Ditemukan 91 data
671 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Direktu CV yang memenangi tender didakwa karena tidak melaksanakan pengendalian proyek yang mengakibatkan adanya selisih dan hasil tes kepadatan lapangan (sand cone) dan uji material lapisan pondasi yang tidak ... [Selengkapnya]
Criminological Theories. Roxbury Publishing Company,University of Florida. 1999. hal.17):Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ronald L. Aker tersebut, ProfesorMardjono Reksodiputro, S.H., Mahkamah Agung berpendapat bahwamengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (OffenderCentered) dan kurang sekali memperhatikan korban.
128 — 58
Pengertian dengan sengaja menurut Hukum Pidanaterdapat dua teori, yaitu : Teori Kehendak (Wills Theorie), Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata TeoriPengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikianmenurut Prof. Moeljatno, SH.
85 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Criminological Theories. Roxbury Publishing Company. University ofFlorida. 1999. hal. 17);Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ronald L. Aker tersebut, ProfesorMardjono Reksodiputro, SH, MA berpendapat bahwa mengenai sistemperadilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (Offender Centered) dankurang sekali memperhatikan korban.
1.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
2.ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Hasmiruddin Alias Asmin Alias Jasmin Bin Saprudin
332 — 309
Jadi disini Suatu tindak pidana terjadiharuslah dimulai dengan niat (mensrea), menurut hukum pidana niat(mensrea)harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagai kehendak(Willen Theories). Dimana teori ini mengajarkan bahwa seseorangdikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendakmelakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segalaakibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya.
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
1.Kornelius Hohakai alias korem
2.Mariantje hohakai alias intje
3.Edi Hohakai
127 — 49
Pengertian "dengan sengaja" menurut Hukum Pidanaterdapat dua teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie), Teori Pengetahuan (Voorste//ings Theories).Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan(Voorstellings Theories) dipandang lebin memuaskan, demikian menurut Prof.Moeljatno, SH.
94 — 35
between law and society and best protect the constitution andits values, yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa hakim yangbaik adalah hakim dengan legitimasi yang dimilikinya mampu membuat danmenciptakan hukum lebih dari sekedar hukum, yaitu dapat menjadi jembatanterbaik yang dapat menghubungkan hukum as sich dengan masyarakatnya dandapat menjadi pelindung bagi nilainilai konstitusi dan kemasyarakatan.Menimbang, bahwa Karen Lebacqz dalam bukunya yang berjudul TeoriTeoriKeadilan (six theories
74 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akers.Criminological Theories. Roxbury Publishing Company. University of Florida.1999. hal. 17);Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ronald L. Aker tersebut, ProfesorMardjono Reksodiputro, SH, MA berpendapat bahwa mengenai sistemperadilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (Offender Centered) dankurang sekali memperhatikan korban.
146 — 80
memiliki hubunganhukum dengan obyek perkara;4 Gugatan Penggugat kabur (obscuur3.9 Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materi eksepsitersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsiyang berkenaan kewenangan absolut tersebut dengan menggunakan metoda pendekatanperaturan perundangundangan yang berlaku (statue approach) dan pendekatan konsep(conceptual approach) berupa teori para pakar hukum yang membangun konsep (conceptsis the building blocks of theories
135 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Criminological Theories. Roxbury Publishing Company.University of Florida. 1999. hal.17) ;Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangHal. 95 dari 108 hal. Put.
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
447 — 577
They cannot now argue that theirsubjective "good faith" (i.e. ignorance of the law or legalprocedures) somehow excuses their actions....they still may be frivolous if filed in the face ofprevious dismissals involving the exact same partiesunder the same legal theories.
FERRY POSUMA
Tergugat:
1.PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
2.Firman SETIA KAWAN
3.EDDIE POSUMA
4.YENI PUDJAWATI, SH.
Turut Tergugat:
1.CHRISTINE POSUMA
2.ERVINA POSUMA
3.GRACE POSUMA
229 — 87
They cannot now argue that theirsubjective "good faith" (i.e. ignorance of the law or legalprocedures) somehow excuses their actions....they still may be frivolous if filed in the face ofprevious dismissals involving the exact same partiesunder the same legal theories. The district courtcorrectly concluded that the plaintiffs' case was frivolousunder Rule 11.