Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 17/PDT.G/2014/PN.MGG
Tanggal 3 Februari 2015 — .HERRY CHANDRA ALs TJONG SIEN HOO ; umur 52 Tahun, Pekerjaan pedagang 2.SRI SULISTYOWATI : umur 50 tahun, pekerjaan pedagang masing-masing beralamat Jalan Delima Selatan 2 B No. 7 Kelurahan Kramat Utara Kecamata Magelang Utara Kota Magelang 1.SLAMET SANTOSA ; alamat Jalan Tentara Pelajar No. 41 Kemirejo Kota Megelang 2.Pemerintah Kota Megelang Cq.Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Megelang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No. 2 Kota Megelang Jawa Tengah 3.PT PUTRA WAHID PRATAMA SALATIGA, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 97 Salatiga Jawa Tengah 4. PT KUNTJUP beralamat di Jl. Merdeka Selatan III Kav. 09 Lt 2 Kota Salatiga Jawa Tengah
625
  • Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan kehilangan potensikeuntungan yang diharapkan saja yang benar tidaknya belum dapat dipastikan, yangmana menurut majelis dalam hal adanya perbuatan melawan hukum maka kerugiantersebut harus sudah diperinci berapa besarnya dan juga sudah nyatanyata telahterjadi dan sudah dialami oleh pihak yang dirugikan sebagai sebab akibat dari padaadanya perbuatan melawan hukum itu sendiri;Menimbang bahwa hal itu dapat kita lihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31Januari 1919
Register : 03-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN MUARO Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Mrj
Tanggal 16 September 2015 — HUSDI GUNAWAN (PT SUMBAR ANDALAS KENCANA) DARAYAT
20861
  • . : 07, Surat Ukur No. 2/SWL SJJ/1999, tanggal 4 Agustus 1999 makaTergugat tidak berhak melakukan perbuatan melarang Penggugat melakukan kegiatanperkebunan seperti memasuki kebun, melakukan pemupukan, merawat, maupunmemanen tanaman kelapa sawit di tanah yang disengketakan tersebut, sehinggaperbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai malfeasance;2 Perbuatan tersebut harus melawan hukumMenimbang, bahwa sejak tahun 1919 melawan hukum diartikan dalam arti yangluas yaitu melanggar undangundang, melanggar
Register : 24-06-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 302/Pdt.G/ 2015/PNBks
Tanggal 27 April 2016 — PT. NADYA VILLA sebagai Penggugat Melawan 1. MAIN BIN MALIH sebagai Tergugat I 2. R.E.BARINGBING sebagai Tergugat II 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III 1. WIDYO BUDI sebagai Turut Tergugat I 2. PURNAWIRAWAN JENDERAL POLISI DRS. WINARTO SUTIANTO sebagai Turut Tergugat II 3. ASELIH BIN RIMAN sebagai Turut Tergugat III 4. SUBYAKTO MASRUR sebagai Turut Tergugat IV 5. AHLI WARIS ALM MISLAM BIN MAJIH sebagai Turut Tergugat V
6116
  • Melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasusCohen v. Lindenbaum pengertian PMH tidak lagi hanya mengacupada melanggar hukum saja, tetapi berkembang meliputi setiappelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalampergaulan hidup masyarakat.
Register : 20-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 419/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk Majalengka Cq Yuliyanto, S.E
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
4017
  • IV maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdata setiap perbuatan yangmelawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lainmewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut dan sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam positagugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat terbukti telahdirugikan secara materiil dan Immateriil;Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Y urisprudensi MARI yang diperluas melalui Hogeraad dalam kasus Lindebaun Cohen padaTahun 1919
Putus : 28-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk
183162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa unsur melawan hukum sejak 1919 diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yaitu meliputi:Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 678 PK/Pdt/2014Melanggar Undang Undang;Melanggar hak orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;Bertentangan dengan kesusilaan atau;029 5 pBertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;.
Register : 11-02-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 06/ Pdt.G/ 2011/ PN.Krw
Tanggal 11 Agustus 2011 — H. USTMAN ABDUL KARIM LAWAN 1. PT. GUNUNG PAYUNG AGUNG 2. Ir. H. ABDUL FATAH SUWITO
777
  • Adanya kesalahan ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah diputuskannya perkaraLinden Baum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum(pasal 1365 KUHPerdata) yang telah diterima dalam praktek peradilan di Indonesia, yaitu ;1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;2. Melanggar hak subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;674.
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
12678
  • Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yangsama, yaitu mengganti kerugian.Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt danperbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai artisetelah ada Putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919,karena sebelum dikeluarkannya Putusan tersebut pengertianmelawan hukum masih sempit. Setelah ada Putusan MahkamahAgung tersebut, pengertian melawan hukum menjadi lebih luas,mencakup juga perbuatan negatif.
