Menyatakan demi hukum harta Pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi;5. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, SH., MH, hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim Pengawas;6. Menunjuk dan mengangkat:a.

Witra lteriordalam keadaan Insolvensi terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011.AtauJika dan Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq.

Pelita Propertindo Sejahtera (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi;Bahwa dengan ditetapkannya PT. Pelita Propertindo Sejahtera (Dalam Pailit) dalamkeadaan insolvensi maka sesuai ketentuan Kurator berkewajiban melakukanpemberesan atas boedel pailit PT.

Pasal 57 ayat (1): Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 ayat (1) berakhir demi Hukum pada saat kepailitan diakhiri lebihcepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 173 ayat (1);11.Pasal 59 ayat (1): Dengan tetap memperhatikan ketentuan P178 ayat (1);12.Pasal 60 ayat (1): Kreditor pemegang hak sefdalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanak&anyang terdici dari uMentnd dno agg pokok, bunga dan denda merupakan tagihan yang keliru dandak benar;Baywa bunga

Graha AnggoroJaya (dalam pailit);15.Bahwa mengingat saat ini debitur telah dalam keadaan insolvensi dalamkepailitan yang berjalan dan kurator berada dalam masa inventarisir asset sertadalam upaya pemberesan harta pailit maka sesuai ketentuan hukum yang berlakudalam kepailitan obyek dalam gugatan ini harus ditetapkan sebagai hartakepailitan PT.Graha Anggoro Jaya (dalam pailit);16.

yang selalu tergantung kepada perjanjian pokoknya,dan yang diadakan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananyaperjanjian pokoknya tersebut ;Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Kasasi Nomor 010K/N/ 2005 tertanggal 18 Mei 2005 berpendapat bahwa Ketentuan Pasal59 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPUdengan tegas menyatakan bahwasanya Kreditor Pemegang HakSeparatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktupaling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan

insolvensi,sehingga setelah lewat jangka waktu tersebut maka menjadi kewenanganKurator ;Selain itu Mahkamah Agung dalam amar putusan perkara tersebut jugatelah memutuskan bahwa jaminan kebendaan yang tercatat atas namaPribadi (Hendro Tjokrosetio) yang merupakan jaminan kebendaan atashutang Debitor Pailit kepada BPPN selaku Kreditor Separatis juga harusdimasukkan ke dalam boedel pailit.

Pasal tersebut tidaklahberdiri sendiri namun terkait juga dengan ketentuan yang diatur dalamPasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 dimana hak/kesempatan tersebut dibatasi paling lambat 2 (dua) bulan setelahdimulainya keadaan Insolvensi ;Oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakanbahwa apabila Tergugat (Termohon Kasasi) akan menyelesaikan sendiriagunan yang bersifat pribadi, dan hal tersebut tentu tidak mengurangibagianbagian yang menjadi hak dari Kreditor lainnya sepanjang

Pdt.SusPailit/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 19 Juli 2019 dan kontra memori tanggal 29 Juli2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa PT Sinarlestari Ultrindo (dalam pailit) sejak tanggal 21 Februari2018 telah berada dalam keadaan

insolvensi; Bahwa terbukti Tergugat selaku Kreditor separatis Pemegang HakTanggungan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi tidakmelakukan eksekusi jaminan atas Objek Hak Tanggungan dengandemikian Penggugat selaku Tim Kurator harus menuntut diserahkannyabenda agunan a quo sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU; Bahwa Para Tergugat wajib menyerahkan objek sengketa kepadaPenggugat selaku Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (dalam pailit) untukdilakukan penyusunan

Dengandemikian, Tergugat berwenang untuk melakukan eksekusi agunan seolah olah tidak terjadi kepailitan dengan batas waktu yaitu paling lambat 2 (dua)bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. (Vide Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal59 ayat (1) Undang Undang Kepailitan). Putusan Nomor. 02/Pdt.Sus.Gugatan LainLain/2015/PN.Mks Hal. 12b.

kepailitan yangberasal dari proses PKPU yang berujung pailit dimana terhadapproses kepailitan murni, disediakan upaya perdamaian namundi dalam sebuah proses pailit yang berakhir dari proses PKPUmaka tidak lagi tersedia upaya perdamaian atau dengan katalain proses kepailitan tersebut langsung masuk ke dalam TahapPemberesan Harta Pailit;Bahwa oleh karena status pailit yang disandang oleh TURUTTERGUGAT , Il & Ill adalah berasal dari PKPU YANGBERUJUNG PAILIT maka DEMI HUKUM harta pailit langsungdalam keadaan

INSOLVENSI sebagaimana telah diatur dalamketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU;Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, mengatur demikian :Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskanberdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatuperdamaian.Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakandemikian :Halaman 20 dari 177 Putusan Sela Perkara Perdata No.227/Pdt.G/2019/Pn BdgKetentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan

Bahwa setelah Harta milik TURUT TERGUGAT I, II & Ill beradadalam keadaan insolvensi maka artinya DEMI HUKUM,TERGUGAT harus segera memulai Tahap Pemberesan HartaPailit yakni Penjualan Aset Harta Pailit; Bahwa Harta milik TURUT TERGUGAT Il, Il & Ill telah beradadalam masa insolvensi maka dari itu otomatis usaha dihentikanatau ditutup oleh sebab bagaimana mungkin usaha yang sedangberjalan dapat dilakukan penjualan terhadap asetnya;b. TERGUGAT Il : PT. Bank Danamon, Tbk. (sebelum merger bernamaPT.

Pasal 300 ayat (1) UUKepailitan dan PKPU)Bahwa Tindakan Penutupan dan/atau Penghentian usaha milik ParaDebitor Pailit yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dalam rangkapemenuhan tugas serta kewajiban dalam tahap pemberesan harta pailit;Bahwa sebagai catatan untuk dipertegas : Bahwa proses kepailitan a quoadalah kepailitan yang berasal dari proses PKPU yang gagal mencapaiperdamaian sehingga kepailitan a quo demi hukum seharusnya langsungotomatis dalam keadaan INSOLVENSI (gagal bayar);Bahwa konsekuensi

hukum akibat keadaan insolvensi adalah seluruh asetmilik Debitor Pailit harus segera di jual agar hasilnya dapat dibagikankepada seluruh Kreditor atau dengan kata lain Tahap Pemberesan HartaPailit;Bahwa oleh karena status pailit yang disandang oleh TURUT TERGUGATI, Il & Ill adalah berasal dari PKPU YANG BERUJUNG PAILIT maka DEMIHUKUM harta pailit langsung dalam keadaan INSOLVENSI sebagaimanatelah diatur dalam ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU;Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, mengatur demikian

menyelesaikan kewajibannya apabiladiberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan kewajibannya untukkepentingan seluruh Kreditur dan/atau pemilik unit Apartemen Buah Batuyang lain sesuai dengan rencana perdamaian yang disampaikan olehTermohon Pembatalan setelah adanya putusan pengesahan perdamaiansebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),maka diharapkan Termohon Pembatalan dapat dinyatakan pailit demihukum dan berada dalam keadaan

insolvensi, untuk segera dilakukanpemberesan terhadap harta Termohon Pembatalan sebagaimana diatur didalam Penjelasan Pasal 292 Undang Undang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang;9.

Aliga berada dalam keadaanINSOLVENSI, sebagaimana dimaksud ketentuan UUK pasal 178 ayat (1),sebagai berikut: (vide bukti P10).Pasal 178 ayat(1) UUK:Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian,rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahanperdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi;14 Bahwa dengan telah ditetapkannya Debitor Pailit (PT.

Aliga dalam keadaan insolvensi, makaKurator/PENGGUGAT harus dengan segera mungkin melakukan pemberesandemi kepastian hukum, baik untuk harta pailit, untuk Debitor Pailit/ PT. Aligamaupun untuk para Kreditor PT. Aliga;16 Bahwa PENGGUGAT telah melakukan tindakan pengurusan antara lainmengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki olehdan atas nama PT. Aliga, antara lain:a.

Sri Rejeki Mebelindo (DalamPailit) telah berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 22 Juli 2014,sehingga TERGUGAT dengan demikian seharusnya dapat segeramelakukan pemberesan harta pailit dengan melakukan penjualan di mukaumum sebagaimana ketentuan dalam UUK;Bahwa Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UUK, menyatakan:(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit)telah berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 22 Juli 2014,maka hak eksekusi TURUT TERGUGAT Il telah berakhir terhitungsejak tanggal 22 September 2014.Bahwa oleh karena itu, dengan demikian maka kewenangan untukmelakukan proses pemberesan harta pailit telah beralin demi hukumkepada TERGUGAT sebagai Kurator PT. Sri Rejeki Mebelindo(Dalam Pailit).10. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) jo.Pasal 178 ayat (1) jo.

Graha Permata Properindo(Termohon Peninjauan Kembali I) dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Dimanadari hal tersebut bisa diketahui bahwa PT. Graha Permata Properindo (TermohonPeninjauan Kembali I) sangat memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.

Alam Galaxy (Dalam Pailit) sehingga harta Perseroan dalam keadaan insolvensi;5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Laporan Tahunan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;6.

