Ditemukan 106 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertanahan petanahan pertnahan perznahan penadahan pernahan perumahan penanahan peranakan perunahan
Penelusuran terkait : Kepala kantor wilayah badan peranahan nasional provinsi bali vs i ketut darma Dkk;;
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 31-08-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 372/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
H. MOHAMMAD AHYAK
Tergugat:
1.RUDOLF MARDO alias UCOK bin MANONTONG HUTADJULU
2.MASRIPAH
3.SUWARDI
4.SUGIHARTO, SH.,Sp.N
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kota Semarang
79 — 6
  • Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak bervwenang mengadilisengketa ini karena pokok sengketanya adalah sengketa Tata UsahaNegara. antara Penggugat dengan Kepala Kantor Peranahan KataSemarang Turut Tergugat .b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1423 K/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, dk. VS WEMPY DAHONG, dkk.
114 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hendakdiukur ulang, namun Tergugat berdalin bahwa aktivitas tersebut bukanlahpengukuran ulang melainkan sedang diadakan rencana penempatanbangunan baru di atas tanah yang akan dibelinya tersebut;Bahwa rupanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat,Tergugat mengadakan pengukuran sepihak yang batasbatas tanahnyaditunjuk dan ditetapkan sendiri oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat dengan itikad buruk bertujuan seolaholah mengadakanpengukuran ulang atas tanah tersebut yang dibantu oleh oknum padaKantor Peranahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2594 K/Pdt/2011
Tanggal 14 Agustus 2012 — SYAMSUNIDAR vs PEMERINTAH INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI Cq. WALIKOTA BUKITTINGGI ;dkk
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kebijaksanaan penataan kembalipenguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untukkepentingan pembangunan (konsulidasi tanah) yang dilakukan oleh Tergugattidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (10 Peraturan KepalaBidang Peranahan nasional no. 4 tahun 1991 dan telah melibatkan partisipasi2829masyarakat dan telah pula membuat perjanjian antara Pemerintah Daerahdengan pm/Penggugat Konvensi dan melaksnakan sesuai dengan perjanjian,dengan demikian perbuatan Tergugat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 06-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 8 Desember 2015 — DEDY HERYANA, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN
214 — 102
  • ietence enn anime nnnmBukti P17.c : Photo Tergugat yang diwakili oleh Ibu AteSarah meminta penjelasan kepada pihak SekretarisDesa Cileungsi yaitu bapak Fatulah tentang Leter CDesa (bukti photo sesuaiBukti P17.d : Photo Pihak DesaCileungsi memperlihatkan CDesa (bukti photo sesuaiASII); 29 922 non nnn nnn nnn nnn noneBukti P17.e : Photo Lokasi obyek sengketa (bukti photosesuai asli); Bukti P17.f : Photo Pihak Tergugat yang diwakili olehIbu Ate Sarah, bapak Budi,Sampai : bapak Yusuf dan staf Kantor Peranahan
    Saksi HENDI PRAWIRA, menerangkan yang pada pokoknyasebagai berikut : e Bahwa, Saksi menyatakan Saksikedatangan Ahliwaris dari Sukanda yangsekarang menjadi Para Penggugat padabulan Januari 2014 yaitu. mengakupemilik SHM No. 414/Desa Cileungsi danSaya menjadi kuasanya mengecek keKantor Peranahan Kabupaten Bogor danpihak Kantor Pertanahan KabupatenBogor menyatakan bahwa SHM No. 414masin ataS nama Sukanda orangAhliwaris tidak ada perubahan dan padatanggal 19 Maret 2015 saya mengecekkembali ke Kantor
Pengadilan PN TAKENGON Perdata
Register : 14-08-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN TAKENGON Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn
Tanggal 7 September 2023 — Penggugat:
1.SABRI
2.SUPIYAN MUSAURI
Tergugat:
1.RAHMIN
2.CAISARIA ZAHRIANSYAH
3.MARSA WAHIYAH
4.JOGAMASRI
5.MASRIDWAN
6.ALWIN JUHAIRI
7.BADAN PERTANAHAN NEGARA RI.BADAN PERANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH TENGAH
8.CAMAT KECAMATAN BEBESEN
9.KEPALA KAMPUNG KEMILI
Turut Tergugat:
1.SARISNA SAHARA
2.ABDUL KADIR
3.DAUDIN
4.ROHANI
5.M.ALI
6.SAMSINAR
7.SURYANI
8.NURDIN
9.SAFRIANSYAH
10.DARINAH
43 — 34
  • Penggugat:
    1.SABRI
    2.SUPIYAN MUSAURI
    Tergugat:
    1.RAHMIN
    2.CAISARIA ZAHRIANSYAH
    3.MARSA WAHIYAH
    4.JOGAMASRI
    5.MASRIDWAN
    6.ALWIN JUHAIRI
    7.BADAN PERTANAHAN NEGARA RI.BADAN PERANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH TENGAH
    8.CAMAT KECAMATAN BEBESEN
    9.KEPALA KAMPUNG KEMILI
    Turut Tergugat:
    1.SARISNA SAHARA
    2.ABDUL KADIR
    3.DAUDIN
    4.ROHANI
    5.M.ALI
    6.SAMSINAR
    7.SURYANI
    8.NURDIN
    9.SAFRIANSYAH
    10.DARINAH
Pengadilan PN PALU Perdata Tanah
Putus : 21-03-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PALU Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Pal.
