah diserahkan;Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Bendahara terkait doubleentry dalam penginputan SIMDA, akan tetapi Maruli tidak ada tanggapanmengenai hal tersebut; Bahwa saksi membenarkan

terkait print out dari SIMDA; Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan;Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa masalah dugaankorupsi dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan anggaran padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riaudalam kegiatan

TPGanggaran perjalanan dinas tersebut memberikan tandatangan dalamlaporan pertanggungjawaban tersebut;Bahwa setelah selesai melakukan perjalanan dinas buktiperjalanan dinas disimpan oleh saksi Maruli, A.Md selaku Bendahara danjuga disimpan di sistem operasi SIMDA;Bahwa terdakwa melihat dokumen rekap perjalanan dinasyang ada nama terdakwa dalam melakukan perjalanan dinas tersebutterdakwa tidak merasa melakukan perjalanan dinas sebanyak itu ;Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) adalah

Lembar Kontrol
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
SPM No.0044/SPM-LS/2.06.02.01/2014 tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp.939.153.600,-
Tahun 2014 Pembayaran 50 % Termin I dengan nilai pembayaran sebesar RP.1.878.307.200,-, dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Kontrak Tipis
Addendum
Jaminan Pelaksanaan
Simda

2014 tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.1.878.307.200,-
Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.1.878.307.200,- dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Kontrak Tipis
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)
Jaminan Pemeliharaan
Referensi Bank
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Simda

April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.143.122.000,-;
Tahun 2015 Pembayaran 5% dengan nilai sebesar Rp. 407.156.100,-, dokumen lampiran terdiri dari :
DPA
Kontrak
SPD
Permohonan Pembayaran 5 %
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Berita Acara Pembayaran
Jaminan Pemeliharaan
Simda

/> Surat Perintah Membayar (SPM) No.0098/SPM-LS/2.06.02.01/2015 tanggal 24 Nopember 2015 senilai Rp.407.156.100,-
Tahun 2015 Pembayaran 20 % (uang muka) dengan nilai pembayaran sebesar RP.1.628.624.400,-, dokumen lampiran terdiri dari :
SPD
Kontrak
Jaminan Uang Muka
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Ceklis
Simda

tanggal 11 Agustus 2015 senilai Rp.3.257.248.800,-
Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.2.850.092.700,-, dokumen lampiran terdiri dari :
DPA
Kontrak
Pembayaran Pembayaran (PHO)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Cek List
Kuitansi Dinas dan Biasa
Lembar Control
Simda

Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Halaman147dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0075/SPMLS/2.06.02.01/2014 tanggal 11 Desember 2014 senilaiRp.1.878.307.200,=" Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilai pembayaransebesar Rp.1.878.307.200, dokumen lampiran terdiri dari :v SPPD Kontrak Tipis Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Jaminan Pemeliharaanv Referensi Bankv Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)v Simda

BarangY Kuitansi BiasaY Kuitansi Dinas Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3v Lembar Kontrolv Surat Perintah Membayar (SPM) No.0098/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 24 Nopember 2015 senilaiRp.407.156.100," Tahun 2015 Pembayaran 20 % (uang muka) dengan nilaipembayaran sebesar RP.1.628.624.400,, dokumen lampiranterdiri dari :v SPD Kontrak Jaminan Uang Muka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Ceklis Simda Barang Berita Acara Pembayaran Kuitansi Dinas Kuitansi Biasav Pajak Surat Permintaan

Acara PembayaranKuitansi BiasaKuitansi DinasSurat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0075/SPMLS/2.06.02.01/2014 tanggal 11 Desember 2014 senilaiRp.1.878.307.200,Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilai pembayaran sebesarRp.1.878.307.200, dokumen lampiran terdiri dari :SPPDKontrak TipisLL LLL LLL L LLL LSBerita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)Jaminan PemeliharaanReferensi BankSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Simda

Acara PembayaranY Kuitansi BiasaY Kuitansi Dinas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0075/SPMLS/2.06.02.01/2014 tanggal 11 Desember 2014senilai Rp.1.878.307.200," Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.1.878.307.200, dokumenlampiran terdiri dari :v SPPD Kontrak Tipisv Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Jaminan Pemeliharaanv Referensi Bank Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)v Simda

SPTJB)Y Cek Listv Lembar ControlY Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.2.850.092.700,, dokumenlampiran terdiri dari :v DPAY Kontrakv Pembayaran Pembayaran (PHO) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Y Cek List Kuitansi Dinas dan Biasav Lembar Controlv Simda

