yang saat ini atas nama PT Kereta ApiPersero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkan AktaJual Beli Nomor 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dan di hadapan R.M.Soeprapto, Notaris di Semarang;5. Menyatakan PT Sinar Kartasura selaku Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;6.

yang saat ini atas nama PTKereta Api Persero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA)berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dandi hadapan R.M. Soeprapto, Notaris di Semarang;Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi (PT Sinar Kartasura) telahmelakukan perbuatan melawan hukum;6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yangtimbul dalam gugatan rekonvensi ini, yang hingga kini adalah nihil;7.

Kereta Api Persero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkan Akta Jual Beli No. 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dan dihadapan R.M. Soeprapto, Notaris di Semarang; Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi (PT. Sinar Kartasura) telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan rekonpensi ini, yang hingga kini adalah nihil; Menolak gugatan dalam rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Kereta Api Persero (dahuluperusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkan Akta Jual BeliHalaman 3 dari halaman 93 Putusan No.108/Pdt/G/2017/PN.

Kereta Api Persero(dahulu perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkanAkta Jual Beli No. 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dandihadapan R.M. Soeprapto, Notaris di Semarang;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini, yang pada tingkat ditaksir sebesarRp. 308.000, (Tiga ratus delapan ribu rupiah)A.5.

Kereta ApiPersero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA)berdasarkan Akta Jual Beli No. 32 tanggal 28 April 1952Halaman 17 dari halaman 93 Putusan No.108/Pdt/G/2017/PN. Bag.dibuat oleh dan dihadapan R.M. Soeprapto, Notaris diSemarang ;4). Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5).

Bag.Bahwa PT KAI (dahulu Perusahaan Djawatan KeretaApi/DKA/PJKA/PERUMKA) mempunyai sebidang tanahhasil pembelinan dari Balai Harta Peninggalan yang AktaJual Belinya di buat oleh dan di depan NotarisRM.Soeprapto Semarang tertuang dalam Akta Jual BeliNomor.32 tertanggal 28 April 1952.

Kereta Api Persero (dahuluPerusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkan Akta JualBeli No. 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dan dihadapanR.M.

Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yangdikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan PadjakPenghasilan Tanah Milik Indonesia luas 0,620 Ha, tanggal 20 Djanuari131957, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeteraicukup ditandai (P.1); 2.

Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yangdikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan PadjakPenghasilan Tanah Milik Indonesia luas 0,505, tanggal 10 Djanuari1957, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup ditandai (P.2) ;3. Silsilah Keturunan Amaqgq Irip yang dibuat oleh Fatimah alias InaqMahfuzin yang diketahui oleh Kepala Desa tebaban tanggal 19 Juli2013, ditandai (P.3); 4.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan buktibukti surat tersebut, secara materil disimpulkan bukti yang berkaitandengan dalil Penggugat adalah bukti P.1 dan P.4, sedang bukti P.2 danP.3 tidak berkaitan lansung dengan dalil Penggugat; oleh karena itu, bukti P.2 dan P.3 dikesampingkan.Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran danPadjak Penghasilan Tanah Milik Indonesia luas 0,620 Ha, tanggal 20Djanuari

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya,Tergugat 2, 5 dan Turut' Tergugat, mengajukan bukti e Bukti T.2.1 berupa fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia atas nama Laq Ampel yang dikeluarkan olehKepala Djawatan Pendaftaran dan Padjak Penghasilan Tanah MilikIndonesia Nomor : 152, tanggal 10 Januari 1957; e Bukti T.2.2. berupa fotocopy Silsilah Laq Ampel yang dibuat olehUdah, diketahui oleh Kepala Desa Tebaban tertanggal 10Nopember 2010 ; Kedua bukti tersebut telah

DepartemenHalaman 15 dari 32 Putusan No. 45/Pdt.G/2020/PT.DKIPekerjaan Umum dan tenaga Listrik, Djawatan Perairan, Proyek PengairanJati luhur di Karawang.;Bahwa dengan demikian, Pihak yang bertanggung jawab dalam prosespembebasan dan segala sesuatu mengenai pendataan, pembayaran dan segalasesuatunya yang diperlukan dalam proses pembebasan, dilakukukan olehPemerintah Indonesia cq.

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,Djawatan Perairan, Proyek Pengairan Djatiluhur Di Karawang yang dibentukberdasarkan Keputusan Residen Djakarta Tanggal 12 maret 1953 No.7.;Bahwa tanah obyek gugatan a quo telah dilakukan pembayaran oleh PemerintahRepublik Indonesia cq.

Departemen Pekerjaan Umum dan tenaga Listrik,Djawatan Perairan, Proyek Pengairan Jati luhur di Karawang sebagaimanatercantum berdasarkan Saftar C (Daftar Pembelian Tanah jang telah disedtujui dandibajar untuk keperluan negri guna pekerdjaan saluran induk tarum barat) danPeta Saluran Induk tarum barat (DaerahBekasi)Bahwa dengan demikian terbukti dengan tidak ditariknya Pemerintah RepublikIndonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatsebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan

Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik, Djawatan Perairan, Projek Pengairan Dajtilunur Di Karawangsebagaimana tercantum berdasarkan Daftar C (Daftar PembelianTanah jang telah disetudjui dan dibajar untuk negri gunapekerdjaan saluran induk tarum barat) pada tahun 1964;Halaman 18 dari 32 Putusan No. 45/Pdt.G/2020/PT.DKIBahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat telah menyerahkan kewenanganpengelolaan lahan obyek gugatan aquo berdasarkan Surat KeputusanMenteri

Departemen Pekerdjaan Umumdan Tenaga Listrik, Djawatan Perairan, Projek Pengairan Djatiluhur DiKarawang.1d. Bahwa Doktrin Hukum dari Ahli Hukum Prof.

N.V perusahaan kereta api swasta Belanda yangtergabung dalam Verenigde Spoorwegbedrijf (VS) dan berdasarkanUndangUndang Nomor 86 Tahun 1959 tanahtanah aset VS tersebutdinasionalisasi menjadi kekayaan negara dan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 40 dan Nomor 41 Tahun 1959 diserahkanpenggunaannya kepada Djawatan Kereta Api (DKA) sekarang PT.

Dansetelah terjadinya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pascarevolusi fisik, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan,Tenaga dan Pekerjaan Umum RI tanggal 6 Januari 1950 Nomor 2Tahun 1950, DKARI (Djawatan Kereta Api RI) dan SS serta VSdigabung menjadi satu Jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api(DKA) dan semua kekayaan, hakhak dan kewajiban DKARI, SS dan VSsejak 1 Januari 1950 dialihkan kepada DKA.

Putusan Nomor 457 K/TUN/2017Belanda, yaitu setelah dilakukan pembayaran ganti rugi kepadaKerajaan Belanda tersebut, maka semua aset perusahaan Belandatadi lalu menjadi kekayaan Negara yang harus tunduk kepadaketentuanketentuan Hukum Perbendaharaan Negara;Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 dan 41 yang menyebutkan"Bahwa aset dari 12 (dua belas) perusahaan kereta api Belandayang tergabung dalam VS tersebut diserahkan pengelolaannyakepada Djawatan Kereta Api (DKA), sehingga sejak berlakunyaPeraturan Pemerintah

(perusahaan kereta api swasta Belanda yang tergabung dalamVerenigde Spoorwegbedrijf (VS);Bahwa tanahtanah aset Verenigde Spoorwegbeorijf (VS) tersebutdinasionalisasi menjadi kekayaan Negara dan diserahkan penggunaannyakepada Djawatan Kereta Api in casu Pemohon Kasasi sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 86 Tahun 1958 tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah IndonesiajJuncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 dan PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun

Buku Pendaftaran Huruf : 143;Desa : Gunung Sekar;Ketjamatan : Sampang;Kabupaten : Sampang;Sebagai bukti bahwa tanahtanah tersebut di bawah ini telah ditjatat atasnamanya dalam buku Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kantor Daerahke IX Surabaja Tjabang Pamekasan;Berdasarkan Surat Letter C No. 143 Tanah Darat, Nomor Persil : 98, KelasDesa : Il, Luas : + 0,096 ha. (atau + 960 M?) atas nama Soepi al.

Rohama (Vide Bukti T 24);Bahwa, di atas tanah yang merupakan bagian dari objek sengketasebelumnya telah didaftarkan dan dicatat sebagai Tanda Daftar SementaraTanah Milik Indonesia di Kantor Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, KantorDaerah ke IX Surabaja Tjabang Pamekasan Tahun 1953, yang petikan dariBuku Ukuran ini diberikan kepada Soepi al. P. Rohamah, No.

, dengan penunjuk PetokNo. 971, Persil 98, kls III D;Menimbang, bahwa Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia diKantor Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kantor Daerah ke IX SurabajaTjabang Pamekasan Tahun 1953, yang petikan dari Buku Ukuran ini diberikankepada Soepi al. P. Rohamah, No.

Alimin/Gira;Menimbang, bahwa menurut Majelis Tanda Daftar Sementara TanahMilik Indonesia di Kantor Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kantor DaerahHalaman 66 dari 71 halaman, Putusan Perkara Nomor : 178/G/2020/PTUN.SBYke IX Surabaja Tjabang Pamekasan Tahun 1953, yang petikan dari BukuUkuran ini diberikan kepada Soepi al .P. Rohamah, No. Buku PendaftaranHuruf: 143.

Dan terhadap eksistensi dari Tanda Daftar Sementara Tanah MilikIndonesia di Kantor Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kantor Daerah ke IXSurabaja Tjabang Pamekasan Tahun 1953, yang petikan dari Buku Ukuran inidiberikan kepada Soepi al .P. Rohamah, No.

menjadi terang danjelas bahwa, penghunian rumah tinggal semi permanen sebagaimana telahPenggugat uraikan dalam butir No. 6 dan 7 di atas oleh MOHAMAD ILJASdan keluarganya adalah penghunian yang sah, karena didasarkan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sah, yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, yaitu berdasarkan pada SuratPenunjukkan Rumah (SPR) No. 41/Sp/V/60 tanggal 22 April 1960 atas namaMOHAMAD ILJAS, yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi 1 Djalan danBangunan Djawatan

Putusan No. 620/Pdt/2017/PT.DKI.Bahwa dalil Penggugat pada angka 113 halaman 2 s/d. 4 mendalilkanmenghuni rumah aquo berdasarkan hubungan selaku ahli waris darialmarhum Mohamad Ilias, dimana yang bersangkutan semasa masihberdinas di kereta api memperoleh berdasarkan Surat Penunjukkan Rumah(SPR) Nomor : 41/Sp/V/60 tanggal 22 April 1960 yang ditanda tangani olehKepala Inspeksi Jalan dan Bangunan Djawatan Kereta Api.Bahwa ayah Penggugat, Almarhum Mohamad Ilias, sejak tahun 1975 telahdinyatakan pensiun

sebagai karyawan Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 32939/MP/75tanggal 18 Juni 1975 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PersonilPerusahaan Djawatan Kereta Api.Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Penunjukkan Rumah Dinas (SPR)hanya berlaku sepanjang karyawan yang bersangkutan masih aktifberdinas, dan akan berakhir selambatlambatnya setelah 3 (tiga) bulansetelah yang bersangkutan pensiun.

No. 22 tahun 1963, Djawatan Kereta Api(DKA) diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), dimanapada Bab. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan :"Bahvwa segala hak dan kenajiban, perlengkapan dan kekayaan sertausaha dari Jawatan Kereta Api beralih kepada Perusahaan NegaraKereta Api".3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 61 tahun 1971, Perusahaan NegaraKereta Api (PNKA) dirubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), dimana pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan :Hal. 17dari 59 hal.

Institusipengelolaan dimulai dengan nasionalisasi seluruh perkeretaapian olehDjawatan Kereta Api Indonesia (DKARI), yang kemudian namanyadipersingkat dengan Djawatan Kereta Api (DKA), hingga tahun 1950.Institusi tersebut berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)pada tahun 1963 dengan PP. No. 22 tahun 1963, kemudian dengan PP. No.61 tahun 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA).Perubahan kembali terjadi pada tahun 1990 dengan PP.

Salinan Surat Djawatan Agraria No. 1251/XI/AGR/DT/1963 tanggal 20121963 jpn anna nnn ne ne ce eee ne nee cencef. Surat Pernyataan tanggal 28122011 ;Halaman 93. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4503/Kasang, Surat Ukur(SU) No. 00780/KSG/2012 tanggal 28122012 seluas 1.425 nf atas nama 1.Salmah dan 2. M.

(sesuai dengan asli);Salinan Surat Djawatan Agraria No.1251/XIV/AGR/DT/1963, beserta lampirannya.(sesuai dengan fotokopi);Surat Kematian atas nama M. Rais bin MirinNomor 474.3/16/KJ/2011, tertanggal = 21Desember 2011 dan Surat Kematian atas namaRosidah Nomor 474.3/22/KJ/2011, tertanggal 21Desember 2011. (sesuai dengan fotokopi);Surat Keterangan Ahlii Waris, tanggal 20Desember 2011. (sesuai dengan fotokopi);Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 28Desember 2011.

(sesuai dengan asli);Surat Djawatan Agraria Kantor Agraria DaerahBatang Hari dan Kotapradja Djambi No1251/XIV/AGR/DT/1963, tanggal 20 Desember1963, beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);Buku Tanah Nomor 1812/Kasang, tanggal 5 Juli1977, Gambar Situasi Nomor 554/1969, luas 156mn tertanggal 24 November 1969, terakhir atasHalaman 1912.13.14.LS.16.Bukti T.XIIBukti T. XIIIBukti T.XIVBukti T.XVBukti T.XVInama Rohimah.

Reg 14 / B tanggal 12 Maret 1932 (videbukti tertulis TH intv 5) tercantum dalam Surat Djawatan Agraria nomor :1251/ XU/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan olehkantor agraria daerah batang hari dan kotapradja djambi an. Amat. Rais binMirin (vide Bukti tertulis T10 =TII intv 6); 7. Bahwa pemegang Objek sengketa a quo merupakan para Ahli waris dariAlmarhum M.

Reg 141 / Btanggal 12 Maret 1932dalam Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/XI/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan olehHalaman 57kantor agraria daerah batang hari dan kotapradja djambi an. Amat. Raisbin Mirin (vide Bukti tertulis T10 =TII 6);. Bahwa dengan memperhatikan Bukti TII5 yaitu Inlandschbezitsrecht(IB). Reg 141.

Sebagaimana hal tersebut dapat dilihatpada dalil gugatan angka sampai dengan angka XI dan angkaXXNV;Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia pada tanggal 28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikandalam Grondkaart menjadi Aset Djawatan Kereta Republik Indonesia.Kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga KerjaDan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950,dibentuk Djawatan Kereta Api yang berada di bawah naungan DepartemenPerhubungan

Pasal 1 PermenAgraria No. 9/1965 yang telah disebut di atas, maka telah jelas bahwatanah Objek Gugatan yang termasuk dalam Grondkaart 4e No. 6 Tahun1929 tentang Peta Tanah Emplasmen Stasiun Kemayoran berada dalampenguasaan dan berstatus hak pakai milik Djawatan Kereta Api yang saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero);Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No.570/32/3594/D.IIl tanggal 22 Oktober 1992.Dimana surat tersebut secara tegas menyebutkan

Kemudian berdasarkan pada Staatsblad 1911 Nomor 110dan Staatsblad 1940 Nomor 430 ditegaskan bahwa SS mempunyai hakbeeher (penguasaan) atas tanah Grondkaart tersebut; Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia pada28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikan dalamGrondkaart otomatis menjadi Aset Djawatan Kereta Republik Indonesia.Kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga KerjaDan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950,dibentuk Djawatan

ACHFAS semasa hidupnya adalahpemegang Surat Kavling No.68/122 yang dikeluarkan oleh Djawatan PekerdjaanUmum DCI Djakarta tahun 1949 atas tanah seluas kurang lebih 112 M2;Bahwa selaku Pemegang Surat Kavling No.68/122, almarhnum H. ACHFAStelah mendirikan bangunan di atas OBJEK SENGKETA;Halaman 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 602/PDT/2019/PT.DKI6.10.11.12.13.14.Bahwa tahun 1950 almarhum H.

ACHFAS yangdikeluarkan oleh Djawatan Pekerjaan Umum DCI Djakarta atas OBJEKSENGKETA yang semula sudah berada di tangan Turut Tergugat dan hilang;Sehubungan dengan hilangnya Surat Kavling tersebut, Turut Tergugat telahmelaporkannya kepada pihak Kepolisian, hal ini adalah sesuai dengan SURATTANDA LAPORAN KEHILANGAN BARANG No.STTLKB/C/948/VIII/2010/JBR/WIL.BR/RESCJR/SEK PACET tanggal 26 Agustus 2010;Bahwa dalam rangka mendapatkan hak atas OBJEK SENGKETA tersebut,Penggugat membantu Turut Tergugat mengajukan

15 Agustus 1995yang dibuat sendiri olen Pengurus dari Tergugat , tanopa menyebutkan darimana asalusul peroleh hak Tergugat ;e Surat No.04/1706/25/1995 tanggal 23 Agustus 1995 dari Kantor KelurahanBendungan Hilir yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat, perihal Rekomendasi permohonan hak atas tanah Negara;Sementara itu Sudah sangat jelas bahwa OBJEK SENGKETA semula adalahmerupakan Tanah Sewa Negeri, yang Surat Kavlingnya (No.68/122 tahun 1948)telah dikeluarkan oleh Djawatan

Bendungan Udik, Kelurahan Palmerah,Kecamatan Petamburan, Kawedanan Gambir, Jakarta, setempat sekarangdikenal dengan alamat Jalan Bendungan Hilir Ill No.4, RT.004/01, KelurahanBendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat,dengan batasbatas :e Sebelah Utara : Tanah MUSTAFA KAMAL;e Sebelah Timur : Tanah KOSIM;e Sebelah Selatan : Tanah ANDRI WIDODO;e Sebelah Barat : Jalan Bendungan Hilir III;Yakni tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Kavling No.68/122 yangdikeluarkan oleh Djawatan

Radiwa, yang tercatat dalam Buku Djawatan Pendaftaran TanahMilik Kantor Daerah X Djember, pada Surat Pendaftaran SementaraTanah Milik Indonesia mohon dinyatakan sah berlakunya sebagai buktikepemilikan tanah milik Para Penggugat;Menyatakan Tergugat I, Il, IIl dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum karena telah bersekongkol melakukantransaksi objek tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa melibatkanPara Penggugat selaku pemilik yang sah;Menyatakan semua peralinan dan perubahan yang

Radiwa yang tercatat dalam buku Djawatan PendaftaranHalaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019Tanah Milik Kantor Daerah X Djember pada Surat PendaftaranSementara Tanah Milik Indonesia dinyatakan sah;4. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan Turut Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum;5.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohondihubungkan dengan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi dibawah sumpah yangdiajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : e Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 10 Juni 1957 ;e Bahwa benar Pemohon telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T Djawatan

Nomor 1855 k/Pdt/2016Menghukum siapa saja yang menguasai tanah milik Penggugat danPenggugat II untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan PenggugatIl tidak dibebani apapun serta dalam keadaan baik atau kosong;Menyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum Peta GantiRugi Tanah tahun 1959 Penyelengara Djawatan Pekerjaan UmumSwatantra TK. .

Djawatan Pekerjaan Umum Swatantra TK. , Djawa Barat DaerahBogor;Bahwa Para Penggugat dalam dalil posita angka 13 halaman 6 telahmengetahui adanya Peta Ganti Rugi Tanah yang di keluarkan olehDjawatan Pekerjaan Umum. Dengan demikian membuktikan bahwaPara Penggugat sudah sepatutnya mengetahui tanah a quo dibebaskan atau setidaknya dahulu dimiliki oleh Djawatan PekerjaanUmum;Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Para Penggugat menarikDjawatan Pekerjaan Umum Swatantra TK.I.

Maka tidak jelas maksud ParaPenggugat dalam mendalilkan adanya hak kepemilikan atas tanahTergugat Il berdasarkan Peta Ganti Rugi Tanah tahun 1959 yangditerbitkan oleh instansi Penyelenggara Djawatan Pekerjaan UmumSwatantra TK.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Djawatan PekerjaanUmum Swatantra TK.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Djawatan Pekerjaan UmumSwatantra TK. Djawa Barat Daerah Bogor yang ada hubungan adalahsebagaimana di dalam Gugatan Penggugat dan Penggugat II menarikTergugat Il dan Tergugat Ill yang berhubungan langsung yangmemberikan hak terhadap beberapa orang oleh karena itu apabila tidakdiikutkan Kementrian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal SumberDaya Air dan Djawatan Pekerjaan Umum Swatantra TK.

Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia padatanggal 28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikan dalamGrondkaart otomatis menjadi Aset Djawatan Kereta Republik Indonesia.Kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga Kerjadan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950,dibentuk Djawatan Kereta Api yang berada di bawah naungan DepartemenPerhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, sehingga aset SStersebut secara hukum kemudian menjadi aset

Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 8/1953 juncto Pasal 1 PermenAgraria Nomor 9/1965 yang telah disebut di atas, maka telah jelas objekgugatan yang termasuk dalam Grondkaart 4e Nomor 6 Tahun 1929 tentangPeta Tanah Emplasmen Stasiun Kemayoran berada dalam penguasaan danberstatus hak pakai milik Djawatan Kereta Api yang saat ini menjadi PTKereta Api Indonesia (Persero);6.

Salinan Surat Djawatan Agraria No. 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 2012f. Surat Pernyataan tanggal 28122011; Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4505/Kasang, Surat Ukur(SU) No. 00789/KSG/2012 tanggal 28122012 seluas 1.425 M? atas nama 1.Muslimah dan 2.

(sesuai dengan asli);Salinan Surat Djawatan Agraria No.1251/XII/AGR/DT/1963, bulan Agustus 1978.(sesuai dengan fotokopi);Surat Kematian atas nama M, Rais bin MuirinNomor 474.3/16/KJ/2011, tertanggal 21Desember 2012 dan Surat Kematian atas namaRosidah Nomor 474.3/22/KJ/2011, tertanggal 21Desember 2012. (sesuai dengan fotokopi);Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20Desember 2011.

(sesuai dengan fotokopi);Surat Djawatan Agraria Kantor Agraria DaerahBatang Hari dan Kotapradja Djambi No1251/XII/AGR/DT/1963, tanggal 20 Desember1963, beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);Buku Tanah Nomor 1812/Kasang, tanggal 5 Juli1977, Gambar Stuasi Nomor 554/1969, luas 156mn tertanggal 24 November 1969, atas namaRohimah. (sesuai dengan asli);Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaJambi Nomor 43/HM/BPN.15.71/2012,tertanggal 21 Desember 2012.

Reg 14/B tanggal 12 Maret 1932 (videbukti tertulis TII intv 5) tercantum dalam Surat Djawatan Agraria nomor :1251/ XU/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan olehHalaman 51kantor agraria daerah batang hari dan kotapradja djambi an. Amat. Rais binMirin (vide Bukti tertulis T10 =TII intv 6);7. Bahwa pemegang Objek sengketa a quo merupakan para Ahli waris dariAlmarhum M.

Reg 141/Btanggal 12 Maret 1932 dalam Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/Halaman 57XIH/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan olehkantor agraria daerah batang hari dan kotapradja djambi an. Amat. Raisbin Mirin (vide Buktitertulis T10 =TII 6);. Bahwa dengan memperhatikan Bukti TII5 yaitu Inlandsch bezitsrecht(IB). Reg 141.

Bahwa kepemilikan TERGUGAT INTERVENSI atas sebidangtanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanyayang bernama SULI bin JAMBE alias SULE bin JAMBE.BerdaSaf 5 mre mn tr ee enee Tanda pendaftaran Sementara Tanah MilikIndonesia yang diterbitkan di Makassar padatanggal 25 Agustus 1960 yang ditanda tanganioleh Kepala Djawatan Pajak Hasil Bumi KantorDaerah XI, ub. Kepala Tjabang Makassar SAPADg.NAGA dengan persi Nomor 17 DI :3.

Pertanahan Kabupaten Maros ic TERGUGATdalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 DesaMarumpa Dusun Bulu bulu, telah sesuai denganPeraturan Pemerintah RI Tahun 1997 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan ; Sertifikat Hak Milik Nomor 63 Desa Marumpa DusunBulu bulu). adalah hasil pecahan dari Sertifikat Nomor Tergugat Intervensi telah dilengkapi bukti TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yangditerbitkan di Makassar pada tanggal 25 Agustsu 1960yang ditandatangani oleh Kepala Djawatan

./63 yangditerbitkan oleh Djawatan Agraria Serang tertanggal 3 Djanuari1963 yang menerangkan bahwa Dulgani bin Asmail memilikisebidang tanah jang terletak di persil 26/d/Ill kohir no. 865 luas +3375 m2 jang digunakan untuk pabrik paku di Kp. KebaharanSerang, terletak di Desa Lopang, Ketj. Serang, jang batasbatasnyasbb.:Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid,Sebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Hal. 4 dari 68 hal.

