LKETUT WESTRA, SH.MH. : Bahwa berbicara perjanjian mengacu Pasal 1320 ada 2 (dua) syarat dariperjanjian tersebut : Syarat Subyektif yaitu adanya Kesepakatan danKecakapan, sedangkan Syarat Obyektif adanya kausa halal, menurut Pasal1381 perjanjian disebut mengikat bagi para pihak yaitu yang tercantum dikepala akta sedangkan yang tidak terapiliasi dalam perjanjian maka tidaktermasuk pihak ; Bahwa berakhirnya suatu perjanjian salah satunya adalah karena adanyaputusan pengadilan para pihak harus melaksanakan

Ketut Westra, S.H.M.H. :Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda T.7 sampai dengan 1.14,T.19, sampai dengan T.32 oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil sangkalan(jawaban ) Tergugat, maka terhadap bukti surat Tergugat tersebut haruslahdikesampingkan.

Ketut Westra, SH.MH. dalam keterangannya menyatakan bahwa perjanjianpengikatan Jual beli merupakan jembatan dari Akta Jual beli (AJB) apabila syarat syarat jual beli belum terpenuhi maka ada tahap pembuatan PPJB atau perjanjianPerikatan jual beli, karena Akta Jual beli merupakan perbuatan hukum pokoksedangkan perjanjian Perikatan jual beli hanya asesuir tambahan yang diinginkanAkta Jual Beli, demikian juga akta kuasa yang dibuat antara Penggugat denganTergugat tersebut bukanlah merupakan kuasa khusus

KETUT WESTRA, SH. MH., dalampersidangan di bawah sumpah yang menyatakan:o ...Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu,o ...beberapa prinsip hibah yaitu tidak dapat dipaksakan, tidak dapatditarik kembali dan terjadi saat pemberi hibah masih hidup.

Bahwadi dalam persidangan, menurut Ahli DR.LKETUT WESTRA, SH. MH.,menyatakan...perbuatan jual beli yang dilakukan pihak yang tidak berhakakan menimbulkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatanyang dikehendaki dan perbuatan yang tidak dikehendaki. Setiap perbuatanhukum harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPer yang mengatur syaratsubjektif dan syarat objektif.

KETUT WESTRA, SH. MH., dalam persidangan jugamenyatakan ...kedudukan barang atau benda apabila dalam prosespembuatan sertipikat ditemukan cacatkesalahan dalam pembuatannya makasertipikat tersebut harus dibatalkan, sehingga benda atau barang dapatdikembalikan kepada penerima hibah. Hal ini bersesuaian dengan gugatanPenggugat yang pada intinya menyatakan disertipikatkannya tanah sengketaseluas +16 Ha. (hektar) milik H.

yangdisengketakan seluas 16 Ha, karena dijual oleh orang yang tidak berhakkepada Trgugat VII; Bahwatanah sengketa sekarang dalam keadaan kosong/tidak digarap tapisetahu saksi tanah tersebut adalah tanah kebun karena masih ada buktiberupa tanaman umur panjang; Bahwa sekarang saksi tidak pernah ketanah sengketa karena sejak saksimenikah tahun 1984, saksi tinggal di Pulau Mesah yang jauh dari tanahsengketa;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga menghadirkanseorang ahli dipersidangan yang bernama Ketut Westra

Ketut Westra, S.H, M.H, Lektor Kepala di Fakultas HukumUniversitas Udayana NIP. 19580917 198601 1 002, Pangkat/Gol PembinsaTingkat I/IVb, Ahli terebut telah memberikan pendapatnya dipersidangan denganHal 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dpsterlebin dahulu diambil sumpah menurut ajaran agamanya yaitu sebagaiberikut :Bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdatayaitu harus ada sepakat dari pihakpihak yang membuatnya dimana pihakpihak tersebut adalah orangorang yang

Ketut Westra, S.H, M.H sehingga menjadi faktahukum;Menimbang bahwa atas dalildalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah membantahnya sebagaimana yang termuat dalam dalil ke 4 sampai dalilke 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyewaan Safe Deposite Box(SDB) no 102 dilakukan berdasarkan Perjanjian sewa menyewa sebagaimanayang termuat dalam akta no 8.SPKR/044/SDB/102/2007 tanggal 04042007dan berdasarkan Syaratsyarat Umum Sewa Menyewa (SUSM) yangdidalamnya mengatur bahwa apabila penyewa SDB

KETUT WESTRA, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi menerangkan, makna dan hakekat mengenai Perjanjian SewaMenyewa sebagaimana terhadap pasal 1548 KUH Perdata, adalah suatuperjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untukmemberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barangselama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga jadiitulah pengertian perjanjian sewa menyewa.

