Ditemukan 6830 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : desenting dissecting disenting dispensing disentting dilenting
Penelusuran terkait : Dissenting opinion Pemberhentian ketua dprd Cerai talak Bain Ba'in Riddah Rekonpensi Praperadilan Perbedaan pendapat Surat penetapan penghentian penuntutan Peninjauan kembali Pertentangan putusan Pembuktian Putusan bebas Dana bantuan pendidikan Pemanfaatan bangunan gedung Penyalahgunaan wewenang Dissenting opinioni Pilkada Sulawesi selatan Kabupaten gowa Bone Bantaeng dan tana toraja Penghitungan ulang hasil suara Pemilihan ulang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1063 — 239
  • ., mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 Ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman sebagaimana diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Saksi Edhy Prabowomelanggar Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
553 — 203
  • ., mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diuraikan di bawahini;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Saksi Edhy Prabowomelanggar Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
284 — 111
  • patut dirampas untuknegara, kecuali barang bukti uang sebagaimana BB 208 yang tidak terkait denganperkara ini, sedangkan untuk barang bukti selain dan selebinnya akan ditetapkansebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaerdakwa dijatuhi pidana, makaTerdakwaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis dalam perkara ini, HakimAnggota dan Hakim Anggota II berpendapat berbeda (dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
425 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mohamad Askin, SH.)mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu Judex Facti(Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut :1. Bahwa tentang Uang Pengganti Judex Facti (Pengadilan Tinggi)berpendapat tidak menyetujui pertimbangan Judex Facti (PengadilanNegeri) untuk membebankan Uang Pengganti Rp12.625.971.685,00 (duabelas miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satuHal. 1721 dari 2.256 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
855 — 660 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
  • Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana;Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku HakimAnggota , dengan pendapat sebagai berikut:1. Bahwa Terdakwa adalah salah seorang penerima ganti rugi tanah danbangunan/tumbuhan yang ada di atasnya berkenaan dengan PembangunanJalan MERR IIC pada Tahun 2009, berkaitan dengan pembebasan tanahseluas 157.000 M2 di atas 1 hektar;2. Bahwa Drs. Ec. Djoko Walujo, S.H., (Djoko.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2597 — 4272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai perampasan barangbarang milik Terdakwa, Judex Factitidak salah menerapkan hukum, karena barangbarang tersebutmemiliki hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa yang terkaitdengan korupsi dan pencucian uang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi dari Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan danpermohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari MS.
Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit
1/Yur/Perkons/2018
5738 — 0
  • Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
  • 566K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 serta dissenting opinion Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LLM, Ph.D padaputusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012.

    Namun sikap sejak tahun 2013 pandangan pertama sebagaimana di atas telahditinggalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan No 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 (Ny.