nagari yang mendapatkan dana KMN termasuk didalamnya nagariandaleh.BAhwa jumlah dana KMN sebanyak Rp. 300.000.000. dan dana BOP sebanyakRp. 7.600.000..Bahwa pengucuran dana KMN ini 2 tahap yakni tahap tanggal 15 Desember 2008masuk ke rekening pokja sebesar Rp. 150.000.000. dan tahap Il tanggal 07Januari 2009 masuk ke rekening pokja sebesar Rp. 150.000.000..Bahwa dana KMN ini diperuntukkan untuk penguatan bagi masyarakat yangtergolong ekonomi lemah (100% untuk RTM).Bahwa latar belakang ahli melakukan ekpose

persidangan ini selaku saksi ahli berdasarkan SuratTugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah (Surat tugasdiperlihatkan diperlihatkan dipersidangan);bahwa saksi sebelumnya diminta melalui surat ke Perwakilan BPKP Kalteng olehPolda Tipikor Kalteng untuk mengaudit kerugian Negara yang disebabkan olehpenyimpangan dalam Proyek Pembangunan Fisik Pematangan Lahan AlunAlunKota Puruk Cahu yang selanjutnya surat ini dibalas dengan permintaan ekpos ataskasus ini;bahwa setelah dilakukan ekpose

disampaikan bahwa Jenis Audit bisa berupaPenghitungan dan bisa berupa Infestigatif maka selanjutnya antara Penyidikdengan saksi terdapat kesepakatan bahwa pengauditan dilakukan cukup denganPerhitungaqn saja dan dibuatkan Berita Acara Hasil Ekpose;bahwa tanggung jawab saksi melakukan audit tersebut terbatas pada simpulanpendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negaraberdasrkan buktibukti yang diperoleh dari Penyidik;bahwa dalam melakukan audit saksi diserahkan dokumen

dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah (Surat tugasdiperlihatkan dipersidangan);bahwa sebelumnya saksi diminta melalui surat ke Perwakilan BPKP Kalteng olehKepolisian Resor Pulang Pisau untuk melakukan Audit Penghitungan KerugianNegara atas Proyek di Dinas Kesehatan Pulang Pisau untuk KegiatanPembangunan Peningkatan Puskesmas Sebangau Kuala dalam PekerjaanSemenisasi Halaman Puskesmas yang selanjutnya surat ini dibalas denganpermintaan ekpos atas kasus ini;bahwa setelah dilakukan ekpose

disampaikan bahwa Jenis Audit bisa berupaPenghitungan dan bisa berupa Infestigatif maka selanjutnya antara Penyidikdengan saksi terdapat kesepakatan bahwa pengauditan dilakukan cukup denganPerhitungan saja dan dibuatkan Berita Acara Hasil Ekpose;bahwa tanggung jawab saksi melakukan audit tersebut terbatas pada simpulanpendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negaraberdasarkan buktibukti yang diperoleh dari Penyidik;bahwa dalam melakukan audit saksi diserahkan dokumen

menerangkan bahwa ruang lingkup audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan mencakuppengajuan dan pencairan KUR di BRI Unit Botton Cabang Magelang Tahun2015 dan 2016 atas nama 11 nasabahyang diduga terjadi penyimpangan yangmerugikan keuangan negara.Bahwa Ahli menerangkan bahwa prosedur audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan tersebut, adalahHal 52 dari 113 halaman, Putusan Nomor 80/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.sebagai berikut :a) Melakukan ekpose

awal dengan Penyidik Polres Magelang Kota;b) Menelaah peraturan yang berkaitan dengan pengajuan dan pencairanKUR di BRI;c) Memperoleh dokumen pengajuan dan pencairan atas 11 nasabah KURpada BRI Unit Botton;d) Menelaah dokumen pengajuan dan pencairan atas 11 nasabah KURpada BRI Unit Botton;e) Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihakpihak terkait;f) Merekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh;g) Menghitung kerugian keuangan negara;h) Melakukan ekpose akhir dengan Penyidik Polres

