Ditemukan 9338 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2tahun 23tahun 28tahun 24tahun 27tahun 29tahun 21tahun 20tahun 22tahun
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Firmansyah Chomsani, S. Sos
130 — 19
  • benar telah mempunyai jabatan atau kedudukansehingga dimungkinkan Terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa FIRMANSYAH CHOMSANTI, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yangmemiliki kedudukan atau jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaSatuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Terluar Kepulauan Riau TahunAnggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 26Tahun
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 2 Februari 2016 — I MADE ASTIKA Als. GENEP
73 — 39
  • Umur saksi pada waktu itu adalah sekitar 26tahun. Dalam kelompok ternak suar sari saksi hanyasebagai anggota kelompok saja.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
287 — 638
  • Jika hasilinvestigasi, penelitian dan pengkajian dari KomnasHAM tersebut menyatakan ada pelanggaran HAM,maka harus diuji melalui Pengadilan Hak AsasiManusia (HAM) sebagaimana dimaksud UU No. 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Sedangkan Penggugat dalam gugatannya secaratidak langsung meminta Majelis Hakim perkara a quomemeriksa dan menyatakan Para Tergugat telahmelakukan pelanggaran HAM, padahal MajelisHakim Perkara perdata tidak =mempunyaikewenangan memeriksa dan mengadili perkarapelanggaran
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Binsar Simanjuntak Bin A. Simanjuntak
100 — 21
  • SimanEranesia Ardesplanberdasarkan Akta Notaris M.P.Sitohang,SH No. 2tanggal 28 Januari2008 serta selaku Penyedia Jasa Pemborongan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : PC.02/PFPLTB/FS/VI2010 tanggal 15 Juni 2010, bersamasama dengan FIRMANSYAHCHOMSANI, S.SosselakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan PulauTerluar Kepulauan Riauberdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.26Tahun 2010 tanggal 27Januari
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 22 Januari 2019 — Pidana - LA ODE MUH. IRFAN, ST
127 — 25
  • Laporan pendahuluan;1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan walikota gorontalo nomor 16 tahun2015 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota gorontalo nomor 26tahun 2014 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerahtahun anggaran 2015. (Dokumen digunakan di Berkas Perkara JalanRambutan Nomor Dokumen 8.)
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
96 — 73
  • No. 26Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 Tentang PengangkatanAtasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala SatuanKerja/Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar dan Bendahara Pengeluaran Pada SatuanKerja Penyediaan Rumah untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden diProvinsi Nusa Tenggara Timur;= Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI.
    No. 26Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 Tentang PengangkatanAtasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar danBendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja PenyediaanRumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur;e Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI.
    No. 26Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 Tentang PengangkatanAtasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar danBendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja PenyediaanRumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur;Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI.
Pengadilan PN BATURAJA Perdata
Register : 08-06-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BATURAJA Nomor 37/Pdt.P/2017/PN.Bta
Tanggal 15 Juni 2017 — SAPRUDIN
38 — 4
  • ini yang telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya padapersidangan ini ;Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada saksisaksi agar mereka tidak membicarakan segalasesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebelum memberikan keterangan dipersidangan ;Kemudian dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangaan persidangan saksi ke1 (satu)atas pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia adalah :Saksi: 1Nama lengkap : EDI SAMSUDARTempat lahir : BaturajaUmur / Tanggal lahir : 26tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2961 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
103 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsultan Pajak dengan lampiran : Usulan pembayaran ; Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi ; Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dari Koperasi Karyawan Tirtanadi olehJANURI tanggal 28 Mei 2002 ;1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) PembayaranBiaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011 dengan lampiran : Usulan pembayaran ; Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi ; SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26Tahun
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Ir. H. EDDY HERMANTO, SH.,MM Diwakili Oleh : Rini Susanti Sari, S.H
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. SYARIFUDIN M.F.,SIp.,MT.,IPM Bin M. SUBARI Diwakili Oleh : KEMAS AHMAD JAUHARI,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
703 — 1487
  • Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan WakafMasjid Sriwijaya Palembang)1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali TanahHibah(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid SriwijayaPalembang)1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor :593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentangPenyerahan Kembali tanah Hibah(Fotocopi disahkan YayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang)1 (satu) Bundel peratutan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
553 — 407 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidiperkuat melalui ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26Tahun 1988 tertanggal 19 Juli 1988 tentang Badan PertanahanNasional ("Keppres 26/1988") (vide bukti T.107) yang menyatakansebagai berikut:"Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola danmengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria maupun peraturan perundangundangan lainyang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikanHal. 148 dari 280 Hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap : SAID BEHUKU, S.STP alias SAID 2. Tempat lahir : Waimorat 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 September 1982 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Tempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru 6. Agama : Islam 7. Pekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru (Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru/Mantan PPK Setda Kabupaten Buru Selatan dan Bendahara Pengeluaran 8. Kebangsaan : Indonesia
