Ditemukan 976 data
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ari Prabowo
76 — 27
., M.H.Mayor Chk NRP 2910133990468 Kapten Chk NRP 21950070141174Hal 47 dari 48 nal rutusan NOMOTr LL0K/PM IIU8/AL/V1I/ZUZUPanitera PenggantiTtdSatiman, S.H., M.H.Kapten Chk NRP 21990054440778Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor 116K/PM II08/AD/V1I/2020
50 — 16
MAHDI tidak dikembalikan ke Gudang Aspal Pemerintah KabupatenMagetan melainkan disimpan terdakwa, sebagaimana ketentuan tentang Petunjukdan Lampiran Pelaksanaan Program Bantuan Aspal khususnya romawi VII huruf ayaitu Bantuan Aspal diterima desa/kelurahan sejumlah yang telah ditetapkanyang dipergunakan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan desa/kelurahan sesuai dengan Proposal ; eBahwa, selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa BASUKI RACHMAD Bin MAHDI,mengajukan kembali Proposal dan lampirannya nomotr
49 — 4
EKO PUTRO JOYO, tanggal 16 Februari 2010,Nomor. 47 menerangkan ; Tuan ERWIN UDIN, Tuan EDDY ZAHARI dan TuanDONALD PANGGABEAN, SH, terhitung mulai tanggal dan haripenandatanganan Akta tersebut dinyatakan telah mengundurkan diri dankeluar dari perusahaan tersebut.Bahwa sesuai yang tertuang dalam pasal 8 Akta Perjanjian Bangun Bagi Nomotr.13 tanggal 18 September 2009 menerangkan ; pihak kedua berjanji akanmenyelesaikan bangunan yang menjadi bagian pihak pertama selambatlambatnya 24 (dua puluh empat)
215 — 156
.B12/GOLKAR/1/2015Perihal Permohonan Keterangan dan Penjelasan tertulis.Fotokopi Surat Menhumkam Nomor.M.HH.AH.11.03.11 PerihalPenjelasan tertanggal 29 Februari 2015 kepada Aburizal Bakri.Fotokopi Surat Menhukam Nomor: AHU.11.031 PerihalPenjelasan tertanggal 29 Januari 2015 Kepada Sdr.Abu RizalBakri.Fotokopi Lampiran Keputusan MenhumkanNomor.M.HH21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 04 September2012 mengenahi Susunan Pengurus DPP Partai GOLAR masaBakti 2009 2015.Fotokopi Putusan Mahkamah Partai GOLKAR Nomotr
85 — 26
.:420.2/095/PDP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomotr.:420.2/096/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran 100% dari Nilai Kontrak Rp.1.386.517.000, atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa danIPA SMUN. 1 Obaa tanggal 12 Desember 2011. 1 (satu) foto copy slip setoran bank Papua tanggal 21 Desember 2011keterangan penyetoran panjar kas kegiatan pekerjaan Laboratorum SMA I34Obaa No Rekening
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUKARDI, SIP Bin TUKIMAN Diwakili Oleh : WIDODO, SHI, dkk
78 — 39
Penuntut Umum yang disusun secara100subsidaritas dibaca dan dikontruksi serta dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatifsehingga putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingaktBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun dalam proses pembuktian danpertimbangan hukum mengenai perbuatan Terdakwa SUKARDI, SIP Bin TUKIMANyang melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomotr
70 — 26
ABDULAZIZ, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :en a eS PNBahwa benar terdakwa merupakan Kepala Cabang PembantuBank Syariah Mandiri Lubuklinggau pada tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direksi nomotr:12/237 KEP/DIR tanggal 22 Juni 2010.Bahwa benar Struktur Organisasi di Bank Syariah MandiriKCP Lubuklinggau yaitu sebagai berikut :Kepala Cabang Pembantu Lubuklinggau adalah terdakwa sendiri.Operation Officer adalah saksi Ryan Zaglul.Pelaksana marketing
90 — 13
14,009 Ha, oleh karena itu maka terhadap petitum ke3 sampai dengan petitumke12 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap bukti P19 berupa Surat Tanda Penerimaan LaporanKehilangan SuratSurat Penting, juga tidak dapat dijadikan sebagai bukti pengganti yangmenunjukkan adanya hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, disamping itu setelah MajelisHakim mencermati bukti aquo, timbul pertanyaan mengapa sejak dinyatakan 3 (tiga) lembarSurat Keterangan Tanah Hak Milik Adat masingmasing nomor. 259/SK/1993, nomotr
JULIUS LOBIUA, SH., MH
Tergugat:
1.Ir. HAMIDJAJA SUTIKNYA
2.Ir. CHRISTANTO
3.ADI CHANDRA. S
129 — 354
., menurutinformasi dari penyidik telah ditingkatkan statusnya sebagaitersangka, dan telah dipanggil, tanggal 21 September 2016 yang lalu,untuk didengar keterangannya sebagai TERSANGKA pada tanggal17 Oktober 2016; Bahwa sampai sekarang tidak ada Surat Penghentian Penyidikan(SP3) dari Penyidik BARESKRIM POLRI atas laporan Polisi Nomotr.
