Ditemukan 8431 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
14664
  • PetaniPenggarap dan Masyarakat Adat/Turun Temurun menurut Hakim Anggota Il sesuaidengan teori occupatie dalam Sitem Pertanahan, sehingga jika sebelumnya berada disekitar Areal Transmigrasi sudah barang tentu. oleh Pemerintah/KementrianTransmigrasi telah dilakukan pengaturan guna menghindari tumpang tindih maupunsengketa batas agar sesuai dengan syarat 2 C (clean and clear) itu sendiri;Menimbang, bahwa selanjutnya mempedomani teori occupatie yang padapokoknya menegaskan bahwa siapa yang pertama menguasai maka dialah
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DAVE anak DAGE
7410
  • Benediktus Basuni, tetapiTerdakwa tidak berbicara secara langsung mengenai paket pekerjaan,hanya berbicara mengenai jalan yang tergenang air dan perlu dibuatdrainase, kemudian Sdr.Masadi diperintahkan untuk melakukan survey; Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Supplier saja, bukan bertindak sebagaikontraktor, Terdakwa hanya menyiapkan material, Kepala Desa yangmembayar, tidak ada kontraknya; Bahwa ada pengawasan yang dilakukan pihak Desa, Tim PengelolaKegiatan (TPK) dari Desa yang bernama Sdr.Madi, dialah
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
17253
  • Dialah karena pelaksanakansehingga unsur lah delik tersebut.Bahwa dalam permendagri itu ada 6 pihak yang terkait denganPengelolaan dana hibah, yaitu kepala daerah, PPKD, TAPD, SKPD,Penerima Hibah. Masingmasing punya pendelegasian.
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
14966
  • Sehingga dariperbuatanperbuatannya tersebut itulah, kemudian disimpulkan tentang adanyapikiran atau kehendak untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwa dan IIsesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989; Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang, diawajid mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhiri keadaanterlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidana ataspenciptaan keadaan terlarang ItU
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
16675
  • Kalau penjual itu mendapatkan keuntungan berupauang prestasinya sedangkan pembeli itu mendapatkan barang dan halitu sudah diterima di dalam sistem hukum manapun di dunia;bahwa di dalam hukum publik yang terkait dengan tindak pidanakorupsi apabila pejabat administrasi negara lalai atau tidak hatihatisehingga timbul kerugian pada kKeuangan negara maka pejabat yangpaling bertanggung jawab pejabat yang menyebabkan keputusan akhirkeluarnya uang negara dialah yang bertanggung jawab, hal itu menurutperspektif
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — SURIANSYAH, S.E, M.Si Bin MUHAMMAD JAMLAN
6115
  • menghindari permasalahanlain yang menggangu tetangga sekitarnya, terpal, gedek/dinding studio untukmengambankan bahan pekerjaan ;e Bahan untuk pengecoran yaitu := Menggunakan bahan pasir slika, oksigen, tungku pengecoran, give,besi 6 mm bahan cornya kuningan, tembaga, dan seng ;= Sebagai bahan finising dan perakitan menggunakan las kuningangrinda, slep, amplas, kikir dan poles ;Saksi tidak mengetahui banyak / jumlah kesemua bahan atau materialtersebut, yang lebin mengetahui adalah Danur karena dialah
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
6726
  • peroleh tersebut, Fasrumakan mengambil sampel terhadap rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa yangdiajukan tersebut, dan kami akan melakukan survei;Bahwa akan tetapi data tersebut diminta oleh Kepala Desa, dan Kepala Desamenyampaikan kalau dia yang akan melakukan survei sendiri, karena hal ini adalahproyek Bu Kepala Desa, dan datadata itu yang mengusahakan adalah Bu Kepala Desa;Bahwa adapun alasan yang mau melakukan survei itu, adalah Bu Kepala Desa yaituTerdakwa sendiri, karena menurut Terdakwa dialah
    yang lebih paham dengan lingkungandi Desanya, dan dialah yang tau siapasiapa saja orang yang telah diusulkan untukmendapatkan bantuan BLMP RR Susulan, sehingga lebih mudah untuk disurvei olehTerdakwa, dan kami yaitu saksi dan anggota Fasrum percaya Saja kepada Terdakwa;Bahwa yang menyiapkan dokumendokumen kelengkapan untuk mengajukan pengusulanbantuan BLMP RR Susulan, seperti proposal, dan kelengkapan serta formatformatformulir suratnya, yang membuat adalah Fasrum, sedangkan yang menyiapkankelengkapan
Register : 04-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 7 Maret 2016 —
11359
  • Rimbo Peraduanyang saksi hubungi atau temui dalam kegiatan pengawasan adalah Sdr.Sofyan karena dialah yang mengurus semua kebutuhan pelaksanaanpekerjaan di lapangan;Diperlinatkan kepada saksi kontrak addendum paket 10:Diperlinatkan kepada saksi dokumen berupa Surat Perjanjian KerjasamaNomor : 620/106/KONTJL.21/BMDPU/2013 tanggal 6 September 2013Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kab.
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
7917
  • ., M.Simenyebutkan : Bahwa Berdasar teori kausalitas hukum pidana mengenai unsur kesalahanmenjelaskan siapa yang melakukan maka dialah yang bertanggung jawab; Bahwakeputusan pejabat eksekutif tidak dapat dipidana; Bahwa penanggung jawab apabila terjadi kesalahan yang tidakdilakukannya bukan jadi bagian oknum yang bertanggung Jawab; Bahwa pidana adalah tanggung jawab individu dan tidak ada tanggungjawab substitusi;Halaman 240 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014./P. Tpkor. Yk.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - PHILIP BENEDICTUS WADHI, Amd - YOSAFAT SALIM alias ALEONG
8826
  • kemudian saksi buatkan laporan secara tertulis untukdisampaikan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan SosialKabupaten TTU;Bahwa dalam kegiatan pemeriksaan tersebut, saksi danBhenedikta Kusdiati tidak didampingi oleh pihak kontraktor;Bahwa dalam laporan yang dibuat oleh saksi tersebut bahwapekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan sudahselesai 100% namun masih terdapat kekurangan beberapaitem pekerjaan;Bahwa kegiatan pemeriksaan tersebut tidak diikuti olehAgustinus Anmuni padahal dalam kepanitiaan dialah
Register : 18-07-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2014 — - Ir. BESRI NAZIR
8830
  • Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan, dimanasaksi selaku Direktur CV Doro Sangia baru mengetahui secara pasti bahwadokumendokumen terkait dengan CV yang saksi pimpin ada pada PDPembangunan Kota Medan yaitu pada tanggal 4 Maret 2013 pada saat setelah saksimenghubungi Rosa dan mendatangi kantor PD Pembangunan Kota Medan.Bahwa Rosa adalah mitra kerja dari CV Doro Sangia yang sudah berjalan selama 1tahun, dalam hal ini Sdri Rosa bertindak sebagai peminjam perusahaan saya yaituCV Doro Sangia dan dialah
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
10818
  • Kesalahan tersebut harus dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri; Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad dalam putusannya tanggal 19Januari 1931 memberikan pedoman : siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakanmengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dandipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu.
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Februari 2017 — - HAMDAN SUHARTO BINTANG, MM (TERDAKWA)
11630
  • Saksi hanyamenandatangani dokumendokumen lelang yang diberikan oleh stafnya pakZuhirman.Bahwa terhadap Vitex Grandis Saksi tidak kenal, yang Saksi kenal adalahMuda Julianda, karena dialah yang mengerjakan Pabrik Mini Kelapa Sawit,sedangkan Saksi Hamdan Bintang Saksi kenal karena selaku PPK untukkegiatan tersebut.
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
10131457
  • Dan dalam hukum pidana,siapa berbuat dialah yang bertanggung jawab;Bahwa menurut saksi mahkota, Sdr. BAMBANG SUHANDI, kegiatan ekspormenjadi tugas Manajer Ekspor Impor yang bernama Muhammad Alwi;Bahwa menurut Terdakwa, terkait dengan keuangan perusahaan, ada akuntingkhusus sehingga tidak menjadi tugas utama Terdakwa Sdr. BAMBANGSUHANDI. Namun mengenai pembelian mesin, dirinya sendiri yang langsungmengurusnya, tidak melalui saksi Sdr.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA
13149
  • jaring untuk menghindaripermasalahan lain yang menggangu tetangga sekitarnya, terpal, gedek/dinding studio untuk mengambankan bahan pekerjaan.Bahan untuk pengecoran yaitu :e Menggunakan bahan pasir slika, oksigen, tungku pengecoran, give,besi 6 mm bahan cornya kuningan, tembaga, dan seng.e Sebagai bahan finising dan perakitan menggunakan las kuningangrinda ,slep, amplas, kikir dan poles.e Bahwa saksi secara keseluruhan tidak mengetahui banyak / jumlahnyayang lebih mengetahui adalah DANUR karena dialah
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
778247
  • ANDRIAN SYAHBANA PglRIAN tetapi saksi pernah bertemu dengannya pada tanggal 8 April2019 di Jakarta.Bahwa Yang saksi tahu ANDRIAN SYAHBANA ke Jakarta untukmenandatangani surat perjanjian jual beli hak atas tanah dan suratpelepasan hak atas tanah.Bahwa Menurut pengakuan LEHAR Alias LEAR berdasarkan suratsurat yang dimilikinya bahwasanya dialah pemilik tanah seluas 765Ha tersebut dan dijelaskan pada surat perjanjian jual beli hak atastanah pada tanggal 08 April 2019.Bahwa Maksud dari Surat Pernyataan
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
9250
  • Kesalahan tersebut harus dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri; Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad dalam putusannya tanggal 19Januari 1931 memberikan pedoman : siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakanmengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dandipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu.
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
13478
  • biaya yang timbul atas pelaksanaankegiatan pelatinan Siskeudes tahun anggaran 2019 pada saat itu,permintaannya melalui saksi ALUDIMAN bahkan biaya makan sertapembeli rokok maupun bensin petugas Admin seiskeudes kabupatenpenyerahannya melalui saksi ALUDIMAN; Bahwa setahu saya saksi ALUDIMAN tidak memiliki tugas dantanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelatinan Siskeudes tahunanggaran 2019, namun yang saya ketahui baik didalam lingkungan kantormaupun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihanpelatinan, dialah
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
6161122
  • terkumpulnya anggota koperasi sebanyak 256 orang tersebut sejaktahun 2013 dengan luas lahan + 752 hektar;Bahwa tidak bisa dijelaskan berapa yang didapat dari masingmasing KK,karena tidak bisa dibagi perkapling karena adanya KKPA (Kredit KoperasiPrimer Anggota) Murni dilahan tersebut ada kebun karet yang dimiliki salahsatu anggota seluas 10 (Sepuluh) hektar itu adalah atas nama anggotatersebut;Bahwa yang dimaksud dengan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota)Murni itu adalah siapa yang memiliki lahan itu dan dialah
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
7213
  • Kesalahan tersebut harus dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri; Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad dalam putusannya tanggal 19Januari 1931 memberikan pedoman : siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakanmengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dandipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu.