Ditemukan 208 data
271 — 158
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidangperencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan,kepegawaian, pendidikan dan pelatinan, kKeuangan, hukum, kehumasan,kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumahtangga; dan;n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) Perka BKPM 14/2015, kewenanganpemberian Izin Prinsip oleh BKPM RI (Tergugat) terdiri atas :a.
55 — 23
Humas keg pendukung pelaksanaan kehumasan TA 2013, beserta lampiran;e Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No: 41/SPMLS1.20.03/2013 tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 4.190.000, (empat juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah) untuk pembayaran lunas belanja perjalanan dinas luar daerah kep. Bag.Hukum keg.
1.SAMUEL A.T PATANDIANAN, SH
2.ALFRED NOBEL PASANDE, S.H.,M.H
Terdakwa:
FAISAL, S.KOM.
197 — 43
Mengelola keuangan Cabang;Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia ( SDM),Ketatausahan dan Kerumahtanggaan, Hukum dan Kehumasan sertasystem Informasi dan system Manajemen, Pengamanan dan ketertibanumum;Menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan internal maupun eksternal;Melaksanakan budaya Good Corporate Gevermance (GCG);Melaksanakan Coaching, Counselling dan Mentoring terhadap parabawahannya;.
Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia (SDM),Ketatausahan dan Kerumahtanggaan, Hukum dan Kehumasan sertasystem Informasi dan system Manajemen, Pengamanan danketertiban umum;j. Menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan internal maupuneksternal;k. Melaksanakan budaya Good Corporate Gevermance (GCG);. Melaksanakan Coaching, Counselling dan Mentoring terhadap parabawahannya;m.Mewakili Direksi PT.
ROMLI bin Haji USMAN
Tergugat:
1.KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMU
2.PTSP Walikota Jakarta Timur
Intervensi:
PT. Solu Sindo Kreasi Pratama yang diwakili oleh: Herman Setya Budi (Direktur Utama)
511 — 347
12 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu (Fotokopi);Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Fotokop)i);Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan MenaraTelekomunikasi (fotokopi);IzZin Penempatan Perangkat Telekomunikasi Nomor: 3695/1.817.3, tanggal 31 Desember 2014, atas nama PT.Telekomunikasi Seluler, diterbitkan oleh Kepala DinasKomunikasi Informatika Dan Kehumasan
173 — 53
dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia negara;Bahwa pengangkatan Kepala/Wakil Kepala dan Anggota BPBatam tidak bertentangan dengan azas keterbukaansebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 10 ayat (1) huruf f UUNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 telah dilakukanoleh Tergugat melalui tugas pokok dan fungsi Kehumasan
dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi,golongan, dan rahasia negara; Bahwa pengangkatan Kepala/Wakil Kepala dan Anggota BPBatam tidak bertentangan dengan azas keterbukaansebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 10 ayat (1) huruf f UUNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 telah dilakukanoleh Tergugat melalui tugas pokok dan fungsi Kehumasan
1.SUMINAH Binti MUNTARI
2.ISTAKHORI Bin KARTIONO
3.MUHYAHIDIN Bin KARTIONO
4.KOMARUDIN Bin KARTIONO
5.WAHYU NURJANAH Bin KARTIONO
Tergugat:
1.PetroChina International Jabung, Ltd CQ PetroChina International Jabung Ltd Kantor Jambi
2.Negara RI Cq Pemerintah RI Cq Kementrian ESDM RI Cq SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi Dahulu Pertamina
Turut Tergugat:
1.CAMAT GERAGAI KAB TANJUNG JABUNG TIMUR
2.Kepala Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
113 — 236
Tjt.Bahwa berdirinya SKK Migas Perwakilan Sumbagsel KantorPenghubung Jambi atau hanya sebagai fasilitator/tempat kegiatanyang meliputi proses administrasi antara lain perizinan, koordinasidengan KKKS (kontraktor kontra kerja sama), lelang/pengadaanKKKS, koordinasi, sosialisasi, kehumasan, kunjungan kerja, acaracommunity development sesuai kebutuhan aktifitas proyek yangdiselenggarakan oleh Tergugat II di wilayah Jambi, sehingga denganadanya kesalahan dan kekeliruan penyebutan Tergugat Il (Ssubjekhukum