114 — 239
ABDULAZIZ, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :en a eS PNBahwa benar terdakwa merupakan Kepala Cabang PembantuBank Syariah Mandiri Lubuklinggau pada tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direksi nomotr:12/237 KEP/DIR tanggal 22 Juni 2010.Bahwa benar Struktur Organisasi di Bank Syariah MandiriKCP Lubuklinggau yaitu sebagai berikut :Kepala Cabang Pembantu Lubuklinggau adalah terdakwa sendiri.Operation Officer adalah saksi Ryan Zaglul.Pelaksana marketing
80 — 14
Daerahpemerintah Kabupaten Demak yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikanpinjaman/kredit kepada masyarakat dengan jaminan berupa sertifikat tanah asli atauBPKB ashi.Bahwa mekanisme pencairan kredit diatur dalam Keputusan Direksi PD BPR BKKDemak Kota Kabupaten Demak Nomor : 581/30/KEP.DIR/VII/2009 tentang StandarOperasional dan Prosedur Pelaksanaan Perkreditan PD BPR BKK Demak KotaKabupaten Demak yang telah diperbaharui dan terakhir dengan Keputusan Direksi PDBPR BKK Demak Kota Kabupaten Demak Nomotr
Daerahpemerintah Kabupaten Demak yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikanpinjaman/kredit kepada masyarakat dengan jaminan berupa sertifikat tanah asli atauBPKB asli.Bahwa mekanisme pencairan kredit diatur dalam Keputusan Direksi PD BPR BKKDemak Kota Kabupaten Demak Nomor : 581/30/KEP.DIR/VIH/2009 tentang StandarOperasional dan Prosedur Pelaksanaan Perkreditan PD BPR BKK Demak KotaKabupaten Demak yang telah diperbaharui dan terakhir dengan Keputusan Direksi PDBPR BKK Demak Kota Kabupaten Demak Nomotr
100 — 55
SARWO EDY selaku KUASA PENGGUNAANGGARAN .22 22222 nen ne nnn ncn cence cence cnnneBahwa berdasarkan keputusan Bupati Pamekasan Nomotr.188/15/441.131/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang penunjukanPejabat yang berwenang menandatangani Surat perintahMembayar (SPM), Pejabat yang berwenang mengesahkan SuratPertanggungjawaban (SPJ), bendahara Pengeluaran danBendahara penerimaan pada Badan Lingkungan HidupKabupaten Pamekasan tahun Anggaran 2009, menetapkan A.Minol Muljadi, S.Sos, M.Si sebagai Pejabat yang
berwenangmenandatangani SPM, Sri Astutik, S.Sos MM sebagai Pejabatyang berwenang mengesahkan SPJ, Lisa Suswantini sebagaiBendahara Pengeluaran.Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Pamekasan Nomotr.188/086/441.407/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentangPenunjukan Pejabat penatausahaan Keuangan (PPK) sri Astutik,S.Sos dan Ach.
