Ditemukan 7749 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 16 Desember 2015 — Handa Rizky, SE
111 — 171
111 — 171
Kasus pungutan keimigrasian di Konsulat Jenderal Johor Bahru.c. Kasus penggunaan dana tak tersangka Bupati Dompu, NTB.d. Kasus penggunaan dana tak tersangka Gubernur KalimantanSelatan.e. Kasus pembangunan Bandara Kutai Kartanegara, penyalahgunaanDana Perimbangan Migas dan Dana Bantuan Sosial Kab. KutaiKartanegara.f. Kasus pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPKDepnakertrans RI.Halaman 97 dari 190 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpgg.
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN Sby Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
880 — 391
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
880 — 391
Eva;Bahwa untuk reward orang lain tidak tahu;Bahwa sebagai member tidak ada biaya dan tidak ada pungutan biaya;Bahwa Teguh Gunawan bukan pegawai / Pengurus PT.
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Dps Tanggal 26 Juli 2017 — NI NYOMAN NILAWATI Als. MAN TOK
123 — 74
123 — 74
dapat memberikan data LPD kepada masyarakat karena saksiSang Ayu Rai Yoni dalam mencocokkan buku tabungan masyarakat tidaksesuai dengan hasil yang tertera dalam computer, misalnya yaitu jika adanasabah memiliki tabungan sebesar 10 juta, di dalam computer tabungannasabah tercatat sebesar 5 juta;Bahwa tugas saksi selaku sekretaris dalam LPD Suwat sedangkan saksisang ayu rai yoni bertugas sebagai bagian tabungan sedangkan terdakwaNI NYOMAN NILAWATI bertugas memasukkan data ke computer;Bahwa uang hasil pungutan
Register : 07-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 3/G/2021/PTUN.BDG Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
441 — 304
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
441 — 304
pada faktanya PENGGUGATtidak pernah mendaftarkan tanahnya kepada Badan PertanahanNasional (BPN), sehingga PENGGUGAT dapat dikatakan sebagaipemilik yang beritikad tidak baik (te kwaade trouw) dan tidak patutmendapatkan perlindungan hukum, karena PENGGUGAT tidakmentaati hukum atau ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan kewajibannyamembayar pajak, dimana pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumidan Bangunan (PBB), yang dimaksud dengan Pajak Bumi danBangunan adalah :Pungutan
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg. Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
89 — 21
89 — 21
Bahwa benar yang menyelenggarakan kegiatan Akademik adalah Panitiayang dibentuk yang diketuai oleh Prof dp MAKSUM MUKHTAR ,MA, selakuPuket I.adapun untuk Kegiatan Wisuda terhadap Mahasiswa dipungut Biayanamun untuk jumlah besaran Pungutan Saksi tidak mengetahui dan yangmelaksanakan penerimaan dana tersebut adalah bendahara penerimaanSTAIN Cirebon yang dijabat oleh terdakwa NANA MUL YANA, S.Ag,M.Pdi.
Register : 15-11-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr Tanggal 4 Februari 2020 — 1.SURMA, SH (JPU)
2.ANGGA DHIELAYAKSYA,SH,MH (JPU)
3. TETTY REMINESOURY,S.H.
3. Sunarko alias Yusuf Supendi alias Mahfut alias Iwan Setiawan (TERDAKWA)
607 — 1546
607 — 1546
, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik;Bahwa Ahli dimintai pendapat oleh penyidik sehubungan adanya dugaantindak pidana dibidang perpajakan;Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutangoleh orang pribadi atau badan yan bersifat memaksa berdasarkanundangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnyakemakmuran rakyat;Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan
Register : 04-11-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 15 April 2015 — - Drs.BURHANUDIN,M.Pd.
113 — 228
113 — 228
PONIMAN, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan di bawa pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;Ya, benar keterangan yang di Polisi ;Saksi bekerja di Kantor BIKD sebagai Kepala Dinas ;Saksi menjadi Kepala Dinas BIKD sejak Januari 2011 sampaidengan Januari 2012 ;Sekarang saksi sebagai Kepala PPKAD ;Saksi menjadi Kepala PPKAD berdasarkan SK Bupati ;Tugas PPKAD melakukan pendataan / inventaris terhadap asetdaerah, melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah
Register : 09-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Ardhi Haryoputranto
Terdakwa:
MASRIL, ST BIN MUHAMMAD NUR
271 — 34
Ardhi Haryoputranto
Terdakwa:
MASRIL, ST BIN MUHAMMAD NUR
271 — 34
Memberikan petunjuk tekhnis pelaksanaan sistim penerimaan danpengeluaran kas daerah.Melaksanakan pungutan pajak daerah.Menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana).Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas namaNOPemerintah Daerah.8. Melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan daerah.9. Menyajikan informasi Keuangan daerah.10.
