Ditemukan 7045 data
GILANG GEMILANG
Terdakwa:
1.ARDIUS PRIHANTONO
2.AGUS KARTONO
3.FARID NURDIANSYAH
508 — 72
- 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Banten nomor 72 tahun 2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Pedoman pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil di Provinsi Banten.
- 1 (satu) bundel print out paparan berjudul Kegiatan Feasibiliti Study (FS) penentuan lahan USB SMA/SMK tanggal 13 Oktober 2017.
- 1 (satu) bundel print out paparan berjudul KOTA TANGERANG SELATAN.
- 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Urnum Skala Kecil di Provinsi Banten tanggal 16 Desember 2014, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar fotokopi yang berisikan:
- Kwitansi Pembayaran dari AGUS KARTONO kepada SOFIA M SUJUDI RASSAT, tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp7.300.000.000,00.
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Skala Kecil Nomor 421.1/8288-Dindikbud/2017, tanpa tanggal Desember 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penentuan Lokasi Lahan/Tanah SMKN 7 Tangerang Selatan Nomor 902/07-Dindikbud/2017 tanggal 4 Desember 2017.
- 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Notulen Rapat Tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pembahasan Koordinasi Pengadaan Lahan/Tanah USB SMAN dan SMKN.
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
407 — 1200
Dasaad di Way Hanakau Skala 1:100.000Tahun 1984/1985, dengan diberi Kode Bukti P.10 F;40. Peta Proyek HPH PT BG Dasaad Luas 45.000 Ha Terletakdi kawasan Hutan Way Hanakau Reg. 46 Tahun 1983/1984,dengan diberi Kode Bukti P.10O G;41. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 459/Kpts1I/92tentang Berakhirnya Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. BGDasaad Tanggal 18 Mei 1992, dengan diberi Kode Bukti P.10 H;42.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 081/Kpts1/88 Tanggal 27 Februari 1988 tentang Penetapan KawasanHutan Produksi Register 46 Way Hanakau Seluas 20.195 HA diKabupaten Dati Il Lampung Utara, Provinsi Dati Lampung.Lampiran SK tersebut adalah Peta Tata Batas Kawasan HutanProduksi Register 46 Way Hanakau Kabupaten Dati II LampungUtara Provinsi Lampung Skala 1:25.000 Luas: 20.195 Ha,dengan diberi Kode Bukti P.17;51.
Peta LandClearingZone C PTP XXI XXII (Persero) Proyek PGKetapang, skala 1:20.000, dengan diberi Kode Bukti P.57 B;184......
Peta Batas PTP XXIXXIl (Persero) skala 1:20.000 seluas6.895 Ha, tertanggal Desember 1982, yang dibuat oleh Sub DitHalaman 1085 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuFotogramteri dan Triangulasi Direktorat Pendaftaran TanahDirektorat Jenderal Agraria, dengan diberi Kode Bukti P.57 C;LSB wc vc ces Peta Areal PTPN VII (Persero) UU Bunga Mayang, skala1:40.000, dengan diberi Kode Bukti P.57 D;186.........
Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Lembar 101134yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional(Bakosurtanal) Tahun 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T. 30. 206 ;225. Surat Gubernur Lampung tanggal 14 Maret 2005 Nomor590/0537/01/2005 Perihal Penyelesaian Lahan Perkebunan PTPN VII UnitUsaha Bunga Mayang di Kabupaten Way Kanan, yang ditujukankepada Bupati Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T. 30. 207 ;226.
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
147 — 13
Dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa Deson Arbain BinArbain selaku Kepala Desa Sumur berwewenang :memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;menetapkan peraturan desa;menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;membina kehidupan masyarakat desa;membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;membina dan meningkatkan perekonomian desa sertasa7opa0oDmengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
1.ENDO PRABOWO, SH
2.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
3.MULYANA, SH.
Terdakwa:
TOTO MUJIANTO, SH, M,Si Bin H. MUKSIN Alm.
129 — 47
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN (Sdr.
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
174 — 84
Peraturan BupatiTangerang Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2012 tentang petunjuk teknisPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala kecilPemerintah Kabupaten Tangerang;Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 menyatakan:1) Dalam
Adisti Pratama Ferevaldy, S.H
Terdakwa:
H. HARI BIN AMIN
174 — 141
Kras Skala 1:5000.
- 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA Nomor: 0331812098 atas nama Hari periode bulan September 2016 s.d. bulan januari 2017.
- 1(satu) bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.MULYANA, SH.
3.ENDO PRABOWO, SH
Terdakwa:
Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M bin H. UNTRISNO Alm.
