Ditemukan 71 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
191125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telahmenerbitkan memo kepada penyidik Kompol Akhmad Slamet untukmelakukan penahanan kepada Penggugat ketika akan dihadirkan untukserah terima tahap 2 pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dimana pihakPelapor saudari Safersa Yusana Sertana beserta staff Pengacara Lucas,S.H. lainnya telah siap menanti proses penahanan ini di Polda Metro Jayamulai pagi hingga sore hari dan akan melakukan konperensi pers.3.
    kriminalisasiyang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:5.1.Bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (atasanTergugat) telan menerbitkan memo kepada Penyidik Kompol AkhmadSlamet untuk melakukan penahanan kepada Penggugat ketika akandihadirkan untuk serah terima tahap 2 pada hari senin tanggal 13 Mei2013 dimana pihak Pelapor Safersa beserta staff Pengacara Lucas,S.H. lainnya telah siap menanti proses penahanan ini di Polda MetroJaya mulai pagi hingga sore hari dan akan melakukan konperensi
Register : 06-08-2018 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
TIO TJING KAW atau LINDAWATI
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kabupaten Labuhan Batu
2.H.PANGONAL HARAHAP, SE, Msi
3.AHMAD RINTO GUNARI, Bsc
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
5.NOTARIS PPAT JOHNY AGAPE LUMBAN TOBING,SH
Turut Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
2.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
8015
  • Fotocopy Laporan pertanggungjawaban DPC PDI PerjuanganKabupaten Labuhan Batu di dalam konperensi cabang peralihnan PDIKabupaten Labuhan Batu tanggal 20 s/d 21 Oktober 1984, selanjutnyadiberi tanda bukti T1.1;Halaman 41PUTUSAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Rap2. Fotocopy Surat No. 5127/INDPP/III/2019 tanggal 16 Maret 2019,selanjutnya diberi tanda bukti TI.2;3.
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
834745
  • sebagaimana dimaksud 183 KUHAP Jo Pasal 184KUHAP tersebut harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan ProYustitia) dilakukan, artinya setelah dilakukan Penyidikan berdasarkanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin 752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015;44.Bahwa pada saat tanggal 05 Juni 2015 diterbitkannya Surat PerintahPenyidikan Nomor: Prin752/0.1/Fd.1/06/2015 yang menyatakanPEMOHON sebagai Tersangkanya, dan TERMOHON (Kepala KejaksaanTinggi DKI Jakarta) sendiri dalam pernyataan konperensi
Register : 23-10-2009 — Putus : 22-06-2010 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 Juni 2010 — RAYMOND TEDDY H.; LAWAN; 1. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA; 2. SUTANTO HARTONO; 3. ARIEF SUDHITOMO; 4. PT. KOMPAS CYBER MEDIA; 5. TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA; 6. PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA ; 7. RIKARD BAGUN; 8. PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA); 9. H. DEDY PRISTIWANTO; 10. SOEWIDA HENALDI; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL; DEWAN PERS
17659
  • Oktober 2008;2 Bukti bertanda PT2: Fotokopi dari Harian Umum Kompas, Selasa,tanggal 28 Oktober 2008 halaman 26 dengan judul " Judi di Hotel TheSultan Digerebek";983 Bukti bertanda PT3: Fotocopy dari Harian Umum Kompas, Selasa tanggal 29 Oktober 2008 halaman 27 denganjudul Buronan Judi di Hotel The Sultan Tertangkap ,4 Bukti bertanda PT4: Fotocopy dari Kompas Cyber Media(Kompas.com), Selasa, tanggal 28 Oktober 2008 dengan judul "Bos Perjudian di Hotel Sultan dibekuk".5 Bukti bertanda PT5: Copy DVD, Konperensi
Register : 24-10-2019 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
SELFY
Tergugat:
1.PT. KEDOYA ADYARAYAdikenal juga sebagai RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA
2.DR. HARDI SUSANTO, SPOG
3.DR. DORO SOENDORO
4.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
5.GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
1025372
  • Itu bisadisebabkan oleh tiga hal, dokter menjalankan praktek diluar komperensi di dirinyamisalnya dokter umum tetapi dia mengoperasi, jadi diluar kompetensinya.Kemudian dokter melakukan praktek diluar standar konperensi medis yang sudahdiminta. Yang ketiga, dokter menjalankan praktek tanpa disertai sikap hatihatidan teliti. Sehingga operasi ketinggalan kasa, ketinggalan alat dan sebagainya.Yaitu kelalaian.
Register : 18-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — Nimron Varasian
209135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Herlien Budiono, artikel PengikatJual Beli Dan Kuasa Mutlak Majalah Renvoi, edisi , No. 10, Bulan Maret2004, hal 57).Menurut Sudikno Mertokusumo, yang disampaikan pada Konperda IPPAT(Konperensi Daerah Ikatan PPAT) Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari2004, disamping hakim yang menemukan hukum adalah Notaris.
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
11830
  • Stasiun Cangkol ( Kesunean ) dan 2.Stasiun di Kejaksan ( Halte ), dimana pada tahun 1893 SCS (SemarangCheribonsche Stoomtram Mij) akan membangun rel kereta api untukmengangkut hasil pertanian, dan karena adanya perang duniapembangunan tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan SCS merugi, makaasset dijual ke SS (SaatsSpoor) dengan status SS yang otomatis menjadibagian pembicaraan dalam Konperensi Meja Bundar pada tanggal 27Desember 1949 dan semua asset SS diserahkan ke Pemerintah RI yangberdaulat melalui
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G.Int/2012/PNLP
Tanggal 26 September 2013 — 1. HAJI TENGKU HAFMARSYAH SINAR, S.H., Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan T. Raja Muda, Nomor 11, Kecamatan Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang ; 2. TENGKU HERMANSYAH SINAR, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Gg. Pipa, Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dalam hal ini bertindakuntuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris Alm. TENGKU AFFAN SINAR dan dengan ini memberikan kuasa kepada : AULIA ZUFRI, S.H., A. RAMADANI DAMANIK, S.H., INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. dan ISKANDAR SYAHPUTRA S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum I,A & ASSOSIATES, beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Amal, Nomor 37 – Helvetia Timur - Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012; selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat Dalam Perkara Pokok/ Tergugat Intervensi I ; ------L A W A N------ 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II; 2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara Komplek Cadika Pramuka Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut dengan----------------- TERGUGAT II/ Tergugat Intervensi III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam - Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai ----------------TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi IV; L A W A N 1. JATIHAD alias DJATIHAD alias JATIHAT, lahir di Percut Sei Tuan, tanggal 10 Maret 1940, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Tengku Fakhruddin, Kelurahan Lubuk Pakam, I-II Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai --------------- Penggugat Intervensi I; 2. NUR AINUN, lahir di Batang Kuis, tanggal 17 Oktober 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - ------------ - - - - - - - - - Penggugat Intervensi II; 3. ALI AKBAR, lahir di Batang Kuis, tahun 1963, Pekerjaan Tidak Ada (sakit jiwa), Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - - - - - - -- - - ------------ Penggugat Intervensi III;
14365
  • Setelah perjanjian Konperensi Meja Bundardisetujui, maka pada tanggal 35 Mei 1950 diadakanperundingan antara Perdana Menteri RepublikIndonesia Serikat M.Hatta dengan Presiden NegaraSumatera Timur Dr. Tengku Mansur (yang jugadengan Presiden Negara Indonesia Timur Sukawati)yang menyetujui pembentukan negara kesatuan.Pada tanggal 13 Mei 1950 Dewan Sumatera Timurmenentang keputusan tersebut.
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
12930
  • Stasiun Cangkol ( Kesunean ) dan 2.Stasiun di Kejaksan ( Halte ), dimana pada tahun 1893 SCS (SemarangCheribonsche Stoomtram Mij) akan membangun rel kereta api untukmengangkut hasil pertanian, dan karena adanya perang duniapembangunan tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan SCS merugi, makaasset dijual ke SS (SaatsSpoor) dengan status SS yang otomatis menjadibagian pembicaraan dalam Konperensi Meja Bundar pada tanggal 27Desember 1949 dan semua asset SS diserahkan ke Pemerintah RI yangberdaulat melalui
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
720957
  • samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapatdikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yangmenghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akseslebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memilikiakses terbatas;Salah satu prinsip yang harus dijadikan dasar pertimbangan Hakimdalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidupadalah prinsip kehatihatian (precautionary principle) yangbersumber dari Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan danPembangunan (Konperensi
Putus : 30-07-2013 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Sby
Tanggal 30 Juli 2013 — SULIS SETYOWATI Kejaksaan Trenggalek
7328
  • 321. 1 lembar kuitansi senilai Rp.1.993.500 guna pembayaran bantuan kebutuhan pokok bencana alam desa Gembleb yang ditandatngani UMI ANIK; 322. 1 lembar kuitansi Rp.1.000.000 guna uang saku wartawan acara visi misi calon bupati dan wakil bupati di Kantor DPRD Trenggalek; 323. 1 lembar kuitansi Rp.2.500.000 bantuan takziah; 324. ansi pembayaran Rp.5.000.000 hadiah mlaku bareng yang ditandatangani Bambang Cahyono; 325. 1 lembar kuitansi Rp. 2.000.000 bantuan dana konperensi