sebagai keterangan ahli sedangkan produknya adalah suratlaporan biasa bukan berupa keputusan ; Bahwa ada juga ahli dari LK PP berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;Bahwa laporan BPKP tidak bersifat mengikat Penyidik ; Bahwa selain meminta audit ke BPKP, Penyidik bisa juga meminta kepada BPK ataulembaga independen lainnya ; Bahwa yang diaudit adalah Dishubkominfo Povinsi Kalbar dan PT.Borneo TribuneBahwa hasil audit BPKP sudah bersifat final karena berdasarkan hasil tersebutkemudian dilakukan ekpose

Bahwa dalam objek sengketa h. 40, Tergugat menyatakan bahwaBerdasarkan hasil ekpose dengan penyidik Kejaksaan NegeriSukamara tanggal 19 November 2013, disepakati terhadap kasusini akan diproses lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;b.

Bahwa dikaitkan dengan Penyampaian Risalah Hasil AuditInvestigasi yang disampaikan pada tanggal 19 November 2013,maka dapat dibuktikan bahwa benar risalah itu disampaikansetelah pihak Tergugat melakukan ekpose dengan penyidikKejaksaan Negeri Sukamara tanggal 19 November 2013;c.

Budi;Bahwa pada saat rencana tuntutan diajukan sudah dikonsultasikanterlebih dahulu kepada Asisten Pidana Khusus dan menurut Aspidsusdihubungkan dengan jumlah kerugian keuangan negaranya, maka rentuttersebut menjadi kKewenangan Kejaksaan Negeri Subang;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan ekpose atau konsultasisebelum Tahap Il dilakukan dalam perkara atas nama Jajag Abdul Kholikdan dr.

Budi dan Suhendi;Bahwa rencana tuntutan tersebut diajukan dalam bentuk Nota Dinaskepada Kajari Subang;Bahwa untuk rencana tuntutan pengenaan tuntutan Pasal 3 berdasarkanSOP seharusnya melalui mekanisme ekpose di Kejari Subang;Bahwa apabila disetujui, maka Nota Dinas rencana tuntutan tersebutakan ditanda tangani oleh Kajari Subang;Bahwa mekanismenya sebelum tuntutan dibacakan Nota Dinas rencanatuntutan tersebut harus ditanda tangani dulu oleh Kajari;Bahwa sampai dengan tuntutan dibacakan dalam perkara

Bahwa pasca kejadian operasi tangkap tangan dan adanya penundaansidang, saksi bertemu Aspidsus untuk berkonsultasi masalah rentut danAspidsus konsultasi ke Kajati, petunjuk Kajati bacakan sesuai denganrencana tuntutan JPU;Bahwa saksi menandatangani rencana tuntutan pada hari Selasa setelahkejadian Operasi Tangkap Tangan pada saat dilakukannya pemeriksaanoleh Pengawasan Kejaksaan Agung;Bahwa karena JPU mengusulkan dalam rencana tuntutan adalah Pasal3, maka sesuai mekanisme SOP harus dilaksanakan ekpose

PLN (Persero)Menimbang, bahwa atas Laporan sebagaimana bukti T.1 Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Prin1545/ O.1/Fd.1/08/2017tanggal 28 Agustus 2017( Bukti T.2 ) kemudian dilakukan Penyelidikan olehTermohon dan setelah diadakan ekpose pada tahap Penyelidikan ( Bukti T.3 )dan Laporan Perkembangan Penyelidikan ( T.4) Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor Prin241/0.1/ Fd.1/2/2018 tanggal 2 Februari 2018( bukti T.5) dan Laporan terjadinya tindak Pidana (T.6)Menimbang

Fotocopy Daftar Hadir Ekpose Penetapan Tersangka PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana KegiatanWorkshop/Bimtek Bidang Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitungpada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013,selanjutnya diberikan tanda14. Fotocopy Berita Acara Ekspose Tingkat Penyidikan hari SelasaTanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberikan tandaDUKti... eee eee ee eee eee POA15.

