Ditemukan 669 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menkes menipu meniru mensen mendez menuju meikel mendel menkeh men.keu meikeu menden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — METTIUS NEHRIR
103 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taspen(Persero) yangmelakukan teleponbiasanya adalah Sadr.Mettius untuk danainvestasi sedangkanuntuk dana Menkeu RIqq Dana Pensiun selaluyang menelpon adalahIbu Nellya ;Setelah itu PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 17-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 April 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Hariyono Adi Wibowo, SE
1028 — 465
  • Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
  • No. 1653 sampai dengan 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporan preliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor barang kain;
  • No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;
  • No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmindo Prima;
  • No. 1660 sampai dengan 1668, berupa dokumen Petikan Keputusan Menkeu
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
126 — 42
  • Keputusan Menkeu No. 11/KM.09/UP.11/1999 tanggal 18 Juni 1999 tentangPenunjukan/Pengangkatan Para Pejabat Lelang Kelas I di Lingkungan BUPLN ;2. Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara No. KEP02/PL/UP.11/2004 tanggal21 Juni 2004 tentang Pengangkatan selaku Pj. Kasi Pengelola Barang Jaminan padaKP2LN Jayapura ;3. Keputusan Menkeu No. 02/KM.06/UP.11/2007 TANGGAL 02 Maret 2007 tentangPengukuhan sebagai Pejabat Lelang Kelas I Disjen Kekayaan Negara ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1848 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Maret 2017 — Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN
126 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dituntut terpisah) untukmendapatkan KUMK yang dikelola oleh Bank Sulsel dan dana SUP005sebagaimana dimaksudkan dalam SK Menkeu Nomor S271/MK.06/2004tanggal 18 Agustus 2004 tentang penunjukkan Bank Sulsel selaku LembagaKeuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikrodan Kecil (KUMK) untuk membiayai usaha produktif dengan skala usahamikro dan kecil;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
255 — 75
  • tanggung jawabsepenuhnya dari Kementerian Lembaga;e Bahwa terkait permohonan persetujuan multi yearscontract itu, Kementerian Keuangan hanyamendokumentasikan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun2003;e Bahwa surat permohonan persetujuan kontrak tahunjamak itu ditandatangani oleh Sesmenpora, akan tetapididalam tembusannya ada yang ditujukan pada Menpora;e Bahwa terkait Hambalang saksi tidak pernah melakukanpertemuan, pembicaraan maupun arahan;e Bahwa saksi selaku DJA hanya memproses dokumenyang masuk kepada Menkeu
    dari Kemenpora yangdisposisi kepada DJA telah diselesaika sesuai SOP;e Bahwa surat (Nota Dinas) yang dinaikan oleh DJA kepadaMenteri Keuangan (yang dijabat Agus Martowardoyo)menyatakan bahwa seluruh proses sudah terpenuhi dandijelaskan prosedur, dokumen yang dilengkapi danpersyartanpersyaratan dari permohonan multi yearscontract;Hal 209 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST210Bahwa dalam penutup surat (nota dinas) yang dikirimkankepada Menkeu berbunyi :apabila bapak Menteri tidakberpendapat
    membenarkan revisi Ill yang dimintakanKemenpora terkait volume pekerjaan itu diterima DJAsetelah tanggal 15 Oktober;Bahwa tugas Kementerian Keuangan adalahmendokumentasikan proses penganggaran, jadi DJAberhenti pada persetujuan kontrak tahun jamak, karenasampai disitulah tugas Kemenkeu;Bahwa jika ada anggaran tahun yang bersangkutan tidakhabis digunakan, maka harus dikembalikan ke kasnegara;Bahwa disposisi selesaikan adalah bukan bentukintervensi, karena saksi selaku DJA banyak menerimadisposisi dari Menkeu
    Sudarto (Pegawai Menkeu), itupunkarena dimintai tolong oleh Arief Botak untuk meneruskansms yang telah Arief Botak (Arif Gunawan) konsepkan,adapun bunyi sms itu adalah:e Ass Wr Wb sore Pak, saya Ny. Purnomo, mohon izin,menanyakan bila tidak merepotkan. Apakah surat dariKemenpora sudah turun dari lou Wamen? Mohon saran292dan arahan saya dengan Pak Widodo, Arief Botak dan PakDeddy Kusdinar adalah sama pake Ass Wr Wb sore Pak Sudarto yang baik yang selalumembantu Kami.