(lima puluh juta rupiah); Pengawasan Pembangunan RKB ALHIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp.49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah);Setelah diinput dalam aplikasi SIMDA, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, STmencetak (memprint) seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DinasPendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 hasilversi SIMDAtanggal 26 Nopember 2012 tersebut dan pada sekitar jam 03.00WITA hasil cetakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikantersebut dibawa ke rumah

AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm)di DesaBanua Jingah Barabai untuk minta tanda tangan kemudian diserahkan ataudikumpulkan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 hasil cetakSIMDA tersebut ke Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, karenapada tanggal 27 Nopember 2012 adalah tanggal deadline pengentryan dataRencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan serta pengumpulan berkas RencanaKerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Surat Edaran

AGUNG PARNOWO,S.Pd.MMPd (Alm), selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita atau tengah malam,SaksiARIEF RAHMAN HAKIM, STmendapatkan telpon dari terdakwa DIA UDINI,S.Pd.MM untuk menginput data sesuai dengan catatan tangan yang diberikanterdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM kedalam Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (RKASKPD) melalui aplikasi SIMDA Kabupaten HuluSungai Tengah di Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah dalam Urusanwajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar

AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm)di Desa BanuaJingah Barabai untuk minta tanda tangan kemudian diserahkan ataudikumpulkan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 hasil cetakSIMDA tersebut ke Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, karena padatanggal 27 Nopember 2012 adalah tanggal deadline pengentryan data RencanaKerja dan Anggaran (RKA) dan serta pengumpulan berkas Rencana Kerja danAnggaran (RKA) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) sesuai Surat Edaran

Selanjutnya RKA dari masing masingbidang digabung jadi satu file selanjutnya oleh Sekretaris Dinas maupun KepalaDinas menjadwalkan lagi untuk pembahasan draft RKA masing masing bidang ; Selanjutnya setelah sepakat lalu di print untuk draft RKA masing masing bidanglalu dinaikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu dientry ke SIMDA(Sistem Informasi Manajemen) oleh masing masing bidang ;Serta tidak berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas PendidikanKabupaten Hulu Sungai Tengah, Renstra

SP2D TU, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTKmengajukan proses pembayaran kepada BendaharaPengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaranmenindaklanjuti karena ketersediaan anggaran uangpersediaan (UP) telah habis, kemudian ditindaklanjuti olehPejabat Penantausahaan Keuangan (PPKSKPD) denganmenginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat PerintahHalaman 12 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2021/PN.BglMembayar TU (SPMTU) dicetak, kemudian dilengkapiadministrasi berupa dokumen Surat Pernyataan

SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTKmengajukan proses pembayaran kepada BendaharaPengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaranmenindaklanjuti dengan membuat dokumen berupa DaftarBayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh PejabatPenantausahaan Keuangan (PPKSKPD) dengan menginputdokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah MembayarLS (SPMLS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupadokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, dan dokumenSurat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Asri dengan cara membuatsebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawabanmenjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View PantalPanjang Bengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi OmiHaryadi, Saksi Jaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatantersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untukmengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuanpembuatan nota/ kwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yangbelum ada namun telah diinput oleh operator Simda

SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTKmengajukan proses pembayaran kepada BendaharaPengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaranmenindaklanjuti dengan membuat dokumen berupa DaftarBayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh PejabatPenantausahaan Keuangan (PPKSKPD) dengan menginputdokumen SIMDA, setelan dokumen Surat Perintah MembayarLS (SPMLS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupadokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, dan dokumenSurat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

kemudian diajukan kepadaTerdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui danditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan KeuanganDaerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTKmengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran,selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti denganmembuat dokumen berupa Daftar Bayar Penerima, kemudianditindaklanjuti oleh Pejabat Penantausahaan Keuangan (PPKSKPD) dengan menginput dokumen SIMDA

Lembar Kontrol
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
SPM No.0044/SPM-LS/2.06.02.01/2014 tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp.939.153.600,-
Tahun 2014 Pembayaran 50 % Termin I dengan nilai pembayaran sebesar RP.1.878.307.200,-, dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Kontrak Tipis
Addendum
Jaminan Pelaksanaan
Simda

2014 tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.1.878.307.200,-
Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.1.878.307.200,- dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Kontrak Tipis
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)
Jaminan Pemeliharaan
Referensi Bank
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Simda

April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.143.122.000,-;
Tahun 2015 Pembayaran 5% dengan nilai sebesar Rp. 407.156.100,-, dokumen lampiran terdiri dari :
DPA
Kontrak
SPD
Permohonan Pembayaran 5 %
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Berita Acara Pembayaran
Jaminan Pemeliharaan
Simda

/> Surat Perintah Membayar (SPM) No.0098/SPM-LS/2.06.02.01/2015 tanggal 24 Nopember 2015 senilai Rp.407.156.100,-
Tahun 2015 Pembayaran 20 % (uang muka) dengan nilai pembayaran sebesar RP.1.628.624.400,-, dokumen lampiran terdiri dari :
SPD
Kontrak
Jaminan Uang Muka
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Ceklis
Simda

tanggal 11 Agustus 2015 senilai Rp.3.257.248.800,-
Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.2.850.092.700,-, dokumen lampiran terdiri dari :
DPA
Kontrak
Pembayaran Pembayaran (PHO)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Cek List
Kuitansi Dinas dan Biasa
Lembar Control
Simda

Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Halaman147dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0075/SPMLS/2.06.02.01/2014 tanggal 11 Desember 2014 senilaiRp.1.878.307.200,=" Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilai pembayaransebesar Rp.1.878.307.200, dokumen lampiran terdiri dari :v SPPD Kontrak Tipis Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Jaminan Pemeliharaanv Referensi Bankv Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)v Simda

BarangY Kuitansi BiasaY Kuitansi Dinas Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3v Lembar Kontrolv Surat Perintah Membayar (SPM) No.0098/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 24 Nopember 2015 senilaiRp.407.156.100," Tahun 2015 Pembayaran 20 % (uang muka) dengan nilaipembayaran sebesar RP.1.628.624.400,, dokumen lampiranterdiri dari :v SPD Kontrak Jaminan Uang Muka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Ceklis Simda Barang Berita Acara Pembayaran Kuitansi Dinas Kuitansi Biasav Pajak Surat Permintaan

Acara PembayaranKuitansi BiasaKuitansi DinasSurat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0075/SPMLS/2.06.02.01/2014 tanggal 11 Desember 2014 senilaiRp.1.878.307.200,Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilai pembayaran sebesarRp.1.878.307.200, dokumen lampiran terdiri dari :SPPDKontrak TipisLL LLL LLL L LLL LSBerita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)Jaminan PemeliharaanReferensi BankSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Simda

Acara PembayaranY Kuitansi BiasaY Kuitansi Dinas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0075/SPMLS/2.06.02.01/2014 tanggal 11 Desember 2014senilai Rp.1.878.307.200," Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.1.878.307.200, dokumenlampiran terdiri dari :v SPPD Kontrak Tipisv Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Jaminan Pemeliharaanv Referensi Bank Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)v Simda

SPTJB)Y Cek Listv Lembar ControlY Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.2.850.092.700,, dokumenlampiran terdiri dari :v DPAY Kontrakv Pembayaran Pembayaran (PHO) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Y Cek List Kuitansi Dinas dan Biasav Lembar Controlv Simda

Namun secara keseluruhan item belanja darisemua kegiatan sosialiasi pajak belum semuanya diajukan ke saksisampai dengan tanggal 15 Juni 2016, sehingga secara keseluruhanbelum lengkap dan belum bisa diinput ke simda untuk pengajuanSPPSPM TU Nihil.9.

Pada akhirnya saksi mendengar sudah ke luar SP2DNihil, yang ditanda tangani oleh pejabat lama dan kami di Inspektoratmenerima laporan bahwa kegiatan tersebut sudah dinihilkan, termasukdalam sistem Informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA).

Kalaupenihilan dimasukan ke dalam SIMDA saksi tidak mengetahui, tetapiaturannya bahwa setelah SPJ disiapkan oleh PPTK dan bendahara,maka diinout kedalam simda keuangan, yang melakukan input kedalam SIMDA adalah bendahara pengeluaran atau yang ditunjuk,setelah diinput ke luar lembar pengesahan SPJ, lembar pengesahanSPJ tersebut diparaf oleh PPK SKPD dan ditanda tangani dandisahkan oleh pengguna Anggaran.

Karena penihilan ini tidak terjadi pada tahunanggaran 2016, dan sekarang saya selaku PLT Kepala BPKAD adalahpejabat yang mempunyai wewenang terhadap seluruh transaskikeuangan pada BPKAD, karena sistem informasi manajemen keuangandaerah (SIMDA) akan berwana merah apabila belum dinihilkan, sampaidiawal saksi menjabat sebagai PLT, sistem keuangan untuk kegiatansosialisasi pajak masih berwarna merah, artinya kegitan tersebut belumpernah diakui didalam SIMDA.

