Setelah PPTK menerima berkas SPM (Surat Perintah Membayar) danSPP (Surat Permintaan Pembayaran) maka PPTK menyerahkankepada Penyedia barang/Jasa dan selanjutnya Penyedia barang/Jasamembawa ke DPKAD untuk menerbitkan SP2D oleh Kuasa BUD.Setelah terbit SP2D maka Penyedia barang/Jasa melakukan pencairandi BankAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanketerangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmengajukan Ahli sebagai berikut:1. RIKI SAPUTRA, ST.

Ada permintaanbutuh duit tetapi Saksi lapor ke Terdakwa Kata Terdakwa yah berikan saja, Saksiserahkan kisaran Rp60 juta Sampai Rp100 juta;Bahwa ada juga Saksi serahkan uang ke RICKI Kabid di DPKAD sekitarRp125 juta Saksi diperintahkan Terdakwa serahkan di Bandar Lampung antaraNovember Desember 2017;Bahwa Saksi kurang tahu dalam rangka apa, tetapi infromasinya dariTerdakwa.

SMI di Jakarta; Halaman 75 dari 346 Putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2018/PN.Jkt.PstBahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Saksi mendapat informasi dari SaksiMadani (Kepala DPKAD Lamteng) ada pembatalan penandatanganan Mou antaraPemda Kabupaten Lampung Tengah dengan PT SMI karena ada surat pernyataanyang belum ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Lamteng;Bahwa Saksi belum pernah melihat surat pernyataan pemotongan DAUsebagai syarat penandatangan MOU antara Pemda Kabupaten Lampung Tengahdengan PT.

Seruyan tahun anggaran 2014, tugas dantanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran adalah hanyasebatas melakukan proses pencairan dana kegiatan tersebut sertamelaporkan keuangan kepada DPKAD Kab. Seruyan.Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan jalan Kuala Pembuang Telaga Pulang (Sei Kuala IllTelaga Pulang) TA. 2014 dengan nilaikontrak Rp.6.403.459.000,tersebut dengan menggunakan sumber danadari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab.

bendahara mengeluarkan cekdiserahkan kepada PPTK ; Bahwa PPTK ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas dan PPTK dibantu olehbeberapa petugas urusan yaitu staf yang ada dibawahnya termasuk pendukungadministrasi umum ; Bahwa untuk pertanggungjawaban apabila kegiatan sudah dilaksanakan makaPPTK membuat SPJ dalam bentuk Bend. 26 yang bertanda tangan adalahpenerima, PPTK, Bendahara dan Kepala Dinas, SPJ dilampiri dengan buktidokumen yang diperlukan, bisa kwitansi atau tanda terima dan laporan inidiserahkan DPKAD

pelayanan dari masyarakat yang datingke RS, yang penggunaannya diatur oleh SK Direktur dan PerGubNomor 33/2016 dengan tindak lanjut SK Direktur tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi, selaku Penata Usaha Keuangan, tugasSaksi adalah meneliti SPP maupun SPM untyuk pembayaranpembayaran;Bahwa sepengetahuan Saksi, pada intinya Saksi mengklarifikasikeuangan;Bahwa sepengetahuan Saksi, penghitungan dana jaspel berasal dariTim Penghitung yang selanjutnya kepada PPTK kemudian kepadaBendahara lalu kepada PPK dan DPKAD

Pada rapattersebut Sdri Sri Wahyuni, S.E, M.M selaku Kepala DPKAD kabupaten Sragendiminta oleh Bupati untuk menandatangani bilyet deposito kas daerahPemerintah Kabupaten Sragen yang ditempatkan di BPR Djoko Tingkir yangdigunakan sebagai jaminan pinjaman atas nama Drs Kushardjono dan Drs AdiDwijantoro yang bertindak untuk dan atas nama BPKD/DPPKAD Kab Sragen.Untuk langkah selanjutnya terkait pencairan deposito dimaksud tanggalbilyetnya menunggu hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah, BPK RIPerwakilan

Madina (DPKAD Kab. Madina).Bahwa benar saksi menerangkan keterangan pada BAP sudah benar.Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.M. YUSUF, M.Si. Lahir di Medan tanggal 15 Juni 1964, 51 Tahun, Lakilaki,Indonesia,Jalan Suka Maju No. 40 Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina, Islam,Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), S2, No. KTP: 1213011506640002, tanggal 15 Juni2012, No. HP : 0811625664.

Mandailing Natalsetiap bulan dan triwulan dan setelah akhirtahun dibuatkan Laporan Kinerja Intansi Permerintah (LAKIP) atas dasar permintaanBagian Hukum dan Organisasi Kab, Mandailing Natal dan setelah itu dibuatlah LaporanKeuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan disampaikan ke DPKAD dan atas permintaandari Tata Pemerintahan (Tapem) Kab.

diserahkan kepada Direktur RSUD KabupatenSumedang Saudara HILMA tanpa melalui Saksi .Bahwa benar Saksi selaku Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunanjuga anggota Tim Anggara Daerah (TPAD) bersama Pengguna Anggaran(Direktur RSUD Kabupaten Sumedang) dan Kepala Dinas DPPKAD (SaksiZAENAL ALIMIN, MM) menandatangani RKA/DPA terlebih dahulu RKAPengadaan Alatalat Kedokteran RSUD Kabupaten Sumedang Tahun 2010diusulkan Direktur RSUD Kabupaten Sumedang kepada Dinas PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah (DPKAD

Alat Operasi Bedah Mulut10.Auto Clave11.EMDengan anggaran berjumlah Rp. 2.739.000.000,Pada saat Saksi bersama Kepala DPKAD dan Pengguna Anggaran(Direktur RSUD) Kabupaten Sumedang menandatangani Rencana kerjadan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal28 Juli 2010 untuk Belanja langsung berupa belanja modal pengadaanalatalat kedokteran umum berupa :1. Central monitor sebanyak 1 unit Rp.275.000.000,2. Pasien Monitor sebanyak 6 unit Rp.1.206.000.000,3.

Bungo dan salinannya diprint untuk ditandatangani olehSaksi ERLINDAWATI dan diketahui oleh PPTK yaitu Saksi ELISABETHserta Surat Perintah Membayar Setelah semua dokumen pembayarantersebut ditandatangani dan dikumpulkan selanjutnya diserahkan danSaksi ELIZABETH yang mengantar ke DPKAD Kabupaten Bungo untukditerbitkan SP2D;Bahwa yang menyusun dokumen untuk pembayaran dilakukan olehBendahara Pembantu yaitu Saudari LAILA;Bahwa Saksi ERLINDAWATI ada meneliti dokumen syarat pencairanyang diajukan Saksi

pernah dimaksudkan atau ditujukansebagai bansos.bahwa pada waktu penyusunan dana penunjang pelaksanaaantugastugas pemerintah daerah dalam RAPBD danpenjabaranya dalam Raperbup 2013 Terdakwa belum menjabatsebagai Bupati sehingga Terdakwa tidak mempunyaikepentingan pribadi terhadap anggaran tersebut .fakta hukum berupa memo dan SP2D ( barang bukti nomor 4sampai dengan seterusnya, pada halaman 26 putusan JudexFacti tingkat banding) yang dibuat Terdakwa dan saksi SolemanTomasoyan selaku Kepala Dinas DPKAD

INAYAPERMAI di Bank Papua Cabang Fakfak (belum dipotong pajak PPHdan PPn).Bahwa Saksi TAJUDIN LA JAHALIA selaku Kabid Penatausahaanpada DPKAD Kabupaten Fakfak mengeluarkan SP2D pada tanggal20 Desember 2013 dengan Registrasi Nomor : 4653 / SP2D / LS /APBD / 2013 sebagai bukti pembayaran pekerjaan kepada CV.INAYA PERMA dalam kegiatan Pengadaan Sound Sistem (LoadSpeaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada SetdaKabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.318.440.000 (dua milyar tiga ratus delapan

WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- ( Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah );

WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- ( Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

HENOS MINTIA, setelah itu saksi mengantar dokumen SPPdan SPM serta Dokumen PHO Nomor : 600/02/PHOGDG.KTR.RSUD.THP.I/DAU/RSUDPM/Il 2016 tanggal 22 Februari 2016 danDokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% Nomor02/BAPKNTR.RSUD/XI/2016 Tanggal 26 April 2016 ke Kantor DPKAD Kab.Pulau Morotai dan saksi serahkan kepada loket penerimaan SPP/SPM dansetelah itu dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 28 April 2016 diterbitkanlahSP2D dengan Nomor : 1639/SP2DLS/1.02.02/IV/2016 Tanggal 28 April 2016yang

Setiap SPJ harus ada SP2D;Bahwa saksi selain untuk membuat SP2D adalah untuk membuatlaporan keuangan terkait dengan tutup buku akhir tahun;Bahwa pada saat ikut lembur ke hotel kuala view saksi tidak adamendapatkan honor pada saat lembur dihotel kuala view;Bahwa jalur penerbitan SPM sampai terbit SP2D, awalnya saksi buatSPM lalu diusulkan ke kantor DPKAD;Bahwa kalau SPM tidak ditandatangani maka kegiatan pencairan danatidak bisa jalan;Halaman 136 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIBahwa

pada tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 356.457.600, (TigaRatus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu EnamRatus Rupiah);ADD Tahun 2016 :Tahap Pencairan pada tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp 163.783.250,(seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujunh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Duaratus Lima Puluh Rupiah).Bahwa rincian besaran masingmasing Desa penerima termasuk salah satupersyaratan yang harus dilengkapi oleh DPMD pada saat melakukanpengurusan Pencairan ADD dan DD tahun 2015.Bahwa kami dari DPKAD

BglBahwa jalur penerbitan SPM sampai terbit SP2D, awalnya saksi buatSPM lalu diusulkan ke kantor DPKAD;Bahwa kalau SPM tidak ditandatangani maka kegiatan pencairan danatidak bisa jalan;Bahwa ada ada SPP yang tidak ditandatangi, yang menandatanganiSPP Sekretaris Dewan;Bahwa Sekretaris Dewan pada kegiatan pada sekretariatan DPRDSeluma tahun 2017 adalah sebagai PA (Pengguna Anggaran);Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;42. FERI LASTONI, SH Bin M.

Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) itu saya pernah di periksa oleh BPKpada tahun 2016;Bahwa pendapat dari BPK mengenai dana bantuan hukum ada kerugiankeuangan Negara;Bahwa saksi tidak hadir pada saat penyampaian pergeseran anggaran diDPRD ;Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dokumenSPM adalah PPK;Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bentuk temuan kerugian Negara sayatidak tahu namun saya pernah dimintai keterangan terkait dengan danajasa konsultasi hukum saat saya menjabat sebagai Kepala DPKAD

Bahwa Saksi TAJUDIN LA JAHALIA selaku Kabid Penatausahaanpada DPKAD Kabupaten Fakfak mengeluarkan SP2D pada tanggal20 Desember 2013 dengan Registrasi Nomor : 4653 / SP2D / LS /APBD / 2013 sebagai bukti pembayaran pekerjaan kepada CV.INAYA PERMA dalam kegiatan Pengadaan Sound Sistem (LoadSpeaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada SetdaKabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.318.440.000halaman 27 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk(dua milyar tiga ratus delapan belas juta

lapangan dikarenakan saksi tidak berani menolakperintah ERDISON melalui YATIMAN dan YATIMAN menjelaskan bahwaRUKK dirubah menyesuaikan dengan anggaran yang tersisa dikelompoktani serta ketidaktauan saksi terhadap Juknisnya.Bahwa Saksi tidak mengetahui ditunjuk sebagai Koordinator Lapangan/TimTeknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Upah Tenaga Kerja danBahan/Material Cetak Sawah R1 karena saksi baru menerima SK tersebutpada tanggal 4 November 2014 di Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

Seruyan tahun anggaran 2014, tugas dan tanggung jawabsaksi selaku bendahara pengeluaran adalah hanya sebatas melakukanproses pencairan dana kegiatan tersebut serta melaporkan keuangankepada DPKAD Kab. Seruyan; Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan jalan Kuala Pembuang TelagaPulang (Sei Kuala IllTelaga Pulang) TA. 2014 dengan nilai kontrakRp.6.403.459.000,tersebut dengan menggunakan sumber dana dari DanaAlokasi Umum (DAU) APBD Kab.