eksposeyang berdasarkan pada keterangan Asmiki dan Sutrisno ; Bahwa dalam pemeriksaan saksi terhadap dokumendokumen proyek tersebut tidakada tandatangan dari Pemohon ; Bahwa surat permintaan Polres kepada saksi (BPKP) untuk melakukan audit padatanggal 19 Maret 2021 ; Bahwa standar operasional prosedur dalam proses audit perhitungan kerugiankeuangan Negara yakni awalnya ada surat permintaan dari penyidik kemudiandilanjutkan dengan undangan ekspose dimana ekspose dilakukan di kantor BPKPlalu dari hasil ekpose

di Desa Sumuradem KecamatanSukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah + 85Hektar. bahwa susunan panitia pembebasan tanah untuk proyek PLTUtersebut sudah terbentuk sejak tahun 2004, karena91susunan panitia pembebasan tanah untuk kepentingan umumini bukan hanya untuk pengadaan tanah untuk proyek PLTUsaja tapi juga untuk pengadaan tanah proyek kepentinganumum lainnya.bahwa yang dilakukan panitia pada saat pengadaan tanahuntuk proyek PLTU tersebut adalah Panitia mengundang PT.PLN (Persero) untuk Ekpose

Ichwan sebagai Wakil Ketua Panitia pembebasan tanahpernah memerintahkan saksi untuk menghadiri acarasosialisasi tentang proyek PLTU tersebut sertamenandatangani undangan, dan wakil ketua jugamemerintahkan saksi untuk melakukan ekpose dansosialisasi bahwa akan dibangun proyek PLTU di DesaSumuradem, dan wakil ketua menerima laporan tentangkegiatan panitia.bahwha tanggapan masyarakat' tentang akan dibangunnyaproyek PLTU di Desa Sumuradem oleh PT.

Melakukan ekpose pendahuluan di Kantor Dinas TanamanPangan dan Holtikultura Prop. Riau ;3. Mengambil data berupa pengukuran Lahan di lokasi;4. Setelah survey kita konsultasikan ke dinas Tanaman Pangan danHoltikulutra Prop. Riau;Bahwa Perwakilan dari PT. NURSEC yang turun kelapangan adalahSdr. Ridho, Sdr. Agus, dan Sdr. Mukholisin sebagai surveyor danpada saat PT.

Nursecsebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2012danpada tanggal 18 Juli 2012 di Aula Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura Provinsi Riau;Bahwa hasil dari masingmasing kegiatan ekpose sebanyak 2 (dua)kali tersebut, Pertama ekspose yang dilaksanakan pada tanggal 13Juni 2012 menjelaskan tentang akan dilaksanakan SID oleh PT.Nursec. sedangkan untuk ekspose Kedua tanggal 18 Juli 2012 saksisudah tidak ingat lagi;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan KegiatanCetak Sawah

Disberpas/2015 tanggal17 November 2015Prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas perkara dugaanTindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganikpada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran2015, dengan langkahlangkah sebagai berikut :a.Diawali dengan adanya surat permintaan Kepala Kepolisian ResorTanjung Balai kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasusdimaksud;Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Kepolisian Resor TanjungBalai agar dilakukan ekpose

Bahwa dasar Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah :1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : B2393/Q.3.10/2011 tanggal27 Oktober 2011.2) Risalah ekpose Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Oktober2011 di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi kalimantan Selatan.3) Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :ST9205/PW16/5/2011.

