Ditemukan 7055 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-12-2019 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 312/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
22091
  • mengadaadadan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakimpemeriksa perkara a quo.Ketentuan peraturan perundangundangan mengatur secara jelas bahwaagar dapat diberikannya putusan provisional dan serta merta (u/tvoerbaarbij voorraad) haruS memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan olehperaturan perundangundangan, yaitu:a) Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas :Halaman 113 dari 144 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.SusPHI/2019/PNBdg Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negen
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — R. IRWAN GUMELAR, S.STP
130188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp49.200.000.000, O00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negen
    , O00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : "BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negen
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
5231
  • Biaya studi banding dalam negen :Bahwa untuk pengelolaan anggaran dimaksud maka sesuai tugas dan tanggungjawab y ang ada padanyamaka TerdakwaDrs. Balthasar Manek, MM selaku Kepala SMK Negeri Kobalima yang juga sebagaiPenanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus padaSMK Negeri KobalimaTahun Anggaran 2012 telah membentuk Tim sebagai berikut:1.
    Biaya studi banding dalam negen ;Bahwa untuk pengelolaan anggaran dimaksud maka sesuai tugas dan tanggungjawab yang ada padanyamaka TerdakwaDrs.
Register : 08-10-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 26 Februari 2016 — EMI HARIHAYA
5224
  • Orang yang sengaja membujuk melakukan (Uitlokker) ;Bahwa orang yang melakukan (Dader) adalah orang yang memenuhisemua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undangundangbaik subjektif maupun objektif, umumnya pelaku dapat diketahui dari jenisdelik yakni delik formil dan materiil dan delik yang mengandung kualitaskedudukan tertentu misalnya dalam kejahatan jabatan pelaku adalahDEQAaWaAl NEGEN I ; =n = $2 = ea non nnn nn non nnn nnn nnn nen eee ee neeBahwa orang yang menyuruh melakukan (Doen
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
14559
  • nomorrekening bank pihak ketiga;Berita acara penyelesaian pekerjaan;Berita acara serah terima barang dan jasa;Berita acara pembayara;Kwitansi bermateral, nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga danPPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/ kuasa penggunaanggaran;Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan olehbank atau lembaga keuangan non bank;Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrakkontrak yang dananyasebagaian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/ hibahluar negen
Register : 10-12-2013 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 726/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Desember 2015 — IKE DEWI HELMI, Lawan I. BAYU SUSANTO PUTRA, II. MUNIRO SALIM SIREGAR, SH, III. ALDO RAHARJA, IV. Ny. DAMAYANTI, V. MUHAMMAD SOLEH UKON bin MUDAS, VI. Ny. MURTAMAH binti MUDAS bin H. NASAN, VII. KEPALA BADAN PERTANAHAN NATIONAL RI Cq. Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan,
171123
  • Remaja Karya, 1998, hlm. 5758, yang mengungkapkan PemilikanSertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram karena dilindungidari tindakan sewenangwenang oleh siapapun;22.23.24.Hal ini menunjukkan kebingungan dari diri Penggugat karena Penggugatbukanlah pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan peraturanperundangundangan, sehingga binggung juga tentang luas tanah yangdiakui miliknya, dan kemudian Penggugat mencoba mencari keberuntunganlagi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negen
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2016undangan.Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asasasas umumlainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yangbersumber dan putusan pengadilan negen yang tidak dibanding, atauputusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan MahkamahAgung.Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatuKeputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapandan/atau pelaksanaan
Register : 13-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 30 Mei 2017 — SUKARDI bin ARBA’I (alm)
10419
  • Desember 2016 atausetidaktidaknya pada tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Desa AirSeruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan BangkaHalaman 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN PgpBelitung atau setidaktidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal11 Oktober 2011), Pegauai Negen
Putus : 08-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 8 Juli 2013 —
3955268
  • Desember 1998,diberi tanda buktiTT.13 ; Fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang Pembayaran Ganti Rugi Tan ah Eks EigendomVerponding Dusun Air Sakula , Desa Laha, Kec Teluk AmbonBaguala Kota AmbonTahun Anggaran 2004, diberi tanda buktiTT.14 ; Fotocopy Surat dari pemerintah Propinsi Maluku Dinas Perhubungan Nomor :13.136/533.2/2005 .Klasifikasi Biasa lampiran I berkas perihal : Pembayaran Ganti Rugitanah Bandara Pattimura , Tanggal 5 September 2005 , diberi tanda buktiTT.15 ;Fotocopy Salinan Nummer Negen
Putus : 11-12-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum: SAUT MULATUA, SH.,MH Terdakwa: Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH., MH
361185
  • Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;120Menimbang, yang dimasud dengan Pegawai Negen berdasarkanketentuan Pasal 1 Sub (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskanbahwa Pegawai Negeri yaitu:a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangKepegawaian.b.
Register : 01-06-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps
Tanggal 23 Maret 2017 — Ni Nyoman Puspawati, SH., dk. melawan PT. BPR. Legian, dkk.
10186
  • dan hanya jikasanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil putusan tentangpokok perkaranya (Pasal 149 ayat (2) RBg)akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yangtersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawananexeptie) bahwa ngadilannegeritidak berkuasamengadili perkaranya, maka maka meskipun ia sendiri atauvakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeriwajib memberikeputusantentang perlawananitu, sesudah didengarnyapenggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, makaketua pengadilan negen
Register : 15-10-2018 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 993/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2020 — 1.Sangeeta Ramchand 2.Jotty Harry AljotyMelwani 3.ShaliniNanikChadiramani 4.Deepak BhagwandasDodani lawan 1.PT Gambir Trading co 2.Dr. Otto Hasibuan, SH, MM
586380
  • Jashan) untuk mengadakan RUPSLB, dan seterusnyasebagaimana yang diatur di dalam Pasal 80 ayat (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa dalam hal Direksiatau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalamJangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negen .....dst.Bahwa dalam proses sidang berjalan di Pengadilan Negeri JakartaSelatan, pada tanggal
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 8/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - IMANUEL ROBERT NAJOAN Alias BERTY
22988
  • 2005 sudah tidak ada lagi terkaitpenambahan aktiva dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait tidak melakukan koreksi atas deposito Bank Sumitomo Singapuradengan pokok sebesar US$ 1,000,000 yang penghasilan bunganyabelum diperhitungkan oleh wajib pajak terdapat penerimaan uang muka penjualan lokal yang belum dipungutPPN tidak meneliti koreksi atas adanya jasa konsultan perusahaan asing(White Case LLP, Singapura) namun pada laporan keuangan wajibpajak tidak ada pembayaran jasa profesional keluar negen
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dk melawan MICHAEL TANNER,
3621163
  • No 7 terkait dengan kerugian materiil dan kerugianimmateriil , yang tidak menjelaskan secara detail apa saja kerugian materiilnyadan apa saja kerugian immaterilnya serta bagaimana cara menghitung kerugianmateriil maupun kerugian immateriil .Bahwa hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah agung RI No 67/K/sip/1975yang menegaskan sebagai berikut : bahwa karena petitum tidak sesuai dengandalil dalil gugatan (posita) , maka permohonan kasasi tidak diterimadanputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negen
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1286672
  • Pst.terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusanarbitrase kepada Panitera Pengadilan Negen.2.
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — ANDI IDRIS SYUKUR
11879
  • Pemberhentian Bupati Barru dan PengesahanPengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal6 Agustus 2010, untuk masa jabatan periode Tahun 2010sampal 2015 dan untuk periode kedua Tahun 2015 sampaisaat ini;Maka Terdakva adalah pejabat Negara yang melaksanakanfungsi eksekutif.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan...dst...Bahwa terhadap pertimbangan Judex factie tersebut di atas,PEMBANDING berkeberatan dengan alasan hukum bahwaUnsur setiap orang sebagai Pegavai Negen
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 321/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2017 — Hj. Sri Rini Soedarjono vs 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
28695
  • Secara formal gugatanadalah syah diajukan ke Pengadilan Negeri ditempatmana benda tak bergerak tersebut terletak, sekalipunpihak Tergugatnya diketahui tempat tinggalnya, diwilayahPengadilan Negen lain.b. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor126/Pdt.G/2014/PN.
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
325345
  • dengan demikian GugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel).Bahwa ada ketentuan bahwa Posita (Pundamentum Putendi) haruskonsisten dengan Petitum (tuntutan) (vide Putusan Mahkamah AgungHalaman 57 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/ PTUN.SMDRI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagaiberikut :Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalildalil gugatan (Posita)maka Permohonan Kasasi diterima, dan Putusan Pengadilan Tinggidan Pengadilan Negen
Register : 08-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin Alm ABDUL LANI
16190
  • Hakimberkeyakinan, bahwa unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaHalaman 103 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Bglatau perbuatan lain tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Yangmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negen
Register : 13-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 19 April 2018 — Ir. Freud Ricky Apituley Alias Ricky;
539103
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Mei 2020sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum bernama Herman Latekay S.H,Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Masohi Jalan Geser No.1 Masohiberdasarkan Surat Penetepan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.PH/2020/PN.Masohi tanggal 20 April 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 17 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh Penetapan Ketua Pengadilan Negen Masohi Nomor 24/Pid.B/LH/2020/