Ditemukan 1047 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lewar lekat leway lewa lawan tenggara tanggung tentang tenggat tenang lewan lawat legat tunggang tanggang tenggeng tinggang tenggana wastu wantu watu wktu wahyu
Penelusuran terkait : Tenggang waktu Melampaui tenggang waktu Tenggang waktu banding Permohnana lewat waktu Pajak Tenggang waktu pengajuan pk;tenggat waktu
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat:
SUMARTI SOEBRANTAS. S.
Tergugat:
LURAH RUMBAI BUKIT
Intervensi:
1.Faisal Syahreza
2.H. Sulaiman, S.E
3.Dra. Hj. Andarini
4.M. Toat Nasution
245 — 164
  • Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukanPenggugat tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkanuntuk mengajukan Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata UsahaNegara, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya ataudiumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN, sebagaimanadiatur pada Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara;7.
    Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang kadaluarsa, yaitu pada pokoknya gugatan yang diajukan olehPenggugat telah lewat tenggang waktu (verjaring);4., Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang objek gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yaitu: padapokoknya objek sengketa tidak overlapping/ tumpang tindih dengan suratPenggugat;5, Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang Error in Objecto, yaitu pada pokoknya karena
    Negara Pekanbaru berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat danTergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensiabsolut) harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4yang pada pokoknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugattelah lewat
    tenggang waktu yang juga merupakan aspek formal gugatansebagai berikut:Menimbang, bahwa terkait dengan formal gugatan yaitu apakahpengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukangugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA
145 — 42
  • >
    3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5.Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) paling lama 1 (satu) Bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah lewat
    tenggang waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan hukuman penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
6.Menetapkan barang bukti berupa:
1. 18 (delapan belas) unit septic tank;
Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 50 (lima puluh) unit septic tank;
3. 44 (empat puluh empat) unit septic
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ANDI DEDY PRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
HARI PRIANDANI
146 — 27
  • Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) Bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan hukuman penjara selama 1 (
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Pertanahan
Register : 08-12-2014 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-09-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2015/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2016 — 1. Widodo, Dkk. (Para P), 2. Koniman, Dkk. (Para P Intv) Vs 1. Bupati Konawe Selatan (T), 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (T II Intv 1), 3. Adnan, Dkk. (Para T II Intv 2), 3. Achmad Malaka (T II Intv 3)
146 — 103
  • ParaPenggugat Intervensidalam sengketa a quo haruslah dihitung sebagaimana pihak yangtidak dituju langsung dari keputusan tata usaha negara yaitu secara kasuistis sejak ParaPenggugat, dan Para Penggugat Intervensi mengetahui dan merasa kepentingannyadirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa selama persidangan maupun dari bukti surat maupunketerangan saksi, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat,dan Para Penggugat Intervensi tersebut telah lewat
    tenggang waktu pengajuangugatan, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi1, TergugatIl Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 haruslah dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama, dalileksepsi Tergugat, Tergugat Il Intervensi 2, dan Tergugat Il Intervensi 3 tentanggugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi tidak berdasar hukum(onrechmatig of ongerond), Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi tersebut tidakbersifat
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
145 — 66
  • Tentang pengajuan Gugatan yang telah lewat tenggang waktu;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi tersebut di atas, terlebih dahulu MajelisHakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mengandungsyarat formal pengajuan Gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang dan kepentingan atau legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatandengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
138 — 272
  • Pasal 21UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.Bahwa jika dihitung sejak dibacakan Putusan perkara a quo, maka jelasbanding Pembanding telah lewat tenggang waktu 14 (empat belas) haridalam mengajukan banding dan jika dihitung sejak diberitahnukan kepadapihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiadalah jelas sangat lewat tenggang waktu 14 (empat belas) hari dalammengajukan banding karena telah dalam tenggang waktu 5 (Lima) bulan =150 (seratus lima puluh) hari
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
313 — 78
  • Pbrpenandatanganan kontrak ada negosiasi waktu; Bahwa dalam proses Aanwijzing dilakukan kesepakatan antara parakontraktor tentang waktu pengerjaan dan karena awalnya sudah disepakati870 hari dan ini sudah dimasukkan di dalam dokumen kontrak; Bahwa adapun tenggang waktu masa pengerjaan kontrak atau jaminanpelaksanaannya adalah 14 hari setelah lewat tenggang waktu; Bahwa pada saat kontrak harus mulai dilaksanakan saksi menyampaikanada tambah kurang pekerjaan karena kesulitankesulitan dan kesepakatanperubahan