Ditemukan 808 data
154 — 66
Dalam perkara a quo sudah barangtentu pembuktiannya menyangkut dengan pembuktian hak ataukepemilikan sehingga sangat' kental dengan sengketaPutusan Nomor : 14/G/2015/PTUN.Sby. halaman 44 dari 115 halamanKeperdataan (sengketa hak atau kepemilikan), oleh karenanyamerupakan domain atau kopentensi Absolut dari PengadilanUmum/Pengadilan Negeri.
169 — 110
PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019(fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Tergugat IlIntervensi juga menghadapkan satu orang ahli yang telah menerangkan dibawah sumpah, antara lain:Asli yang bernama SOLEHODDIN yang menerangkan dibawah sumpah,antara lain:Bahwa di dalam sistem peradilan kita mengenal macammacam hukumacara salah satunya TUN, dimana setiap peradilan itu mempunyaikewenangan masingmasing, yang terkait dengan kopentensi
BIE SUY HONG, ANITA BIANA ditulis ANITA BIANA alias BIE SUY HONG
Termohon:
Pemerintah RI cq Kementrian Keuangan Kantor Wilayah DJB Jawa Timur II
191 — 112
Asas tersebut diatur dalam Pasal 118ayat (1) HerzienInlandschReglement (HIR) yang menentukanHalaman 57 dari 67 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PNSDAbahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PengadilanNegeri tempat tinggal atau tempat kedudukan Tergugat.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kopentensi relativetersebut hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 April 2019yang amarnya sebagai berikut :MENGADILI:Menolak Eksepsi Termohon tentang Kewenangan mengadili ;2.
71 — 168
Menolak Gugatan para Penggugat untuk selebihnya.Atau, Jika Majelis hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, makamohon Putusan yang seadilCII G.. j=2enanneeeenemmnmnsnenennnnnnatsennananseneesnannssneceenaneMenimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi,namun setelah membaca dan meneliti Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jikamateri Eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat III, tidak memuan eksepsitentang kopentensi Absolut namun lebih menyinggung
260 — 30
dikapasitaskansebagai Subyek Hukum/ Subyek Perkara dalam Perkara AQuo.Padahal secara yuridis kalau Pembatalan yang dilakukan oleh KantorPajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kebumen tidak bisa serta mertamencabut / membatalkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)yang telah diterbitkannnya tanpa adanya Putusan Hukum yang bersifatmenghukum pada Instansi tersebut, sehingga Kantor Pajak Bumi danBangunan Kabupaten Kebumen harus ditarik dan dikapasitaskansebagai Subyek Hukum / Subyek Perkara dalam Perkara AQuo ;Tentang Kopentensi
89 — 36
Bahwa kopentensi absolut berkaiatan dengan kewenangan absolut darimasingmasing peradilan dan masingmasing peradilan mempunyaiyurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar olehyurisdiksi pengadilan lain;3. Bahwa gugatan yang dilayangkan adalah menyangkut gugatan PembagianHarta Gono Gini, maka Pengadilan Agama memiliki Kompentensi absoluteuntuk mengadilinya;4.
Terbanding/Penggugat : Ny. C. DHONI TRIWIBAWASARI, SH
Turut Terbanding/Tergugat X : Teguh
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Iwan Suriaman
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk Cq Bank Muamalaf Cabang kalimalang Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Cq Bank syariah Bank rakyat Indonesia Cabang Cipulir cq bank Syariah Bank rakyat Indonesia Cabang Kedoya Cq bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bekasi Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat II : Nataris Tuti S
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kevin
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jayadi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hastomo Triwibowo
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan RI Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi jawa Barat Cq kantor Pertanahan Kota Bekasi jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat I : Sdr. HELMI AKBAR
Turut Terbandin
90 — 39
atas nama Antonius Sumarwanto, SH adalah keputusan dari PejabatAdministrasi Negara yang dimohon dibatalkan, dan kewenanganmengadilinya adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung, oleh karena itu Eksepsi Kopentensi Absolute yang diajukanTergugat 3 harus dikabulkan, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolakatau tidak dapat diterima;Hal 29 dari 76 putusan Nomor 113/Pdt/2017/PT. BDGB.