Register : 30-01-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Lmg
Tanggal 12 Oktober 2017 — 1. DANIAL FRANKY, Lahir di Lamongan tanggal 19 Januari 1975, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasata, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001/ RW. 005, Kel. Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Penggugat I; 2. YUNIAR TRI WULANDARI, Lahir di Kediri tanggal 27 Juni 1977, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasata Bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001/ RW. 005, Kel. Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Penggugat II; 3. MOH. ANIS, Lahir di Lamongan tanggal 18 Maret 1965, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Veteran 09/08 Komplek PLN, RT. 003/ RW. 002, Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, disebut sebagai Penggugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Benhard Manurung, S.H., M.Hum., Drs. Victor A.Sinaga, S.H dan Soetjipto Hadi Soekrisno, S.H, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hermawan Benhard Manurung, S.H. & Partner beralamat di Jl. Kartini No. 30 Surabaya 60236 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 Januari 2017 dibawah Reg. No. 15/2017/PN.Lmg dan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 8 Juni 2017 dibawah Reg. No. 90/2017/PN.Lmg dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Agustus 2017 dibawah Reg. No. 115/2017/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT Lawan: KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA CQ PANGDAM V BRAWIJAYA CQ KOMANDAN RESOR MILITER MOJOKERTO CQ KOMANDAN DISTRIK MILITER LAMONGAN, berkedudukan di Pangdam V Brawijaya Cq. Komandan Resor Militer 082/CPYJ Mojokerto Cq. Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 1. AMINAH, Umur 81 tahun, tanggal lahir 23-11-1936, bertempat tinggal di Babat Raya No.218 RT.003 RW.004 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, untuk disebut sebagai Turut Tergugat I; 2. SAKDIYAH, Umur 62 tahun, tanggal lahir 27-10-1955, bertempat tinggal di Jl Melon RT.010 RW.003, Desa Purwosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, disebut sebagai Turut Tergugat II; 3. AISYAH, Umur 59 tahun, tanggal lahir 02-11-1958, bertempat tinggal di Jl.Johor 12 RT.001 RW.006, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Cantian, Kota Surabaya, disebut sebagai Turut Tergugat III; 4. NUR LAILA, Umur 56 tahun, tanggal lahir 18-09-1961, bertempat tinggal di Mangaran RT 001 RW 003 Desa Mangaran, Kecamatan Magaran, Kabupaten Situbondo, disebut sebagai Turut Tergugat IV; 5. HAMIDAH, Umur 53 tahun, tanggal lahir 08-09-1964, bertempat tinggal di Jl.Tengku Umar 137 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, disebut sebagai Turut Tergugat V; 6. ABU BAKAR, Umur 50 tahun, tanggal lahir 15-12-1969, bertempat tinggal di Jl. Mujair III/4 RT.005 RW 009, Kel.Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, disebut sebagai Turut Tergugat VI; 7. MOEHAMMAD ALI, Umur 48 tahun, tanggal lahir 09-10-1974, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT.003 RW.004 Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat VII; 8. EMMA MAHDIYAH, Umur 45 tahun, tanggal lahir 23-05-1972, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT 003. RW. 004, Desa Babat, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat VIII; 9. SOFIYAH, Umur 43 tahun, tanggal lahir 09-10-1974, bertempat tinggal di Jl. Raya No. 218 RT.003 RW.004 Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat IX; 10. HUSIN, Umur 41 tahun, tanggal lahir 25-12-1976, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT.003 RW.004, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat X ; untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT; 11. NOTARIS TINTOET INDAH K., S.H., beralamat di Jl. Pramuka No.163 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI ; 12. NOTARIS HAJJAH DYANA WULAN SARI, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Gotong Royong No.67 D, Babat, Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII; 13. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;
361132
  • melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal13865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnyaditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangantertulis, yang kemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt/2013
Tanggal 24 September 2013 — HARIJANTO LATIFAH, DKK VS TRI RAHADIAN SAPTA PAMARTA, DKK
6232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembeli;Berdasarkan buktibukti dan fakta yuridis tersebut Para Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagai berikut:Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa: setiap perbuatan melawan hukum yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest Hooge Raad tanggal 31Januari 1919
Register : 21-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 694/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD CHOZIN Diwakili Oleh : MUHAMMAD CHOZIN
Terbanding/Tergugat : PT LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Turut Tergugat I : PT TRINUSA TRAVELINDO atau dikenal TRAVELOKA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT ANGKASA PURA II
Terbanding/Turut Tergugat III : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
169110
  • Bahwa, sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919,tentang perbuatan melawan hukum yang harus diartikan sebagaiberbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar :a. Hak subjektif orang lain;b. Kewajiban hukum pelaku;c. Kaedah kesusilaan;d.
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
7047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berada dan tunduk pada hukum publik maka Pemohon Kasasitidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang.Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919
    Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kKewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasus Lindebaum Cohen;maka pengertian istilah menyalahngunakan wewenang diadopsi dari hukumadministrasi
Register : 02-02-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor -56-K/PM.III-12/AD/III/2015
Tanggal 29 Juni 2015 — -MUHAMAD SORI, Praka NRP 31030654171183
7027
  • Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhukum.55 Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW. Mengenai pengertian pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorangmenurut Undangundang.b. Melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku menurut UU.ec.
Register : 23-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 35-K/PM.III-13/AD/VIII/2016
Tanggal 27 September 2016 — Teguh Cahyono Putro / Praka / 3910613890869 / Anggota Ajendam V / Brawijaya / Ajendam V / Brawijaya.
10854
  • diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari oranglain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengankehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak pihakyang dirugikan.43Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dan pendapatpendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yangdimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919
Register : 09-12-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 328-K/PM II-08/AU/XII/2016
Tanggal 10 Mei 2017 — Serka Dede Komasudin
13356
  • berartiada pihakpihak yang dirugikan.Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laintidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan.Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapatdigunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919
Register : 20-04-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
STEFANUS LUKAS WIRABUDI,
Tergugat:
1.ALVIN SUTANTO.
2.GUNAWAN HARSONO
3.ERLYN SUTANTO.
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
2.NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT,
3.SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris,
4.PT. BANK RESONA PERDANIA,
5.PT. SANJAYA PRIMA,
6.NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris PPAT.
7623
  • ., setelah berjanji menurut keyakinannyapada pokoknya menrangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai dosen S 3 di Universitas Bhayangkara JakartaRaya dan memiliki Keahlian terkait adminidtrasi Negara ;Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) di atur di dalam BW, dimana dahuluPMH hanya sebatas tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan mebawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugiantersebut karena kesalahannya mengganti kerugian , namun sejak tanggal 31Januari 1919
Register : 26-08-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 794/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
CAMELIA SOFYAN ALI
Tergugat:
1.KEPALA BULOG DIVRE JATIM
2.Hj. MULIANTI
Turut Tergugat:
NOTARIS INDRIANI YASMIN, SH, Sp.N
12431
  • perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugiantersebut, sehingga secara teoritis unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumdalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah : Adanya perbuatan yang melanggar hukum ; Adanya kesalahan ; Adanya kerugian ; Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi peradilan diIndonesia, terutama setelah tahun 1919
Putus : 25-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3037 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — DRS. SETIAWAN SUMANANG VS MUHAMAD ANDY ARSLAN DJUNAID, SE., DKK, dan PT. PAVITRA BUANA SEJAHTERA
12369 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MahkamahAgung RI dalam buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung R.1,Tentang Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III Jilid I PenerbitTim Penguji Hukum Mahkamah Agung RI 1991, halaman 121 mengutip pendapatSetiawan menyatakan sebagai berikut:Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919,terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:1.
Putus : 29-07-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 203/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 29 Juli 2014 — 1. Hj. ROHMAN Binti NASUHA Cs lawan 1. OEMROTIN alias DEMI RUDY SYARIEF 2. PEMDA DKI JAKARTA Cq YAYASAN PULOMAS 3. YAYASAN PENDIDIKAN WIRASWASTA INDONESIA 4. YAYASAN JAYA BAYA 5. PEMERINTAH RI Cq MENTERI NEGARA AGRARIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN DKI JAKARTA Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
8823
  • NADJI BIN BAIR yangHalaman7 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timsekarang menjadi hak PARA PENGGUGAT tanpa memberikan ganti rugiyang layak, perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria perouatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Juncto ArrestHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum sertaberdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.
Register : 08-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 563/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan HENRY HIDJAJA ,CS
Terbanding/Tergugat I : PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANDUNG ASRI MANDIRI PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
16676
  • yang sama sekalitidak terikat dengan BEBANBEBAN sehingga PARAPEMBANDING telah dibiarkan MEMBELI Objek yang denganadanyaBEBANBEBAN tersebut terkaitadanya PerjanjianKerjasama Nomor 33/PKS/XI 1985 tertanggal 7 November1985, yang seharusnya apabiladilihatdariKonstruksiHukumnyaadalahmerupakan OBJEK SEWA adalahmerupakan suatu) Perbuatan Melawan Hukum yang telahmenimbulkan kerugian bagi diri PARA PEMBANDING,sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, dimanadalam putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919
Putus : 12-08-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN JEMBER Nomor 108/Pdt.G/2009/PN.Jr
Tanggal 12 Agustus 2011 — SITI AMSIYAH.Dkk. melawan: NANIK ISLAH AL NADIROH.Dkk.
10428
  • Adanya hubungan kausalitet atau sebab = akibat antarahubungan Pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatanyang telah dilakukan oleh TergugatMenimbang ,bahwa kriteria perbuatan melawan hukumsebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudsensi HIR sejaktahun 1919 telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia danmenjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ,sehinggapengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas , yangterdiri dari 4 ( empat ) kategori perbuatan yaitu1.