Ditemukan 27824 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a. Boberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama 2tahun;b.
    Hargapemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilai barang yang keluardari persediaan;c.
    Terdapat pencatatan notul yang mengurangkan nilai persediaan tetapitidak dilaporkan sebagai penjualan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telah memeriksa rekapitulasiPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan bulanNovember 2008 dan menghitung penyerahan dalam negeri yang terutangPPN berdasarkan data persediaan dengan koreksi sebagai berikut:Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 925/B/PK/PJK/2016UralanKeteranganClear Silicone1/2008 B010 iJumian sbuian harga pembelfan tetap!
    akhir yangada, disamping itu Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) juga tidak menyerahkan kartu persediaan;6.1.2.
    tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, perunit, dan customernya;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai perunit barang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaiandan penjualan;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat:a.
Putus : 31-07-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BERRY MARTHIEN
30282 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (lihat Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan Nomor 23 tentang Pendapatan);Pada angka 06 (Biaya Persediaan) dinyatakan biaya persediaan harus meliputisemua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampaipersediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai(present location and condition );Pada angka 28 (Pengakuan sebagai Beban) dinyatakan jika barang dalampersediaan dijual maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai bebanpada periode diakuinya
    Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karenapeningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai penguranganterhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut;Pada angka 29 (Pengakuan sebagai Beban) dinyatakan proses pengakuan nilaitercatat persediaan yang telah dijual sebagai beban menghasilkan pengaitan(matching ) beban dengan pendapatan;Bahwa sehingga sesuai dengan PSAK Nomor 14 tersebut dapatdisimpulkan bahwa:Pembelian yang dilakukan akan mempengaruhi
    /menambah nilai persediaan;Pembelian yang dapat dibebankan sebagai pengurang pendapatan, tergantungdengan persediaan yang terjual;Sebaliknya, pembelian tidak dapat dibebankan sebagai pengurang pendapatansepanjang persediaan belum terjual;Hal ini dilakukan untuk pengaitan (matching) beban dengan pendapatan;9 Bahwa dengan demikian dalam menghitung Harga Pokok Penjualan yang akandibebankan, harus diperhitungkan adanya persediaan awal ataupun persediaanakhir barang yang belum terjual;10 Bahwa persamaan
    akuntansi untuk menghitung pembebanan pembelian barangpersediaan pada pendapatan (dalam akuntansi disebut sebagai Harga PokokPenjualan) adalah sebagai berikut: Saldo awal persediaan (persediaan Rp.
    XXXXmenambah barang persediaan)Dikurangi Saldo akhir persediaan (persediaan Rp. XXXX yang belum terjual) Harga Pokok Penjualan (harga pokok dari barang persediaan yang dijual) Rp.
Register : 21-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INNI PIONEER INDUSTRY, LTD;
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Banding mencermati Laporan KeuanganPemohon Banding dan mendapati fakta dan bukti sebagai berikut;(1) Terdapat perbedaan saldo persediaan antara neraca per31 Desember 2004 dengan saldo persediaan yang tercantumpada Rugi Laba untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember2005 tepatnya dalam persediaan awal perhitungan harga pokokpenjualan;(2) Perbedaan tersebut tepatnya adalah sebagai berikut:Menurut perbedaan saldo persediaan antara Neraca per31 Desember 2004:Saldo Persediaan Barang Jadi
    Rp 2.976.572.390,00Saldo Persediaan Barang Dalam Proses Rp 393.958.870,00Saldo Persediaan Bahan Baku Rp 479.548.075,00Menurut saldo persediaan yang tercantum pada Rugi Labauntuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 tepatnyadalam persediaan awal perhitungan Harga Pokok Penjualan:Saldo Persediaan Awal Barang Jadi Tidak DiperhitungkanSaldo Persediaan Barang Dalam Proses Tidak DiperhitungkanSaldo Persediaan Bahan Baku Rp 479.548.075,00Halaman 4 dari 35 halaman.