Tanggal 21 Maret 2017 — Dra. KUSNIAR vs Wenori Lakoini. dkk
87 — 12
  • DOKTORANDA KUSNIAR.T 12 :Foto copy Surat pengumuman Kantor Peranahan Kota Palu;T 13 :Foto copy koran Nusa Post Tentang pengumuman BadanPertanahan Kota Palu; Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Pal. Halaman21dari38 14 :Foto Copy Surat Somasi tanggal 20 Desember 2016 15 : Foto copy surat Somasi tanggal 03 Januari 2017 16 :Foto copy surat penguasaan tanah an.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 20-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 122/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 24 Oktober 2017 — - LINALUS H. L. FEOH vs - ANDI WILSON NDUN, Cs
67 — 19
  • Sedangkan hasil identifikasi untuk dokumen pendukung penerbitanSertifikat HM Nomor 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISANDUN LIUK dialinkan menjadi atas nama ANDI WILSON NDUN(Terlawan) diruang Kepala Kantor Peranahan Kota Kupang padatanggal 3 Desember 2015 dan tanggal 6 Januri 2016 dihadapanKepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Kupang ditemukan faktahukum : sangat tidak jelas; dimana hanya memiliki SuratPermohonan Sertifikat dari FERTJI JUMISA NDUNLIUK tahun1993 dengan luas 566 m2, namun dalam sertiikat
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 25-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan PN SERANG Nomor 883/Pid.B/2021/PN Srg
Tanggal 13 Januari 2022 — Penuntut Umum:
PUJIYATI, SH
Terdakwa:
Drs. JAMALUDIN BIN H. RUMDANA
58 — 11

  • 5.7 1 (satu) bundle foto copy legalisir Buku tanah Ham Milik No. 248 atas nama Nani yang di terbitkan oleh Kantor Peranahan Serang tanggal 09 September 2003 berikut warkahnya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Paintungan Kec. Jawilan Kab. Serag seluas 11.557 M2.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    6.

Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 25-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PN SERANG Nomor 882/Pid.B/2021/PN Srg
Tanggal 13 Januari 2022 — Penuntut Umum:
PUJIYATI, SH
Terdakwa:
DASEP HERMAWAN BIN R. UMDANA
74 — 20

  • 5.1(satu) bundle foto copy legalisir Buku Tanah hak Milik No. 247 atas nama Suherman yang di terbitkan oleh Kantor Peranahan Serang tanggal 14 Oktober 2003 berikut warkahnya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Paintungan Kec. Jawilan Kab. Serag seluas 3.951 M2.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 23-10-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN KUDUS Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kds
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
JAZULI
Tergugat:
SUTAAT
Turut Tergugat:
1.Kantor Notaris, PPAT H. PAIMAN, SH
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
68 — 7
  • Bahwa menurut data yang ada pada kantor peranahan Kabupaten KudusSertipikat Hak Milik Nomor 332/Papringan tercatat atas nama Saridjan binSariman, yang kemudian tercatat dihibahkan dengan Akta Hibah tanggal 29101980 nomor : 38/80 dibuat oleh PPATS Soekresno Camat KaliwunguKudus kepada 1. Ngatmi binti Tosari. 2. Painah binti Tosari..
Pengadilan PN PALU Perdata Tanah
Register : 22-04-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.PL.
Tanggal 11 Desember 2014 — AHMAD SAHUDDIN. dkk vs Hi. ASMAN SAHUDDIN. dkk
91 — 27
  • kedua suratketerangan tersebut samasama keluar ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi surat keterangan yang dibuatoleh Palisu Daeng Marawung;Bahwa setelah Surat Keterangan ditanda tangan, Surat tersebutdibawah ke Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan untuk dibuatkanSurat Ikrar Wakaf, karena mereka sebagai saksi;Bahwa lkrar Wakaf dilakukan oleh Pejabat Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akter Ikrar Wakaf ;Bahwa selesai semua persyaratan tersebut diatas, dilaporkan keKantor Peranahan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 15-05-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 11/Pdt.G/2015/PN-Tjb
Tanggal 22 Oktober 2015 — - PENGGUGAT : HJ. BASRAH AINI - TERGUGAT : KASIRUN SIMANGUNSONG. DKK
105 — 15
  • berdasarkan surat Gubernur KepalaDaerah Provinsi Sumatera Utara No SK 138/DA/HML/A/1 974 tanggal 6April 1974;Bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No SK138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974 yang dimaksudkan Penggugatdk/Tergugat dr tersebut tidak sah karena surat tersebut bukanlah surathak milik sebagaimana PP No. 10 tahun 1961 karena Penggugatdk/Tergugat dr tidak melaksanakan kewajiban kepada negara agar hakmilik tersebut diberikan oleh Mentri Agraria dahulu sekarang disebutBadan Peranahan
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 22-12-2015 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 89/Pdt.G/2015/PN.Mks
Tanggal 22 Desember 2015 —
123 — 23
  • tersebut bukanlah pengukuran ulang melainkan sedang diadakanrencana penempatan bangunan baru diatas tanah yang akan dibelinyatersebut ; Hal 3 dari 44 Putusan Perdata No. 89/Pdt/G/2015/PN.Mks10.11.Bahwa rupanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat,Tergugat mengadakan pengukuran SEPIHAK yang batasbatastanahnya DITUNJUK DAN DITETAPKAN sendiri oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat dengan itikad buruk bertujuan seolaholah mengadakanpengukuran ulang atas tanah tersebut yang dibantu oleh oknum padaKantor Peranahan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 30-11-2016 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN AMBON Nomor 226/Pdt.G/2016/PN. Amb
Tanggal 24 Oktober 2018 — Ronald Leonard da Costa, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 17 September 1946, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum BIP Blok A.27 No.19, RT.006/RW.013, Kelurahan/Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Pemegang KTP. No.3201371709460001 (sebelumnya bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kavling POLRI Blok F/1431, RT.004/RW.002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Pemegang KTP. No.09.52027.170945.0104) dan ; 2. Roy Andre da Costa, SH., Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 November 1958, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal di Bandung, jalan Trunojoyo No.9, RT.03/RW.03, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, NIK : 3273091311580001, Advokat dan Konsultan Hukum di Bandung - Jawa Barat, beralamat kantor di Jalan Cilaki No.47 ; Keduanya bertindak untuk diri sendiri selaku Ahli Waris dari almarhum Jan Johanes da Costa, sekaligus bertindak atas nama dan untuk kepentingan Ahli Waris (Pengganti) lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.20/SKK/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya akan disebut Penggugat. ; M E L A W A N 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Cq. Politeknik Negeri Ambon, jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Rumah Tiga - Ambon, selanjutnya disebut Tergugat ; Dalam hal ini diwakili oleh Marines Gabriel Frans Sugi, SH.MH dan Jacky Jeverson, SH Bagian Hukum Politeknik Negeri Ambon, berkantor di Jalan Ir. M. Putuhena wailela Rumah Tiga Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2017 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 21/2017 tanggal, 4 Januari 2017. 2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria (Badan Per-tanahan Nasional), Cq. Kantor Pertanahan Kota Ambon, jalan Jenderal Sudirman No.1 Ambon, selanjutnya disebut Turut Tergugat.; Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Nama NIP Warganegara Pekerjaan/Jabatan A l a m a t : : : : : DAVE A.H. POOROE, SH. 19761024 200212 1 003. Indonesia. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Ambon. 2. Nama NIP Warganegara Pekerjaan/Jabatan A l a m a t : : : : : RASYD HASAN ASSAGAF, SH. 19860427 200903 1002. Indonesia. Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Ambon. 3. Nama NIP Warganegara Pekerjaan/Jabatan A l a m a t : : : : : KHIKMANTO SUPRIBADI, ST. 19801015 200804 1 003. Indonesia. Kepala Sub Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan. Kantor Pertanahan Kota Ambon. 4. Nama NIP Warganegara Pekerjaan/Jabatan A l a m a t : : : : : HARRY ISHA FEBRYANTO. 19870223 202121 1 003. Indonesia. Pengumpul Data Survey dan Pemetaan Kadestral. Kantor Pertanahan Kota Ambon. 5. Nama NIP Warganegara Pekerjaan/Jabatan A l a m a t : : : : : TRESIA D. MULDER. 19760910 199303 1 001. Indonesia. Staf Kantor Pertanahan Kota Ambon. Kantor Pertanahan Kota Ambon. 6. Nama NIP Warganegara Pekerjaan/Jabatan A l a m a t : : : : : SYARIF HIDAYAT,A.md 19860402 200903 1 001. Indonesia. Analis Permasalahan Pertanahan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 106/Sk-81.71/2017 tanggal, 12 Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 140/2017 tanggal, 16 Pebruari 2017
