HUSNI.Menimbang bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas maka unsur menerimahadiah atau janji ini terpenuhi ;Ad.3 Unsur Diketahui atau patut didu,a ;Menimbang bahwa yang dimaksud diketahui atau patut diduga adalah bahwaTerdakwa mengetahui dan patut menduga atau memperkirakan bahwa pemberian yangdiberikan oleh saksi yang berkepentingan tersebut adalah mempunyai maksud agar apayang diharapkan tersebut dapat diselesaikan atau dipenubhi oleh Terdakwa ;Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa punggutan

pihakkedua.Pihak Pertama memberi weewenang kepada Pihak Kedua untukmengurus izinizin seperti jin Mendirikan Bangunan(IMB),penyambungan listrik, air dan fasilitas lain yang diperlukan PihakKedua sesuai dengan hukum yang berlaku.Pihak Pertama tidak berkeberatan atau tidak akan memperlambat,menghalangi, atau mengajukan gugatan sehubungan dengan tindakan,penggunaan dan pemanfaatan tanah sewa Pihak Kedua sebagaimanatersebut di atas.Pasal 4:Selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ini semua pajak,punggutan

BonefasiusSitanggang; Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap kami sebelumyamelakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan kamimendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitarpelabuhan Ahmad Yani di curigai adanya indikasi tindak pidanaHalaman 19 dari 73 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Ttepungli sehingga kami bersama tim turun untuk melakukanpenyilidikan selama beberapa bulan dan kami juga mendapatlaporan bahwa di daerah seputaran Pelabuhan Ahmad Yani adabeberapa instansi juga melakukan punggutan

Tojo UnaUna denganmelakukan pemotongan dan kekurangan pembayaran dalam penyalurandana tunjangan khusus Gudacil tahun 2009 sampai dengan tahun 2012pada Kabupaten Tojo UnaUna tidak dibenarkan karena dana tunjangantersebut adalah hak penuh dari guruguru yang menerimanya.Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 217 dari 270e Bahwa Dalam melakukan punggutan atau pemotongan terdakwa MuhanisYahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu :e Dengan melakukan pemotongan secara langsung :e Untuk

Tojo UnaUna denganmelakukan pemotongan dan kekurangan pembayaran dalam penyalurandana tunjangan khusus Gudacil tahun 2009 sampai dengan tahun 2012pada Kabupaten Tojo UnaUna tidak dibenarkan karena dana tunjangantersebut adalah hak penuh dari guruguru yang menerimanya.Bahwa Dalam melakukan punggutan atau pemotongan terdakwa MuhanisYahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu :e Dengan melakukan pemotongan secara langsung :e Untuk tahun 2010 terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukanpemotongan

Togeansebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).Mansyur pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPTD Dikjar Kec.Wabes sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa dalam melakukan punggutan atau pemotongan terdakwa MuhanisYahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu:1.Dengan melakukan pemotongan secara langsung Untuk tahun 2010 terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pdmelakukan pemotongan secara langsung kepada 15 (lima belas)orang guru) dengan jumiah bervariasi

TojoUnaUna pada Tahun 2009 s/d Tahun 2012 telah melakukan punggutan ataupemotongan dana tunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun2009, 2010, 2011 dan tahun 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur ketiga yang dapat merugikan keuangan negara, atauperekonomian Negara telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang

Tipikor Polres Klaten dan terdakwa PURNOMOHADI, lalu setelah di buka benar amplop putin tersebut berisi uang kertasnominal Rp. 100,000, (Seratus ribu rupiah) berjumlah 3 (tiga) lembar.Kemudian terdakwa PURNOMO HADI, SASWITO dan= saksi INDAHSRININGSIH di ajak ke Polres Klaten untuk proses lebih lanjut.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berturut turutpada jangka waktu tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 AprilHalaman 23 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2018/PN Smg2017, dan total punggutan