EDI SUSANTO
Tergugat:
1.PT. CIPTA CAKRA MURDAYA
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN, BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
69 — 11
EKSEPSI KOPENTENSI ABSOLUT1. Bahwa Gugatan a quo mengandung materi Perkara Tata Usaha Negarakarena mempersalahkan Tergugat dan Terugugat Il secaraadministratif dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Hatta dan Surat Ukur No. 08/Hatta/2003 tertanggal 11 Januari 2003atas nama Tergugat sebagaimana dalildalil gugatan antara lainsebagai berikut:a.
Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
61 — 45
Menolak Eksepsi Kopentensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat maupunTergugat Il;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa danmengadili gugatan aquo, dan;3. Melanjutkan pemeriksaan atas gugatan aquo;Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat!
87 — 12
(Ex aquo et bono).Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Ill mengajukan jawabandengan menguraikan sebagai berikut:Dalam EksepsiEksepsi Kopentensi Absolut.Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara aquokarena yang berhak dan berwenang untuk mengadili dan memutus atasperkara ini adalah PTUN Pontianak.
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
233 — 313
produk yangselama ini dilakukan adalah pembiayaan Kredit Rumah, Kredit PinjamanPegawai dst nya; Bahwa yang dapat ahli terangkan bahwa Bilyet Simpananmerupakan produk dari institusi KSP Multidana, merupakan produksimpanan dengan nomor seri, tertulis nama pemilik, terdapat besaransuku bunga beserta jangka waktu; Bahwa sebagaimana diipertegas dengan aturan yang telahditerangkan sebelumnya, kegiatan dari koperasi yang melakukankegiatan dengan menerbitkan sertifikat simpanan berjangka tidak masukdalam kopentensi
dandiatur dalam Undangundag Koperasi kegiatan tersebut tidak menjadimasalah;Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Sit Bahwa jika melihat diluar Undangundang Koperasi perihalkegiatan menghimpun dana dari masyarakat secara berjangka jelasmenyimpang dari Undangundang Perbankan; Bahwa jika sSuatu koperasi melakukan kegiatan denganmenerbitkan sertifikat simpanan, sebagaimana telah dipertegas denganaturan yang telah diterangkan sebelumnya, kegiatan dari koperasitersebut tidak masuk dalam kopentensi
52 — 9
Gorontalo Utaraagar dilakukan TKB (Tes Kopentensi Bidang) dan Terdakwa siap untuk menyediakandananya, setelah dilakukan pendekatan dengan USTAQ maka dia minta dana sebesar Rp.500.000.000 dima ratus juta rupiah) untuk bisa melobi untuk pelaksanaan TKB, beberapahari kemudian masuklah uang kerekening saksi dan saksi berpendapat bahwa uang tersebutadalah uang dari para CPNS yang dihuhungi oleh Terdakwa;Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kami serahkan secara bertahap;Bahwa uang
134 — 82
.= Bahwa saksi menerangkan sebagai Kasubdit Penyelarasan padaDirektorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti KementrianPendidkan dan Kebudayaan adalah melaksanakan penyusulan bahanperumusan kebijakan, standarisasi teknis dan analis kebutuhan duniakerja serta pengembangan kopentensi kelulusan.= Bahwa saksi menerangkan Keputusan Menteri Pendidkan danKebudayaan Repblik Indonesia Nomor : 9917 / Kep.
BUDIMAN Bin TASLIM
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
125 — 52
Menyebutkan kopentensi relative. ;ili. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan ;iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek perkara yangdiperkarakan.;Semua syarat tersebut bersifat kumulatif. Oleh karena itu apabila salah satusyarat tidak terpenuhi maka surat kuasa menjadi tidak sah.;4.