Lopang tersebut telahtercatat hak kepemilikan atas nama DULGANI bin ASMAIL dalam BukuLetter C Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang denganNomor 865 Persil 26 d Ill yang diperoleh berdasarkan waris dari Nomor512 atas nama ASMAIL pada tanggal 4 bulan 3 tahun 1953 yangbelum pernah dialihkan kepada pihak manapun baik melalui jual beli,hibah, waris dan sebagainya baik sebagian atau seluruhnyasebagaimana tersebut pada posita angka 4.a) tersebut di atas yangdiperkuat dengan Surat Keterangan dari Djawatan

kembali Tanah Sengketa yaitu sebidangtanah yang dimaksud dalam Buku Letter C Kelurahan Lopang,Kecamatan Serang, Kota Serang yaitu No. 865 Persil 26 d.lll atas namaDulgani bin Asmail seluas 0,404 ha yang terletak di Kampung KebaharanRT.002 RW.008, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serangyang diperoleh berdasarkan waris dari No. 512 atas nama Asmail padaTanggal 4 Bulan 3 Tahun 1953, ataupun tanah yang dimaksud dalamSurat Keterangan No. 137KAD/Srg./63 tanggal 3 Januari 1963 yangditerbitkan oleh Djawatan

(tiga ribu dua ratus tujuh puluhlima meter persegi).Bahwa hal demikian menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan apakahTANAH SHGB sebagaimana didasarkan atas Buku Letter C KelurahanLopang merupakan TANAH SHGB yang sama sebagaimana dibuktikandalam SHGB NO. 1527 dan SHGB NO. 1528.Bahwa oleh karena luas tanah yang dimaksud dalam Buku Letter CKelurahan Lopang dan Surat Keterangan No. 137/KAD/Srg./63 yangditerbitkan oleh Djawatan Agraria Serang tertanggal 3 Djanuari 1963 sertaKikitir yang diterbitkan

Putusan Perdata Nomor 137/PDT/2016/PT BTN81.b)dialihkan kepada pihak manapun baik melalui jual beli, hibah, wakafdan sebagainya baik sebagian atau seluruhnya sebagaimanatersebut pada posita angka 4.a) tersebut di atas yang diperkuatdengan Surat Keterangan dari Djawatan Agraria Serang yangditerbitkan pada tanqgal 3 Januari 1963 sebagaimana tersebut padaposita angka 4.b) yang menyatakan bahvea Dulgani bin Asmailmemiliki sebidang tanah jang terletak di persil 26/d III kohir no.865 luas kurang lebih

Bahwa pemohon sebagaimana Akta Kelahiran No 178 tercatat atas nama :RADEN RORO POEDJIWIDAJATI anak dari pasangan suamiistriMOEDJIADI, Kepala Laspeksi bagian djalan dan Bangunan Djawatan KeretaApi Djember, dan isterinyva RADEN RORO KOESMIDAH, tidak bekerja,Halaman 1 Penetapan Nomor 2023/Pdt.P/2019/PN Sby.keduaduanya bertampat tinggal di Djalan Andjasmoro nomer delapanDjember., akte kelahiran yang bersangkutan dikeluarkan oleh catatan sipilDjember tertanggal 12 1962.4.