1.SAHINUN Alias INAQ NAZRIN
2.HAENAYAH ALIAS INAQ HAERUL
3.MUHAMMAD SABIR
4.SA'ADAH
5.MUHIMMAH
6.ROSIAH
7.ERNAWATI
8.ABDUL RAHMAN
9.ELIYA ROSA
10.LIOZA
11.SUBURIAH
12.YEDY HAERY SUSANTO
13.NETTY HERLINA SUSANTI
14.FINA HARMALIA YUSTARI
15.MAULIDIAH FIKRIANI SALSABILA
16.FITRIA MARYAM RUSTA DILA
Tergugat:
1.PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Cabang Selong, yang telah diubah menjadi PT.Bank NTB Syari'ah Cabang Selong
2.pak Abbas
3.AMAQ ISKANDAR
4.MARIHIN
5.MULYADI
6.AMAQ KUSMAN
7.SAHURI
8.H. EKO
9.HAJI ZAINUDIN
10.H. MARWAN
11.ANHAR ALIAS AMAQ ASAN ASYARI
12.AZHAR
13.H. MARZUKI
14.HIRMANTO
15.SINDROWATI
16.HAJJAH RIADAH
17.ZULFIANDI
18.SUNARDI
19.IDAYATI
20.IRYANTI
21.H. ABDUURAQIB Als H. MUAMMAL
22.Hj. FAIZAH
23.H. FAISAL
24.H. SUKRON AZIZ
25.AMAQ JONI
26.RAUHUN
27.H. MUZEHIR
28.H. SABRI
29.MUSABBIHAN, SH
30.L. DEDI KUSMANA, MH
31.L. ERWIN KUSMANA, ST
32.LALU ADITIA
33.BAIQ PUSPA ERLIAN, M.Pd
34.LALU DIDIK DARMADI
35.LALU DODIK MARTA SUMARNA, SH
36.BAIQ PUPUS SANDRA TIMUR
175 — 206
dalam Kesimpulan ;Saksi Ahli ZULKIFLI ;Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak ;Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2020/PN SelBahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMataram dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Hukum dan Informasi ;Bahwa salah satu tupoksi saksi adalah memberikan pelayanan Gugatanyang dilayangkan ke KPKNL dan Kehumasan ;Bahwa terkait dengan perintah pelelangan atas kredit macet, kami diKPKNL hanya melihat permohonan dan persyaratanpersyaratannya
MARWAN SYAH LAIA, S.H.
Terdakwa:
Masye Freike Tindangen, SE.
57 — 0
kepulauan siau tagulandang biaro bulan Januari 2018 dengan jumlah Rp16.900.000,00;
- Dokumen pertanggungjawaban kegiatan daftar Nominatif pembayaran uang honorarium kelompok kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan siau tagulandang biaro bulan November 2017 dengan jumlah Rp18.580.000,00;
- Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan
& Media Center bulan November 2017 dengan jumlah Rp17.000.000,00
- Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Desember 2017 dengan jumlah Rp17.000.000,00;
- Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Januari 2018 dengan jumlah Rp17.000.000,00;
- Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Februari 2018 dengan
358 — 167
Bahwa tugas Saksi sebagai Kasubdispenum Dispenau adalahmelaksanakan tugas mempublikasi semua kegiatan TNI AU dalam rangkapembentukan opini positif tentang TNI AU di mata masyarakat sekaligusmeneguhkan citra positif TNI AU yang terbentuk, mengkoordinasikan danmembina kerjasama yang baik dengan media massa beserta denganwartawannya, berkoordinasi dengan lembaga kehumasan pemerintah dalampublikasi positif kepada publik atau masyarakat, selain itu Saksi bertugas danbertanggung jawab atas keberadaan akun
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
354 — 374
Menonaktfikan sementara semuapersonil tenaga kerja kontrak di Departemen Nursery danOperasional serta departemen Kehumasan dan keamananterhitung sejak tanggal 1 April 2017 (Sesuai denganfotokopi);Fotokopi Kesepakatan Rapat Fasilitasi Permasalahan PT.RPPI, Tgl 14 Sept. 2016 (Sesuai dengan fotokopi);Berita Acara Pengawasan Terpadu Pelaksanaan KebijakanLingkungan Hidup tanggal 21 September 2016 (tidakdiserahkan);Asli Laporan Hasil Investigasi Dugaan Pelanggaran HukumIUPHHKHTI PT.
Terbanding/Terdakwa : Filipus Iwan Erwin Fernando Haulussy
133 — 75
Pelaksanaan dalam pengertian melaksanakan kegiatan kesekretariatanyang meliputi Suratmenyurat, kearsipan, pengaturan penggunaan alattulis kantor, kehumasan dan komunikasi pelayanan rumah tanggakantor dan pelayanan umum;Halaman 12 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT DKIc. Koordinasi, dalam pengertian melakukan kerjasama dengan unit kerjaterkait;d.
Pelaksanaan dalam pengertian melaksanakan kegiatan kesekretariatanyang meliputi Suratmenyurat, kearsipan, pengaturan penggunaan alattulis kantor, kehumasan dan komunikasi pelayanan rumah tanggakantor dan pelayanan umum;c. Koordinasi, dalam pengertian melakukan kerjasama dengan unit kerjaterkait;d.
SUTARNO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARIEF MUNANDAR
171 — 62
No. 78/Pid.B/2018/PN Sktprogram pemberangkatan umroh secara reguler maupun secara promodan kehumasan kepada masyarakat serta mengecek cabang cabang;Bahwa dasar pendirian dari PT. Utsmaniyah Hannien TOURS adalah atasdasar akta perubahan PT yang kedua yaitu akta dari Notaris DIANTRIANAWATI, SH dengan nomor Akta 06 tanggal 14 September 2015dengan nama PT. UTSMANIYAH HANNIEN TOURS ;Bahwa untuk AD / ART PT.
Terbanding/Terdakwa : Masye Freike Tindangen, SE.
125 — 0
bupati kepulauan siau tagulandang biaro bulan Januari 2018 dengan jumlah Rp16.900.000,00;
Dokumen pertanggungjawaban kegiatan daftar Nominatif pembayaran uang honorarium kelompok kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan siau tagulandang biaro bulan November 2017 dengan jumlah Rp18.580.000,00;
Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan& Media Center bulan November 2017 dengan jumlah Rp17.000.000,00
Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Desember 2017 dengan jumlah Rp17.000.000,00;
Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Januari 2018 dengan jumlah Rp17.000.000,00;
Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Februari 2018 dengan jumlah
SUTARNO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ILHAM ANANTO WIBOWO,S.Kom Bin Sumanto
129 — 30
membawaibeberapa Kantor Cabang ;Bahwa saksi selaku pimpinan/DIREKTUR UTAMA setiap seminggu sekalimemberikan arahan kebijakkan, tugas dan Koordinasi dengan Direksi ;Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Skt Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai DIREKTUR /Pimpinan Utamatersebut diatur di dalam Akta, Pedoman Perusahaan, Rapat rapat Direksidan Manager sementara saksi Arief Munandar sebagai Direktur komunikasitugas dan tangung jawabnya adalah menyampaikan programprogramperusahaan dan kehumasan
60 — 15
, penelitian, dan pengembangandi bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data daninformasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitaskeuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas danfungsi di BPKP; dan. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidangperencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan
MARWAN SYAH LAIA, S.H.
Terdakwa:
Herry F. Poli
143 — 0
kepulauan siau tagulandang biaro bulan Januari 2018 dengan jumlah Rp16.900.000,00;
- Dokumen pertanggungjawaban kegiatan daftar Nominatif pembayaran uang honorarium kelompok kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan siau tagulandang biaro bulan November 2017 dengan jumlah Rp18.580.000,00;
- Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan
& Media Center bulan November 2017 dengan jumlah Rp17.000.000,00
- Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Desember 2017 dengan jumlah Rp17.000.000,00;
- Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Januari 2018 dengan jumlah Rp17.000.000,00;
- Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Februari 2018 dengan
57 — 10
pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidangpengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasilpengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi diBPKP; danpembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,hukum, kehumasan
83 — 31
Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yangmembawahi : Sub bagian Keuangan, Sub bagian Kepegawaian, Sub bagian Umum,Sub bagian Program;Bahwa benar Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :a Penyelenggaraan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja sertapenyusunan laporan dinas;b Pengelolaan administrasi keuangan;c Pengelolaan administrasi kepegawaian serta pembinaan organisasi danketatalaksanaan;d Penyelenggaraan urusan suratmenyurat, pengetikan dan penggandaan,kearsipan, rumah tangga, kehumasan
117 — 41
IRSAL,e Bahwa saksi adalah selaku Wakil HUMAS di SMA9 Padang dan terdakwa sebagai Kepala Sekolah.e Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi adalahMembantu tugas Kepala Sekolah di bidang Kehumasan yakni hubungan denganKomite Sekolah, orang tua murid dan Pihak Ketiga seperti Lembaga BimbinganBelajar.Membantu tugas Kepala Sekolah melakukan pertemuan dengan instansi lain sertamenghadiri acara di luar Sekolah.e Bahwa kejadian pada Tahun Ajaran 2012/2013dimana terdakwa sebagai Kepala Sekolah.e Bahwa saksi
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
210 — 279
Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalammengemban jabatan struktural sebagai Kasubbag Tata UsahaDirektorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kemensos RIadalah : Tugas pokok dan fungsi dan wewenang : Mengelola urusanketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kehumasan danadministrasi anggaran direktorat.Halaman 112 dari 207.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Madn.
Bertanggung jawab berkaitan dengan seluruh urusan ketatausahaan,kepegawaian, kerumah tanggaan, kehumasan dan administrasianggaran direktorat.b. Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saya dalammengemban jabatan fungsional sebagai Pejabat Penandatangan SuratPerintah Membayar (PPSPM) Direktorat Penanggulangan KemiskinanPerkotaan Kemensos RI adalah:a. Tugas pokok dan fungsi dan wewenang : Menguji kebenaran administrasi. Menguji kelengkapan administrasi. Menguji keabsahan administrasi.b.