., berada dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan;

Pasal 59 ayat (1), (2), dan ayat (3)"(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57,dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebutdalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelahdimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalamPasal 178 ayat (1).(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yangmenjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan

Megacity DevelopmentCorporation) telah dinyatakan pailit dan harta pailit dalam keadaan insolvensi karena tidak disetujuinyaproposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1)Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka PT. Megacity Development (d/hPT. Megacity Development Corporation) menjadi kabur;5. Bahwa dalam rangka pemberesan boedel pailit PT. Megacity Development(d/h. PT.

Ongko SuryaLokajaya) berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diperkuat denganPenetapan Hakim Pengawas Nomor : 28/PAILIT/2003/PN.NIAGA.JKT.PSTtanggal 31 Oktober 2003 (selanjutnya disebut Penetapan Insolvensi);Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah melakukan pemberesan terhadapaset/harta pailit PT. Mahkota Surya Lokajaya (dahulu PT. Ongko Surya Lokajaya)berdasarkan daftar aset PT. Mahkota Surya Lokajaya (dahulu PT. Ongko SuryaLokajaya) yang diberikan oleh Direksi PT.

Ongko SuryaLokajaya) berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diperkuat denganPenetapan Hakim Pengawas Nomor : 28/PAILIT/2003/PN.NIAGA.JKT.PSTtanggal 31 Oktober 2003 (selanjutnya disebut Penetapan Insolvensi) yangterkutip sebagai berikut:MENETAPKAN: Menyatakan bahwa harta pailit PT.

Mahkota Surya Lokajaya (dahulu PT.Ongko Surya Lokajaya) demi hukum berada dalam keadaan insolvensi dengansegala akibat hukumnya; Menyatakan bahwa keadaan insolvensi tersebut berlaku sejak tanggalditetapkan;Bahwa untuk menindaklanjuti Penetapan Insolvensi tersebut, maka TERGUGAT selaku Kurator PT. Mahkota Surya Lokajaya (dahulu PT. Ongko Surya Lokajaya)telah melakukan pemberesan terhadap aset/harta pailit PT. Mahkota SuryaLokajaya (dahulu PT.

Ongko Surya Lokajaya) berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimanadiperkuat dengan Penetapan Hakim Pengawas Nomor28/PAILIT/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2003 (selanjutnya disebutPenetapan Insolvensi);Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah melakukan pemberesan terhadap aset/hartapailit PT. Mahkota Surya Lokajaya (dahulu PT. Ongko Surya Lokajaya)sebagaimana surat Direksi PT. Mahkota Surya Lokajaya (dahulu PT.

bergerak dibidangpembiayaan kendaraan operasional dan mesinmesin ;bahwa apabila suatu perusahaan yang dibiayai pembelian kendaraannya atau mesinmesinnya oleh PT Oryx, bilamana diajukan permohonan pailit oleh perusahaan lainmaka PT Oryx tidak pernah dipailitkan lain halnya bila perusahaan tidak mampu bayarsebagai Debitur pada PT Oryx maka Debitur tersebut oleh PT Oryx dipailitkan tindakankurator terhadap barang pailit yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan setelah adakepailitan dan dinyatakan dalam keadaan

insolvensi biasanya Kurator akan memberisurat dari hakim pengawas tersebut keperusahaan pembiayaan karena barang yangdibiayai dengan lising tetap menjadi milik perusahaan pembiayaan tidak dimasukkan keboedel pailit ;bahwa perjanjian yang dibuat oleh lembaga pembiayaan adalah perjanjian guna usahabukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Turut Tertugat Imenyerahkan bukti surat berupa dan suratsurat asli dan foto copy suratsurat, yang

UndangUndange Bahwa Kurator memiliki /egal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatanperkara halhal lain apabila dalam proses pemberesan dan pengurusan ternyata Kuratormendapati adanya perbuatan melawan hukum sebelum putusan pailit yang menyangkut32harta kekayaan Debitor untuk meningkatkan nilai hartaBahwa Pasal 59 ayat (1) Undangundang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan kesempatanbagi kreditur separatis untuk melaksanakan sendiri hak mengeksekusi adalah selama 2(dua) bulan setelah dimulainya keadaan

insolvensi, dimana dalam ketentuan ayat (2)nyadisebutkan kurator harus menuntut barang yang menjadi agunan untuk diserahkan, frasabarang yang menjadi agunan, berarti bisa milik debitor sendiri atau barang milik pihakketiga yang menjadi agunan atas utang debitor pailit hartaBahwa apabila ada perbuatan hukum dari debitor pailit dengan pihak ketiga yangmengandung cacat hukum atau perbuatan melawan hukum dan diketahui setelah pailitbahwa perbuatan hukum itu merugikan harta pailit, maka menjadi tugas

., tanggal 3 Maret 2016 (Bukti P4), harta pailit PT Rockit Aldeway(Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) telah dinyatakan beradadalam keadaan insolvensi sejak tanggal 3 Maret 2016;.