Register : 30-10-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Pmn Tanggal 24 Mei 2017 — H. BAKRI ABDULLAH, SH
438 — 31
438 — 31
MALANO berada di daratan; Bahwa orang yang bukan putra daerah Lubuk Alung boleh sajamenambang disana ; Bahwa Jorong Palayangan adalah termasuk ke dalam daerahpemerintahan Wali Nagari Lubuk Alung; Bahwa dengan adanya orang yang menambang di Palayangan makasecara ekonomis menjadi bermanfaat bagi masyarakat; Bahwa jarak dari jorong Palayangan ke jalan PadangBukittingi adalahlebih kurang 1,5 Km; Bahwa terhadap penambangan tersebut ada dilakukan pungutan akantetapi tidak untuk Nagari ; Bahwa Saksi tidak
Register : 20-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp Tanggal 20 Oktober 2020 — I DEWA KETUT ALIT DHARMAWAN, DKK VS BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
199 — 244
199 — 244
Retribusi;Bahwa sistem pembayar retribusi tersebut dibayarkan pertahun, karenaberdasarkan STRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), disana sudah adatarifnya, sehingga pembayarannya disesuaikan dengan tarifnya;Bahwa perjanjian sewa dibuat pada tahun 1984, sebagai pihak pertama ataupemberi sewa adalah Pemda Klungkung (Bupati), sedangkan pihak keduaadalah penyewa;Bahwa jabatan saksi di Pemkab Klungkung adalah Kabid Retribusi di BadanPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKPD);Bahwa Retribusi adalah pungutan
Register : 05-08-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 150 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Bdg. Tanggal 29 Oktober 2015 — DEDI WAHYUDI Bin DADANG ROSAD
79 — 8
79 — 8
harapannya tersebut.Bahwa hubungan sekretariat dewan dengan saksi dalam kegiatan kedinasanseperti fasilitasi kegiatankegiatan dewan seperti kegiatan rapat.Halaman 84 dari 164 Putusan No. 150/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BdgBahwa untuk bantuan hibah tahun 2013 dan 2014 saksi tidak ada mengajukanpermohonan bantuan.Bahwa saksi tidak ada hubungan dekat dengan Terdakwa.Bahwa saksi tidak mengetahui 7 kelopok tahun 2013 dan 4 kelompok tahun2014 penerima hibah di desa Batulawang.Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil pungutan
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
93 — 25
93 — 25
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;a a f +Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;8. Menandatangani surat perintah membayar;9. Menandatangani surat ?
Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 28 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bjm. Tanggal 3 September 2014 — H. NAPARIN Bin (Alm) BASUNI
93 — 9
93 — 9
Memungut pajak dan pungutan sah lainnya yang merupakanpenerimaan negara/daerah, apabila dalam melakukan pembayarankeuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yangberhak tersebut dibebankan / diwajibkan untuk itu.Dan dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran saksibertanggung jawab kepada Kepala DPKKD selaku Pengguna Anggaran(PA) yaitu Sdr. Drs.
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk Tanggal 30 Mei 2017 — RUDY ENGGANO KENANG
136 — 35
136 — 35
AhliLEO LATUMENA, APTNH, dibawah sumpah menerangkan:Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Negara Provinsi Kalimantan Barat dengan jabatan sebagaiKasi Pengaturan Tanah Pemerintah dan pernah juga menjadi Ahlidalam : Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2013 di Kejaksaan104Negeri Landak tentang pungutan Prona di Kabupaten Landak, Pernahmengikuti workshop, sosialisasi TOT berkenaan pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. ( sesuai UU No2
Putus : 03-05-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. Tanggal 3 Mei 2016 — IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (TERDAKWA)
85 — 175
85 — 175
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja4. melaksanakan anggaran SKPD5. melakukan pengujian atas tagian dan memerintahkan pembayaran6. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yangtelah ditetapkan sepanjang tidak menunjuk PPK8. menandatangani SPM9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD11
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 04/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK Tanggal 5 Juni 2014 — SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO
61 — 13
61 — 13
gunakan kewenangan dan kesempatan.Menimbang, bahwa di persidangan para seniman menyatakan atas pemotongantersebut para seniman tidak merasa keberatan karena sebelumnya telah ada kesepakatandan para seniman juga telah mengetahui maksud daripada pemotongan tersebut yaituuntuk dipergunakan membiayai kegiatan kegiatan yang tidak ada anggarannya.Menimbang, bahwa apabila pemotongan tersebut dilakukan tanpa berdasarkankesepakatan dengan para seniman maka pemotongan tersebut dapat dikategorikansebagai pungutan
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2829 — 2273
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2829 — 2273
bisa dimasukkandalam PNBP karena belum ada peraturan pemerintah atau peraturanMenteri Keuangan yang mengaturannya.Bahwa terhadap bank garansi yang ada di Bank BNI sebesarRp52.319.542.040,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belasjuta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah), berdasarkanketerangan dalam BAP Saksi No. 10 yang menyatakan bahwa: tidak bisadikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak karena saat iniyang masih berlaku adalah PP No. 75 tahun 2015 dan apabila pungutan
Ternyata setelan pertemuan diruangan ANDREAU MISANTAPRIBADI, kemudian Saksi menanyakan mengenai apakah ada hal yangperlu di follow up dan selanjutnya ANDREAU MISANTA PRIBADImenyampaikan lya abang tadi konsultasi dengan Pak RIZA terkait tarifPNBP, nanti pak RIZA dan timnya yang akan merumuskan.Bahwa Kapus Kari juga bagian dari BKIPM, sehingga Saksi menganggapbahwa BKIPM juga yang merumuskan mengenai tarif PNBP.Bahwa di PP 75 tidak diatur mengenai pengenaan tarif untuk BBL, yang adaitu adalah pungutan
Jika menggunakan pungutan ini maka tafirnya akan sangatkecil Karena BBL harganya mahal.Bahwa Saksi mengetahui mengenai nota dinas ANDREAU MISANTAPRIBADI terkait PNBPBahwa dalam melakukan verifikasi, hasil kerja Saksi dilaporkan kepadaANDREAU MISANTA PRIBADI dan tidak ada melaporkan kepada pihaklainnya.Bahwa seingat Saksi yang Saksi periksa atau ceklist hanya sekitar 20perusahaan.Bahwa AMIRIL MUKMININ tidak termasuk kedalam Tim Due DiligenceBahwa AMIRIL MUKMININ tidak masuk dalam Group WahatsApp lobsterBahwa
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi
- IMAM ARIYANTA
121 — 42
121 — 42
Dirjen Perdagangan Luar Negeri, selanjutnya Surattersebut diberikan Nomor dan tanggal pengeluaran Surat di SekretarisDitien Perdagangan Luar Negeri, setelah Surat Persetujuan ImporPerubahan tersebut diberikan Nomor dan tanggal pengeluaran,selanjutnya Surat Persetujuan tersebut diserahkan kepada Tata UsahaDirektorat Impor, untuk diserahkan kepada Importir melalui Unit PelayananPerdagangan (UPP).Bahwa benar, perusahaan importir dalam rangka mendapatkan SuratPersetujuan Impor tersebut, tidak dikenakan pungutan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lihat Pasal 23A UndangUndang Dasar 1945yang menyatakan:Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negaradiatur dengan undangundang.Bahwa dalam prinsip hukum yang sangat fundamental, orang tidak bolehmengambil keuntungan dari kelalaiannya sendiri. Oleh karena itu, sudahsepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang muliamembatalkan Putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksiTermohon Peninjauan Kembali tersebut.C.
Register : 04-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
BUKHARI, SH.
Terdakwa:
POLTAK HENDRA, S
97 — 35
BUKHARI, SH.
Terdakwa:
POLTAK HENDRA, S
97 — 35
Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas BiayaAnggaran BelanjaMelaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnyaMelakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranMelaksanakan Pungutan Penerimaan Bukan Pajak (PNPB)Manadakan Ikatan/ Perjanjian dengan pihak lain dengan batas anggaranpl OS Glyang ditetapkanMenandatangani SPM (Surat Perintah Membayar)Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 0dipimpinnya10.