    Putusan Nomor 748/B/PK/PJK/2013Saldo Persediaan Barang Jadi Rp2.976.572.390,00;Saldo Persediaan Barang Dalam Proses Rp 393.958.870,00;Rp 479.548.075,00;Menurut Saldo Persediaan yang tercantum pada Rugi Laba untuk tahunSaldo Persediaan Bahan Bakuyang berakhir pada 31 Desember 2005 tepatnya dalam PersediaanAwal perhitungan Harga Pokok Penjualan;Saldo Persediaan Awal Barang Jadi Tidak Diperhitungkan;Saldo Persediaan Barang Dalam Proses Tidak Diperhitungkan;Rp479.548.075,00;Bahwa perbedaan Saldo Persediaan
    Akhir dalam Perhitungan HargaSaldo Persediaan Bahan BakuPokok Penjualan dengan Perbedaan Saldo Akhir Persediaan di Neraca2005:Saldo Persediaan Akhir menurut Perhitungan Harga Pokok PenjualanRp333.463.845,00;Saldo Persediaan AkhirRp2.506.527.953,00;menurut Neraca 2005 adalah sebesarb.
    Thalib Daeng Mattemmu untuk tahun2004, 2005 dan 2006 tanpa memeriksa lebih lanjut apakah perhitungantersebut benar atau tidak, yang dapat dipastikan hanya dengan memintadokumen yang mendasari penghitungan persediaan awal, persediaanbarang dalam proses dan persediaan barang jadi tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam perhitungan persediaan awal,persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi yangdiambil dari data Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh AuditorIndependen Drs.
Putus : 23-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 469/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 23 Mei 2016 — GRACE MEGASARI SOLAIMAN
9332
  • Menetapkan barang bukti berupa :- Audit Independen/Berita Acara Stock Opname persediaan barang PT. Diva Sutan Kuliner Bar House Cafe Labiere per tahun 2015 yang dibuat pertanggal 23 Juli 2015 oleh Firma Budi & Co ;- Audit Internal Stock Opname persediaan barang PT. Diva Sutan Kuliner Bar House Cafe Labiere per tahun 2015 yang dibuat oleh Grace Megasari Solaiman ;- Bukti pembelian PT.
    Kolom Actual adalah jumlah persediaan minuman yang benarbenarsecara fisik ada, sehingga jumlah di kolom Calculated haruslah sama dengan jumlahkolom Actual.Bahwa terdakwa Grace memalsukan data dengan mengganti jumlah persediaanminuman yang ada di kolom Actual dengan data jumlah persediaan minuman yangada berdasarkan laporan harian persediaan fisik yang diperoleh dari karyawan Bar,sehingga laporan persediaan barang yang ada dikomputer akan berubah sesuaidengan data yang diganti oleh terdakwa Grace
    audit internal mengenai jumlah persediaan barang minumanyang ada.
    Kolom Calculated adalahjumlah persediaan minuman yang ada yang dihitung secara otomatis oleh computer.Kolom Actual adalah jumlah persediaan minuman yang benarbenar secara fisikada, sehingga jumlah di kolom Calculated haruslah sama dengan jumlah kolomActual.Bahwa terdakwa Grace memalsukan data dengan mengganti jumlah persediaanminuman yang ada di kolom Actual dengan data jumlah persediaan minuman yangada berdasarkan laporan harian persediaan fisik yang diperoleh dari karyawan Bar,sehingga laporan
Putus : 09-09-2015 — Upload : 27-05-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msb
Tanggal 9 September 2015 — IRWAN ALIAS WIRO BIN JASMARUDDIN
5722
  • Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS WIRO BIN JASMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA API RAKITAN JENIS PAPPORO DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA PENIKAM / PENUSUK BERUPA SEBILAH PEDANG ;2.
    Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msbmenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari indonesia sesuatu Senjata api, Amunisi atau suatu bahanpeledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa Pada awalnya saksi Munawir Alias Nawir ( selanjutnya disebut saksiMunawir ) dan Saksi Risman (keduanya merupakan anggota polisi dari PolresLuwu Utara ) sedangkan melakukan
    Luwu Utara atau setidak tidaknya disuatu. tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriMasamba, telah membuat, menerima,mencobamemperoleh, menyerahkan ataumencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya,mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu Senjata api, Amunisiatau suatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut : Bahwa Pada awalnya saksi
    Tanoa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, MencobaMemperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan,Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan DariIndonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak ;Ad.1.
    Tanoa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, MencobaMemperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai,Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya,Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan AtauMengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, AtauSenjata Penusuk;Ad. 1.
    Nomor 82/Pid.B/2015/PN MsbMENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAMMILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA API RAKITAN JENISPAPPORO DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAUMEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKANSENJATA PENIKAM / PENUSUK BERUPA SEBILAH PEDANG ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan;3.
Putus : 16-10-2012 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 602/Pid/B/2012/PN.TK
Tanggal 16 Oktober 2012 —
506
  • Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 001/ABD/DP/VIII/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / Pengacara- Penasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV. Abadi ;f. Surat Pembelian Tugas Nomot : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barang jaminan berupa DO/Persediaan Barang ;g.
    No.42 Tahun 1999 adalah apabila obyek yangdijadikan Jaminan Fidusia adalah Benda yang tidak merupakan persediaan. Sedangkanyang terungkap dipersidangan benda yang dijadikan jaminan fidusia adalah persediaanbarang furniture dan kasur milik terdakwa sebagaimana daftar persediaan barang dandelivery order tanggal 24 Agustus 2007. Sehingga menurut hukum tindakan terdakwayang menjual persediaan barangbarang persediaan tersebut tanpa persetujuan tertulisdari PT.
    Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor :001/ABD/DP/VITI/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / PengacaraPenasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV.Abadi ;f. Surat Pemberian Tugas Nomor : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barangjaminan berupa DO/Persediaan Barang ;19g.
    Bank Central Asia (BCA) akan menyita barangbarang persediaan tersebutditoko milik terdakwa ternyata barangbarang persediaan tersebut sudah tidak ada lagiditoko milik terdakwa karena sudah dijual oleh terdakwa kepada pembeli tanpa adapenggantian barangbarang yang sudah terjual tersebut;Menimbang, bahwa obyek jaminan Fidusia di toko milik terdakwa tersebutmerupakan benda/barang persediaan yang berupa springbed atau tempat tidurmerupakan barangbarang yang diperdagangkan, maka apabila barangbarang tersebutsudah
    Bank Central Asia (BCA) sebagaiPenerima Fidusia akan menyita Benda Persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusiadi toko milik terdakwa, ternyata Benda Persediaan tersebut sudah tidak ada lagi karenasudah dialihkan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada pembeli tanpa adapenggantian dengan obyek yang setara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dari PT.
    Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor :001/ABD/DP/VUI/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / PengacaraPenasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV.Abadi ;f. Surat Pembelian Tugas Nomot : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barangjaminan berupa DO/Persediaan Barang ;g.
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
8636
  • ABD.KARIM,SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidaktersangka (A.N.
    KARIM, SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggung awabkan kemudian guna biaya tidaktersangka (A.N.
    JOHNYNURMIDIN, untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka triwulan II;Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 765/PK/Perb/2004sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD.KARIM, SE, untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka kebutuhan Desa Sidangoli Kec.
    KARIM, SE untuk uanguang persediaan yangakan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya taktersangka dana kontijensi);128. Tanggal 28 Desember 2004, SPMU nomor: 1549/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAIDABD. KARIM, SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka;129.
    KARIM, SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka;130. Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1551/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD.KARIM, SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka;131.
Register : 29-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 12 Mei 2015 — RIZKI, SE BIN JAFAR SYEHDU
4113
  • Sampai dengan 31 Desember bendahara pengeluaran tidak adaMeng SPJ kan penggunaan Uang Persediaan (UP) dan tidak ada dokumen kepadasaya mengenai SPJ penggunaan Uang Persediaan (UP) ;Bahwa Bendahara pembantu tidak bisa mengambil Uang Persediaan (UP) hanyabendaharanya dan saksi ada 2 (dua) kali memberitahu Rizki, SE agar meng SPJkan penggunaan dana Uang Persediaan (UP) sebelum datang auditor.
    DPKKD menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) dan SP2D kepada bendahara pengeluaran setdakab danbendahara pengeluaran mendistribusikan anggaran tersebut ;Dana Uang Persediaan (UP) dapat dicairkan per tri wulan dan besarannormalnya 25% per tri wulan ;Dana Uang Persediaan (UP) dapat dipergunakan untuk membiayaikegiatan yang tidak melibatkan pihak ketika ;Dana Uang Persediaan (UP) dipertanggung jawabkan per tri wulansebelum diajukan permintaan Uang Persediaan (UP) berikutnya danapabila Uang Persediaan
    (UP) tersebut belum dipertanggungjawabkan, maka Uang Persediaan (UP) selanjutnya tidak dapatdicairkan ;= Bahwa benar bila Uang Persediaan (UP) belum dipertanggung jawabkan,maka Uang Persediaan (UP) selanjutnya tidak dapat dicairkan.
    Ketika saksimasuk Uang Persediaan belum dipertanggung jawabkan. Yang harusmempertanggung jawabkan pengunaan dana Uang Persediaan (UP) yakniRizki, SE dan sekdanya Ir. Nasrullah, M.Si., MT.
    Sehingga totalpenyetoran sisa Uang Persediaan (UP) Sekdakab.
Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2735 K/PID.SUS/2018
Tanggal 15 April 2019 — SULIS SETYOWATI
19598 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp227.860.000,00 (dua ratus duapuluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Maret 2010 sejumlah Rp113.352.500,00 (seratus tigabelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/201829.30.31.32.33.34.CPE36.1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan
    Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan April 2010 sejumlah Rp34.435.000,00 (tiga puluh empatjuta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Mei 2010 sejumlah Rp36.326.000,00 (tiga puluh enamjuta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Mei
    juta delapan puluh ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan September 2010 sejumlah Rp66.850.000,00 (enam puluhenam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/201837.38:39.40.41.42.43.44,1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan September 2010 sejumlah
    Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Desember 2010 sejumlah Rp353.618.250,00 (tiga ratuslima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Maret 2011 sejumlah Rp284.050.500,00 (dua ratusdelapan puluh empat juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran
    Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Juni 2011 sejumlah Rp35.062.250,00 (tiga puluh lima jutaenam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Juli 2011 sejumlah Rp42.331.450,00 (empat puluh duajuta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan
Register : 06-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRI;
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persediaan awal bahan kimia yang tercatat di General Ledgerawal Tahun 2006 adalah sebesar Rp.562.667.499,00 sebenarnya merupakanpersediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena sudahkadaluarsa, beku rusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimiatersebut tidak akan laku apabila dijual kembali.
    Persediaan bahan bakar yang tercantum pada GeneralLedger Account Fuel (Account 11514000) awal Tahun 2006 sebesarRp.137.236.879,00 merupakan persediaan bahan bakar yang sudak tidak layakdigunakan kembali karena tersimpan sudah begitu lama di dalam suatu tangkiyang letaknya diluar gudang dan pengurangan persediaan tersebut juga akibatHalaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 33/B/PK/PJK/2016adanya penguapan.
    Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpanbegitu lama dipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesinmesinproduksi ataupun pada komponen lainnya sehingga dapat menimbulkankerugian yang lebih besar lagi.
    Bahwa berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42antara lain dinyatakan bahwa:Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasibersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban padaperiode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut';Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan rerdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor : Put
    Berdasarkan PSAK 14 tentangPersediaan, dalam paragraf 42 antara lain dinyatakan bahwa: "Setiappenurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasibersinh dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai bebanpada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut;13.13.Berdasarkan penelitian atas Laporan Keuangan Pemohon Bandinguntuk Tahun 2006 beserta catatan atas laporan keuangannya,diketahui bahwa tidak terdapat kerugian akibat penurunan nilai kerugian dari pemusnahan persediaan
Register : 01-09-2010 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44874/PP/M.V/15/2013
Tanggal 8 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12541
  • Harga Pokok Penjualan terdiri dari ::Biaya Packing Rp. 525.243.888 Biaya Langsung : Rp. 2.096.777.920 Biaya Tidak Langsung Rp. 401.962.055 Persediaan Akhir Brg Dim Proses : Rp. (84.208.129) Persediaan Akhir Brg Jadi Rp. 257.751.355Jumlah sengketa Harga Pokok Penjualan 3.197.527.089c.
    Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Persediaan Akhir Barang DalamProses tersebut sebesar (Rp 84.208.129,).
    Koreksi persediaan akhir sesuai data dari Laporan Audit Wajib Pajak di halaman 13, halini disebabkan Auditor tidak teliti dalam memindahkan jumlah Persediaan Akhir BarangDalam Proses."
    koreksi Persediaan Akhir Barang Jaditersebut sebesar Rp 257.751.355,.
    Koreksi persediaan akhir sesuai data dari Laporan Audit Wajib Pajak di halaman 13, halini disebabkan Auditor tidak teliti dalam memindahkan jumlah Persediaan Akhir BarangJadi."
Register : 06-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRI;
2925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persediaan awal bahankimia yang tercatat di GL awal tahun 2006 adalah sebesarRp562.667.499,00 sebenarnya merupakan persediaan yang sudahtidak dapat dipergunakan kembali karena sudah kadaluarsa, bekurusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimiatersebut tidak akan laku apabila dijual kembali.
    bahwa persediaan tersebutrusak/hilang seperti Berita Acara Barang Rusak/Hilang.
    Account 11513000) nilai persediaan per31 Desember 2006 (audited) adalah nihil;Halaman 8 dari 32 halaman.
    Persediaan bahan bakar yang tercantumpada GL Account Fuel (Account: 11514000) awal tahun 2006 sebesarRp137.236.879,00 sesungguhnya merupakan persediaan bahan bakaryang sudak tidak layak digunakan kembali karena tersimpan sudahbegitu lama di dalam suatu tangki yang letaknya diluar gudang danpengurangan persediaan tersebut juga akibat adanya penguapan.Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpan begitu lamadipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesinmesinproduksi ataupun pada komponen
    Pengurangan persediaan inidikoreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 21 dari 32 halaman.
Register : 09-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA;
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Persediaan Awal Rp(50.826. 173.106)c. Koreksi Persediaan Akhir Rp 56.038.871.785Jumlah Rp 12.204.822.098Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan total HPP dengan benarpada Lampiran Inamulti Intipack SPT PPh Badan Tahun 2008.
    dengantepat dalam menghitung persediaan awal dan persediaan akhir;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas,Pemohon Banding telah melaporkan total HPP dengan benar padaLampiran Il SPT PPh Badan Tahun 2008.
    Dimana selisihSaldo Awal dan Akhir untuk Bahan Baku (raw materials) dan BahanDalam Proses (work in process), Pemohon Bandingmengalokasikannya pada Biaya LainLain (Kolom HPP);Bahwa berdasarkan jumlah Persediaan Awal dan Persediaan Akhir antara Pemohon Banding dengan Terbanding saat prosespemeriksaan, terdapat perbedaan sebagai berikut:No Rincian Persediaan Pemohon Banding Terbanding Selisih1 Persediaan Awal 15.724.194.247 66.550.277.353 (50.826.083.106)2 Persediaan Akhir (28.327.224.090) (84.366.095.875
    Pemohon Banding tidak setujuatas koreksi sehubungan dengan Persediaan Awal dan PersediaanAkhir atas Raw Material in transit sebesar total Rp9.472.118.829,00dan Persediaan Awal dan Persediaan Akhir atas Supplies sebesartotal Rp435.153.290,00;Bahwa untuk itu dalam berita acara pada tanggal 1 February 2011,Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan atas nilaipersediaan awal dan akhir berdasarkan pemeriksa.
    Dengandemikian Pemohon Banding telah konsisten dalam menjawab danmenjelaskan perbedaan jumlah persediaan tersebut;Bahwa adapun jumlah Persediaan Awal dan Persediaan Akhir RawMaterial in transit dan Supplies tidak seharusnya menjadi bagiandalam penghitungan persediaan awal dan akhir dapat dijelaskansebagai berikut:a.
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLYPET KARYAPERSADA;
5441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan hargapokok hanya boleh dilakukan dengan cara ratarata ataudengan cara mendahulukan persediaan yang didapatpertama ("firstin firstout atau disingkat FIFO").
    Sesuaidengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukanterhadap sekuritas;Sekali Wajib Pajak memilin salah satu cara penilaianpemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokoktersebut, maka untuk tahuntahun' selanjutnya harusdigunakan cara yang sama;Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/20163)Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, perhitunganbesarnya koreksi positif Persediaan Akhir Barang Jadisebesar Rp5.982.311.337, diperoleh dari:Nilai Persediaan Akhir Barang Jadi
    berupa kartu persediaan,purchase order, invoice, faktur pajak, surat penerimaanbarang, PIB, bukti pembayaran, rekening koran, dan GeneralLedger terkait perhitungan persediaan.
    Kembali Tahun 2008 pada halaman 9 dinyatakanbahwa Persediaan Barang Jadi adalah sebesarRp68.213.283.000,.
    Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Akhir Barang jadisebesar Rp5.982.311.337,00;5.
Register : 15-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Plk
Tanggal 31 Agustus 2016 — Yayuano Alias Yayo Bin Arenson
4710
  • Menyatakan terdakwa YAYUANO ALIAS YAYO BIN ARENSON terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai,Halaman I dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN.Plkmembawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu. senjata api, amunisisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU. RI. No.12/Drt/1951 dalam Surat Dakwaan kami;2.
    KusumaNegara Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokumPengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari
    Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitandengan gagang terbuat dari kayu dan 2 (dua) butir peluru / amunisi aktif yangterdapat tulisan REMUMC 9 M/M LUGER tidak memiliki ijin yang sah dari pihakberwenang dantidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU. RI.
    dan 2 (dua) butir peluru / amunisiaktif yang terdapat tulisan REMUMC 9 M/M LUGER tidak memiliki ijin yang sahdari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sahterdakwa; Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) pucuksenjata api rakitan dengan gagang terbuat dari kayu dan 2 (dua) butir peluru /amunisi aktif yang terdapat tulisan REMUMC 9 M/M LUGER merupakan barangyang diamankan saat penangkapan terdakwa karena secara tanpa hakmenguasai, membawa, mempunyai persediaan
    Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;Ad.1 unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjukkepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung
Register : 21-02-2012 — Putus : 26-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.46535/PP/M.XII/16/2013
Tanggal 26 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
9721
  • berdasarkan ekualisasi dengankoreksi Peredaran Usaha yang berdasarkan pengujian arus barang diketahui terdapat8.391.636 pcs barang jadi senilai Rp. 1.911.163.256,00 yang belum dilaporkan sebagaiPeredaran Usaha Pemohon Banding Tahun 2009, dan diantaranya terjadi pada Masa PajakAgustus 2009 terdapat selisih 441.638 pcs barang jadi sehingga Terbanding melakukankoreksi penyerahan dalam negeri senilai Rp.100.581.379,00;bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap Berita Acara penghitunganfisik persediaan
    diketahui bahwa penghitungan tersebut dilakukan oleh pihak internalPemohon Banding, tidak ada pihak independen yang terlibat dalam penghitungan tersebut.Penandatanganan dokumen tersebut juga hanya disebut sebagai petugas gudang dan petugasaccounting tanpa menyebutkan nama dan jabatan;bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap laporan auditor diketahuibahwa berdasarkan review kondisi fisik dan sisa inventori di akhir tahun, manajemenperusahaan yakin bahwa tidak terdapat persediaan yang
    menyatakan adanya Peredaran Usaha/penjualanyang dilakukan oleh Pemohon Banding;bahwa atas tambahan bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dalampersidangan, Terbanding menyatakan bahwa dokumendokumen yang terkait sengketayang ditunjukkan Pemohon Banding hanya merupakan dokumentasi terhadap barang rusakyang diproduksi oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Terbanding dalam uji bukti Pemohon Banding tidak dapat menunjukkandokumendokumen terkait pencatatan atas barang rusak tersebut seperti Kartu Persediaan
    ,Buku Besar Persediaan dan sebagainya yang dapat menunjukkan proses pencatatan atastimbulnya persediaan barang rusak;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Terbanding tidak dapat meyakini alasanPemohon Banding dan berpendapat bahwa atas selisih persediaan barang jadi yang tidakdilaporkan oleh Pemohon Banding merupakan barang jadi yang dijual di dalam negeri;bahwa atas pendapat Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyatakan bahwafaktanya sebagaimana bukti dan dokumen yang Pemohon Banding
    disengketakan adalah terjadinya selisih antara pemakaian barang jadisebanyak 23.419.510 pcs dengan ekspor/penjualan sebanyak 15.027.874 pcs, sehinggaterdapat selisih sebesar 8.391.636 pcs;bahwa atas selisih tersebut untuk jumlah rupiah Terbanding menggunakan nilai ratarataekspor yang didapat dari jumlah rupiah ekspor dibagi dengan kuantiti ekspor selanjutnyadikalikan dengan nilai selisih sebesar 8.391.636 pcs yang menghasilkan nilai koreksisebesar Rp. 1.911.163.256,00;bahwa menurut Terbading atas selisih persediaan
Register : 06-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRI;
3320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persediaan awal bahan kimia yang tercatat di General Ledgerawal tahun 2006 adalah sebesar Rp562.667.499,00 sebenarnya merupakanpersediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena sudahkadaluarsa, beku rusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahankimia tersebut tidak akan laku apabila dijual kembali.
    Persediaan bahan bakar yang tercantum pada GeneralLedger Account Fuel (Account 11514000) awal tahun 2006 sebesarRp137.236.879,00 merupakan persediaan bahan bakar yang sudah tidak layakdigunakan kembali karena tersimpan sudah begitu lama di dalam suatu tangkiyang letaknya di luar gudang dan pengurangan persediaan tersebut juga akibatadanya penguapan.
    Putusan Nomor 35/B/PK/PJK/2016benar terdapat persediaan bahan bakar jenis solar dan residu namun sudahtidak layak untuk dipergunakan kembali.
