Ditemukan 96 data
78 — 10
HUSNI.Menimbang bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas maka unsur menerimahadiah atau janji ini terpenuhi ;Ad.3 Unsur Diketahui atau patut didu,a ;Menimbang bahwa yang dimaksud diketahui atau patut diduga adalah bahwaTerdakwa mengetahui dan patut menduga atau memperkirakan bahwa pemberian yangdiberikan oleh saksi yang berkepentingan tersebut adalah mempunyai maksud agar apayang diharapkan tersebut dapat diselesaikan atau dipenubhi oleh Terdakwa ;Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa punggutan
269 — 181
pihakkedua.Pihak Pertama memberi weewenang kepada Pihak Kedua untukmengurus izinizin seperti jin Mendirikan Bangunan(IMB),penyambungan listrik, air dan fasilitas lain yang diperlukan PihakKedua sesuai dengan hukum yang berlaku.Pihak Pertama tidak berkeberatan atau tidak akan memperlambat,menghalangi, atau mengajukan gugatan sehubungan dengan tindakan,penggunaan dan pemanfaatan tanah sewa Pihak Kedua sebagaimanatersebut di atas.Pasal 4:Selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ini semua pajak,punggutan
145 — 50
BonefasiusSitanggang; Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap kami sebelumyamelakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan kamimendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitarpelabuhan Ahmad Yani di curigai adanya indikasi tindak pidanaHalaman 19 dari 73 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Ttepungli sehingga kami bersama tim turun untuk melakukanpenyilidikan selama beberapa bulan dan kami juga mendapatlaporan bahwa di daerah seputaran Pelabuhan Ahmad Yani adabeberapa instansi juga melakukan punggutan
65 — 15
Tojo UnaUna denganmelakukan pemotongan dan kekurangan pembayaran dalam penyalurandana tunjangan khusus Gudacil tahun 2009 sampai dengan tahun 2012pada Kabupaten Tojo UnaUna tidak dibenarkan karena dana tunjangantersebut adalah hak penuh dari guruguru yang menerimanya.Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 217 dari 270e Bahwa Dalam melakukan punggutan atau pemotongan terdakwa MuhanisYahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu :e Dengan melakukan pemotongan secara langsung :e Untuk
Tojo UnaUna denganmelakukan pemotongan dan kekurangan pembayaran dalam penyalurandana tunjangan khusus Gudacil tahun 2009 sampai dengan tahun 2012pada Kabupaten Tojo UnaUna tidak dibenarkan karena dana tunjangantersebut adalah hak penuh dari guruguru yang menerimanya.Bahwa Dalam melakukan punggutan atau pemotongan terdakwa MuhanisYahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu :e Dengan melakukan pemotongan secara langsung :e Untuk tahun 2010 terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukanpemotongan
Togeansebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).Mansyur pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPTD Dikjar Kec.Wabes sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa dalam melakukan punggutan atau pemotongan terdakwa MuhanisYahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu:1.Dengan melakukan pemotongan secara langsung Untuk tahun 2010 terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pdmelakukan pemotongan secara langsung kepada 15 (lima belas)orang guru) dengan jumiah bervariasi
TojoUnaUna pada Tahun 2009 s/d Tahun 2012 telah melakukan punggutan ataupemotongan dana tunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun2009, 2010, 2011 dan tahun 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur ketiga yang dapat merugikan keuangan negara, atauperekonomian Negara telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang
AGUNG WIBOWO, SH.
Terdakwa:
PURNOMO HADI, SH.MSi
140 — 35
Tipikor Polres Klaten dan terdakwa PURNOMOHADI, lalu setelah di buka benar amplop putin tersebut berisi uang kertasnominal Rp. 100,000, (Seratus ribu rupiah) berjumlah 3 (tiga) lembar.Kemudian terdakwa PURNOMO HADI, SASWITO dan= saksi INDAHSRININGSIH di ajak ke Polres Klaten untuk proses lebih lanjut.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berturut turutpada jangka waktu tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 AprilHalaman 23 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2018/PN Smg2017, dan total punggutan
Kemudian terdakwa PURNOMO HADI, SASWITO dan saksiINDAH SRININGSIH di ajak ke Polres Klaten untuk proses lebih lanjut.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berturut turutpada jangka waktu tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 April2017, dan total punggutan sejumlah Rp 33.100.000, (Tiga puluh tiga jutaseratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa Purnomo Hadi, SH.M.Si tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan
120 — 50
KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuaidengan Pasal 137 KUHAP), sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan, mengeluarkan barang impor berupa rokok sebanyak +100(seratus) karton yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya darikawasan Pabean atau dari tempat penimbunanberikat atau dari tempatlain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dancukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya punggutan
74 — 11
KIM maka pungutan uang dari penggarap tersebut adalah tidak benarkarena justru dinikmati oleh banyak pihak tidak sesuai dengan pemahaman parapenggarap atas uang yang diserahkannya tersebut, karena punggutan tersebutmenggunakan kikitir maka pemahaman para penggarap, pungutan tersebut adalahpembayaran pajak PBB yang akan disetor ke negara, namun justru dinikmati oleh PT.KIM untuk pembayaran pajak, dinikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa dansaksi Ateng ;Halaman 51 dari 63 halaman, Putusan No.37
171 — 94
Rasyid, SE,Terdakwa Hengky Mainassy, SH dan Terdakwa BonefasiusSitanggang; Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap kami sebelumyamelakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan kamimendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitarpelabuhan Ahmad Yani di curigai adanya indikasi tindak pidanapungli sehingga kami bersama tim turun untuk melakukanpenyilidikan selama beberapa bulan dan kami juga mendapatlaporan bahwa di daerah seputaran Pelabuhan Ahmad Yani adabeberapa instansi juga melakukan punggutan
29 — 9
WAHYUDI, karena atas perintah Kades ROHANI untukpembangunan Balai Desa, , saat itu warga penerima ganti rugi menyetujuisecara lisan saja karena pembangunan balai Desa untuk kepentinganbersama.Bahwa benar yang saya ketahui adalah untuk pembangunan balai DesaPucangsimo sehingga saya mau memberikan uang 3% dari ganti rugi yangsaya terima.Bahwa setahu saya uang pungutan sebesar 3% tersebut tidak dipergunakanoleh Kepala Desa untuk pembangunan Balai DesaBahwa saya merasa tidak dipaksa karena punggutan
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Langkat
Terbanding/Tergugat II : Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat
Terbanding/Tergugat III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat II : H. TAUFIK, SE
Terbanding/Turut Tergugat III : ISLAMIDAR
Terbanding/Turut Tergugat IV : HERRY IRAWAN
Terbanding/Turut Tergugat V : ELIDAWATI
Terbanding/Turut Tergugat VI : ERA SURYANI DALIMUNTHE, Amd
Terbanding/Turut Tergugat VII : MARAH CHAIDIR NAIN DALIMUNTHE, ST
Terbanding/Turut Tergugat VIII : MARAH AHCMAD HUSIN DALIMUNTHE, ST
83 — 53
Susila Bhakti punggutan mana berdasarkan Rekomendasiyang diberikan Tergugat Ill Ic. Dahulu Dinas Pasar Kabupaten Langkat,sekarang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkatkepada Syaiful Bahri melalui surat Nomor 645474/IIIIX/1995, tanggal 6September 1995 Rekomendasi untuk pelaksanaan pemunggutanangsuran Kredit pembelian Kios/Loods Pasar Baru Stabat;b.
217 — 111
Rasyid, SE,Terdakwa Hengky Mainassy, SH dan Terdakwa BonefasiusSitanggang; Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap kami sebelumyamelakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan kamimendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitarpelabuhan Ahmad Yani di curigai adanya indikasi tindak pidanapungli sehingga kami bersama tim turun untuk melakukanpenyilidikan selama beberapa bulan dan kami juga mendapatlaporan bahwa di daerah seputaran Pelabuhan Ahmad Yani adabeberapa instansi juga melakukan punggutan
1.Drs. I Gusti Agung Gede Mertasana
2.I Gusti Agung Ngurah Dirga,SH
3.I Gusti Agung Anom Anantawikrama
4.I Gst Ag Gd Khrisna Kamasan
5.I Gst Ag Gd Kamasan Putra, Amd
6.I Gusti Agung Oka Garjita, ST
Tergugat:
1.I Ketut Gede Arya Adnyana, SE, Msi
2.Reynold Darma Manulang, ST
3.I Wayan Gede Sudiartha,S.Pt
4.I Nyoman Gede Wenten Aryasa
5.I Made Gede Sumarjan
Turut Tergugat:
1.Dinas Pendapatan Daerah Pasedahan Agung Kabupaten Badung
2.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Bali
3.I Gusti Agung Arya Putra
54 — 22
datang kepadasaya mengajukan PTSLnya apakah disetujui oleh BPN, saya tidakmengetahuinya ;Setahu saya banggiang ini di sakap atau difungsikan oleh warga yangada namanya kelompok banggiang yang merawat ada yang ditanamipisang dll;Yang membentuk kelompok banggiang ini adalah sekumpulan petanikecil yang ada diwilayah kami ;Setahu saya hasil kebun dari tanah banggiang ini di bawa ke Puri;Banggiang ini tidak ikut sebagai krama subak kami dan tidak tercatatsehingga juga tidak kami urus dan tidak membayar punggutan
HENDRO PURWOKO, SH.MH.
Terdakwa:
ZAENAL ASIKIN Bin SA IL
172 — 91
- Penitipan uang sebesar Rp. 22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dari saksi WANTORO, SH yang diterima dari saksi TITIK ANGGRAENI yang merupakan uang punggutan Prona Desa Linggapura Tahun 2015 dan 2016.
Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara.
100 — 24
2011 dalam BKU ditulis sebesar Rp.34.832.498,00 yangseharusnya sebesar Rp.46.279.947,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.11.447.449,00yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.Saldo awal bulan Juli 2012 terdapat dana sebesar Rp.51.309.024,00 yang tidak dicatat dalamBKU sehingga tidak dapat dipertanggunjawabkan oleh terdakwa , dengan rincian :Saldo akhir bulan Juni 2012 yang tidak dicatat sebagai saldo awal dalam BKU Komitebulan Juli 2012 sebesar Rp. 7.753.024,00Penerimaan tunggakan punggutan
Saldo awal bulan Juli 2012 terdapat dana sebesar Rp.51.309.024,00 yang tidak dicatatdalam BKU sehingga tidak dapat dipertanggunjawabkan oleh terdakwa, dengan rincian :Saldo akhir bulan Juni 2012 yang tidak dicatat sebagai saldo awal dalam BKU Komitebulan Juli 2012 sebesar Rp. 7.753.024,00Penerimaan tunggakan punggutan peserta didik/siswa tahun pelajaran 2011/2012 yangtidak dicatat sebagai penerimaan dalam BKU Komite sebesar Rp. 43.556.000,00,c.
172 — 24
Ptk.Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalamrangka percepatan waktu bongkar muat di dalam pelabuhan danpemberantasan punggutan liar, Knususnya di Pelabuhan Dwikora Pontianak;Keadaan yang meringankan:Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Para Terdakwa menyesali perouatannya dan berjanji untuk tidakmengulanginya lagi;Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah
134 — 41
Saksi sering melakukan sosialisasi terhadaphal tersebut karena satu obyek tidak boleh dilakukan punggutan lebihdari satu kali, namun masih ada desa yang melakukan hal tersebut;Bahwa apabila melihat judul dari peraturan desa tersebut makaseharusnya peraturan desa tersebut hanya berlaku selama 1 (satu)tahun saja yaitu pada tahun anggaran 2010.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangansaksi, kecuali bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa.15. SaksiDRS.
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
156 — 44
pemungutan biaya PNBP Jasake pelabuhan atas kapal dan speed boat yang tidak sesuai ketentuanyang berlaku saat itu dengan dengan katakata : KAU TAGIH PER DUAMINGGU TIAP AGEN, SETELAH ITU KELUARKAN PNBP NYA BERAPAYANG DITAGIH IBU EMY, SETELAH ITU SISANYA SERAHKAN SAYAATAU KALAU SAYA TIDAK ADA SETORKAN KE REKENING SAYA;Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri sipil (PNS ) yang menjabatsebagai Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III SungaiNyamuk;Bahwa sebenarnya yang bertugas untuk melakukan punggutan
yang di tunjuk oleh pemilikkapal untuk di lakukan perbaruan/perpanjangan surat dimaksud namunsebelumnya pihak Agen mengajukan permohonan perpanjangan surat yangdimaksud dan waktu perpanjangan batas waktunya selama maksimal 3Halaman 102 dari 208 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2018/PN Smrbulan terhadap surat, yaitu Sertifikat Radio, Sertifikat keselamatan kapal danbarang untuk dilakukan perpanjangan / pembaharuan;Bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang menjadipedoman dalam pelaksanaan punggutan
72 — 97
Saksi sering melakukan sosialisasi terhadap hal tersebutkarena satu obyek tidak boleh dilakukan punggutan lebih dari satu kali,namun masih ada desa yang melakukan hal tersebut;Bahwa apabila melihat judul dari peraturan desa tersebut makaseharusnya peraturan desa tersebut hanya berlaku selama 1 (satu)tahun saja yaitu pada tahun anggaran 2010.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangansaksi, kecuali bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa.Saksi DRS.
153 — 76
Koroh; Bahwa Saksi juga memberikan uang retribusi pasar kepada Petugas Retribusi; Bahwa Saksi pindah rumah tinggal pada Tahun 1985; Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang memunggut uangpajak pasar atau retribusi pasar selain Petugas Retribusi; Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada punggutan atau iuran pasaryang diberikan kepada Penggugat atau kepada Raja Koroh; Bahwa sepengetahuan saksi, uang retribusi pasar yang telah dikumpulkanoleh Petugas Reitribusi akan disetor ke Dinas
SYARFAWI
Tergugat:
1.KEPALA DESA PULAU GADANG
2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
YUWARLIS
115 — 41
Bahwa AD/ART yang telah disetujui oleh Pemerintah DesaPulau Gadang telah diserahkan pada pengurus Pokdarwis KampungDanau; Bahwa dalam AD/ART mengatur bahwa dari punggutan karcisyang dilakukan, harus diserahkan sejumlah Rp.500 ( lima ratusrupiah ) pada pemerintah desa.