Ditemukan 938 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terumpu tarumpu tarimbu terubus termutu teruebu tarumbu tersebu terampu
Penelusuran terkait : Kerusakan terumbu karang Hutan bakau(mangrove) Lautan dan pesisir
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
58 — 14
  • Bahwa untuk wilayah Perairan Provinsi Jambi bukan merupakan habitathidup untuk Lobster maupun Benih Bening Lobster (BBL), dikarenakanLobster maupun Benih Bening Lobster (BBL) hanya dapat hidup pada airlaut bukan air tawar sedangkan perairan laut provinsi Jambi adalahperairan berlumpur sedangkan habitat hidup Benih Bening Lobster (BBL)terdapat pada perairan laut yang memiliki Substrat dasar perairan yangberkarang (terumbu karang) dan perairan berpasir putih/jernih.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)., DK VS PRESIDEN RI;
992 — 1828 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagarbiosfer, Kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasanpengungsian satwa, dan terumbu karang;Bahwa merujuk uraian pada poin 5.c, maka pengertiankawasan lindung dalam UndangUndang Penataan Ruangmencakup kawasan hutan fungsi lindung dan/atau konservasiyang ditentukan oleh UndangUndang Kehutanan danUndangUndang Konservasi:Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c UndangUndang PenataanRuang menyebutkan rencana pola ruang wilayah provinsiyang meliputi Kawasan lindung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK, dkk vs NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA
122 — 116
  • Cianjur (Perpres No.54/2008, diatur bahwa:Sempadan pantai adalah salah satu dari kawasanUntuk zonasi dan penetapan batas sempadan pantai diatur dalam: Pasal 31 ayat (2) UUNo.27/2007. menyatakan bahwa: Penetapan batas sempadan pantai mengikutiketentuan:a Perlindungan terhadap gempa dan/atautsunami; b Perlindungan pantai dari erosi atauabrasi;c Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, danbencana alamlainnya 5d Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah,mangrove, terumbu
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
1.Sarjum Bin Madrais
2.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
1285 — 1164
  • Kawasan lindung lainnya, antara lain taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.;Bahwa lebih lanjut, pasal 30 ayat 2 jo. pasal 31 sampai dengan pasal 36 RTRW Cirebon berbunyi:Rencana pola ruang kawasan lindung terdiri atas: Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 55 Dari 350 halaman181.182.183.184.a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya berupa kawasan resapan air;b.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 29-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN KETAPANG Nomor 310/Pid.B/LH/2020/PN Ktp
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.DHIMAS MAHENDRA
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUKRI bin KASIM
404 — 106
  • komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsurpencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UndangundangNomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria bakukerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;b. kriteria baku kerusakan terumbu
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
136 — 31
  • dari masyarakat nelayan tentang ada nya perahu penangkapanHalaman 56 dari 102 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snbikan dengan menggunakan alat berupa kompresor yang di larang, setelahmendapatkan arahan dari Panglima laut agar tidak melakukan perbuatananarkis atau tindakan kekerasan, Saksi ikut melakukan Patroli danPengawasan dengan menggunakan 2 (Dua) buah Speed Boat putih dariDermaga Desa Air Pinang menuju ke lokasi yang masuk dalam wilayahper airan konservasi laut tradisional yang masih banyak terumbu
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
1483 — 797
  • hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2)UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakanakibat perubahan iklim, Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakanekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalamperaturan pemerintah;Bahwa kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH,meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;Halaman 222 dari 304 halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plwb. kriteria baku kerusakan terumbu
    baku kerusakan karst; dan/atauh. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat(4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:a. kenaikan temperatur;b. kenaikan muka air laut;c. badai; dan/ataud. kekeringan.Bahwa Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksudoroduksi biomassa, kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa,kriteria baku kerusakan terumbu
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/Pid.SUS/2012/PN.AB.