    Putusan Nomor 35/B/PK/PJK/201611.12.Bahwa berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf42 antara lain dinyatakan bahwa:Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilairealisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakuisebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugiantersebut;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan
    yang terbitkanoleh pejabat Direktorat Bea dan Cukai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) KEP141/BC/2003 danberdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding untukTahun 2006 beserta catatan atas laporan keuangan pun,diketahui bahwa tidak terdapat kerugian akibat penurunannilai/kerugian dari pemusnahan persediaan karena adanyakerusakan persediaan padahal berdasarkan Pasal 28 ayat(7) dan penjelasannya UndangUndang KUP serta PSAK 14tentang Persediaan, dalam paragraf 42 Setiap penurunannilai persediaan
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
34471 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 984/B/PK/PJK/2014Bahwa adapun alasan yang mendasari permohonan Banding PemohonBanding adalah sebagai berikut:Menurut TerbandingBahwa pada akhir tahun 2007 Pemohon Banding membalik cadanganpiutang dan persediaan dengan tujuan untuk perbaikan laba komersial, masingmasing sejumlah:Cadangan piutang Rp 1.842.863.797,00Cadangan persediaan Rp 8.908.061.875,00Rp10.750.925.672,00Bahwa pihak Pemeriksa melakukan koresi sebesar Rp1.842.863.797,00atas koreksi fiskal negatif cadangan piutang yang
    Bahwa berdasarkan datadata pada dokumen tersebut di atas, diketahuibahwa atas pembentukan Cadangan Penurunan Nilai Persediaan yangtelah dibebankan secara komersial, tidak diperhitungan sebagaiHalaman 20 dari 26 halaman.
    akhirTahun Cadangan Kerusakan Persediaan adalah sebesarRp16.285.000.000,00 sedangkan akhir tahun 2001 adalah sebesarRp1.551.069.411,00 sehingga terdapat penambahan cadangankerusakan persediaan sebesar Rp14.733.930.589,00 namunberdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002 (IkhtisarRincian Koreksi Fiskal sesuai SPT 1771) besarnya penyisihanpenurunan nilai persediaan hanya sebesarRp12.147.779.592,00.Bahwa di samping itu, berdasarkan datadata pada tabel tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat
    ketidakkonsistenan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalam melakukankoreksi fiskal atas pencadangan penurunan nilai Persediaan, misalnyapada tahun 2004, berdasarkan Laporan Keuangan hasil Audit diketahuibesarnya saldo akhir Tahun Cadangan Kerusakan Persediaan adalahsebesar Rp4.370.365.400,00 sedangkan akhir tahun 2003 adalahsebesar Rp16.125.397.792,00 sehingga terdapat penurunan cadangankerusakan persediaan sebesar Rp11.755.032.392,00.Berdasarkan data pada SPT Tahunan PPh Badan
    Tahun 2004 yangdiperiksa Majelis (lihat tabel di atas), diketahui jumlah Penyisihanpenurunan nilai persediaan yang menurut Termohon PeninjauanHalaman 21 dari 26 halaman.
Register : 12-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 24 Oktober 2017 — YUSMAN ,SE
12056
  • Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP) UP) / Ganti uang (GU) dan Surat Permintaan Pembayaranlangsung( SPPLS).2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.5.
    Proses pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan(SP2DUP):a.
    Mengajukan = permintaan pembayaran menggunakan SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP) UP) / Ganti uang(GU) dan Surat Permintaan Pembayaranlangsung (SPPLS).2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.Hal.23 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.SusTpk/2017/PT/PBR4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.5.
Register : 18-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : PURJIO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : SANIRA Bin alm NUIN
9131
  • Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2015.2. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Desember 2015.3. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Januari 2016.4. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Februari 2016.5. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Maret 2016.6.
    1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan April 2016.7. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Mei 2016.Halaman 19 Putusan No.11/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.8. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juni 2016.9. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Juli 2016.10. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Agustus 2016.11
    . 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan September 2016.12. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Oktober 2016.13. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2016.14. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Desember 2016 hanya sampai dengan 29Desember 2016.15. 1 (Satu) lembar Daftar Pengantar Kiriman Bendanomor 07/OPi/met/pml/15 tanggal 2 November
    Memerintahkan barang bukti, berupa :1. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2015.2. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Desember 2015.3. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Januari 2016.4. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Februari 2016.5. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Maret 2016.6
    . 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan April 2016.7. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Mei 2016.8. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juni 2016.9. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juli 2016.10.1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Agustus 2016.Halaman 23 Putusan No.11/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.11.1