KETUT WESTRA, S.H.,M.H tersebut, Penggugat dan Penggugat II melalui Kuasanya danTergugat/Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan (konklusi).Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasanya di persidanganmengajukan buktibukti Surat di persidangan berupa fotocopy yang telah dibubuhimeterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa :1.

KETUT WESTRA,S.H., M.H.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalildalilsangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yangbertanda T.1 sampai dengan T.XVII, serta Saksisaksi yaitu Saksi WAYAN SAMA,Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PN GinSaksi MADE WIRADNYANA DITA, Saksi NI MADE MARIANI dan Saksi NIKOMANG RAI AGUSTINI.Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap

KETUT WESTRA, SH.MH., memberi keterangan yang padapokoknya ; Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat maupunTurut Tergugat ya sebagai berikut : BahwaAhli merupakan Ahli hukum di bidang IImu Hukum Perdata ; Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawam hukum berbicaramengenai perbuatan melawan hukum atau Onrechtmatige Daadsebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi orang lain dan kerugian

Ketut Westra, SH.MH.

AdministrasiNegara menerangkan bahwa konsep tanah Redis diawali dengan pemahamanlandrefrorm dan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 danPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 artinya dalam penataan tanah dalamari apabila tanah tanah yang dimilik oleh orang yang melebihi batas harus ditataulang atau diredistribusikan kepada masyarakat yang tidak punya tanah dan dalamhal ini diutamakan kepada penggarap tanah yang tanahnya melebihi dari yangditentukan oleh undang undang dan Ahli Ketut Westra

PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1977 tentang Pendaftara Tanah ;Hal 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/PN DpsMenimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah tanahyang didaftarakan dalam Pendaftan Tanah Sementara tersebut atas nama Gst.Ngr Agung tersebut diatas ada hubungan dengan tanah yang didalilkan olehPenggugat sebagai miliknya yang telah disertifikatkan olen Para Tergugat yangditerbitkan oleh Turut Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya ahli DR Ketut Westra

KETUT WESTRA, SH., MH. Yang memberikanketerangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Saksi1.

KETUT WESTRA, SH.

Bahwaapa yang diterangkan diatas juga didukung oleh alat buktiberupa Surat Keterangan Dokter Kementerian Kesehatan R.I.Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP SanglahDenpasar Program Terapi Rumatan Metadon nomor : YM.02.25/INT.I.E.1.PTRM/029/2012 tanggal 24 September 2012 yaituberdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukanoleh dokter Wayan Westra, SpKJ (K) dijelaskan Terdakwaadalah pengguna Napza jenis Ampetamine (shabu) dan jugamengalami gangguan mental sedang.

KETUT WESTRA, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar Ahli sebagai seorang ahli dalam hukum perdata;Bahwa perjanjian dengan klausa semu dengan dasar kesepakatan bebasdan jujur tidak didasarkan dan tidak mengandung unsur semu dimana iniHalaman 44 dari 61 Putusan No.924/Pdt.G/2017/PNDpsbertentangan dengan hukum karena dia bertentangan dengan asassehingga perjanjian semu itu tidak dibenarkan;Bahwa apabila perjanjian yang dipermasalahkan mengenai hutang piutangyang

maka berdasarkan Hukum AcaraPerdata yang berlaku Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalail dalilGugatannya berdasarkan bukti bukti baik berupa surat maupun dari keterangansaksi Saksi dipersidangan ;Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugatdipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P 1 s/d P 17dan telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing masing benama Nyoman Suardiana dan Ida Bagus Santika serta seorang Ahli yang bernama DR.Ketut Westra

Ketut Westra, SH.MH. yang menyatakanbahwa putusan yang sudah dinyatakan incracht dan terhadap pihak yang berperkarasudah menerima putusan tersebut dengan baik dan apabila dikemudian hari harusdilakukan upaya hukum maka terhadap hal tersebut dikatakan cacat hukum atauperbutan melawan hukum, maka oleh karena itu pendapat tersebut haruslahdikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak ;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim menelaah dan meneliti secaraseksama perkara tersebut ternyata pihaknya dan obyek

Ketut Westra, SH.MH. ( Ahli )Bahwa Ahli berpendapat berkaitan dengan adanya suatu perjanjianpengikatan jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli dasarhukumnya adalah pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan syaratsyarat sahnya suatu perjanjian meliputi :1. Adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian.2. Adanya kecakapan para pihak yang membuat para pihak yangmmembuat perjanjian.3. Adanya hal tertentu dari perjanjian tersebut.4.

