Halsel;Perbuatan terdakwa SEHAN HI RAHMAN alias SEHAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 69 Ayat (1) Undang Undang No.20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa SEHAN Hi RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 17Nopember 2018 Atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember2018 atau setidaktidaknya dalam tahun 2017 atau 2018 bertempat di SidopoKec, Bacan Barat Utara Kab.

Pendidikan Nasional yang unsurunsurhukum sebagai berikut:1.

Pendidikan Nasional tidak memberi pengertian tentangIjazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi,namun Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 14 Tahun 2017 tentang ljazah dan Sertifikasi Hasil Ujian Nasionalmenyebutkan bahwa ljazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasibelajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal ataupendidikan non formal.

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak terdapat unsurdelik dengan sengaja namun berdasarkan kaidah hukum pidana danasas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana disyaratkanseseorang harus mengetahui dan menginsyafi apa yang diperbuat sertaakibatnya, hubungannya dengan perkara a quo maka terdakwa harusbenarbenar mengetahui bahwa lIjazah/ Surat Tanda Tamat BelajarSekolah SMP Islam Ternate miliknya adalah palsu atau dipalsukan

Pendidikan Nasional atau Kedua melanggarPasal 263 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 263 ayat (2)KUHP, setelah mencermati antara dakwaan Kesatu sampai dengandakwaan ketiga memiliki sifat atau bentuk unsur delik yang samasehingga dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu maka hakimberpendapat unsurunsur pada dakwaan kedua atau ketiga penuntutumum tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dari pasal yangdidakwakan kepada terdakwa

Menyatakan Terdakwa BAHAR Bin HADDADE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamenggunakan Ijazah yang terbukti palsu sebagaimana diatur dalam Pasal69 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa BAHAR Bin HADDADEselama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana Penjara dengandikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani olehterdakwa.3.

Sehingga, inilahpembuktian bahwa dalam konteks 263 KUHP ini adalahmengkualifikasikan yang terbukti dari beberapa hasilhasil yangdikualifikasikan kKemudian turun kepada lex spesialisnya yaitu UndangUndang Nomor 69 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Bahwa pada prinsipnya, dalam doktrin hukum pidana tentangpemalsuan sebagaimana Ahli kualifikasikan yaitu sesungguhnyamemalsukan surat yang sudah ada tapi diubah, diganti, kemudiandicoret, dst.

Pendidikan Nasional,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Jabaruddin M.Si NIP.195908041989011001 serta stempel dari Dinas Pendidikan KabupatenKonawe, yang dalam persidangan terbukti palsu, Majelis Hakim berpendapatterhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merusak sistem pendidikan nasional yang telahditetapkan oleh pemerintah;Keadaan yang meringankan

: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa merupakan aparatur pemerintah desa yang telah ikut bekerjamelayani masyarakatnya ditengah kondisi pandemi covid19;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaTerdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan

Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyelenggarakan satuanPendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuanpendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izinPemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sebagaimana yang diatur dalamPasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dalam catatan sidang yang dibuat oleh Panitra, tercatat denganjelas dan terang bahwa Ahli menerangkan jika izin operasimenyelenggarakan pendidikan tinggi belum dimiliki oleh karena syaratsyarattidak dipenuhi sehingga izin di tolak, maka oleh undangundang dilarangmenerima mahasiswa.

Pendidikan Nasional;Bahwa dengan adanya ketidak sejalanan antara pertimbanganpertimbangan yang menjadi fakta hukum dengan Pasal yang dijatuhkanyang diterapkan oleh Majelis Hakim, maka berkeyakinan bahwa majelisHakim yang terhormat telah keliru dalam menerapkan hukum ataumenerapkan tidak sebagaimana semestinya;Memperhatikan hal tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa MajelisHakim dalam perkara a quo tidak menerapkan sesuatu peraturan hukumHal. 26 dari 39 hal.

No. 823 K/Pid/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuanpendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izinPemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undangundang RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalamdakwaan kesatu kami, tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Ende danPengadilan Tinggi Kupang justru Terdakwa/Termohon Banding/PemohonKasasi sekarang ini dikenakan

Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalamdakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para mahasiswa;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa Sarwoko bin Hadi Suwito terbukti bersalah melakukantindak pidana Telah menggunakan ljazah yang diperoleh dari satuanpendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dalamdakwaan kedua melanggar Pasal 68 (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dengan perintah ditahan ;3.