1.PAIJAN
2.BASIRUN
Tergugat:
1.PT. KENCANA AMAL TANI
2.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5.KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
6.KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
7.KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
8.LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
336 — 307
dinyakan para tergugat melakukan perbuatan hukumsehingga gugatan ini diklasifikasikan adalah gugatan perbuatan melawan hukum,sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga patutlah untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas adalahpatut berdasarkan hukum eksepsi dari Tergugat seluruhnya untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Il,Tergugat Ill, , Tergugat IV, TERGUGAT VII dan Tergugat VIII adalah eksepsi yangsama selain eksepsi kopentensi
140 — 54
Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat jelasperkaranya belum pernah disidangkan, surat kuasanya sahdan tidak ada masalah kopentensi absolut, maka seluruhdalildalil eksepsi Tergugat harus ditolak;DALAM KONPENSI1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi tetap pada gugatan Penggugat/TergugatRekonpensi tertanggal 23 April 2012 dan dalam perbaikan 12 Juli 2012 dan termuatkembali secara sempurna dalam replik ini;2.
1.SYAMSIAH
2.BUDI TRISNO UTOMO
3.KAMSINAH
4.WAHANA, ST.
5.SULASTRI
6.MARYATI
7.NURYANTO
8.MURTINI
Tergugat:
1.GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
3.DJOKO SUTOPO. DRH.
4.ENDANG MURNIATI, SH
5.HITA PRANA, SH.
6.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
138 — 121
92 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Smnpara Penggugat telah mengajukan tanggapan/Repliek pada tanggal 12 dan 19Desember 2019, dan atas Repliek Para Penggugat tersebut, Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Turut Tergugattelah mengajukan duplieknya masingmasing pada tanggal 09 Januari 2020;Menimbang, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Turut Tergugatada mengajukan Eksepsi tentang kopentensi
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
188 — 41
informasi dan komunikasi nomor : SK.0049/TUKTIK/VII/2010 tanggal 15Juli 2010 tentang penetapan tempat uji kopentensi teknlogi informasidan komunikasi;4 (empat) lembar surat keputusan lembaga akreditasi lembaga pelatihankerja nomor : KEP.290/LALPK/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013tentang penetapan akreditasi LPK Gigacom BontangBuku Tamu LPK Gigacom bontang;Proposal Awal Permintaan bantuan hibah tahun 2014;Buku Job Description/ Tugas Pokok LPK Gigacom Bontang;Data Laporan Keuangan tahun 2012 LPK Gigacom
keputusan Kepala Dinas Pendidikan BontangNomor : 421.9/045/SK/DP tanggal 23 Februari 2009 tentang Izinpenyelengaraan lembaga kursus dan pelatihan;61) 2 (dua) lembar surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan BontangNomor : 420/724/SK/DISDIK tanggal 16 Oktober 2012 tentang Izinpenyelengaraan lembaga kursus dan pelatihan;62) 3 (tiga) lembar surat keputusan lembaga sertifikasi kompetensi teknologiinformasi dan komunikasi nomor : SK.0049/TUKTIK/VII/2010 tanggal 15Juli 2010 tentang penetapan tempat uji kopentensi
89 — 33
Bahwa dengan demikian karena salah kopentensi absolut daliTergugat terkait dengan kerugian moril dan immateril tersebut harus ditolakdengan tegas dikesampingkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.DALAM REKONPENSIBahwa Para Tergugat Rekonpensi dengan ini mengajukan jawabandalam Rekonpensi atas Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PenggugatRekonpensi dengan tetap seluruh dalil Para Tergugat Rekonpensi yang telahdisampaikan dalam gugatan Konpensi dan Replik dalam
119 — 35
berkaitan dengan keahlian mengenaiprosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu:a Setifikat pengadaan barang/jasa pemerintah (Kepres No. 80.tahun 2003) tahun 2007lulus dengan memuaskan ( L4 ).b Sertifikat training Of Trainer ( TOT ) Audit bantuan luar negeri di pusat pendidikandan pelatihan badan pengawas keuangan dan pembanguna ( BPKP ) TAHUN 2007.c Sertifikat dan pelatihan pembentukan saksi ahli dilembaga kebijakan pengadaanbarang/jasa pemerintah ( LKPP ) tahun 2010.d Sertifikat Assesor kopentensi