Ketut Westra, SH.MH, menyatakandalam terjadi pengikatan jual beli tanah walaupun belum dilakukan balik namamaka secara hukum tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut telah beralihmenjadi hak milik dar pembeli, karena balik nama tersebut hanyalah merupakanadministrasi saja, sehingga dengan demikian sertifikat tersebut yang diambiloleh Terdakwa Desak Made Mahrayani tersebut secara hukum telah beralihkepada saaksi Ni Nyoman Rani Rahyuda, bukan lagi milik dari Terdaakwa Il Made Richy Ardhana Yasa,

Syukuralmarhum.Bahwa tanah tersebut pada butir 2 diatas oleh tergugat rekonvensidijual kepada Ketut Westra dan Ketut Made Sp.8 seluas lebih kurang10 Ha.

KETUT WESTRA, SH.MH;di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut : Ahli kemudian menyerahkan surat tugas dari Dekan Fakultas HukumUniversitas Udayana, tertanggal 20 ~Juni 2016, No.1777/UN14.1.11.1I/TU.00.00/2016, berikut Curiculum Vitae;Bahwa ahli mengaku tidak kenal dengan kedua belah pihak yangberperkara, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda,tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;Bahwa ada dua syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat obyektifdan syarat subyektif

Ketut Westra, SH.MH, menyatakan bahwa proseslelang yang telah memenuhi semua prosedur yang ditetapbkan padahakekatnya merupakan suatu perjanjian yang harus diikuti olen semua pihakyang terkait ( dikaitkan juga dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yangmenyatakan suatu perjanjian itu adalah berlaku sebagai UndangUndangbagi para pihak yang membuatnya), maka hasil suatu lelang oleh pejabathal 58 dari 66 halaman putusan perkara Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Dps.negara harus diikuti dan dilaksanakan sepenuhnya

Ketut Westra, SH.MH, yangmengemukakan pemenang lelang harus mendapatkan perlindungan hukumberupa pergantian kerugian atas tidak didapatnya obyek lelang berupa tanahtersebut dan besarnya penggantian kerugian tersebut haruslah senilaidengan nilai atau harga tanah pada saat sekarang ini bukan nilai pada saatdilakukannya pelelangan, dan pihak yang berhak menentukan besarnya nilaikerugian tersebut adalah lembaga penilai independen yang bersertifikasi halmana terkandung dalam pasal 1498 KUHPerdata yang

KETUT WESTRA,SH.

KETUT WESTRA,SH.MH, menyatakanbahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah Genus dari Perbuatan Melawan Hukum yangPERKARA PERDATA NOMOR : 151/PDT/2016/PT.DPS.HAL : 19mencakup unsur wanprestasi,sementara wanprestasi hanya speciesnya dari PerbuatanMelawan Hukum ; Bahwa menurut Ahli Penerima Kuasa tidak dapat melakukan sesuatu hal diluar darikuasa yang secara khusus diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dan dampakdari perbuatan diluar kuasa yang diberikan, adalah segala perbuatan yang dilakukanpenerima

Ketut Westra, SH.,MH., seorang Ahli Hukum Acara Perdata dari Fakultas HukumUniversitas Udayana yang dihadirkan oleh Tergugat, pada pokoknya berpendapatsebagai berikut : Bahwa ahli merupakan ahli Hukum Perdata;Bahwa ahli adalah dosen di Universitas Udayana; Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHP syarat sahnya perjanjian adalah1. Kesepakatan;2. Kecakapan;3. Hal tertentu;4.

Ketut Westra, SH.,MH.,Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dari kedua belah pihak, makadiperoleh fakta hukum yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagai berikut :1.

Ketut Westra, S.H., M.H., di depan persidangan;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 17 telah melanggarSurat Edaran Mahkamah Agung R.I.

Ketut Westra, SH., MH;Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan di bawah sumpahsebagai berikut :1. DR.

Ketut Westra, SH., MH, lahir di Klungkung, umur 62 tahun / 17September 1958, lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diPerumahan Padangasri 1/3 Dps, Br / Lingk Teges, Kel Padangsambian Kelod,Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Agama Hindu, pekerjaan Dosen diUniversitas Udayana, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan darah dengan parapihak dalam perkara A Quo, dan tidak mengenal dengan Para Tergugat, dantidak mempunyai hubungan pekerjaan

Ketut Westra, SH., MH;Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensiuntuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1sampai dengan T13 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang saksi ahliyang memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yaitusaksi Desak Made Tirtawati, Made Beny Adijaya, Putu Ediawan dan DR.

Ketut Westra, SH., MH) dan saksi ahli yangdiajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi (DR.