Hal 25menggunakan lazah, sertifikast kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi yang terbukti palsu, sesuai dengan pasal 69 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias Maledo dari segala dakwaan ataumelepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaktidaknyamenyatakan Dakwaan Sadr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkas dan martabat terdakwa;4.

MA LEDO terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitumenggunakan ijasah yang terbukti palsu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam Dakwaanalternatif Kesatu Kami;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YACOB RIWU als. MA LEDOdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesarRp60.000.000.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa denganmenggunakan dakwaan alternatif, dengan pasal persangkaan adalah: DAKWAAN KESATU; yakni Terdakwa diduga pada hari Senin tanggal 23Mei 2016 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidak tidaknya pada waktu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016,Menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atauyang terbukti palsu sesuai pasal 69 ayat (1) Undang undang nomor : 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa uraian

Unsur Menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu: Bahwa benar terdakwa menggunakan ijasah KPAA yang diberikan olehSekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang,hal mana jelmaan pasal 61 ayat (2) undang undang 20 tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi ljazah diberikankepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajardan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian

Menyatakan bahwa terdakwa Yacob Riwu alias MaLedo tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menggunakan ijazah,sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbuktipalsu, sesuai pasal 69 ayat (1) Undang undang nomor : 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.;2. Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias MaLedo dari segala dakwaanatau melepasakan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidak tidaknya menyatakan Dakwaan Sdr.

dari isterinya yang bernama ibu calon mempelai perempuan, lahirtanggal 12 Agustus 2002, sampai saat ini baru berumur umur 18 tahun 1 bulandan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut UndangUndang, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yangberkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Pemohon telahmenempuh pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 328/Padt.P/2020/PA.SbgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P.6 berupa fotokopi,Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai lakilaki yang mana calon mempelai pria merupakan penduduk Kecamatan Cipunagaradan umur calon mempelai sudah berusia 22 tahun serta telah menempuhpendidikan dasar 9 tahun sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan

Sedangkanmengenai pendidikan yang pengelolaannya adalah merupakan tanggung jawabmenteri sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan : "Pengelolaan sistempendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri". Dengan demikianhalhal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan tentu saja berada dibawah pengawasan menteri yaitu Menteri Pendidikan Nasional.

Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor : 4046/Pid/2010/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2011 telah tidak menerapkanhukum dengan tepat.Bahwa Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkanbahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab Menteri/Mendiknas.Bahwa Prof. Dr.

mempunyai izin yang sah.20Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menyelenggarakan pendidikan atasnama Yayasan UISU beserta dengan segala aktivitas akademik termasuk memberikanijazah, karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maka menurut hukumperbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan PengadilanNegeri Medan Nomor : 4046/Pid/2010/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2011 yang melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan

Bahwa sejalan dengan amanat Pasal 6 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang telah menentukan bahwa :"Setiap Warga Negara bertanggung jawabterhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan".Bahwa oleh karenanya Demi Tetap Terselenggaranya Pendidikan SekolahIslam Terpadu Aliya , dan mengingat ketentuan Pasal 39 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 TentangPelaksanaan UndangUndang Tentang Yayasan, dan telah disahkannyaYAYASAN

Pendidikan Nasional;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 TentangPengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; Undangundang Nomor : 16Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undangundang Nomor : 28 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 16 Tahun = 2001Tentang Yayasan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun2008 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Tentang Yayasan; dan perbuatantersebut sebagai Perbuatan

Bahwa menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 67 ayat (1) menentukansebagai berikut: "Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikanyang memberikan ljazah, sertifikat kKompetensi, gelar akademik, profesi,dan / atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lamasepuluh tahun dan/atu pidana denda paling baanyak Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah)".Bahwa oleh karenanya penyelenggara pendidikan Sekolah Islam TerpaduAliya

Pendidikan Nasional, dimana dalam : Pasal 10 menentukansebagai berikut : "Pemerintah dan pemerintah Daerah berhak mengarahkan,membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku";Pasal 11 ayat (1) menentukaan sebagai berikut : " Pemerintah danPemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, sertamenjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap wargaNegara tanpa diskriminasi";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10

dan pasal 11 ayat (1) UU RI No.20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional teersebut,seharusnya Tergugat selaku penyelenggara Pemerintahan dalam bidangpendidikan tanggap dan berkewajiban mengarahkan, membimbing,membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku~ serta menjaminHalaman 15 dari 48 Hal.

Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional yangberakar pada nilai agama dan kebudayaan.