232 — 116
  • INGGRID Rp. 3.850.000rangka2011 4.c/SPT/X/2 214.c/SP rienghadirl CAROLINA011 PD/X/20 rapat LESNUSSA1 repormasi danPembahasanPermenpanNomor 26Tahun 2011tentangKebutuhan PNSdi Ambon5. BAYSAKSI Rp. 3.850.000SOLISSA10/05/ No:094/22 10/05/2011 No:094/ Jaldis dalam 6. NINGSI Rp. 10.150.000rangka2011 7.b/SPT/X/ 227.b/SP aelebakan KABAKORAN2011 PD/X/20 konsultasi/koor11 dinasi terkaitpersiapan TTGNasional xIlTahun 2011 diKendari17/10/ No:094/22 17/10/2011 No:094/ Jaldis dalam 7. Drs. A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1605 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng
160 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) PembayaranBiaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011 dengan lampiran :Usulan pembayaran.Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi.SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26Tahun Kalender 2012.Daftar Karyawan Yang Penghasilannya Melebihi PTKP.Formulir Setoran Pajak.Surat Setoran Pajak (SSP).Disita dari : SUYAMTO, S.E.1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) PembayaranPPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Januari 2012 denganlampiran
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 17 Nopember 2016 — IMALKO, S.Sos., M.H ( Terdakwa0
82 — 21
  • 6 Maret 2013 tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosialyang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahKabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.4) Foto copy legalisir Peraturan Bupatin Natuna Nomor: 8 Tahun 2012, 20Februari 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor: 26Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan danPenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoringdan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan BantuanKeuangan.Halaman 238 Putusan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
94 — 53
  • Syahril.Tanggal 8 Juli 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 26tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD), DanaBagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Desamelalui Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya TA 2015, Desa PanglimaRaja, Kecamatan Concong, Kabupaten Idragiri Hilir memperoleh alokasidana sebesar Rp782.221.000,00 dengan rincian sebagai berikut : (1) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 733.922.000,00 (2) Dana Bagi Hasil Pajak & Rp 18.299.000,00
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn
Tanggal 28 Juli 2015 — - H. SUBDARKAN SIREGAR,SE
192 — 220
  • (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Pembayaran Biaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011dengan lampiran :e Usulan pembayarane Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadie SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26Tahun Kalender 2012e Daftar Karyawan Yang Penghasilannya Melebihi PTKPe Formulir Setoran Pajake Surat Setoran Pajak (SSPDisita dari : SUYAMTO, SE1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Januari2012
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1430 — 2539
  • 15, informasi ini sebetulnya kalau memang early warningsystem bekerja early detection bekerja maka upaya ini bisa ditekandengan aktifitas yang ada, sebetulnya itu salah satu yang ingin disampaikan sehingga akhirnya apa yang tampak disini menurutpertimbangan saya adanya permbiaran terhadap terjadinya kebakarandi lokasi ini, ini berdampak dan juga sebetulnya korelasinya dengansarana prasarana yang ada karena sarana prasarana harus tersedia,dikatakan PP 4 tahun 2001 pasal 13, 14 kemudian Permentan 26tahun
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
121 — 84
  • No. 21027/CB Karawang, pekerjaan penggarap/petani kepada Raden Nata Welly Sastra Nagara Dibrata Ningrat,pelepasan atas Buku Sertipikat No. 33 tanggal 23 Juli 1975tertulis Blok Kramat Ronggang Desa Margakaya KecamatanTeluk Jambe Kabupaten Karawang tertulis gambar situasitanggal 23 Juli 1975, pelepasan buku sertipikat telah terjadi padatanggal 22 Juli 1976; KTP atas nama Kasmanu bin Kabid, pekerjaan penggarap/: Akta Pelepasan Buku Sertipikat dari Surip bin Sarijo umur 26tahun KTP.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ARDIAN JUNAEDI,SH,MH
2.EKO NUGROHO
Terdakwa:
RAHMAN LAJAI,S.Pd
149 — 101
  • Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis BantuanOperasional Sekolah.f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor18Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.h.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 4 Nopember 2016 — MHD. NAZIR Bin BUJANG ZAINAL Alias NAZIR ( Terdakwa0
89 — 11
  • 6 Maret 2013 tentang penetapan penerima hibah dan bantuansosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahKabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.4) Foto copy legalisir Peraturan Bupatin Natuna Nomor: 8 Tahun 2012,20 Februari 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor: 26Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan danPenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoringdan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan BantuanKeuangan.Halaman 20 dari
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
214 — 67
  • No. 26Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 Tentang PengangkatanAtasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala SatuanKerja/Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan KerjaPenyediaan Rumah untuk Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa TenggaraTimur; Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI.
    No. 26Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 Tentang PengangkatanAtasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala SatuanKerja/Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayardan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja PenyediaanRumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur;> Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI.