Oleh karena suratnyasifatnya pribadi yang ditujukan kepada Pemohon praperadilan maka Saksilangsung serahkan kepada Kepala Bidang Prasarana dan SaranaPertanian (PSP) yang dijabat oleh Ismet Ahmad Lihawa kemudian IsmetAhmad Lihawa langsung keluar kantor dengan membawa surat tersebutuntuk pergi ke Kantor DPKAD dimana Pemohon sebagai pejabat kepalapelaksana tugas di dinas tersebut; Bahwa sepengetahuan Saksi surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan (SPDP) tersebut untuk diserahkan kepada Pemohonpraperadilan

Persil 51 S I Kohir C 548 seluas kurang lebih 4860 M2 terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N Sastramidjaja Neneng, alias Neneng Sastramidjaja sebagaimana Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bandun tentang Hibah tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah daerah Kota Bandung Nomor : 593/45/BPD-593/2045-DPKAD

sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli);

Halsel;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011sampai dengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksisudah lupa;e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;e Bahwa saksi menerangkan rekanan yang ditunjuk oleh DinasNekrtrans Kab. Halsel untuk melaksanakan kegitan pengadaanpeningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec. Gane Timur dariSp3 ke Sp6 TA. 2012 tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah,ST. selaku direktur CV.

Halsel TA. 2012untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,,dimana nilai pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.1.933.400.000,;e Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tenderuntuk pekerjaan tersebut;e Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabatselaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksiadalah melakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp.500.000.000.

Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b. Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.

Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b. Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.

Pembantu BendaharaPengeluaran Wakil Bupati Pulang Pisau adalah menyiapkan administrasi,melakukan proses dan mempertanggung jawabkan serta mengarsipkan dokumenpertanggung jawaban terhadap dana perjalanan dinas Wakil Bupati PulangPisau.Bahwa mekanisme pencairan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah untukKepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010 mengacu padaPermendagri No. 13 tahun 2006 dengan tahapan proses pencairan anggarannyaberupa :Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD

Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b.Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.

No. 107 tahun 2010 nama yang seharusnya tercantum dalamSP2D adalah nama orang yang mengajukan bantuan yang tertera dalam proposal;Bahwa proses yang benar mengenai penyaluran Dana Bantuan Sosial dengantahapan antara lain: Proposal bantuan yang sudah lengkap dengan persyaratan KTP, rekomendasi Camatdan Lurah dan adanya rekening Bank (untuk bantuan diatas 5 juta) ;Setelah lengkap dibuat SPP dan SPM untuk ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ; Selanjutnya diajukan ke DPKAD

Pengelola Keuangan dan Asset Daerahbidang Perbendaharaan; Bahwa kronologis nama saksi mahkota tercantum dalam SP2D adalah pertama saksimahkota mendapat perintah lisan dari pimpinan (Bendahara Pengeluaranberdasarkan usulan dari pimpinan untuk mengajukan Bantuan Sosial), kemudiansaksi mahkota disuruh menandatangani kuitansi atas nama saksi mahkota disertaiSPP dan SPM yang akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Asda II)dan Bendahara ; Bahwa pencairan dananya yaitu saksi mahkota mengajukan ke DPKAD

Bahwa saksi bekerja sebagai Kabid Pembiayaan Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Balangan.Putusan No.: 18 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 111 Bahwa BNK Balangan adalah sebuah SKPD yang mempunyai anggarantersendiri dan ada di buku APBD Kabupaten Balangan. Bahwa yang berhak dan bertanggung jawab untuk menandatangi SPMdalam rangka pencairan yaitu Pengguna Anggaran atau Kuasa PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupaiti.

melunasihutang tahun 2009 dan 2010 sedangkan LPu fiktif tersebut dibuat olehsaudara ALI RAHMAN selaku bendahara dan saudara ALI RAHMANmengetahui bahwa LPJ untuk kegiatan tanggal 22 dan 23 November 2010adalah LP4J fiktif yang diperuntukan syarat pencairan.e Bahwamengenaikerugian Negara sekitar Rp. 55.000.000, (lima puluh limajuta rupiah) kemudian dana sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)saksi perintahkan kepada Ali Rahman disetor ke Pemda yaitu ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

SUDARISMAN, MM ;Bahwa saksi menjadi Kepala DPKAD Kabupaten Bekasi sejak Januari 2011sampai dengan akhir bulan Maret 2012, karena saksi pensiun ;Bahwa pada waktu saksi bedinas menjadi Kepala DPKAD Kabupaten Bekasi,saksi mengetahui ada dana hibah yang diberikan kepada Panitia PembanguanMesjid Roudlotul Jannah, yaitu pertama sebesar Rp.400.000.000, (empat ratusjuta rupiah) dan kedua sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) ;70Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekasnisme penentuan jumlah

No. 107 tahun 2010 nama yang seharusnya tercantum dalamSP2D adalah nama orang yang mengajukan bantuan yang tertera dalam proposal;Bahwa proses yang benar mengenai penyaluran Dana Bantuan Sosial dengantahapan antara lain: Proposal bantuan yang sudah lengkap dengan persyaratan KTP, rekomendasi Camatdan Lurah dan adanya rekening Bank (untuk bantuan diatas 5 juta) ;Setelah lengkap dibuat SPP dan SPM untuk ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ; Selanjutnya diajukan ke DPKAD

Pengelola Keuangan dan Asset Daerahbidang Perbendaharaan; Bahwa kronologis nama saksi mahkota tercantum dalam SP2D adalah pertama saksimahkota mendapat perintah lisan dari pimpinan (Bendahara Pengeluaranberdasarkan usulan dari pimpinan untuk mengajukan Bantuan Sosial), kemudiansaksi mahkota disuruh menandatangani kuitansi atas nama saksi mahkota disertaiSPP dan SPM yang akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Asda II)dan Bendahara; Bahwa pencairan dananya yaitu saksi mahkota mengajukan ke DPKAD

Fhotocopy Surat Izin Bupati Purwakarta No. 503/2238/DPKAD tentang Pembongkaran bangunan dan saranaprasarana terminal pasar Simpang Kabupaten Purwakartatanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi14. Fhotocopy Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep.194BPMPTSP/2010 tentang pemberian ijin lokasi untukkeperluan pembangunan pasar Simpang seluas + 14.295 M2yang tata bangunannya berkarakter Purwakarta terletak diKelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, KabupatenPurwakarta kepada PT.

Kemajuan Pekerjaan;(3) Dokumentasi;(4) BAP Pengajuan Pembayaran 100 %;(5) PHO;(6) FHO;(7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.Bahwa sebelum permohanan pencairan masuk Kepada Kuasa BUD terlebihdahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEH S.Sos untukmengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persyaratan yangdiajukan, setelah diperiksa berkas tersebut masuk pada bagian Tata Usaha(TU) untuk diregistrasi penerbitan disposisi oleh saudara MUHAMMAD UMARALI selaku Kepala Dinas DPKAD

Kemajuan Pekerjaan;(3) Dokumentasi;(4) BAP Pengajuan Pembayaran 100%;(5) PHO;(6) FHO;(7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.Bahwa sebelum permohanan pencairan MC3 masuk kepada Kuasa BUDterlebin dahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEHS.Sos untuk mengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persaratanyang diajukan, setelah dipenksa berkas tersebut masuk pada bagian TataUsaha (TU) untuk diregistrasi penerbitan di disposisi oleh saudaraMUHAMMAD UMAR ALI selaku Kepala Dinas DPKAD

SINAR CAROLINDO PERKASA, untukdokumen tersebut dibuat oleh saksi sendiri kemudian barulahdiserahkan kepada pihak yang menandatangani di atas melaluisaksi JALAL ABDUL KARIM dengan maksud untuk pembuatanBerita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan akan digunakansebagai dasar diajukan ke Dinas DPKAD Kab.

Kotim Nomor : 900/I.49/DPKAD/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Laporan Realisasi Penyaluran Dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

CAHYONO, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi bertugas di RSU Dr Koesnadi sejak tahun 1985 ; Bahwa tugas saksi adalah mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh daripelayanan dan jasa Rumah sakit, menghimpun penerimaan retribusi Rumah Sakitdari masyarakat yang berupa uang, menyetor ke Bank, membuat laporanpenerimaan dari Rumah Sakit, melaporkan pendapatan Rumah Sakit secarakeseluruhan ke DPKAD (Dinas Pendapatan dan Aset Daerah) dulu Dispenda,danmelaksanakan

SUSANTO);Bahwa uang itu harus diberikan kepada yang berhak menerima tanpa syarat;Bahwa apabila sampai tahun akhir anggaran 2014 uang tersebut tidak dicairkan,maka harus dikembalikan ke Kas Daerah;Bahwa dalam Laporan Rekapan LPJ Tata Pemerintahan ke DPKAD, dalam halDesa Angkatan Lor belum membuat SPJ dalam laporan tidak ada keterangan apaapa, hanya tertulis di laporan saksi bunyinya belum ada LPJ;Bahwa wewenang bidang saksi hanya menegur saja dan meminta SPJ tersebut,untuk kewenangan pemeriksaan Adminstrasi

SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalaniCangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulanJumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan TunjanganPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwadisesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam DokumenPelaksaan Anggaran.Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengajamenggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD

, SIP.MM(almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak Bulan April 2011s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan yangmendapatkan Tunjangan PenghasilanBerdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya oleh Terdakwa disesuaikan dengan jumlah Anggaran yangtercantum dalam Dokumen Pelaksaan Anggaran.Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengajamenggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD

SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalaniCangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulanJumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan TunjanganPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwadisesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam DokumenPelaksaan Anggaran.Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengajamenggelembungkan jumlah pegawai pada wakitu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD

Margono (Alm) untuk menyampaikankan uang kepada orang dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;Bahwa setiap usulan yang Terdakwa buat, beberapa kali tidak prosesoleh DPKAD, dikarenakan Belum adanya laporan keuangan (Rekon)pada bulan pengajuan (Terdakwa tidak ingat bulan apa saja), Terdakwamelaporkan penundaan proses oleh DPKAD kepada Bpk. H.

ADD) Rp418.030.000,Proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap dan Tahap II Tahun2019 yaitu laporan pertanggungjawaban DD Tahap III dan ADD Tahap IV Tahun 2018yang dibuat oleh Saudara ASMAR Selaku Sekretaris Desa bersama dengan laporanpertanggungjawaban dan proposal pencairan DD dan ADD Tahap Tahun 2019 yangdibuat dan dilengkapi diserahkan kepada pada Kantor BPMD untuk dilakukanpengecekan dokumen dan penerbitan Surat Rekomendasi yang akan digunakan untukperlengkapan pencairan di Kantor DPKAD

Ketua adat, Honor hansip, KonsumsiMakan Minum Rapat dan Perawatan Motor Kendaraan Dinas;Setahu saksi ada beberapa pekerjaan yang hingga akhir tahun 2019 ini belum selesai;Adapun proses pencairan dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahap III Tahun 2019yaitu setelah laporan pertanggungjawaban dan proposal pencaran DD dan ADD dibuatdan dilengkapi diserahkan kepada pada Kantor BPMD untuk dilakukan pengecekandokumen dan penerbitan Surat Rekomendasi yang akan digunakan untukperlengkapan pencairan di Kantor DPKAD

DinasPendidikan Kab.Gunung Mas pada tanggal 26 Maret 2012 berdasarkanSK.Bupati Gunung Mas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DinasPendidikan Kab.Gunung Mas ;e Bahwa saksi baru menerima laporan keadaan guru an.Sugeng Wijana dariTerdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 pada saat Terdakwa dimutasimenjadi Pengawas Kecamatan Rungan Hulu ;e Bahwa mekanisme pembayaran gaji guru, diterima berdasarkan absensi yangdikirim ke Dinas Pendidikan untuk direkap dan dibuat daftar tunjangan danlauk pauk dan diusulkan ke DPKAD

Aceh Utara yang kemudian laporan pertanggungjawabantersebut diteruskan kepada DPKAD Kab.

dengan tugas melakukan pembayaran,menandatangani usulan SPD, menandatangani SPP,mempertanggungjawabkan pengeluaran dana, menandatangani SPJ,membuat BKU, membuat laporan pertanggungjawaban;Bahwa pada tahun 2009 ada pengadaan tanah disamping kantor Dikporadengan harga Rp.110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah), hal ini saksiketahui karena ada usulan pencairan, kemudian saksi meprosesnyadengan dasar SPT, Kwitansi, Pelepasan Tanah,pajak kemudian dibuatSPD,SPP dan SPM selanjutnya diusulkan kepada DPKAD

kemudiankeluar SP2D, dimana pembayarannya langsung di transfer ke rekeningpenjual yakni Hj.Nursanti dan setelah pembayaran itu. saksi tidakmengetahuinya lagi;Bahwa SP2D dimaksud saksi ambil ke DPKAD dan saksi adamenyerahkannya kepada Irfansyah;Bahwa saksi membayar sesuai dengan yang tercantum dalam DPA yakniPembangunan.