Maka oleh karena itu sudah seharusnyapermohonan ini dikabulkan karena kaedah yang termuat dalam obyekpermohonan bertentangan dengan Sistem Pendidikan Nasional;Halaman 151 dari 200 halaman.

Pendidikan Nasional, dankarenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

Pasal 31 UUD 1945, menyebutkan Pemerintah mengusahakandan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangb. UndangUndang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional, yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional;c.

Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didapat dalam pemeriksaan selamapersidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana atau Dakwaan Keduamelanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana jo Pasal 64

ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa setelah melihat faktafakta di Persidangan Majelis Hakimberpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitumelanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.

Unsur Yang Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik,Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu;Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehinggaapabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ijazahdiberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian

memberatkan dan yangmeringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Mengingat dan memperhatikan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo.

Menyatakan terdakwa SARJONO Bin BARLIAN (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menggunakanijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yangterbukti palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalamdakwaan Kedua.2.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalammenerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 69 ayat (1) UndangundangRI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (DakwaanKedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,Faktanya perbuatan TERDAKWA ialah menggunakan lIjazah ASLI yangdikeluarkan secara SAH oleh KEMENDIKBUD yang digunakan untukkeperluan mendaftarkan diri menjadi anggota DPRD Lampung Barat,BUKAN ljazah Palsu yang dibuatsendiri,artinya perobuatan TERDAKWATIDAK

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalammenerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 69 ayat (1) UndangundangRI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (DakwaanKedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini.Faktanya perbuatan TERDAKWA ialah menggunakan lIjazah ASLI yangdikeluarkan secara SAH oleh KEMENDIKBUD yang digunakan untukkeperluan mendaftarkan diri menjadi anggota DPRD Lampung Barat,BUKAN lIjazah Palsu yang dibuat sendiri, artinya perobuatan TERDAKWATIDAK

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan bersalahmelakukan tindak pidana Menggunakan ijazah yang terbukti palsusebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam dakwaan keduaHalaman 28 dari 36 hal. Putusan No. 105/PID/2021/PT TJKdengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan oleh Majelis HakimPN.

Pendidikan Nasional, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Kamus Besar BahasaIndonesia diartikan sebagai memakai atau mengambil manfaat dari sesuatu;Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kataijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi, subunsur tersebut bersifat alternatif sehingga secara yuridis keselurunhan unsur aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanyadibuktikan salah satu diantaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UndangundangNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional disebutkan bahwaSertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi.

Selanjutnya dalamPasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa lIjazah diberikan kepada peserta didiksebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatujenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam penjelasannya tidak menerangkandefinisi dari kata palsu sehingga Majelis Hakim mengambil definisi palsuberdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pendidikan Nasional, ketentuan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SuratEdaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal PersidanganPidana Secara Online serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

(vide: Pasal 1 angka (8)UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata UsahaBahwa dalam konsideran PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasardisebutkan sebagai berikut:Menimbang: 2 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnnesbahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 UndangUndang Nomor 2Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu mengatursyaratsyarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan danpenyelenggaraan

Ahmad Hendry pada tanggal 9 April 2013 (bukti P9), oleh karena itu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggotaDPD, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf eUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DanDewan Perwakilan Rakyat Daerah;3.7 Bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,menentukan sebagai berikut:Pendidikan menengah berbentuk sekolah

dipersyaratkan oleh UndangUndang;3.8 Bahwa Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanPeraturan Perundangundangan yaitu Keputusan Presiden Nomor100/P Tahun 2015 tentang Peresmian Pergantian Antarwaktu AnggotaDewan Perwakilan Daerah Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MasaJabatan Tahun 20142019 (bukti P1), yang bertentangan denganPasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum, juncto Pasal 18 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional,karena syarat pendidikan atau kelengkapan ljazah H.

Reni Terte Anggraeni melakukan pengecekan ke LembagaPendidikan Tinggi (DIKTI) tersebut dan juga mendapatkan Fhoto copy pengumumandari Media Indonesia bahwa Lembaga NCGU (The Regents Of Nothem CaliforniaGlobal Univercity) dan JIMS (Jakarta Institute Of Management Studies WorldAssociaties Of Universities Ang Colleges) tidak terdaftar dan kedua Lembaga tersebutperlu diwaspadai karena banyak penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan ketentuanUndangUndang No. 02 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional

kuliah dan maksimal hanya mengajar selama 7 (tujuh) kali sehinggajumlah pertemuan kurang dari 80% pertemuan sedangkan minimal pertemuandalam satu semester adalah 14 (empat belas) kali pertemuan;Bahwa Penggugat juga terbukti tidak melaksanakan kegiatanpenelitian dan pengabdian masyarakat sebagai tugas pokok seorangDosen tetap (Vide Bukti T6, T7, sampai dengan T21);Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas pokok seorangDosen sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 14 Tahun2005 Tentang Guru dan Dosen;Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya sebagai Dosen sebagaimana diatur dalam StatutaSekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) KIERAHA Ternate(vide Bukti T6) maka adalah patut dan adil Penggugat diputus hubungankerjanya karena melakukan pelanggaran terhadap Statuta Sekolah TinggiKeguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) KIERAHA Ternate dan tidakmelaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai

Menyatakan terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atauvokasi yang terbukti palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;2.

umum, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP) berbunyi Jika suatu perbuatan masuk dalam suatuaturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, makahanya yang khusus itulah yang diterapkan (Concursus Idealis) ;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan denganfakta dipersidangan yakni dakwaan kedua yakni Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 29 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 29 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :1.

jawabannya atas suatu peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum,sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah teroukti menuruthukum ;Ad.2 UNSUR MENGGUNAKAN IWAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI,GELAR AKADEMIK, PROFESI DAN/ATAU VOKASI YANG TERBUKTIPALSU ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu ialah suatu suratyang mana surat tersebut tidak diperbuat dengan sebenarnya oleh orang yangberhak untuk itu ;Menimbang, bahwa didalam UndangUndang No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional, tidak menjelaskan secara rinci mengenaiyang dimaksud ljazah, Sertifikat Kompetensi, Gelas Akademik, Profesi danVokasi, namun apabila kita mencermati secara garis besar pengerian mengenaiyang dimaksud diatas, dapat diartikan sebagai berikut :1. ljazah adalah merupakan tanda bukti kita telah lulus dalam melaksanakanpendidikan formal dan merupakan lembaran yang berisi tanda bukti bahwakita telah lulus.302.

No. 1750 K/Pid.Sus/2010melakukan, baik bertindak sendirisendiri, atau secara bersamasama,menyelenggarakan satuan pendidikan, berupa pendidikan tinggi berbentukUniversitas, bernama Universitas Al Washliyah Labuhan Batu, yang didirikantanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sebagaimana yang didakwakandalam Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUH Pidana;Menjatuhkan pidana terhadap

PemerintahDaerah dan oleh karena itu mengambil alih putusan Hakim Tingkat Pertama dan akanmenjadi pertimbangan sendiri Judex Juris pada Pengadilan Tingkat Banding denganmerubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam hal penjatuhan pidana;c Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa Drs.BUKHARI, IS, MM, dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Jaksa PenuntutUmum telah membuktikan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 71 jo Pasal 62UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan sesuai dengan faktafakta berupa keterangan saksisaksi, petunjuk dan barang bukti yang terungkap di persidangan terbukti bahwaHal. 23 dari 35 hal.

BUKHARI, IS, MM, telah terbuti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan secara bersamasama, menyelenggarakan satuan pendidikan, berupa pendidikan tinggi berbentukUniversitas yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuaidengan dakwaan kami yaitu dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 71 jo Pasal 62UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Selanjutnya,pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yangmengatakan hal yang meringankan adalah "ijin operasional telah keluar pada tanggal31 Juli 2008", perlu untuk diketahui berdasarkan UndangUndang RI No. 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ijin operasional mendirikan suatulembaga pendidikan adalah seharusnya telah terbit dahulu barulah pendiri lembagatersebut dapat mengoperasikan universitas yang dibangun dengan cara menerimamahasiswa baru, sementara ijin yang

hanya mengajar selama 7 (tujuh) kalisehingga jumlah pertemuan kurang dari 80% pertemuan sedangkan minimalpertemuan dalam satu semester adalah 14 (empat belas) sampai 16 (enambelas) kali pertemuan;Bahwa Penggugat juga terbukti tidak melaksanakan kegiatanpenelitian dan pengabdian masyarakat sebagai tugas pokok seorang Dosentetap (vide bukti T6, T7, sampai dengan T21);Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas pokok seorangDosen sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan UndangUndang Nomor 14 Tahun2005 tentang Guru dan Dosen;Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya sebagai Dosen sebagaimana diatur dalam StatutaSekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kieraha TernateHalaman 5 dari 8 hal.