100 — 184
No. 37/PDT/2014/PT.AMB1516(2), UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomotr.72 Tahun 2005 tentang Desa, Pada Provinsi Maluku Nomor. 14 Tahun 2005 tentangPenetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat DalamWilayah Provinsi Maluku, serta Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun2006 tentang Negeri, dengan demikian jabatan tersebut harus di kembalikan kepadaMatarumah yang berhak yaitu Matarumah Petta ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak
Terbanding/Terdakwa : SUGIARTO HADI
224 — 683
INDEVCO INTERNUSA Nomotr: 01 lbr Copy1111010004 tanggal 19 Januari 20117. Rekening koran dari BANK DBS atas nama PT. 07 lbr AsliINDEVCO INTERNUSA Nomor rek:3020004428 bulanApril 20118. Rekening koran dari BANK STANDARD CHARTERED 07 lbr Asliatas nama PT. INDEVCO INTERNUSA Nomor rek:30607062514 bulan Februari 20119. Rekening koran dari BANK STANDARD CHARTERED 11 Ibr Asliatas nama PT. INDEVCO INTERNUSA Nomor rek: 30607062514 bulan Maret 2011Haskin Pionata, Direktur PT.
40 — 12
Ini karena jelas sudah ada ketentuanketentuan yang mengatur tentang terhadap kasus perceraiantermohon ini dengan pihak pemohon dan termohon yang sama, isi daripermohonan yang sama, sehingga tidak boleh diajukan untuk keduakalinya (ne bis in idem); Bahwa menurut termohon perkara ceral talak NOMOTr ............:00008 'di Pengadilan Agama Malang, tertanggal 29 Juni 2019 dalam prosespemeriksaan Pengadilan Agama Malang ini diperiksa kembali olehhakim yang sama (ketua majelis) yang sama dengan PutusanNOMO
81 — 32
bahwamereka meminta harga bersih sebesar Rp.50.000,lima puluh ribu Rupiah danterdakwa menyampaikan akan ada biaya seperti Pajak, materai, biaya rapat, biayapengukuran, biaya PPAT dan saat tersebut masyarakat ingin menerima bersihRp.50.000, lima puluh ribu Rupiah;e Bahwa saksi tahu waktu pembayaran Rp.60.000,enam puluh ribu Rupiah telahdipotong Pajak sedangkan pemotongan Rp.10.000,sepuluh ribu Rupiahdikordinir oleh terdakwa;e Bahwa saksi tahu sebelum rapat diterbitkannya Surat Perjanjian Kesepakatan Nomotr
36 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengeleloannyadilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;Mengenai pertimbangan Judex Facti tersebut, Pemohon Kasasi berpendapatbahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya,karena memang benar Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untukmendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD berdasarkanRencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dan berdasarkan ketentuanPasal 24 dan Pasal 25 PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode rekening nomotr
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 197 PK/Pid.Sus/20142005 tentang Penetapan Standarisasi/ Normalisasi Harga Barang dan JasaBelanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2005;Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya PenunjangKegiatan/operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomotr/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yangganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekeningnomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masingmasing dilakukan
70 — 16
Bulungan);Bahwa tanggal 17 Mei 2004, Sdr.Dwiyanti sebagai Bendahara Proyekmengajukan SPP dengan Nomotr.01sebesar Rp.1.787.643.163, yangdiketahui oleh Pemimpin Proyek (Sdr.Nazarsyah,S,STP), dimana untuk19,20.Lokasi Cold Storage dialokasikan danasebesar Rp.1.063.615.000,Bahwa pada tanggal 18 Mei 2004diterbitkan SPMU Nomor.98/PS/2004oleh Kepala Sub. BagianPerbendaharaan (a.n.
83 — 24
Pemberian Hak Pakai atastanah seluas 42.608 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORAyang terletak di Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah, dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim PenelitiTanah Nomor: 530.3/36/HTPT/2013 tertanggal. 2 September 2013,bertanda bukti: Dok II.6T.TIII;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Tim PenelitiTanah tertanggal 26 Agustus 2013, bertanda bukti: Dok II.7T.THI;Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Nomotr