Ditemukan 8731 data
368 — 189
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada informasi jika Terdakwasuka meminta uang kepada wajib pajak dengan modus pinjamkarena saksi sering di luar daerah. Bahwa setelah saksi mentransfer uang kemudian saksimemberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon. Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 10Desember 2018 nomor 8 yaitu Ya benar saya, mengikuti TaxAmnesti Agustus tahun 2016. Nilai asset yang saya Declare dalamTax Amnesti kirakira Rp. 500.000.000.000, (lima ratus miliar).
102 — 34
Di dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara *melawan hukumdalam pengertian formil dan materiil.
370 — 249
Dra.Goenaarni Goenawan padabank Permata dengan Nomor :1218290333 Cabang U Melawai Wijayaperiode Januari sampai dengan bulan Mei 2015 menunjukan bahwarekening ini menerima sumber dana dari Terdakwa sendiri dan saudariWahyuni yang mana pengeluarannya untuk biaya ansuran apartemen;Bahwa terhadap rekening Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan di TAHAPANBCA nomor: 4671480222 terdapat transaksi yang berkaitan dengan AUTODEBET FINANCE (angsuran, mobil Ford, cicilan BMW) mobil sebanyak 24kali transaksi;Bahwa modus
85 — 13
Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam Pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
83 — 45
Pada dasarnyamaksud memperkaya dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatandengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambahkekayaannya oleh karena perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam halini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual,mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatanlainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambahkekayaannya
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
406 — 414
Bahwa Laporan Kunjungan tersebut diduga dibuatsebagai upaya/modus operandi untuk memenuhi Syarat Lainlain dalamHal. 166 dari 203 Hal. Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) Nomor018/04/SKKP/GSP/12 tanggal 24 April 2012 yang berbunyi ApabilaCOD belum terealisasi dalam 3 bulan, maka KIP PLN wajib melunasifasilitas pembiayaan 3 dan 4. Dalam Perjanjian antara Konsorsium KIPPLN dan PT. Wahana Idea Cipta dengan PT.
64 — 18
Akibat daripembelian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesarRp. 22.500.000,;Untuk penggunaan dana bantuan rehabilitasi RTLH tahun 2013, tahappertama sebesar Rp.112.500.000, yang diperuntukkan bagi 13 (tigabelas) KK pemilik RTLH masingmasing mendapatkan dana sebesarRp. 7.500.000, Terdakwa setelah menerima dan menguasai danatersebut, dengan modus operandi yang sama dengan yang dilakukannyapada pengelolaan dana bantuan rehabilitasi RTLH tahun 2010 yaituTerdakwa melaksanakan sendiri rehabilitasi
131 — 135
Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalamundangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusitanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUUIV/2006 menyatakan bahwa kalimat
139 — 52
Olen penjelasan umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara danperekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perouatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaianmasyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum,
660 — 655 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
:"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih danrumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang /ain atau suatu korporasi secara"melawan hukum" daaam pengertian form// dan materi/."
125 — 27
Akan tetapi,setidaktidaknya, sebagai terobosan hukum, masuk dalam ranahhukum progresif, mengingat keterbatasan institusi auditor, rentangkendali pengawasan yang sangat luas, masih rumitnya birokrasipemeriksaan dan semakin kompleknya modus Tindak PidanaKorupsi.
129 — 63
Eka Rosaria sebagai Anggota berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Seluma.Menimbang, bahwa dengan penunjukan panitia pengadaan yang berasaldari Propinsi dan Kotamadya tersebut yang merupakan Collega dan mantananak buah Terdakwa telah menunjukkan bukti peranan Terdakwa yang telahmengendalikan sepenuhnya pelaksanaan pelelangan tersebut, dan telahmengambil alin kembali tugas yang telah dilimpahkannya kepada KuasaPengguna Anggaran dengan berbagai modus perbuatan sebagaimana faktayang terungkap dipersidangan
86 — 22
menyalahgunakan kekuasaan maka unsur ini telahterpenuhi;Hal. 166 s/d Hal. 202Putusan No. 05/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.GtloMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31. tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian secara melawanhukum adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal ini secara jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut yang berbunyi sebagai berikut : agardapat menjangkau berbagai modus
57 — 18
Halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyisebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukumdalam pengertian formil dan materiil Kemudian penjelasan pasal
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
161 — 34
Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwakonstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai caraatau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitumemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasitersebut ;Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPTK berdasarkan SKKepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air ProvisiRiau No. : Kpts.01.A/CIPTADASEKR/2016 tentang PenunjukanPejabat Pelakasana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Cipta
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JALALUDIN BIN JAWAR
180 — 31
asli, yang asli langsungdiserahkan kepada pemanfaat, sementara yang fiktif Kembali disetorkan keBank untuk membayar tunggakan pemanfaat yang menunggak yangnamanya sudah dicatat sebelumnya;Bahwa setahu saksi namanama penunggak yang akan dibayarkantunggakannya melalui pinjaman fiktif sudah tentukan sebelumnya oleh ketuaISMET PASE dan Tata Usaha JALALUDIN dan secara nominal jumlahtunggakan yang akan dibayarkan sepertinya juga sudah dihitung oleh Ketuadan TU tersebut;Bahwa seingat saksi ada beberapa modus
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
TGK. RIDWAN BIN YUSUF
106 — 31
Terdakwa didakwa karena kegiatan Tahun 2016 dan Tahun2017 tidak seluruhnya direalisasikan dan yang menyimpan danmengelola uang tersebut adalah Geuchik Alue le Itam sendiri, saksitidak mengetahui Apa saja kegiatan yang tidak dilaksanakan olehGeuchik Alue le Itam Pada tahun 2016 dan Tahun 2017 karena yangmenyimpan dan mengelola uang APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017adalah TGK RIDWAN selaku Geuchik Alue le Itam, Geuchik Alue leltam secara sepihak tetap mempergunakan dana penyertaan modaltersebut dengan modus
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
237 — 127
Muhammad Fauzi, MTbeserta timnya sebanyak tiga orang;Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan, Parlin Purba sudah menyiapkanBerita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam dua versi, yaitu versi yang benardan versi yang tidak benar, sebagai modus Parlin Purba untuk memeraspara terdakwa. Hal ini terdakwa ketahui berdasarkan pengakuan DR.Muhammad Fauzi, MT;Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan penyerahan uang sebesarRp.150.000.000, (Sseratus lima puluh juta rupiah) ke Parlin Purba.
107 — 55
Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsur dakwaanberikutnya;Ad. 2 : Unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperobuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perouatan melawan hukum harus dijadikan sebagaicara atau sarana (modus
105 — 33
memperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadimilik sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya jugamenyatakan bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orangyang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkanbahwa agar dapat menjangkau berbagai modus