    Tahun 2010 sangat sulitdilaksanakan denganwaktu 22 hari kerja yang ditentukan;L) RAB pada kontrak pekerjaan MK Tahun 2010 dan 2011 sertakontrak pekerjaan perencanaan tahun 2010 dan 2011 telahHal 483 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PSTsesuai dengan ketentuan di mana jenis tenaga Ahli dan durasitelah diusulkan berdasarkan kebutuhan dan jadwal pekerjaan;BLP (billing rate) personil dan harga satuan biaya langsung nonpersonil yang diajukan telah disesuaikan dengan SE BersamaBappenas dan Menkeu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 23 Januari 2014 — LILIK PURNO PUTRANTO,SH
194 — 61
  • Persiapan PengalihanPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor : 61/PJ/2010 tentang Tata Cara PersiapanPengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.e Bahwa benar, yang diserahkan pada saat dilakukan penyerahanpengelolaan PBB dari Direktorat Jendral Pajak Kepada Pemerintah KotaSemarang pada tahun 2012 adalah :Sistem Aplikasi PBBP2 beserta Source CODE nyaBasis data PBBP2Soft Copy Peta PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2)Surat Keputusan Menkeu
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 26/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk.
Tanggal 13 Mei 2014 — Ir Edy Suharyanta, M.M.A Bin Hadi Susanto
81 — 49
  • Selanjutnya saksi mengajukanpermohonan dari Dinas Pertanian dan KehutananBantul kepada Bupati untuk persetujuan pencairandananya untuk kelompok penerima bantuan dan setelahmendapatkan persetujuan/ acc dari Bupati kemudiansaya bawa ke DPKAD diserahkan kepada BendaharaDPKAD bersama proposal dari kelompok tani sesuaipetunjuk dari Menkeu dan setelah komplit diberi cek.e Bahwa saksi tidak bertemu dengan kelompok tanitersebut namun saksi tahu kalau ada nama kelompoktersebut.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 17-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 April 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Mokhammad Mukhlas, SE
532 — 153
  • Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
  • No. 1653 sampai dengan 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporan preliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor barang kain;
  • No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;
  • No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmindo Prima;
  • No. 1660 sampai dengan 1668, berupa dokumen Petikan Keputusan Menkeu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 17-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 April 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Kamaruddin Siregar, SS
454 — 277
  • Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
  • No. 1653 sampai dengan 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporan preliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor barang kain;
  • No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;
  • No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmindo Prima;
  • No. 1660 sampai dengan 1668, berupa dokumen Petikan Keputusan Menkeu
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 23-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 15 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
239 — 64
  • Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
  • No. 1653 sampai dengan 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporan preliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor barang kain;
  • No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;
  • No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmindo Prima;
  • No. 1660 sampai dengan 1668, berupa dokumen Petikan Keputusan Menkeu
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 27 Maret 2012 — H. BUSRA, SH ; Drs AGUS AKHIRUL ; AGUS IRIANTO
98 — 149
  • Survindo Putra Pratama bergerakdi bidang Appraisal dengan klafikasi bidang jasa Penilaian properti dengan izin menterikeuangan SK Menkeu Nomor : 256/KM.1/2009 tanggal 16 Maret 2009; seperti : tanah,bangunan, kendaraan dan peralatan.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
75 — 27
  • pernahterima insentif, sejak tahun 2002 sampai tahun 2005, dan insentif tidakditerima lagi sejak tahun 2006 ;Bahwa Insentif diberlakukan pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumbarberdasarkan SK Gubernur Nomor 522 Tahun 1992 tentang Pemberian UpahPungut dan Biaya Operasional Hasil Hutan kepada aparat Dinas KehutananPropinsi Tk I Sumbar ;Bahwa Sejak saya masuk tahun 2001 menjadi PNS s/d tahun 2005 selalu adamenerima insentif;Bahwa Selain surat gubernur, surat lain yg mendasari dialokasikannya upahpungut : SK Menkeu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017
Tanggal 20 September 2017 — TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
2354 — 3561 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri(Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/UO selakuuser dengan tembusan kepada Kapusku Kementrian Pertahanan RepublikIndonesia.Bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,Terdakwa selaku Bendaharawan Khusus Bialugri (Devisa) membukarekening pada Bank Umum yang disetujui oleh Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara lebih kurang sebanyak 40 rekening, terdiri dari 8rekening telah mendapat persetujuan dari Menkeu
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 35/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 17 Juli 2014 — Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si
146 — 70
  • SUGITO PARTOSUDARMO dan BRAIN TAWAZAN tanggal 14 Agustus 2011pukul 15:10 beserta 7 (tujuh) lembar lampiran print out attachmentemail.500 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal501502503a.Kemenag RI Nomor SJ/B.1/2.3.4/KU.00.2/ /2011 tanggal Agustus2011 perihal APBNPerubahan Tahun 2011 kepada SesdirjenPenyelenggaraan Haji dan Umrah dan Sesdirjen Bimas Islam2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pagu Definitif per Program,Kegiatan dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011Berdasarkan SE Menkeu
    kepada SUGITO PARTOSUDARMO dan BRAIN TAWAZAN tanggal 14 Agustus 2011pukul 15:10 beserta 7 (tujuh) lembar lampiran print outattachment email.500 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat SekretariatJenderal Kemenag RI Nomor SJ/B.1/2.3.4/KU.00.2/ /2011 tanggalAgustus 2011 perihal APBNPerubahan Tahun 2011 kepadaSesdirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Sesdirjen BimasIslam501 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pagu Definitif perProgram, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Agama Tahun2011 Berdasarkan SE Menkeu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
378 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TERMOHON mengabaikan KMK Menkeu No. 117/15/99 tanggal 26Maret 1999 antara lain menyebutkan Penyerahan PiutangBermasalah/NPL PT BCA kepada BPPN dengan nilai NIHIL;d. TERMOHON mengabaikan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi,Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintahJabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidakdipidana ;Hal. 45 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — Drs.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
105 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • M mengatakan bahwa Pasal 2 Kepmenkeu tersebutadalah merupakan otoritas Menkeu, kemudian terjadi pelimpahankeuangan kepada daerah. Daerah disitu harus dibaca atau diartikanKepala Daerah (KDH), kalau BP. PBB Pusat diserahkan padaKementerian Keuangan dengan Kepmenkeu, kalau Provinsi KeputusanGubernur, Kalau Kabupaten/Kota itu Keputusan Bupati/ Walikota,sehingga oleh karena itu Majelis sependapat dengan ahli Drs.Hal.165 Dari 173 Hal.Put.No.230 PK/Pid.Sus/2012REYDONNYZAR MOENEK, M. Devt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - DIAH SOEMEDI
132 — 50
  • ;e Bahwa NANA dan IQBAL tidak dilibatkan karena hal ini merupakan sarandari Eko Darmayanto karena ada isu bahwa orangorang dari Ngadimanada di kantor pusat;e Bahwa Ngadiman menjadi tersangka atas perintah Hario Damar;e Bahwa berkas perkara ditandatangani oleh Hario Damar setelahmenyerahkan berkas tersebut kepada Eko Darmayanto;e Bahwa uang Rp. 40 M adalah untuk penghentian penyidikan;e Bahwa teknis peletakkan mobil di bandara adalah Eko Darmayanito;e Bahwa saksi tidak mempunyai SK Penyidik dari Menkeu
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
92 — 24
  • PN.PDG188.45.352.2007.yang besarannya tidak berdasarkan aturan hukum yangberlakumelainkan hanyalah berdasarkan ide dari PPTK asal tidak melebihi plafon anggaranuntuk honor panitia ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7A Perpres No 65 tahun 2006 yangmenyebutkan biaya panitia pengadaan tanah diatur lebih lanjut oleh Mentri keuangansetelah berkonsultasi dengan kepala BPN ;Menimbang, bahwa aturan peralihan PK BPN No 3 tahun 2007 menyatakanbahwa dalam hal ketentuan biaya pengadaan tanah yang ditetapkan Menkeu
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
123 — 63
  • Keterangan mengenai jumlah bidang luas dan status tanahtanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yangdimohon;e Keterangan lain yang dianggap perlu;Bahwa disamping itu terhadap tanahtanah tersebut juga Penggugat (PT HKKB)bebaskan dari para penggarap, juga telah dibayarkan bea perolehan hak atastanah, uang pemasukan kepada Negara dan pajakpajak serta retribusinyaberdasarkan peraturan yang berlaku sehingga Penggugat (PT HKKB) berhaksebagai Pemilik atas tanah tersebut; Berdasarkan Keputusan Menkeu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1065 — 887
  • sebagai Tersangkamelalui prosesnya yang cukup lama, cukuppanjang, memerlukan ketelitian, dan forumekspos; sebenarnya:TERMOHON mengabaikan kewenangan PEMOHON selaku DirekturJenderal Pajak sebagai pemutus keberatan baik diterima seluruhnya,diterima sebagian, ataupun ditolak (Pasal 25, 26 UU 9/94 tentang KUP);b.TERMOHON mengabaikan Pasal 31 UU 14/85 ttg MA, PeraturanPerundangundangan dibawahnya bertentangan dengan di atasnya wajibdiuji oleh MA yang sifatnya FINAL (inkracht);Cc.TERMOHON mengabaikan KMK Menkeu