./63 yangditerbitkan oleh Djawatan Agraria Serang tertanggal 3 Djanuari 1963yang menerangkan bahwa Dulgani bin Asmail memiliki sebidang tanahjang terletak di persil 26/d/II kohir Nomor 865 luas + 3375 m? jangdigunakan untuk pabrik paku di Kp. Kebaharan Serang, terletak di DesaLopang, Ketj. Serang, jang batasbatasnya sbb.

dengandata yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;Bahwa oleh karena Sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah makaTergugat , Il, Ill dan IV yang namanya terdaftar dalam SHGB Nomor 1527dan SHGB Nomor 1528 adalah pemilik yang sah atas Tanah SHGB;Bahwa Para Penggugat bukan merupakan pemegang hak atas tanahSHGB sebab dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat hanyaberupa Buku Letter C dari Kelurahan, Surat Keterangan Nomor137/KAD/Srg./63 yang diterbitkan oleh Djawatan

Nomor 2435 K/Pdt/201735.36.37.38.RW. 008, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang yangdiperoleh berdasarkan waris dari Nomor 512 atas nama Asmail padatanggal 4 Bulan 3 Tahun 1953, ataupun tanah yang dimaksud dalam SuratKeterangan Nomor 137KAD/Srg./63 tanggal 3 Januari 1963 yangditerbitkan oleh Djawatan Agraria Serang ataupun tanah yang dimaksuddalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Padjak Hasil BumiSerang Hak tanggal 25 April 1963, dengan batasbatasnya: Sebelah Utara : Masjid Al

sebagaimana yangdidalilkan dalam gugatan adalah sebagai berikut:Vide Halaman 5 Nomor 4 huruf (a) gugatan yang berbunyi sebagai berikut:Tercatat dalam Buku Letter C Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang,Kota Serang yaitu Nomor 865 Persil 26 d Ill seluas 0,404 ha yangdiperoleh berdasarkan waris dari Nomor 512 atas nama Asmail padatanggal 4 Bulan 3 Tahun 1953;Vide Halaman 5 Nomor 4 huruf (6) gugatan yang berbunyi sebagai berikut:Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 137/KAD/Srg./63 yang diterbitkanoleh Djawatan

Nomor 2435 K/Pdt/201741.42.43.44.45.46.Nomor 137/KAD/Srg./63 yang diterbitkan oleh Djawatan Agraria Serangtertanggal 3 Djanuari 1963 menyatakan Persil 26 d Ill kohir no.865 luas +3375 m? dan Nomor 865 Ps. 26 d/Ill seluas 3375 m? maka berdasarkandalildalil tersebut saling bertentangan mengenai luas objek tanah SHGB;Bahwa berdasarkan SHGB Nomor 32 yang kemudian berubah menjadiSHGB Nomor 1527 dan SHGB Nomor 1528 menunjukkan bahwa luas totalTanah SHGB adalah seluas 3.275 m?

SK.244/Ka DJAKARTA, 25-10-1957 yang ditandatangani oleh SESUAI DENGAN BUNJI SURAT KEPUTUSAN TSB Kepala Muda Djawatan Agraria R.S. Gandasoebrata, TURUNAN dari surat keputusan Menteri Agraria;

SOENARJO, yang ditujukan kepada KepalaDjawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah di DJAKARTAPERIHAL: Pemindahan hak atas tanah dan barang tetap lainnja EX UndangUndang No. 24/1954jo. UndangUndangNo. 761/1957;10) Asli Surat No. DD. 1/4/1. Mataram tanggal 22 Djanuari 1959 yangditandatangani oleh Ps. Kepala daerah Swatantra Tingkat 1 Nusa TenggaraBarat, Sekretaris, Ub.

SK.244/Ka DJAKARTA, 25101957 yangditandatangani oleh SESUAI DENGAN BUNJI SURAT KEPUTUSAN TSBKepala Muda Djawatan Agraria R.S. Gandasoebrata, TURUNAN dari suratkeputusan Menteri Agraria;Zi. Asli Surat No. PETA.4/14/38 tanggal 28 April 1958 yangditandatangani oleh Menteri Agraria Mr. SOENARJO, yang ditujukankepada Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanahdi DJAKARTA PER1HAL: Pemindahan hak atas tanah dan barang tetaplainnja EX UndangUndangNo. 24/1954jo.

SOENARJO, yang ditujukan kepada KepalaDjawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah di DJAKARTAPERIHAL: Pemindahan hak atas tanah dan barang tetap lainnja EXUndangUndang No. 24/1954jo. UndangUndangNo. 761/1957;10) Asli Surat No. DD. 1/4/1. Mataram tanggal 22 Djanuari 1959yang ditandatangani oleh Ps. Kepala daerah Swatantra Tingkat 1 NusaTenggara Barat, Sekretaris, Ub.