Produk SP2D nihil yang dibawa Frans, dari pengamatan saksibetul dikeluarkan oleh mesin komputerisasi SIMDA DPPKA KotaBengkulu, sesuai kode dibawah kiri lembar SP2D , dan yangtahu kode dibawah sebelak kiri adalah operator SIMDAb.

Namun Lusi Afriantitetap mencatatkan pencairan tersebut sebagai pengeluaran dalam AplikasiSistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum (BKU) Dinas PerkimKota Sungai Penuh walaupun tidak ada dokumen pertanggungjawabannya.Kegiatan kegiatan yang telah dicairkan anggarannya oleh terdakwa bersamaLusi Afrianti namun tidak pernah dilaksanakan kegiatannya (fiktif) yaitu sebagaiberikut: No.

Bahwa yang membuat dokumen pertanggungjawaban danmemasukkannya kedalam Sistem Informasi manajemen Daerah (SIMDA)adalah bendahara pengeluaran sdr. LUSI AFRIYANTI, A.Md. Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap pengisian aplikasiSIMDA adalah PA dan operator ditunjuk oleh kepala SKPD. Bahwa yang mempersiapkan seluruh dokumen penerbitan SPP dan SPMadalah bendahara.

,selaku Bendahara Pengeluaran mencatatkan pengeluaranpengeluaran fiktiftersebut ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan Buku KasUmum (BKU) dan uang selisih antara realisasi dengan riil sejumlahRp.173.850.566,. tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Lusi Afrianti,SE., bersama dengan pribadi Terdakwa Nasrun, ST., MT.

Tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp.137.313.906,.Uang pengembalian kelebihan pembayaran tagihan listrik PJU tersebutdengan jumlah total sebesar Rp.355.306.694,00 tidak dimasukkan kedalamBuku Kas Umum (BKU) dan Aplikasi SIMDA, serta tidak disetorkan ke KasDaerah, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Nasrun,ST., MT., dan Lusi Afrianti, SE.

Tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp.137.313.906,.Uang pengembalian kelebihan pembayaran tagihan listrik PJU tersebutdengan jumlah total sebesar Rp.355.306.694,00 tidak dimasukkan ke dalamBuku Kas Umum (BKU) dan Aplikasi SIMDA, serta tidak disetorkan ke KasDaerah, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Lusi Afrianti, SE.

selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ(Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan (PPKSKPD) untuk dilakukan verifikasi atasdokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telahdiverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan LaporanPertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat PenatausahaanHalaman 8 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLKeuangan (PPKSKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudiandiinput ke aplikasi SIMDA

pertanggungjawabanmenjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai PanjangBengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, SaksiJaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebutdiketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrolpelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/Halaman 16 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLkwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namuntelah diinput oleh operator Simda

Asri dengan cara membuatsebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawabanmenjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai PanjangBengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, SaksiJaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebut diketahuloleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrol pelaksanaankegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/ kwitansi fiktifadalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namun telah diinput olehoperator Simda

Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ(Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan (PPKSKPD) untuk dilakukan verifikasi atasdokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telahdiverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan LaporanPertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat PenatausahaanHalaman 44 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLKeuangan (PPKSKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudiandiinput ke aplikasi SIMDA

., diajukan ke Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol pada bagianSistem Keuangan Daerah (SIMDA) untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana(SPD).

,dokumen pengajuan pencairan diserahkan kembali ke Sistem KeuanganDaerah (SIMDA) di bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan untukditerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Bendahara UmumDaerah (BUD), selanjutnya tanpa dilakukan verifikasi kemudian diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yangditandatangani oleh saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., selaku BendaharaUmum Daerah dan dana masuk ke rekening Dinas Pendidikan

No. 98 K/Pid.Sus/2015Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol pada bagianSistem Keuangan Daerah (SIMDA) untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana(SPD).

,dokumen pengajuan pencairan diserahkan kembali ke Sistem KeuanganDaerah (SIMDA) di bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan untukditerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Bendahara UmumDaerah (BUD), selanjutnya tanpa dilakukan verifikasi kemudian diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D);Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yangditandatangani oleh saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., selaku BendaharaUmum Daerah dan dana masuk ke rekening Dinas Pendidikan