2018/PN Ptk(bukti pengeluaran tidak senyatanya), sehingga merugikan keuangan negarasebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana KegiatanPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam RangkaPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presidendan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor : SR109/PW1 4/5/2018 tanggal 30 April2018, sebagai berikut : No Kegiatan Realisasi Realisasi Pajak KerugianAnggaran Penggunaa

secara fiktif(bukti pengeluaran tidak senyatanya), sehingga merugikan keuangan negarasebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana KegiatanPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam RangkaPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilinan Umum Presidendan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor : SR109/PW1 4/5/2018 tanggal 30 April2018, sebagai berikut : No Kegiatan Realisasi Realisasi Pajak KerugianAnggaran Penggunaa

telah terobukti, maka unsur ini dinyatakanterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PadaPengelolaan Dana Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenSintang Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD sertaPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor : SR109/PW1 4/5/2018 tanggal 30 April 2018, sebagai berikut : No Kegiatan Realisasi Realisasi Pajak KerugianAnggaran Penggunaa

Sub Jumlah b)No Tanggal dan Uraian Penggunaa Ket c. 5umber nhpenggunaa gsungI ADIB PURNAWAN, S. Ag:PNBP 51 2009 : 1 Nov No. Entertainment KatNo Uraiah $Q9,090naanPerencanaan36II Prof.

Sumber dana IKOMA 2008 dan 2009 : Rusunawa No Tanggal dan Uraian Penggunaa~Jumlah (Rp) Ket2008 Prof. DR. HM IMRON ABDULLAH, M.Ag:Orientasi pelatihan1 25/8/2008 pengembangan mutu 200.000.000akademik2 30/8/2008 Kasbon yayasan 30.000.0003 15/9/2008 Rekruitmen Beasiswa 100. 000. 0004 1/12/2008 = Pengurusan 1MB 30.000.000 66 membutuhkan uang uffukDana Operasional maka kemudian uang 2009sebesar Rp.109.000.000,00diminta kembali, tetapi oleh Drs.

Selain itu Tergugat juga tetap setiap bulannyamenanggung biaya penggunaa listrik dan air PDAM rumah yang dihuniPenggugat dan anak pertama bernama ANAK INADIA IVA LARASATY, diJalan Swakarsa IH/ 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, KecamatanSekarbela, Kota Mataram (bukti pembayaran rekening terelampir);.

Menyusun daftar cacat/kerusakan pekerjaan sebelum pekerjaandiserahterimakan kepada penggunaa jasa;g.

diajukan terdakwa ternyatadeposito tersebut palsu ;Bahwa Manajemen RSUD Indramayu selama ini = yaitu menerima,menyimpan,menyetorkan,membayarkan,Menatausahakan,empertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangkapelaksanaan APBD ;Bahwa Pemimpin BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yaitu PltDirektur dr.H.A.Zaenal Airifn, MM ; Bagian Keuangan saksi sendiri ;Bahwa RSUD Memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan BLUDdalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sedangkanInvestasi adalah penggunaa

Madiun pada musimtanam 2010/2011, 2013/2014 yang dapatdipertanggung jawabkan oleh Terdakwa digunakanuntuk kepentingan desa ;Menghitung kerugian keuangan negara dengan caramengurangi pada butir 1 dengan butir 2 dan 3 ;Bahwa terdapat penyimpangan penggunaa hasil TKD Ds. Sukorejo,Kec. Saradan, Kab.

Asing KementerianKetenagakerjaan sebagaimana dikutip pada Pasal 37 ayat (1)Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Vide BuktiP26):Setiap pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing) wajibmemiliki IMTA yang diterbitkan oleh DirekturBahwa sebelum mendapatkan IMTA (dan juga sebagai syaratmemperoleh IMTA), Termohon I/BANI (Pemberi Kerja) harus terlebihdahulu memiliki Rencana Penggunaa

dana representatif ; Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang danarepresentatif tersebut adalah Permendagri No. 7Tahun 1998, dimana di dalam Instruksi Mendagri No.25 tahun 1999 tentang Petunjuk dan Pelaksanaandari Permendagri No. 7 tahun 1998 menyebutkan bahwadana representatif sama dengan dana taktis ; Bahwa dana representatif itu berasal dari anggaranWoBahwa dalam aturan Permendagri No.7 ta 998perusahaan PDAM Kota Padang sendiri ;sebagaimana telah diubah dengan Pe agr No. 2@tahun 2007 disebutkan penggunaa

Uraian Dana Hibah Realisasi SelisihBelanja yang Penggunaa (KerugianDiterima n Dana Keuangan(RAB/NPH Hibah Negara) Halaman 66 dari 99 Putusan Perkara No 8/Pid.SusTPK/2020/PN Smr D) (Rp.00)(Rp.00)(Rp.00) BelanjaPersonalia ProgramAplikasiKomputer 5. RekrutmenPeserta12.000.00012.000.000 6. HonorInstruktur50.000.00050.000.000 NHProgramDesainGrafis 5. RekrutmenPeserta6.000.0006.000.000 6. HonorInstruktur110.000.000110.000.000 TeknisiKomputer& Laptop 5. RekrutmenPeserta6.000.0006.000.000 6.

./6411.64nama saksi adalah bukan tandatangan saksi; Bahwa saksi hanya mengetahui penggunaa ADD pada tahun 2008,yakni untuk membangun rabat beton di RT. 03, Rw. sektar 80 Meterdan pada tahun 2010 pembangunan rabat beton di Rt. 02, Rw. panjang sekitar 250 Meter, karena kebetulan Rt. 03, Rw. ada diwilayah Kadus 2, dan selebihnya tidak mengetahui sama sekali.Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka terdakwamembenarkannya.Saksi BASILIUS AGUNG PUJADI bin WANGSA SUMARTA Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa

KITAB, S.Sos dalam penggunaa danaKegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) dan Kegiatan Sosialisasi Apartur Sipil Negara (ASN) pada DinasKesehatan Kabupaten Melawi TA 2014 bertentangan dengan : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) yangmenyatakan bahwa Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan Bendaharayang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidaklangsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti

KITAB, S.Sos dalam penggunaa Dana KegiatanSosialisasi dan Pembekalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) danKegiatan Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi TA 2014 bertentangan dengan : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) yangmenyatakan bahwa Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan Bendaharayang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidaklangsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti

2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010Pencairan (D)10,000,000Debiturrekening MarahNomor Rekening110401000136159110401000691507 Halaman 117 Putusan No.19/TIPIKOR/2012/PT.PLG 118118/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/201001/2010/01/201001/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/201010,000,00010,000,000 No Tanggal Pencairan (D) Penggunaa

Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus LimaPuluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :Halaman 8 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG No Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013(Rp) (Rp) (Rp)1 Realisasi Penyediaan 121.001.350 224.284.000 221.375.000Makan dan Minum tamuPimpinan DPRD2 Pajak PB 1 (10%) (10. (22.428.400 (22.137.500493.600) ) )3 Realisasi Setelah 110.507.750 201.855.600 199.237.500Dikurang Pajak4 Pengeluaran yang diakui 13.300.000 2.800.000 1.821.600dan diyakini5 Pengeluaran/Penggunaa

dari 115 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2015/PT.PDGEnam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) denganrincian sebagai berikut : No Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013(Rp) (Rp) (Rp)1 Realisasi Penyediaan 121.001.350 224.284.000 221.375.000Makan dan Minum tamuPimpinan DPRD 2 Pajak PB 1 (10%) (10. (22.428.400) (22.137.500493.600) )3 Realisasi Setelah 110.507.750 201.855.600 199.237.500Dikurang Pajak4 Pengeluaran yang diakui 13.300.000 2.800.000 1.821.600dan diyakini5 Pengeluaran/Penggunaa

493.697.250, (Empat Ratus SembilanPuluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima PuluhRupiah) dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013(Rp) (Rp) (Rp)1 Realisasi Penyediaan 121.001.350 224.284.000 221.375.000Makan dan Minum tamuPimpinan DPRD 2 Pajak PB 1 (10%) (10. 493.600) (22.428.400 (22.137.500) )3 Realisasi Setelah 110.507.750 201.855.600 199.237.500Dikurang Pajak4 Pengeluaran yang diakui 13.300.000 2.800.000 1.821.600dan diyakini5 Pengeluaran/Penggunaa

Tidak dapat 1. 830. tidak adadijelaskan 000, Bahwa perbuatan terdakwa SIMSON, SKM, M.Kes dalam penggunaa DanaKegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) dan Kegiatan Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DinasKesehatan Kabupaten Melawi TA 2014 bertentangan dengan : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) yangmenyatakan bahwa Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan Bendaharayang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik

Tidak dapat dijelaskan 1. 830. tidak ada000, Bahwa perbuatan terdakwa SIMSON, SKM, M.Kes dalam penggunaa DanaKegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Badan Penyelenggara Jaminan SosialHalaman 50 dari 217 Putusan No. 02/PidSus/TPK/2019/PN.Ptk(BPJS) dan Kegiatan Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DinasKesehatan Kabupaten Melawi TA 2014 bertentangan dengan :1.

TANGGAL PENGGUNAA UANG KETERANGAN JAWABN (Rp) PENGELUA RANDANA1 8/08/2002 Keperluan 17.500.000 Berdasarkan fakta Pengeluaran danaacara di rumah persidangan dan untuk = keperluanWali Kota keterangan saksisaksi, acara tersebutMedan bahwa Pemohon sepenuhnya dilakuKasasi tidak pernah kan oleh danterbukti bahw a merupakan tangPemohon Kasasi telah gung jawab darimenggunakan APBD SKPD.untuk keperluan pribadiatau keluarganya.

Adapun penggunaan dana untuk kegiatan lainSaksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui terhadappenggunaan dana tersebut dikarenakan Keuchik tidak pernahmemberitahukan dan melibatkan saksi dalam setiap kegiatan.Bahwa, penggunaan dana dibidang pelaksanaan pembangunangampong sebesar sebesar tidak sesuai dengan peruntukan.Bahwa, penggunaa dana untuk kegiatan pekerjaan fisik yang tidaksesuai dikarenakan :1. Pembangunan Rumah Dhuafa tidak ada dibangun sama sekali;2.