Lobar Nomor : 17 / BM / DPRD / 2011 tentang Perubahan Kelima susunan materi dan jadwal acara masa sidang III tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011 ;6. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita, (Untuk pimpinan dan anggota), yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

UMAR SAID, S.Ag ; 7. 1 (satu) lembar surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

UMAR SAID, S.Ag ;8. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan pada acara Ekpose terhadap penjualan aset Pemerintah Daerah hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 Jam 09.00 Wita ;9. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 354 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka rapat paripurna DPRD kab. Lobar yang dilaksanakan apda hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

UMAR SAID, S.Aqg ;1 (satu) lembar daftar hadir badan Musyawarah, pada hari Jumattanggal 28 Desember 2011 Jam 10 .00 Wita ;3 (tiga) lembar Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kab.Lobar Nomor : 17 / BM/ DPRD / 2011 tentang Perubahan Kelimasusunan materi dan jadwal acara masa sidang III tahun 2011, tanggal28 Desember 2011 ;40.10.11.12.13091 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan,tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualanaset pemerintah daerah kab.

Lobar H.UMAR SAID, S.Ag ;1 (satu) lembar surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan,tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualanaset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hariJumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukankepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan KepalaDinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab.Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

102BAhwa jumlah Dana Kredit Mikro Nagari (KMN) sebanyak Rp. 300.000.000. dandana BOP sebanyak Rp. 7.600.000..Bahwa pengucuran Dana Kredit Mikro Nagari (KMN) ini 2 tahap yakni tahap tanggal 15 Desember 2008 masuk ke rekening pokja sebesar Rp. 150.000.000.dan tahap Il tanggal 07 Januari 2009 masuk ke rekening pokja sebesar Rp.150.000.000..Bahwa Dana Kredit Mikro Nagari (KMN) ini diperuntukkan untuk penguatan bagimasyarakat yang tergolong ekonomi lemah (100% untuk RTM).Bahwa latar belakang ahli melakukan ekpose

Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Kepolisian Resor TanjungBalai agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperolehinformasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi sertamengetahui sampai sejauh mana buktibukti atau dokumen yang telahdiperoleh Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Balai terkait dengan PKNyang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan PemeriksaanInvestigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud.

TjkPemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atasPengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung pada KampungTanjung Kurung, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran2016.Bahwa Prosedur yang dilakukan dalam rangka menghitung jumlah kerugianKeuangan Negara sebagai berikut:1.Ekpose kasus oleh PenyidikBerdasarkan ekspose dan bukti awal dari penyidik kemudian dianalisaapakah telah ada kecukupan bukti terkait dengan hubungan sebabakibat (kausalitas) antara penyimpangan

kompensasi lahan dari PT PLN (Persero) Unit IndukPembangunan Sulbagsel di Desa Beka;Bahwa Ahli pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negaraatas dugaan penyimpangan pembayaran dana kompensasi lahan dariPT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulbagsel di Desa Bekadan Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Tahun 2015 ataspermintaan Penyidik Polda Sulteng;Bahwa Metode yang Ahli gunakan, meminta dokumen kepada Penyidiklalu melakukan konfirmasi ke saksi saksi, Ahli BPN dan terdakwa,Ekpose

TteBahwa benar Ahli menerangkan sebelum dilakukannya audit terhadap keuanganBakorluh, pihak Polda/penyidik melakukan ekpose dengan pihak BPKP bahwamenurut penyidik ada pelanggaran hukum di Bakorluh Provinsi Maluku Utara danada indikasi kerugian keuangan negara, kemudian setelah ditemukan adanyaindikasi kerugian kKeuangan negara maka kepala perwakilan bpkp Maluku Utaramembuat surat tugas untuk melakukan audit terhadap perkara dimaksud;Bahwa Ahli menerangkan jika Saksi bersama tim dari BPKP melakukan

ISNU YUANA DARMAWANBahwa benar ahli adalah pegawai pada PPATK Jakarta ;Bahwa Ahli menerangkan awalnya pihak penyidik melakukan komunikasi denganPPATK kemudian pihak penyidik ekspose perkara dengan pihak PPATK lalusetelah dilakukan ekpose penyidik berpendapat apakah dalam perkara ini dapatdihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian UangHal. 133 dari 186Bahwa Ahli menerangkan dan berpendapat jika dalam perkara tindak pidanakorupsi di Bakorluh Provinsi Maluku Utara dapat dihubungkan dan ada indikasidengan