Putusan MARI No. 3201K/ Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996 yang pada pokoknyamenyatakan Pembeli Yang beritikad baik harus dilindungi);2.5, Bahwa SHM No.1426 seluas 11.461 M* atas namaTergugat Il telah sesuai dengan data fisik maupun yuridissehingga sertifikat dimaksud adalah benar serta diterbitkanpejabat yang berwenang yaitu BPN Kota Samarinda telahsesuai dengan Pasal 6 UUPA Jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah berbunti sertifikat merupakan surat

Terkait dengan dalil Penggugat Romawi III angka 4 yang padapokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan Undangundang Nomor8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 huruf(h) yang berbunti : dilarang menyatakan bahwa konsumen member!kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, hakgadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumensecara angusran".36.

diatas.Bahwa para Penggugat dengan tegas dalil dalileksepi pada angka 3b, karena para Penggugat cukupjelas dan sah menurut hukum, dimana didalam suratkuasa para Penggugat telah ditulis tanggal 03Agustus 2011 Tergugat sendiri telah melihat danmembaca didalam persidangan dengan demikian eksepsitersebut berdasar dan patut dikesampingkan saja.Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 4 haruslahdiotolak kerena Tergugat keliru dalam menafsirkanpasal 174 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Kompilasi HukumIslam yang berbunti

;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan secara Alternatif, yang berbunti lengap adalah tertulissebagai berikut :Primair :Bahwa terdakwa YOGI SUTRISNO HUTAPEA Als YOGI Bin GINDOHUTAPEA pada sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember2017 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di PT. NiagaNusa Abadi Sub Branch Muara Bungo yang beralamat di Jalan Sungai DinginLorong Pepaya Nomor 18 RT 07 RW 02 Kel. Sungai Kerjan Kec.

Bahwa apa yang di uraikan di atas,yaitu lembaga Praperadilan sebagai upayapengawasan pengunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasimanusia,telah di tuangkan secara tegas dalam konsideransi menimbang huruf(a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi Sprit atau Ruh atau jiwanyaKUHAP, yang berbunti :a.

bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat HI,dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi disampingmengenai pokok perkara ;Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat II, danTurut Tergugat II serta Turut Tergugat III salah satunya adalah mengenai kewenanganabsolute Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara ini, eksepsi mana telahdipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan Sela tertanggal 28Juni 2013, yang amar putusannya berbunti

Bahwa mengingat proses penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 59 Pemongkong tersebut diatas telahdilakukan sesuai mekanisme, prosedur dan tata carasebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka perlu) mendapat perlindunganhukum sebagaimana mestinya ; Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam eksepsi danpokok perkara diatas dengan ini Tergugat II mohon kepadaMajelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yangamarnya berbunti sebagai berikut1.

Bahwa Penggugat mengatakan tidak memasukan dinaspariwisata sebagai pembinan dalam AD/ArT pernyataan inimanggambarkan pengugat tidak memahami isi dari AD/ARTdimana pada Pasal 8 ayat 2 berbunti pembina terdiri dari seorangatau lebih anggota pembina yang diambil dalam jabatanpemerintahan desa pulau gadang, kecamatan , dan KabupatenHalaman 70 dari 188 halaman Putusan Nomor 68/G/2019/PTUNPBR.Bahwa secara hukum dengan disebutkannya pembina darikabupaten maka Dinas Pariwisatadan Kebudayanlah yang akanmenjadi

Bahwa Penggugat mengatakan tidak memasukan dinaspariwisata sebagai pembinan dalam AD/ArT pernyataan inimanggambarkan pengugat tidak memahami isi dari AD/ART dimanapada Pasal 8 ayat 2 berbunti pembina terdiri dari seorang atau lebihanggota pembina yang diambil dalam jabatan pemerintahan desapulau gadang, kecamatan , dan KabupatenBahwa secara hukum dengan disebutkannya pembina darikabupaten maka Dinas Pariwisata dan Kebudayanlah yang akanmenjadipembiankarena POKDARWISbegerakdibidangKepariwisataan.e

juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormatakibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebutpadahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebutadalah juga merupakan hukuman disiplin berat;Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, yang memberhentikanPenggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapandari jenis hukuman Displin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7ayat (4) huruf e peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangdisiplin PNS, yang berbunti

dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibatperbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebutpadahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebutadalah juga merupakan hukuman disiplin berat;22.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, yang memberhentikanPenggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapandari jenis hukuman Displin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7ayat (4) huruf e peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangdisiplin PNS, yang berbunti

Gugatan Penggugat tidak terdapat kontradiksi antara posita dan petitumAkibat dengan tidak dilakukannya pemungutan suara ulang (SK) objeksengketa TUN, dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (7) PP No.43 tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ,, ketentuanyang berbunti dalam hal terjadi perselinan hasil pemilihan Kepala Desa,bupati/ walikota, wajib melaksanakan dalam 30 hari menurut hukumperbuatan mengulurulur waktu pelaksanaan pasal 41 ayat (7) diatas, yangterhitung sejak putusan

KdiHakim dengan Putusan sela Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 18 Juli2016, dengan amar putusan yang berbunti sebagai berikut:1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat WHukum Terdakwa untukseluruhnya;2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi atas nama Terdakwa ARFA,S.Sos tersebut diatas;3.

Penggugat ;Penggugat sejak tahun 2005 dan diulangi lagi pada tahun 2010 berkirim surat maupunSMS mengadu ke Presiden RI yang kemudian ditanggapi dengan adanya gelar perkaradi kantor BPN RI di Jakarta pada tgl. 18 Oktober 2011 yang dihadiri dari unsur : utusanBPN RI, utusan Tergugat I, utusan Tergugat II, utusan Tergugat III, Turut Tergugat danPara Penggugat , dari gelar perkara tersebut menghasilkan keputusan /notulenkesimpulan rapat No. 145/BAHGP/DV/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang pada pokokintinya berbunti

juga dihukum diberhentikan tidak denganhormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjaratersebut padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugattersebut adalah juga merupakan hukuman disiplin berat;Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, yang memberhentikanPenggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapandari jenis hukuman Displin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7ayat (4) huruf e peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangdisiplin PNS, yang berbunti

selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam permohonankeberatan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alasan alasanpermohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan hukum pokok dalam perkaraini adalah apakah Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29Undang Undang No.5 tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 57tahun 2010 yang berbunti

KabupatenMinahasa Tenggara selanjutnya Jetty Suzi Lembong selaku BendaharaPengeluaran menyiapkan cek untuk pencairan dana, dan setelah dana cairdiserahkan kepada Terdakwa selaku KPA, Suawa Joutje Albert Danielsesuai dengan jumlah yang diminta, akan tetapi dalam melakukanpembayaran kegiatan PATRANS dan P2MKT kepada Terdakwa maupunpihak lain Jetty Suzi Lembong tidak melaksanakan ketentuan sebagaimanadiatur dalam pasal 21 ayat (3) dan (4) UU Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara ayat (3) berbunti

dengan Pertamina (dahulu Boiman) dansebelah utara juga berbatas dengan sungai Dumai.Bahwa saksi tidak tahu surat jual beli antara Rusli Idar dengan Idrus Nur.Bahwa Boiman dahulu adalah pengusaha batu bata.Bahwa yang ada adalah tangki Jepang kemudian simpang Betung lalu simpang BukitDatuk.Bahwa yang duluan namanya Tangki Jepang kemudian Simpang Betung.Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah dengar orang yang bernama Salma Binti Belo.Bahwa Keterangan saksi dalam BAP penyidik yaitu pada point 15 berbunti

: 80 tahun 2012 tentangOrganisasi, Tugas, Fungsi, wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat JenderalBadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia, PengawasPemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas PemilihanUmum Kecamatan Pasal 13;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jo PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan PeraturanMenteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal132: Ayat (1) yang berbunti

MENGADILIMenerima Permohonan Banding dari Penggugat Intervensi Pembanding.Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabya tanggal 29 Mei 2007 No. 724/Pdt.G/2004/PN.Sby, sehingga amar swelengkapnya berbunti sebagai berikut.DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat I, II Terbanding DALAM POKOK PERKARA.Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II / Terbanding untuk sebagian.Menyatakan bahwa Penggugat I, II / Terbanding adalah Ahli Waris yang sah dari H.Hasan Suud (Alm).Menolak gugatan Penggugat I, II

No.698/PDT/2018/PT.DKIBanding memperhatikan dan mengutip uraianuraian yang tercantum dalamputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.JKT.PSTtanggal 1 Agustus 2018 yang amarnya berbunti sebagai berikut :DALAM KONVENSI :DALAM PROVISI : Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Para Tergugat; Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;DALAM REKONVENSI