Ditemukan 1091 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN
94 — 40
kerugian keuangan Negara sebesar Rp130.203.400, (Seratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 47/Pid.SusTPK/2016/PN Pal tanggal 9 Nopember 2016 atas namaTerdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Tingat
93 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana telah dikukuhkan dalamPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/G/2008/PTUNJKT yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2008;Bahwa batasbatas kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kepentingandan atas nama Penggugat, telah pula ditetapkan dengan sah dan mengikat,dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tertanggal 29 Desember 1997yang dibuat oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat IIIndragiri Hilir dan Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingat
Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
167 — 194
;Bahwa kerugian Kelima yang diderita Penggugat adalah penghentianpendapatan dari berbagai kegiatan yang menjadi kegiatan rutin sepertiperjalanan dinas inspeksi, konsultasi publik, dsb sejak 1 Juli 2018;Bahwa kerugian Keenam yang diderita Penggugat adalah biayapendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk gugatan perkaraNomor: 63/G/2017/PTUNJKT (tingat pertama dan tingkat banding) dan Nomor:138/G/2018/PTUNJKT (tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi)serta Nomor: 222/G/2019/
Terbanding/Tergugat I : DEEPAK RUPO CHUGANI
Terbanding/Tergugat II : DILIP RUPO CHUGANI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN CQ KANTOR KPKNL BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK CIMB NIAGA Tbk Cq. BANK NIAGA CABANG JAKARTA THAMRIN
92 — 51
Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa setelah menerima memori banding yangdiajukan Pembanding semula Pembantah menurut Pengadilan Tinggiternyata tidak terdapat halhal baru dan pada hakekatnya hanyalahmerupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan padapersidangan tingkat pertama yang seluruhnya sudah dipertimbangkandengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukanoleh Pembanding semula Pembantah harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukumPengadilan Tingat
84 — 41
terletak di JalanPlajau, No.C/11, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang EmpatKabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.Pembanding keberatan terhadap mutah tersebut khususnyatentang alamat rumah yang tercantum dalam amar putusanPengadilan Tingkat Pertama;Bahwa dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 26 dalampenulisan yag dikutip kembali menimbang, bahwa padapersidangan tanggal 7 Desember 2020 Penggugat mengajukan rerepliknya, terdapat kekeliruan penulisan oleh Yang Muia MajelisHakim Pengadilan Tingat
Pembanding/Tergugat III : Menteri PUPR, Cq. DIRJEN BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Diwakili Oleh : Menteri PUPR, Cq. DIRJEN BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR
Terbanding/Pen
214 — 128
memoribanding yang diajukan oleh para Kuasa Pembanding dan Pembanding IIpatut untuk dikesampingkan ;Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas dimana Majelis Hakim tingkat pertama ,telah mempertimbangkandengan benar dan tepat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapatmenyetujul dan dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkatpertama ,oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :8/Pdt.G/2020/PN Kla , tanggal 5 Nopember 2020 dapat di pertahankan dandikuatkan dalam tingat
107 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pertimbagan hukum Judex facti Pengadilan Tinggi DKIJakarta adalah salah dan keliru oleh karena pertimbangan a quoadalah salah dan bertentangan dengan fakta hukum yang telahdipertimbangkan oleh Judex facti tingat pertama dalamputusannya halaman, 43, 44, 45, 46, 47, yang kami kutip;Hal. 28 dari 32 hal. Put.
I Kadek Wahyudi Ardika, SH
Terdakwa:
I Ketut Jayadi
101 — 53
merupakan alas hak atas kepemilikan bidang tanah, dan dalamdalil lainnya dia menyatakan merasa diancam dan hendak dibunuh danbangunannya hendak dibakar sehingga harus menghindar danmenyembunyikan diri ke Jawa selama 3 tahun dan diusir dari Desa AdatPeminge dan alasan lainnya bahwa pipil obyek pajak telah hilangsehingga dia membuat surat kehilangan barang NomorSTPL/2206/V/2013/SPKT, dimana surat kehilangan ini tidak menjelaskankantor polisi yang menerbitkannya ;Bahwa yang saksi ketahui waktu di tingat
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jawa Tengah di Semarang yangtelah memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah dalampenerapan hukum dimana Judex Facti hanya mengulang pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tegal nomor: 04/Pdt.G/2008/PN.Tgl tanoa mempertimbangkan dan memeriksa sendiri perkara secarakeseluruhan;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti hanya berpendapatbahwa Hakim tingkat pertama tersebut dengan segala alasan danpertimbangan hukumnya dapat diterima dan dibenarkan, karenapertimbangan hukum Hakim tingat
68 — 30
kabupaten Ngada dengan luas 792 meter persegiKepada Tergugat Il ( Yohanes Ruba Rawi ) tanpa adanya persetujuan darianggota suku sehingga menimbulkan rasa kecewa dan marah dari anggotaSuku Ebu Ria;Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor: 178/PDT/2018/PT.KPG8.10.11.Bahwa karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi adalahjual beli tanah antara Terbanding ( Tergugat Leonardus Goru ) danTergugat Il ( Yohanes Ruba Rawi ) sehingga apa yang telah saya akuiharus di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingat
127 — 53
Msy Zawiyah;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingat Pertama tidak teliti dan tidakcermat. Pada halaman 126 , dimana batasbatas objek perkara berbedadengan batasbatas yang tercantum dalam gugatan. Demikian jugapertimbangan pada halaman 137;Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertam pada halaman 134 paragraf 2sampai halaman 136 tidak benar dan tidak adil, karena Mgs. Jauhari (Tergugat Il ) sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Mgs. Dahlan mendapat33,3 % dan Msy.
Terbanding/Tergugat I : Sudarmadji, S,
Terbanding/Tergugat II : Maruli Simanjuntak,
66 — 42
berkekuatan hukum tetap sama dengan obyek yangdipersengketakan dengan perkara aquo; Bahwa demikian juga subyek dalamperkara terdahulu dengan perkara aquo pada dasarnya juga sama ; Sedangkanantara perbuatan hukum wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumprinsipnya adalah serupa; Dengan demikian maka pertimbangan PengadilanTingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan selanjutnyaHalaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor160/PDT/202U/PT BDG.diambil alin sebagai pertimbangan Pengadilan Tingat
73 — 43
tahanan,dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanyaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka pada saatTerdakwa menjalani pidana yang dijatunkan lamanya masa tahanan yangtelah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam dua tingat
Terbanding/Terdakwa : M. YUSUF YATIM
56 — 25
Mai 2014dan memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, Kontra MemoriBanding dari Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding pada prinsipnya sependapatdengan petimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakanbahwa terhadap perbuatan Terdakwa terbukti dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 JoPasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan undangundang Nomor : 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, namun Pengadilan Tingat
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkan padatingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan ;1.2.
Terbanding/Tergugat : LIM TEN HOUW (Lim Tjio Ten Hoow atau Tjio Lim Ten Houw)
Terbanding/Tergugat : LIM TEN HO alias FX. Limminiadi
Terbanding/Tergugat : MONICA RIMBANI
Terbanding/Tergugat : KI AGUS MUHAMAD DOLLAR THAMIM
Terbanding/Tergugat : Kecamatan Astana Anyar
Terbanding/Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
44 — 18
tersebut dapat dipertahankan dandikuatkan ;Dalam Pokok Perkara ; 20n nn nnnn enone nc nce ncncnencnne Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat , Tergugatll, Tergugat III dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi dalammemori banding tertanggal 11 Desember 2015 telah mengemukakankeberatan atas putusan judex facti tingkat pertama dalam perkara a quoyang telah mengabulkan gugatan konvensi terbanding semula Penggugatdalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan memohon agar putusanMajelis tingat
Terbanding/Penggugat : H Ansori
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Kelurahan Ratujaya
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Almarhum Toekirin
76 — 38
sengketa a quotersebut adalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, olehkarena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan alatalat bukti yang diajukan sesuai ketentuan hukum,sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasarHalaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT BDG.pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingat
88 — 31
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:110 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;4. 1 (satu)lembarphotocopy Surat Keputusan GubemurKepala Daerah Tingat Sumatera SelatanNomor :664/SK//1999tentang Pengesahan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinangsebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjamanyang akan diteruskan kepada 25 (dua
87 — 38
TingkatPertama kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dansesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara tanggal 16 Januari 2018 Nomor 1017/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam dua tingat
Terbanding/Penuntut Umum : RIDHO SEPPUTRA, S.H
44 — 32
hanya merupakanpengulangan terhadap fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan MajelisHakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tidak memuat hal hal baru yang samasekali belum dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambiberpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan yang diberikan MajelisHakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut sudah benar dan tepat, danpertimbangan hukum tersebut diambil alin menjadi pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili perkara aquo di tingat