304 — 52
  • Sos tanggal 16 Oktober 2015, diberi tanda P 19.20.Foto copy dari foto copy Peta Pendaftaran Nomor 59/2008 untuk tanahtanah di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon yang dibuat dandikeluarkan oleh kantor Peranahan Kota Ambon pada tanggal 1Desember 2008, diberi tanda P 20.Fotokopi bukti surat tersebut diberi materai secukupnya dan telah dicocokansesuai dengan aslinya, kecuali P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11,P.16, P.19, P.20 tidak dipelihatkan aslinya ;Menimbang, bahwa selain buktibukti
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2020 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 17 Juni 2020 — MONANG NAIPOSPOS LAWAN FLORI BR. PANJAITAN, DK
146 — 143
  • KepalaKantor Peranahan Kabupaten Toba Samosir, berkantor di JI.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 346/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 8 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : H. M. SALEH NISAR Diwakili Oleh : H. M. SALEH NISAR
Terbanding/Tergugat IV : Dr.Abd.Muis,SH.MH
Terbanding/Tergugat II : HADI SALIMIN
Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Kota Makassar
Terbanding/Tergugat III : ANDI MANNAMBAI
Terbanding/Tergugat I : Ny. Soeratmi Saleh
81 — 49
  • Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebutdiatas, Pengadilan Tinggi berpendapat belum dapat membuktikan dalil sangkalannya.Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi berpendapat gugatanPenggugat terbukti, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolakgugatan harus dibatalkan.Menimbang, bahwa terjadinya tumpang tindih tersebut akibat perbuatan ParaTergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga merugikan Penggugat tidak bisamengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut pada Kantor Peranahan
Pengadilan PN BANDA ACEH
Upload : 18-10-2011
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.BNA
45 — 6
  • KEPALA KANTOR BADAN PERANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH,untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkaraini;Telah mendengar pihak pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannyatertanggal 13 Juli 2010 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal, 1 Juli 2010 dibawahNomor: 18/Pdt.G/2010/PN.BNA.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 08-10-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 84/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 26 Februari 2014 — - HAJI MUHAMMAD DAHLAN selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. MUH. KAHARUDDIN TAYIB, SE, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
36 — 24
  • A, setelah melaksanakan proses dimaksud, berdasarkan surattanggal 28 Juli 2011 Nomor : 274.300.5.75.06/IN/2011 Kepala KantorPertanahan Kabupaten Gowa mengusulkan permohonan pemberian hakatas tanah yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPNPropinsi Sulawesi Selatan, kemudian berdasarkan surat tanggal 28 Juli2011 Nomor: 597/30073/VU/2011 dan Nomor: 959/30073/VU/2011oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan permohonan dimaksud diteruskan kepada KepalaBadan Peranahan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 178/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 23 April 2015 — Hj. NURJANNAH FATH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP dan MOH. SALEH
88 — 31
  • ACHMAD TAUFIK ; Kepala Sub SeksiPekara, Peranahan 5 ~= ===Keduanya pada Kantor Kabupaten Sumenep ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Dan;MOH. SALEH ; Warganegara Indonesia, Alamat : Jalan Melati No. 17Kelurahan, Sumenep; Pekerjaan : PensiunanPNS ; melalui kuasanya bernama : ACH.NOVEL, SH.MH. dan RUSFANDI, SH.MH.Advokad, berkantor di JI. K.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-03-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1800 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Maret 2013 — MULJADI BUDIMAN vs PARA AHLI WARIS : SAID GASSIM bin MOEHAMMAD bin ABDULLAH ALHADAD DAN NY. SJARIFA AYSAH binti ALI bin TAHA ALHADAD, dkk dan AHLI WARIS SAID bin MUHAMMAD BALUWEL DAN NY. AISYAH binti MUHAMMAD NURDIN SAHIB, dkk
333 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANTOR WILAYAH PERANAHAN DKI JAKARTA Cq.KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN, berkedudukandi Jl.