Tanggal 6 Juni 2012 — MOHAMMAD FAJARULLAH;
90 — 24
  • Zona litoral yakni terdiri dri terumbu karang , padang lamundan biotabiota yang ada didalamnya ;b. Zona baringtonia yang terdiri dari tanaman hutung, katapangdan bintanggor ;c. Zona mangrove yang terdiri dari 5 jenis antara lain avicenia,zoneratia, rizhopora, bruguera dan nipa ;d. Zona pantai yang terdiri dari kelapa, sagu dan lainsebagainya ;e. Zona hutan dataran rendah yang terdiri dari pule, lenggua,kenari , titi, durian an lainlain ;f.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 23-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
1265 — 443
  • kerusakan lingkungan hidup.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik,kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkunganhidup untuk dapat melestarikan fungsinyaAyat (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakanekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.Ayat (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;b. kriteria baku kerusakan terumbu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 296/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT.KASWARI UNGGUL,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
1065 — 1081
  • berikut:Hal. 93 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI(a) Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagaikegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan,perhotelan, rumah sakit dan lainlain);(b) Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan,getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektorpembangunan (industri, pertambangan dan kegiatanlainnya);(c) Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelolalimbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3atau Limbah B3;(d) Pencemaran air laut dan atau perusakan laut(terumbu
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
684 — 219
  • untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;Bahwa baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2)UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakanakibat perubahan iklim, Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakanekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalamperaturan pemerintah;Bahwa kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (8)UUPPLH, meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;b. kriteria baku kerusakan terumbu
    baku kerusakan karst; dan/atauh. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat(4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:a. kenaikan temperatur;b. kenaikan muka air laut;c. badal; dan/ataud. kekeringan.Bahwa Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksudoroduksi biomassa, kriteria baku kerusakan tanah untuk produksibiomassa, kriteria baku kerusakan terumbu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
369 — 184
  • terbagi atas 4 (empat) pokok bahasan, yaitu: (i)geologi dan pertambangan, (ii) lingkungan hidup, (iii) kesehatan,dan (iv) masalahmasalah psikologis, sosial, dan ekonomi.Ringkasan dari seminar internasional tersebut menyimpulkansebagai berikut :Status Ekosistim Teluk Buyate Sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkanterjadinya pencemaran lingkungan;e Kualitas air laut di perairan Teluk Buyat dikaitkan dengankandungan logam berat, tidak menunjukkan tingkat yangmembahayakan bagi biota laut;e Terumbu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1270 — 2041
  • pengetahuan awam saja;Bahwa untuk bisa disimpulkan bahwa telah dilakukan secarasistematis dan sengaja dilakukan harus digunakan data pendukungyaitu data cuaca, angin dan temperatur suhu;Bahwa waktu ideal grow cek ke lapangan setelah diketahui hotspot disuatu area Tergantung cash by cash, kalau itu misalnya lahan gambutbisa saja kebakarannya tembus kedalam;Bahwa ahli punya pengalaman dimana ilmu ahli adalah masalahkebumian salah satunya adalah melihat historical iklim yang terecordpada batubatuan terumbu
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
103 — 25
  • perencanaan detailpengamanan pantai, pelaksanaan pengamanan pantai, operasi danpemeliharaan bangunan pengaman pantai, pengelolaan barang milikNegara/barang milik daerah berupa bangunan pengaman pantai, pembiayaanpengamanan pantai, dan peran masyarakat;Bahwa terkait dengan bangunan pantai yang berada dilokasi telah berfungsisebagai pengaman pantai, tetapi struktumya tidak ramah lingkungan untukperlindungan pantai dan terdapata alternatif dengan melakukan penanamanmangrove atau vegetasi pantai, penempatan terumbu
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
136 — 39
  • perencanaan detailpengamanan pantai, pelaksanaan pengamanan pantai, operasi danpemeliharaan bangunan pengaman pantai, pengelolaan barang milikNegara/barang milik daerah berupa bangunan pengaman pantai, pembiayaanpengamanan pantai, dan peran masyarakat;Bahwa terkait dengan bangunan pantai yang berada dilokasi telah berfungsisebagai pengaman pantai, tetapi struktumya tidak ramah lingkungan untukperlindungan pantai dan terdapata alternatif dengan melakukan penanamanmangrove atau vegetasi pantai, penempatan terumbu
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 15/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
536 — 0
  • penangkap ikan, tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia yang harus dimiliki kapal penangkap ikan yang menangkap ikan di WPPRI, menggunakan alat tangkap ikan yang digolongkan jaring pukat harimau/ pair trawl yang memiliki mulut di bagian depan menggunakan papan pembuka mulut jaring, menggunakan rantai pengejut dan pemberat di bagian bawah sehingga dapat beroperasi sampai ke dasar laut dapat merusak terumbu
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 12/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
100 — 0
  • BV 0397 TS yang di nakhodai oleh NGUYEN NGOC THACH sampai ke dasar laut sehingga bila terdapast terumbu karang akan rusak atau patah bila terkena jaring tersebut dan setelah ikan terperangkap dalam jaring kemudian jaring pukat dinaikkan ke palka kapal dan dikemas dalam palka kapal induk KM. BV 0397 TS.

    Bahwa ketika terdakwa TRAN NHO nakhoda kapal KM. BV 0411 TS dan NGUYEN NGOC THACH nakhoda kapal KM.

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2969 — 1557
  • Tentang : Cipta Kerja
  • (dua ribu kilo meterpersegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil adalahsumber daya hayati, sumber daya nonhayati;sumber daya buatan, dan jasajasa lingkungan;sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,padang lamun, mangrove dan biota laut lain;sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut,mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputiinfrastruktur laut yang terkait dengan kelautan danperikanan, dan jasajasa lingkungan berupakeindahan alam, permukaan dasar