161 — 57
164 — 88
Umum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutannya telah menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan PERDA TanaToraja No. 23 tahun 2001 dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) bahwa khususnyadalam proses penyusunan APBD yang pada intinya menekankan bahwa dalamrangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRDmenyusun arah dan kebijakan Umum APBD.Berdasarkan arah dan kebijakanAPBD dimaksud Pemerintah Daerah menyusun Strategi Prioritas APBD; Bahwaatas dasar faktafakta tersebut diatas wujud nyata atau skala
82 — 42
Kroya Kab Cilacap yang tugas dan tanggungjawabnya adalah menyusun daftar skala prioritas usulan bantuan SD yang rusak ketingkat Disdikpora Kab Cilacap;Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di Disdikpora Kab Cilacap yangdisampaikan oleh Kasi Sarpras ( SUPINO ) Kabid Dikdas (SARWONDO ) dan paraKepala Sekolah calon penerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak beratTahun 2012;Bahwa yang mendapatkan bantuan rehab ruang kelas rusak berat dengan sumberdana APBN Tahun 2012 sebanyak 15 SDN yaitu
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
143 — 226
CHAIRULSYAH) semenjak tahun 2010 ketika yangbersangkutan sebagai Kepala Dinas Pertanian dan saksi menjabatsebagai Kabid Sosial Budaya Bappeda;Halaman 34 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa saksi dapat jelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
130 — 214
danPemberdayaan Masyarakat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,Kepala Desa berwenang:a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;Cc memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;d. menetapkan Peraturan Desa;e menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;f membina kehidupan masyarakat Desa;g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
SUEKA BONAFIDE BARON KABAN, SH
196 — 46
Status lahan dan pemanfaatan lahan sekitar.Melakukan pengukuran topografi terhadap seluruh calonlokasi, dengan skala 1:1000, untuk memperkirakan besarnyadaya tampung bila dipergunakan metoda landfilling.e Menganalisa kesesuaian lahan sebagai TPA, di dasarkanpada SNI 3241 1994 tentang Pemilihan Lokasi TPA diIndonesia. Melakukan analisa umur dan kapasitas lahan calon lokasiTPA baru. Bahwa Saksi tidak ada waktu yang mengikat untuk menyelesaikanPerkerjaan Penyusunan Studi Kelayakan TPA Sampah.
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
368 — 55
Pemberatasan Tindak Pidana korupsi dihubungkan dengan faktafakta persidangan perkara a quo , maka diketahui nilai kerugian negara dalamperkara a quo merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yangsignifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri,maupun orang lain, terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sarana atauteknologi cangih, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.ENDO PRABOWO, SH
3.MULYANA, SH.
Terdakwa:
TOTON EPENDI Bin RAWI
112 — 52
126 — 17
Margarets Ltd);Menimbang , bahwa selanjutnya konsep Strict Liability dapat diterapkandalam perkara korupsi aquo dengan beberapa alasan sebagai berikut:a.Perkara korupsi merupakan suatu Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakat dannegara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya, olehkarena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola ExtraOrdinary;Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.MULYANA, SH.
3.ENDO PRABOWO, SH
Terdakwa:
Ir. ASEP HERDIANA, M.M bin ENDANG HIDAYAT Alm.
102 — 18
116 — 12
setiap tahun anggaran berjalan untukmenampung usulanusulan program pembangunan yang diperlukan dilingkungannya untuk dimasukkan dalam lembar usulan program danditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDEs) ; Bahwa usulan program yang ditetapbkan dalam RKPDes dibahas antaraLPKMD dengan Pemerintahan Desa guna menentukan skalaprioritasprogram pembangunan yang akan disampaikan dalam musrenbangdes yangdihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Ketua RT/RW bersama 2 (dua) orangperwakilan warga ; Bahwa skala
530 — 1467
anggaran dasar Bank Permata dan WholesaleBanking Director Job Description;Hal. 53 dari 458 hal.Putusan No. 664/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.Bahwa peran Wholesale Banking dalam organisasi Bank Permata adalahmenjadi mitra utama bagi nasabahnasabah terpilih untuk memenuhikebutuhan mereka akan layanan perbankan korporasi, institusidan komersialmelalui penawaran produkproduk Transaction Banking dan Treasury/GlobalMarkets, serta secara selektif berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi padaberagam proyek nasabah skala
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
101 — 28
Melakukan pengukuran topografi terhadap seluruh calonlokasi, dengan skala 1:1000, untuk memperkirakan besarnyadaya tampung bila dipergunakan metoda landfilling.e Menganalisa kesesuaian lahan sebagai TPA, di dasarkanpada SNI 3241 1994 tentang Pemilihan Lokasi TPA diIndonesia. Melakukan analisa umur dan kapasitas lahan calon lokasiTPA baru. Bahwa Saksi tidak ada waktu yang mengikat untuk menyelesaikanPerkerjaan Penyusunan Studi Kelayakan TPA Sampah.
78 — 11
Sumatera Barat) tersebut adalah :e Telah dilakukan Surve detail di lokasi calon penerimaan bantuanpembangkit Listrik tenaga Air skala kecil (pikohidro) oleh Tim SurveDinas ESDM Prop. Sumatera Barat bersama dengan Konsultan yangHalaman 64dari 244 Putusan No.35/Pid.Sus/T PK/2015/PN PDGakan membangun pikohidro tersebut yang didampingi oleh Tim SurveDinas Pertambangan dan Energi Kab. Sijunjung pada tanggal 9 Maret2012 di Jorong Tandikek Nagari Timbulun kec.