gugatannya agar Pengadilan meyatakan Surat buktipenyerahan tanah adat dari Kepala Adat ( Tua Golo) kampung Menjaga,Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo dari Tua Golo Yususf Umarkepada 16 orang warga kampung Menjaga tertanggal 8 Maret 1993 adalahsah dan mengikat secara hukum.Bahwa uraian dalam posita butir 4,6 dan 7 serta uraian dalam petitum butir5 menunjukan adanya sengketa antara Tua Golo Kampung Menjagadengan 16 orang warga kampung Menjaga ( konflik Interent ) sehinggaPenggugat memohon Pengadilan Neegeri

Y, SH yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Neegeri Pontianak, k eee eee eeeee bukti P.6;7. Foto copy Surat Keputusan No.151/1970 dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar iyah Pontianak,bee e eee eeeeceeeeeeeueeuugeueeeeueeeeuuauueeeeuneeuuuuuuees bukti P.7;8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 1996,..................bukti P.8;9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 1992 yang dibuatoleh Pr.

., BA Bidkum Polda Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16Desember 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Neegeri Pekanbaru,Selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri PekanbaruNomor 23/Pid.Pra/2020/PN Pbr tanggal 3 Desember 2020 tentangpenunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah memperhatikan jawab menjawab kedua

pendebetan dana Penggugat pada Juni 2015 dan menyatakan Penggugattidak melakukan pembayaran pada bulan Juni 2015 didalam permohonanpembatalan perdamaian yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah jelas menyesatkan dan merupakan perbuatanmelawan hukum bahkan penarikan yang dilakukan Tergugat pada bulan Julidan Agustus 2015 dilakukan pada saat proses persidangan permohonanpembatalan perdamaian yang diajukan Tergugat sedang bergulir diPengadilan Niaga pada Pengadilan Neegeri

Pemohon, melainkan hanya untukdipakai Pemohon, sebab ayahnya kasihan jika musim hujan iakesulitan pergi ke tempat kerjanya di Bloara;Bahwa sepeda motor bebek Susuki yang dipakai Pemohon adalahmilik Pemohon sendiri, sebab dibeli saat Pemohon dan Termohonbelum menikah tahun 2013. hanya Suzuki metik yang dibeli saatPemohon dan Termohon menikah;Bahwa Pemohon berkerja pada Bank Mandiri Blora, tetapi saksi tidaktahu penghasilan Pemohon;Saksi II Pemohon, umur 63 tahun Agama Islam, pekerjaan pensiunanPegawai Neegeri

H, dan El Hadi, SH, Advokat pada kantor pengacara DodyFernando, S.H Firdaus Basir, SH, MH, & Rekan beralamat diJalan Padat Karya RT. 001 RW. 012, Kelurahan Peranap, KecamatanPeranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana Surat KuasaNomor 035/SKPDT/KP/IX/2016 tanggal 21 Nopember 2016 denganNomor Register 027/SK/2016 tertanggal 23 Nopember 2016 sebagaiPenggugat;melawanXXXXXXXXXXXXX, UmMur 44 tahun, agama Islam, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Neegeri Sipil, tempat kediamandi Simpang IV

Majelis Hakimyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di Tingkat Bandingberkenan untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan denganAmar selengkapnya berbunyi :MENGADILI Mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding, semulapara Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8September 2020, Nomor : 62 /Pdt.G /2020 /PN Cbi;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadiliperkara ini; Memerintahkan Pengadilan Neegeri Cibinong memeriksa

diterangkan oleh saksi Alex Making dalam keterangannyadipersidangan seperti termuat dalam Putusan Pengadilan NegeriLembata dalam perkara aquo.Dengan tidak terbuktinya dalil dalam jawaban gugatan dan gugatanrekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi, semakin memperkuat keterangan saksi yangdiajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Paulus Rupa Puho yang adalahPensiunan Pegawai Negeri Sipil pada RUTAN Larantuka dan SaksiSimplisius Pito Luon yang adalah Pensiunan Pegawai Neegeri

Pasal 1366 KUHPerdata di sebutkan Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang di sebabkan perbuatan Halaman 9 dari 38 PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Pwdperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan kelalaiandan kesembronoannya.15.Bahwa untuk menjamin pelaksanaanputusan, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadiilan Neegeri Purwodadi untuk menetapkan uang paksa (dwangsom ) sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah ) per hari yangharus di bayar Tergugat dan Tergugat Il serta

Menyatakan hukum Sita Jaminan ( sita ConservatoirBeslag) oleh juru sita Pengadilan Neegeri Denpasar terhadaptanah sengketa adalah sah dan berharga;3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah bagian dari luastanah 1300 M2 merupakan harta milik peninggalan almarhum Nyarikan, SPPT NO. 0000021/9401 tercatat atas nama Nyarikan Br Semate, yang dahulu dikuasai Made Semir;4.