KETUT WESTRA, SH., MH.Bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdataialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untukmemberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang,selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang olehpihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya ;Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur sebagai berikut : parapihak, kesepakatan antara para pihak, objek dan jangka waktu ;Bahwa

KETUT WESTRA,SH., MH., yang pada pokoknya penggunaan Nominee di Indonesia tidak memiliki dasarhukum dan dikategorikan sebagai penyeludupan hukum, dikatakan penyeludupanhukum karena suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk menghindari hukum yangharus berlaku bagi dirinya dengan memakai hukum lain untuk kepentingan diri sendiri ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Nominee itu sendiri tidak memilikdasar hukum dan tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, tentunya perbuatanNominee tersebut

KETUT WESTRA, SH.MH.berpendapat : Bahwa selanjutnya terkait adanya klausula standar dalam perjanjianatau akta jual beli yang menyatakan : Pihak Pertama (penjual) telahmenerima sepenuhnya uang jual beli tersebut dari Pihak Kedua(pembeli) dan penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pulasebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi), akan tetapi penjualmasih mempersoalkannya karena tidak dibayar sama sekali olehpembeli, maka dalam hal ini pihak pembeli yang harus membuktikankebenarannya tentang adanya

KETUT WESTRA, SH.MH tersebut diatas dan mengacu pada pasal13820 KUH Perdata, maka petitum Penggugat pada point 2, 3, 4, 5 dan 10dapat dikabulkan......... ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini sangatmenyesatkan dan bisa menjadi preseden yang sangat buruk dalampenegakan hukum di Indonesia, karena menurut M.

KETUT WESTRA, SH.,MH. Menurut Ahli, bila pihak pembeli tidak bisa membuktikan secaramateriil adanya pembayaran lunas uang jual beli tersebut, makamenjadi nyata dan jelas telah tidak terpenuhinya syarat sahnyaperjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW yaitu tidak tercapainyakesepakatan dan terdapat unsur tipu muslihat sehingga penjualtergerak untuk menandatangani perjanjian jual beli tersebut.Kosekuensi hukumnya adalah perjanjian jual beli tersebut dapatdimintakan pembatalan di pengadilan;8.

kepemilikan jualbeli tanah, P12 tentang surat laporan polisitertanggal 1 Juli 2015 yang menyatakan terlapor belum membayar hargaHalaman 96 dari 107 Putusan Nomor 124/PDT/2016/PT.DPSSaleh, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi keterangan saksi ini yangtidak ada kaitannya dengan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, makaharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasarpada halaman 71, 72, 73 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkanteketerangan saksi ahli DR Ketut Westra

KETUT WESTRA, SH.MH. dibawah sumpah memberikan pendapatpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan Somasi adalah merupakan peringatanyang diberikan oleh kreditur kepada si debitur agar si debitur melakukankewajibannya sebagaimana yang sudah dituangkan dan disepakatidalam perjanjian. Somasi pada prinsipnya, berkaitan denganHal 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2020/PN Dpswanprestasi. Ketika seseorang wanprestasi, maka wajib diberikansomasi sebanyak 3 kali.

KETUT WESTRA, SH.MH ;Menimbang, bahwa T.DK1 berupa Akta Pengakuan Hutang nomor11 tahun 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hartono, dan T.DK2 berupasurat Tergugat kepada Notaris Hartono untuk mohon salinan akta sebagibukti di Pengadilan membuktikan bahwa memang benar ada PengakuanHutang oleh Tergugat kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa bukti bertanda T.DK3 berupa KTP atas namaHaji Syahril, bukti bertanda T.DK4 berupa KTP atasnama Sedy dan buktibertanda T.DK5 berupa KTP atas nama Nadiah HS membuktikan

IKETUT WESTRA, S.H., M.H., dibawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat dipersidangan sebagai berikut:e Bahwa ahli adalah ahli dibidang hukum perdata materiil;e Bahwa putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap (in kracht),, tidak adaupaya hukum lain, dan mengikat kepada para pihak;e Bahwa putusan perdata yang sudah in kracht wajib dilaksanakan oleh parapihake Bahwa apabila para pihak telah melaksanakan kewajiban pada putusanperdata maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum;e Bahwa putusan

Ketut Westra,SH,MH,ahli yang diajukan oleh Termohon di persidangan, pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut:e bahwa untuk memperoleh hak keperdataan berkaitan denganwaris, biasanya akan diminta surat Keterangan/Pernyataan SilsilahKeluarga, dan Surat Keterangan Waris;e bahwa terhadap surat Keterangan/Pernyataan Silsilah Keluargamaka semua anggota keluarga berdasarkan hubungan darah danjuga perkawinan yang dekat hubungannya, seperti anak, isteri/suami, harus disebutkan semua pada surat Keterangan