denganpengakuan PENGGUGAT selebihnya (yang terjadi hingga tahun2012) tersebut, apakah ada hubungannya (sama orangnya)denganorang yang telah mendapatkan kredit pembiayaan atas nama(kepada) Syahdan Hidayatbukan Syhdan Hidahat.Jika jawabanPENGGUGATmembenarkan,maka patut TERGUGATpertanyakan lagi, "Apa Motifasi PENGGUGAT hingga secara sertamertamengganti identitas dirinya dari nama Syahdan Hidayat menjadi "SyhdanHidayat (1 huruf a pada bagian nama depannya dihilangkan) itupun"tanpa proses pemeriksaan di lembaga Peradlian

(Print out);Halaman 771 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Bukti P14 :BuktiP15 :BuktiP16 :BuktiP17 :BuktiP18 :BuktiP19 :BuktiP20 :Bukti P21BuktiP22 :Bukti P23 :Bukti P24 :UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986Tentang Peradlian Tata Usaha Negara.

(Print out);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradlian Tata Usaha Negara. (Print out);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan. (Print Out);Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUIX/2011, 16 Juli2012, Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (3) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Sedangkan Badan Pemerintahannyaadalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;Oleh karena itu yang menjadi persoalan utamanya adalah apakah menempatkanGubernur Kalimantan Timur sebagai subjek Tergugat dalam lapangan hukumperdata dan/atau dalam peradlian perdata sudah tepat dan benar........ 2;Bahwa dalam lalu lintas hukum, suatu perbuatan hukum keperdataan hanya dapatdilakukan oleh subjek hukum keperdataan, yaitu manusia (natuurlijk person) danbadan hukum (rechts person), yang berbeda dengan tindakan

Yakni untukPerbuatan Melawan Hukum akan tunduk pada hukum acara yang berlaku diPeradilan Umum, sedangkan untuk yang tersebut dalam petitum point 8 akantunduk pada hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama ( karenaTergugat beragama Islam).Bahwa penggabungan gugatan / permohonan model demikian jelas dilarang,karena tidak menguntungkan proses peradlian, justru malah melanggarhukum acara, dan akan mempersulit pemeriksaan serta dapat menimbulkanadanya putusan putusan yang saling bertentangan/berbeda.Bahwa

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PONTIANAK :41.IV.POSITA GUGATAN :1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undangundang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradlian Tata Usaha Negara yang berbunyiPengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negaraadalah sengketa yang timbul dibidang Tata Usaha Negara antara orang atau badanhukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Oditur Militer selaku penuntut umummenuntut Terdakwa ynag diduga kuatmelakukan tindak pidana didasarkan atasdasardasar : Alat bukti dalam Pasal 172 uuri Nomor 31tahun 1997 tentang peradlian militer Fakta keterangan Saksisaksidipersidangan bahwa Terdakwamelakukan tindka pidana dalam dakwaanalternative Kedua Pasal 362 KUHP JoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.Dari Uraian di atas Oditur Militer menyatakantetap pada tuntutan semula.Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 17 K/ PM.IIIl12 /AD/1/20194.

Bukti P14 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradlian Tata Usaha Negara. (Print out);17. Bukti P15 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradlian Tata Usaha Negara. (Print out);18. Bukti P16 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan. (Print Out);19.

menjadiperselisinan harus didahului adanya komisi arbitrase/melalui lembaga arbitrasesebagai juru damai sebagai penengah, maka jelaslah gugatan Penggugat dalamperkara perdata ini seharusnya ditujukan terlebin dahulu kepada LembagaArbitrase bukan Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadilinya ;Bahwa gugatan Penggugat pembatalan perjanjian karena khilaf adalah tidakbenar dan keliru dalam menyusun dan membuat gugatan oleh Penggugattersebut, sebab seharusnya bukan Peradlian

jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik,1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL Dirampas untuk Negara;

1. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradlian

Hal ini nyata bertentangandengan dengan syarat formil sahnya kuasa khusus.Pengguga tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokokdan objek sengketa yang diperkarakan;Penggugat nyata tidak cermat, tidak teliti, serta tidak memahamiprosedur beracara di Peradlian Tata Usaha Negara, sehinggasubstansi yang dituangkan di dalam Surat Kuasa pada akhirnyaHal. 21 dari 59 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.Smgjuga tidak memenuhi syarat formil sahnya sebuah kuasasebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang

Pejabat Tata UsahaNegara, makaketikaP enggugatmengajukangugataninidenganmemohonkepadaMajelisHakim Pengadilan Negeri Kupang agar menyatakan batal demi hukumsemuabuktikepemilikan atastanahsengketayangdimilikiolehParaTergugatsmaka gugatanyangdiajukankepemiliksanatas tanahsengketayang dimiliki oleh Para Tergugat, maka gugatan yang diajukan olehPenggugattelahmasukdalam sengketaTatUsahaNegarasebagaimanadiatur UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua UndangUndang Nomord tahun 1986 Tentang Peradlian

PUTUSANNOMOR 42/PDT/2015/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradlian tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :1. KUSDIANTO, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , beralamat di Jalan Dahlia GangJati Nomor 31 RT 02/RW 06 Kelurahan Harjosari, KecamatanSukajadi Kota Pekanbaru :Selanjutnya disebut Penggugat I/ Pembanding ;2.

3) HIR/Pasal 169 ayat (8) R.Bg asalkan dipenuhi ketentuanketentuansebagai berikut:a.b.Rasa keadilan, tanpa mengurangi hak bantah dari pihak lawan;Mengijinkan perubahan atau penambahan gugatan asalkan tidakmengubah posita dan Tergugat tidak dirugikan hak pembelaan diri ataupembuktian;Asalkan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata;Sekalipun tidak ada petitum subsidair;Tidak mengurangi hak bantah dari Tergugat, Tergugat tidak dirugikanhak pembelaan diri atau pun dalam hal pembuktian;Prinsip peradlian

makaketika Penggugat mengajukan gugatan ini dengan memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Kupang agar menyatakan batal demi hukumsemua bukti kepemilikan atas tanah sengketa yang dimiliki oleh ParaTergugat, maka gugatan yang diajukan kepemiliksan atas tanah sengketayang dimiliki oleh Para Tergugat, maka gugatan yang diajukan olehPenggugat telah masuk dalam sengketa Tat Usaha Negara sebagaimanadiatur UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradlian

Nomor 11 K/Pid.Sus/2016Bahwa karena Pengadilan Negeri Bajawa dan Pengadilan TinggiKupang kurang cermat dan kurang teliti dalam pertimbanganmenilai fakta dan konklusi hukum serta kurang cermat menilaidakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut maka putusan dalamkedua tingkat peradlian tersebut seharusnya batal demi hukum;.

No. 480/Pdt.G/2018/PA.Yksengketa tersebut harus diutus terlebin dahulu oleh Pengadilan dalamlingkugan Peradlian Umum;k.

hukum yang terungkap dan terbukti didepan persidangan bukan sematamata menyalin Berita AcaraPemeriksaan dari Pihak Penyidik, sehingga keteranganTerdakwa dan atau saksi saksi yang tidak sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, maka yangharus dijadikan dasar untuk membuktikan Dakwaan OditurMiliter selaku Penuntut Umum adalah berdasarkan keterangansaksisaksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangsesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (1) dan pasal 175 Ayat (1)Unangundang Nomur 31 Tentang Peradlian

., dalam bukunyayag berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradlian AgamaUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Edisi Kedua,Halaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.PdgHalaman 147 alinea ketiga, dikutip sebagai berikut :..sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragamaIslam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam jangkauanmengadili lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan PeradilanUmum.