sebagai lurah ikutdi eksekusi;Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Sampoddo pada saat eksekusitanah di Sampoddo;Bahwa Saksi menjabat Lurah Sampoddo dari taahun 2015 sampaidengan tahun 2016;Bahwa Saksi mendapat surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dariPengadilan Negeri Palopo;Bahwa Saksi melihat kembali Kantor Kelurahan Sampoddo yang ikut dieksekusi beberapa hari setelah pelaksanaan eksekusi;Bahwa Saksi tidak sampaikan kepada warga sekitar, karena mereka jugamendapat pemberitahuan dari Pengadilan Neegeri

objek sengketa dari Negeri Amahusu karena tanah tersebutmerupakan Tanah Hak Negeri Amahusu yang berarti kelima tanah objek sengketatersebut adalah merupakan bagian dari Hak Petuanan (beschikkingsrecht) NegeriAmahusu ;Selaniutnya dalil penggugat bahwa objek sengketa adalah bagian dari SertifikatHM Nomor 309 yang sah karena merupakan produk dari Pemerintah /Negara in casuBadan Pertanahan Propinsi Maluku adalah tidak beralasan oleh karena penerbitanSertifikat tersebut adalah tanoa Pelepaasan Hak dari Neegeri

, Nomor Identifikasi Bidang (NIB)11.16.12.06.1.00661 terletak di Jalan Tiga Neegeri, Desa Makamhaji,Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/Kartasura/2010tanggal 6 Agustus 2010, dibuat di hadapan Jefri Okta Wijaya, SH., M.Kn.,PPAT Kabupaten Sukoharjo, hak tanggungan mana telah disertipikatkandalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3412/2010 Peringkat pertama,yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;il.

3011K/Pdt/2001 tanggal 6Desember Jo No. 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007;Bahwa adapun Amar Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung RI No. 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007 yang telahberkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para PemohonPeninjauan Kembali;Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3011 K/Pdt/2001tanggal 6 Desember 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.256/Pdt/2000/PTMDN tanggal 21 September 2000 Jo putusanPengadilan Neegeri

LILIK PUDJIASTUTI, SH, MH, Dr.MUHAMAD RIZKI, SH, MH, ADI SARONO, SH, MH, WAHYUHARDJANTA, SH, MH, MASRUR ALI NURI, SH, MH, ENDAPURWAHTININGSIH, SH, ARDIANA ROSITA SARI, S.Pt, ANDIKATIAR PRADANA, SH, NASEIA SITORUS, SH, BAGAS SAKADHIWANGGA, SH, masingmasing adalah Pegawai Negeri Sipilpada Bagian Hukum Pemprov Jawa Timur berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Neegeri Kepanjen pada tanggal 10November 2020 di bawah Register Nomor 676/PH/XI

tersebut berpariasi, nilai galian yang terletak di kali totun dankali lata sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);e Bahwa saat itu ada diperlinatkan kwitansikwitansi yang terkait dengankontrak kerja sama tersebut;e Bahwa kwitansi tersebut tidak diserahkan kepada Muin Sanaky tetapiditerima oleh Sukardi Tomagola; Bahwa terkait dengan pungutan negeri yang dilakukan oleh Muin Sanakydan Abdulah Nusalelu dikaitkan dengan tata kelola administrasi, hal inimenjadi tumpang tindin dimana pemerintah neegeri

Maluku Tengah melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Mata Anggaran DanaAlokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari dana Perimbangan PemerintahPusat dan Daerah pada Pos Bantuan Setda Kabupaten Maluku Tengah,telah menyediakan Bantuan Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD) kepadaDesa/Negeri yang termasuk dalam di wilayah administratif KabupatenMaluku Tengah, salah satu Desa/Negeri yang mendapat alokasi danaADD adalah Desa/Negeri Seti dimana terdakwa berkedudukan sebagaiKepala Pemerintahan Neegeri

ayat (1)huruf b Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana;Bahwa atas alasanalasan tersebut diatas, Jaksa penuntut umum memohonkepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksadan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Neegeri

PT KPGagar Pengadilan meyatakan Surat bukti penyerahan tanah adat dari KepalaAdat (Tua Golo) kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar KecamatanKomodo dari Tua Golo Yususf Umar kepada 16 orang warga kampungMenjaga tertanggal 8 Maret 1993 adalah sah dan mengikat secara hukum.Bahwa uraian dalam posita butir 4,6 dan 7 serta uraian dalam petitum butir 5menunjukan adanya sengketa antara Tua Golo Kampung Menjaga dengan 16orang warga kampung Menjaga ( konflik Interent ) sehingga Penggugatmemohon Pengadilan Neegeri

Bahwa tanpa diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, semuamasyarakat Maluku mengetahui Neegeri Tulehu adalah salah satuNegeri Adat yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, dan dalam halpengangkatan, penatapan dan pemilihan Kepala Pemerintah NegeriTergugat selalu berpatokan pada Ketentuan Perundangundanganyang berlaku.b.