Kemudian terdakwa PURNOMO HADI, SASWITO dan saksiINDAH SRININGSIH di ajak ke Polres Klaten untuk proses lebih lanjut.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berturut turutpada jangka waktu tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 April2017, dan total punggutan sejumlah Rp 33.100.000, (Tiga puluh tiga jutaseratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa Purnomo Hadi, SH.M.Si tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan

KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuaidengan Pasal 137 KUHAP), sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan, mengeluarkan barang impor berupa rokok sebanyak +100(seratus) karton yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya darikawasan Pabean atau dari tempat penimbunanberikat atau dari tempatlain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dancukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya punggutan

KIM maka pungutan uang dari penggarap tersebut adalah tidak benarkarena justru dinikmati oleh banyak pihak tidak sesuai dengan pemahaman parapenggarap atas uang yang diserahkannya tersebut, karena punggutan tersebutmenggunakan kikitir maka pemahaman para penggarap, pungutan tersebut adalahpembayaran pajak PBB yang akan disetor ke negara, namun justru dinikmati oleh PT.KIM untuk pembayaran pajak, dinikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa dansaksi Ateng ;Halaman 51 dari 63 halaman, Putusan No.37

Rasyid, SE,Terdakwa Hengky Mainassy, SH dan Terdakwa BonefasiusSitanggang; Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap kami sebelumyamelakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan kamimendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitarpelabuhan Ahmad Yani di curigai adanya indikasi tindak pidanapungli sehingga kami bersama tim turun untuk melakukanpenyilidikan selama beberapa bulan dan kami juga mendapatlaporan bahwa di daerah seputaran Pelabuhan Ahmad Yani adabeberapa instansi juga melakukan punggutan

WAHYUDI, karena atas perintah Kades ROHANI untukpembangunan Balai Desa, , saat itu warga penerima ganti rugi menyetujuisecara lisan saja karena pembangunan balai Desa untuk kepentinganbersama.Bahwa benar yang saya ketahui adalah untuk pembangunan balai DesaPucangsimo sehingga saya mau memberikan uang 3% dari ganti rugi yangsaya terima.Bahwa setahu saya uang pungutan sebesar 3% tersebut tidak dipergunakanoleh Kepala Desa untuk pembangunan Balai DesaBahwa saya merasa tidak dipaksa karena punggutan

Susila Bhakti punggutan mana berdasarkan Rekomendasiyang diberikan Tergugat Ill Ic. Dahulu Dinas Pasar Kabupaten Langkat,sekarang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkatkepada Syaiful Bahri melalui surat Nomor 645474/IIIIX/1995, tanggal 6September 1995 Rekomendasi untuk pelaksanaan pemunggutanangsuran Kredit pembelian Kios/Loods Pasar Baru Stabat;b.

Rasyid, SE,Terdakwa Hengky Mainassy, SH dan Terdakwa BonefasiusSitanggang; Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap kami sebelumyamelakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan kamimendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitarpelabuhan Ahmad Yani di curigai adanya indikasi tindak pidanapungli sehingga kami bersama tim turun untuk melakukanpenyilidikan selama beberapa bulan dan kami juga mendapatlaporan bahwa di daerah seputaran Pelabuhan Ahmad Yani adabeberapa instansi juga melakukan punggutan

datang kepadasaya mengajukan PTSLnya apakah disetujui oleh BPN, saya tidakmengetahuinya ;Setahu saya banggiang ini di sakap atau difungsikan oleh warga yangada namanya kelompok banggiang yang merawat ada yang ditanamipisang dll;Yang membentuk kelompok banggiang ini adalah sekumpulan petanikecil yang ada diwilayah kami ;Setahu saya hasil kebun dari tanah banggiang ini di bawa ke Puri;Banggiang ini tidak ikut sebagai krama subak kami dan tidak tercatatsehingga juga tidak kami urus dan tidak membayar punggutan

1. Penitipan uang sebesar Rp. 22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dari saksi WANTORO, SH yang diterima dari saksi TITIK ANGGRAENI yang merupakan uang punggutan Prona Desa Linggapura Tahun 2015 dan 2016.

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara.