c nya sehubungan denganpembayaran tersebut maka modal pinjaman tersebut telah dipindahkan ke akunkewajiban lainlain, dan pembayaran kepada Negara dicatat ke aktifa lainlain, jadiwaktu Bank Danamon membayar Rp. 155 milyard kepada Pemerintah RepublikIndonesia, dia tidak menghapus hutang itu, tapi mencatatnya menjadi Aktifa lainlain, sedangkan kewajiban kepada Danamon Internasional tetap dicatat sebagaihal 110 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Selkewajiban, inilah sangat penting titik kristis keajiban

batasan dalam kontek, jika entitas kerugiannya sedemikian besaruntuk perhitungan kewajiban modal minimum, kompenen modal pinjaman harusdipakai, dipersamakan, diperhitungkan, sehinga dia harus naik lecvelnyasekelompok modal inti, itulah pemahaman saya, sebgai tim perumus Tim akutansiBank indonesia yang diatur dalam bab 5 mengenai ekuisitas;Dalam SE BI 26/1, seperti yang saya sampaikan dalam kerangka dasar ketentuanperbankan tentang Subsion Offeform, kontek akutansi perbankan tentunyta dalamsuatui keajiban

Bahwa mengenai permohonan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) sepatutnya ditolak karena seharusnya pada saat permohonan sitadiajukan, maka :a.Penggugat wajib menunjukkan barang objek sita ;Hukum membebankan keajiban kepada Penggugat untuk menyebut secarajelas dan satu persatu barang objek yang hendak disita.Tidak menyebutkan secara umum ;Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagianharta kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat.

melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat berdasarkan BeritaAcara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat;Bahwa perawatan berkala dari alat berat tersebut, Tergugat melakukanpembelian suku cadang kepada Penggugat dengan total nilai barangyang belum dibayar sebesar sehingga sisa hutang sparepart (Sukucadang) menjadi senilai Rp. 279.700.460, (dua ratus tujuh puluuhsembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah);Bahwa oleh karena Tergugat belum juga melakukan pelunasanpembayaran atas sisa keajiban

Jumlah keajiban Penggugat kepada Tergugat terakhir per tanggal 24 November 2020 yaitu sebelum dilakukannyapembukuan hasil lelang atas agunan kredit adalah sebesar Rp.2.503.893.008.03 (dua miliar lima ratus tiga juta delapan ratus sembilanpuluh tiga ribu delapan koma tiga rupiah) yang terdiri dari Hutang Pokoksebesar Rp.1.999.293.985.82 bunga sebesar Rp.355.933.614.94 Dendasebesar Rp.144.939.725.02, denda berjalan sebesar Rp.425.682.25 Danbiaya lainnya sebesar Rp.3.300.000.00 seluruh kewajiban Penggugattersebut

Melanggar keajiban sipelaku;3. Melanggar kepatutan/rasa keadilan masyarakat;4.

terbatas PT.Mutiara Sabda Alam;.Bahwa kami mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Ciamismenyatakan Tergugat Il telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, karenatidak mengurus pembebasan/pembelian tanah sebagaimana maksud dantujuan kesepakatankesepakatan semula dan tidak mengembalikan uangsebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat atauPenggugatIl atau Penggugat Ill;32.Bahwa kami mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Ciamis,menghukum Tergugat untuk membayar keajiban

peringatan IIIyang selanjutnya karena tidak ada tanggapan baikTergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensimaka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalamKonpensi mengajukan permohonan lelang eksekusihak tanggungan atas agunan kredit kepada TergugatII;Bahwa nyata dan jelas Tergugat dalamRekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah tidakmemenuhi ketentuanketentuan sebagaimana diaturdalam perjanjian kredit yang telah disepakati olehpara pihka serta pasal 1238 KUHPerdata in casudengan tidak membayar keajiban

Ahmad Yani Gang Sunan BonangXVII Denpasar Bali, 08123827902 Indonesia dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Bahwa saksi selain menjadi anggota POLRI saksi sebagai anggota Korps WasitSeluruh Indonesia, dengan tugas pokok memimpin pelaksanaan pertandinganSepak bola ;27;Bahwa hak dan keajiban perangkat pertandingan yakni memastikanpenyelenggaraan pertandingan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturanpermainan yang ditetapkan oleh

Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akanditetapkan kemudian, setelah Penundaan Keajiban Pembayaran Utang(PKPU) berakhir;.

Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akanditetapkan kemudian, setelah Penundaan Keajiban Pembayaran Utang(PKPU) berakhir;8.

EKSEPSI ERROR INPERSONA.Halamam 52 dari 93 Putusan Nomor 89/Pdt/2019/PT DPSMengulang kembali uraian eksepsi kompetensi diatas, mengenai namapihak Tergugat yang disebutkan didalam gugatan Penggugat.Berdasarkan BUKTI T1 S/D T7 tersebut diatas berupa dokumenPerusahaan atas nama Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidakdapat dipersamakan hak dan keajiban hukumnya dengan PT. TVWKARUNIA QIN Cabang Bali, karena PT. TVW KARUNIA QIN CabangBali TIDAK PERNAH ADA TERCATAT di Kementerian Hukum dan HAMCq.

Hal iniberarti keuangan Negara tidak hanya menyangkut obyek berupa hak dan kewajiban yang dapatdinilai orang akan tetapi juga menyangkut proses yang berkaitan dengan dan kewajiban149tersebut, Makna utamanya adalah keuangan negara bukan melulu masalah uang yang didapatatau dikeluarkan yang berkait dengan hak dan keajiban, akan tetapi mempunyai makna prosesdilaksanakannya hak dan kewajiban tersebut.Bahwa dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan

Hal iniberarti keuangan Negara tidak hanya menyangkut obyek berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai orang akan tetapi juga menyangkut proses yangberkaitan dengan dan kewajiban tersebut, Makna utamanya adalah keuangan negara bukan melulu masalah uang yang didapat atau dikeluarkan yangberkait dengan hak dan keajiban, akan tetapi mempunyai makna proses dilaksanakannya hak dan kewajiban tersebut. a Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukanpinjaman;b Kewajiban

Desak Putu PrisnawatiPermohonan penundaan keajiban pembayaran utang (PKPU) nomor . 01/TKH/PKPU/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang diajukan oleh PTAsuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Ketu Pengadilan Niaga Jakartapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 27/PDT.Sus/pailit/2015 /PN Niaga Jkt Pst ;Surat Nomor O10/JS/V/2014 tanggal 7 April 2014 dari sdr.

Sehingga ketika akan menggunakan itulah dipakai bingkaibingkai keajiban, audi at partem, harus mendengar kedua belah pihak; Bahwa menurut Ahli adanya pelanggaran terhadap AUPB inibisa dijadikan dasar untuk membatalkan KTUN dan AUPB itu melengkapiyang tidak diatur dalam UU pada suatu kasus tertentu tidak ada, bahkan didalammenyatakan selain AUPB yang diatur dalam Pasal 10 maka Majelis Hakimbisa mengabstrak Asasasas hukum yang lahir dalam praktek dengan metodapenemuan hukum; Bahwa dengan tidak mempertimbangkan

DENGAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT II SERTA TIDAK TERDAPATJUGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGANPERALIHAN PIUTANG TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT II;13.14.Bahwa TERGUGAT II membeli seluruh keajiban TERGUGAT Ill yangtimbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No.8, tanggal 28Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH., Notaris diJakarta tersebut dari TERGUGAT , berdasarkan Akte PENGALIHANHAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, keduanyadibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN

TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN AFILIAS ANTARA TERGUGAT DENGAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT II SERTA TIDAK TERDAPATJUGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGANPERALIHAN PIUTANG TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT II;13.Bahwa TERGUGAT II membeli seluruh keajiban TERGUGAT Ill yangtimbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No.8, tanggal 28Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH., Notaris diJakarta tersebut dari TERGUGAT I, berdasarkan Akte PENGALIHANHAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor

Hal ini berarti keuangan Negara tidak hanya menyangkut obyek berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai orang akan tetapijuga menyangkut proses yang berkaitan dengan dan kewajiban tersebut, Makna utamanya adalah keuangan negara bukan melulu masalah uangyang didapat atau dikeluarkan yang berkait dengan hak dan keajiban, akan tetapi mempunyai makna proses dilaksanakannya hak dankewajiban tersebut.

Bahwa selain itu sesuai fakta persidangan ditemukan faktahukum bahwa dengan berakhirnya kontrak tanggal 28Desember 2016, ternyata PPK tidak membuat AddendumWaktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambakgaram tahun 2016 sehingga sudah sepatutnya kepada PT.Surya Mekar Raya tidak dapat dikenakan denda keterlambatanpekerjaan dan keajiban karena bukan merupakan kelalaiandari pelaksana pekerjaan karena PPK dan PenggunaAnggaran tidak dapat =menyiapkan lahan untukdilaksanakannya pekerjaan fisik tambak

dua miliar dua puluh enam juta delapanratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilanrupiah) yang juga sudah terinklud didalamnya kemahalanharga geomembran.Bahwa selain itu sesuai fakta persidangan ditemukan faktahukum bahwa dengan berakhirnya kontrak tanggal 28Desember 2016, ternyata PPK tidak membuat AddendumWaktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambakgaram tahun 2016 sehingga sudah sepatutnya kepada PT.Surya Mekar Raya tidak dapat dikenakan denda keterlambatanpekerjaan dan keajiban

Surya Mekar Raya tidak dapat dikenakan dendaketerlambatan pekerjaan dan keajiban karena bukan merupakankelalaian dari pelaksana pekerjaan karena PPK dan Pengguna Anggarantidak dapat menyiapkan lahan untuk dilaksanakannya pekerjaan fisiktambak garam.Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pelaksanaan pekerjaanpembangunan fisik tambak garam tahun 2016 untuk paket Sabu Daratan2 tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena PPK dan PenggunaHalaman 202 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018

Surya Mekar Raya tidak dapat dikenakandenda keterlambatan pekerjaan dan keajiban karena bukan merupakankelalaian dari pelaksana pekerjaan karena PPK dan PenggunaAnggaran tidak dapat menyiapkan lahan untuk dilaksanakannyapekerjaan fisik tambak garam;Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pelaksanaanpekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 untuk paketSabu Daratan 2 tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena PPK danHalaman 242 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPkK/2018/PT KPGPengguna

Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Cms.31.Bahwa kami mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Ciamismenyatakan TERGUGAT Il telah melakukan ingkar janji / wanprestasi,karena tidak mengurus pembebasan / pembelian tanah sebagaimanamaksud dan tujuan kesepakatan kesepakatan semula dan tidakmengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)kepada PENGGUGAT atau PENGGUGAT II atau PENGGUGAT III;32.Bahwa kami mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Ciamis,menghukum TERGUGAT untuk membayar keajiban