Dhyas Mitra Usaha yang mengakibatkan adanya kerugiankeuangan negara berdasarkan penghitungan Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor :SR856/PW28/5/2015 tanggal 12 Maret 2015 mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 383.317.600, (tiga ratus delapan puluh tigajuta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah itu.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat

MITRA BINA MEDIKA yang mengakibatkan adanyakerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan RiauNomor : SR856/PW28/5/2015 tanggal 12 Maret 2015 mengakibatkanKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 383.317.600, (tiga ratus delapanpuluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat

pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa~ dasar dari pelaksanaan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KegiatanPengadaan AlatAlat Laboratorium Kedokteran dan PenyehatanLingkungan di Satker Dinas Kesehatan Kota Batam TA 2013 adalahSurat Kepala Kepolisian Resort Kota Barelang nomor R/151/TX/2014/Reskrim tanggal 25 September 2014 Hal permohonan bantuanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau nomor ST153/PW28

/5/2015 tanggal 14 Januari 2015 ;Bahwa pelaksanaan Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi padaKegiatan Pengadaan AlatAlat Laboratorium Kedokteran danPenyehatan Lingkungan di Satker Dinas Kesehatan Kota Batam TA2013 yang dilakukan oleh Tim Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau nomor ST153/PW28/5/2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan susunan tim sebagaiberikut : Nama NIP Peran RaplanLumbanbatu,S.E.

,CIARuly Irawan S.E 19750709 199803 1001 Ketua TimSugeng Handoyo,SE 19860623 201402 1002 Anggota TimAbu Achmad,Amd 19900321 2012101001 Anggota Tim Bahwa dasar Ahli ditunjuk untuk memberikan Keterangan Ahliadalah Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Barelang nomor: B/211/I1i/2015 Reskrim tanggal 19 Maret 2015 perihal Permohonan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiKepulauan Riau nomor ST1166 /PW28/5/2015 tanggal 27 Maret2015 ;Bahwa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar bagi

Bahwa kepala kejaksaan negeri kabupaten Bintan menyurati BPKPPerwakilan Kepulauan Riau dengan Surat No : B2019/L.10.15/Fd.1/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal BantuanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara, kemudian surat tersebut diterimapihak BPKP, berdasarkan surat kepala perwakilan Nomor : S932/PW28/5/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal undangan ekspose, dankemudian Team penyidik mengaku telah melakukan ekspose di kantor BPKPperwakilan Kepri pada tanggal 15 Oktober 2020 (surat dari kejaksaanbintan

berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangankegiatan Pemberian Dana Bantuan Sosial kepada 21 UKM (Usaha KecilMenengah) Tahu Tempe di Kota Batam yang menggunakan Dana APBDProvinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 dan Penyaluran Dana Hibahkepada Masjid dan TK Baitul Rozzaq Kota Batam yang menggunakan DanaAPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 Nomor : S1644/PW28

Surat Tugas dari kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : ST4093/PW28/5/2015, tanggal 12 Juni 2015.Bahwa Tugas dan fungsi Ahli selaku auditor pada BPKP antara lain adalahmelakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkanpermintaan Penyidik berikut pemberian keterangan ahli di persidangan ;Bahwa Ahli Berdasarkan Surat Tugas dari kepala Perwakilan BPKP ProvinsiKepri nomor ST1645/PW28/5/2015, tanggal 6 Mei 2015,Bahwa tim telah

menemukan penyimpangan terhadap penyaluran Dana BantuanSosial dan Dana Hibah dengan menggunakan Dana APBD Provinsi KepulauanRiau yang tidak sesuai dengan proposal.Bahwa data/bukti dokumen utama yang dipergunakan tertuang dalam LaporanHasil Audit surat SR1913/PW28/5/2015 tanggal 3 Mei 2015.Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/buktibukti yangdiperoleh,maka dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara denganmetode membandingkan jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah(berdasarkan

Tpg.pengurangan kerugian keuangan Negara karena pada saat dilakukanperhitungan tidak mendapatkan dokumendokumen tersebut dari penyidik.Apabila dokumen tersebut ada, maka dapat diperhitungkan dalam melakukanpengurangan terhadap kerugian keuangan Negara.Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan Surat Tugas dari kepala PerwakilanBPKP Provinsi Kepri nomor ST1645/PW28/5/2015, tanggal 6 Mei 2015, namanama tim audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atasdugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian

Keuangan Negara denganmetode sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana BantuanSosial UKM Tahu Tempe di Kota Batam TA. 2012 dan Dana Hibah kepadaMasjid dan TK Baitur Rozzaq Kota Batam TA. 2013 APBD Provinsi KepulauanRiau dengan nomor surat SR1913/PW28/5/2015 tanggal 3 Mei 2015., yaitudengan membandingkan jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah(berdasarkan SP2D) dengan jumlah realisasi penggunaan dana bantuan sosialdan

Sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR43/PW28/5/2021 tanggal29 Februari 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan investasijangka pendek oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PerseroanTerbatas (PT) Bintan Inti Sukses Tahun 2016 dan Tahun 2017;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo.

Bintan Inti Sukses hal demikian bertentangandengan Pasal 97 ayat (2) Bab VII Bagian Kesatu UndangUndang Nomor :40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatasyaitu : Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.Bahwa sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau = NomorSR43/ PW28/5/2021 tanggal 29 Februari 2021 perihal Laporan Hasil AuditPenghitungan

ARIFIN NASIR, M.Si dan YUNUS BINWAHYUDIN, yang dapat merugikan kKeuangan Negara atau PerekonomianNegara,sebesar Rp. 2.219.634.245, (dua milyard dua ratus sembilanbelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh limarupiah) atau setidaktidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantumAudit danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut :dalam Laporan Hasil

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara, Cq. padapenggunaan dana Perusda Kabupaten Karimun pada tahun 2010 s/d 2013 sejumlahsebesar Rp. 1.453.733.200,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta TujuhRatus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi KepulauanRiau Nomor : SR1171/PW28/5/2015 tanggal 30 Maret 2015.

atau setidaktidaknya sebesar sejumlah itu.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara, Cq. padapenggunaan dana Perusda Kabupaten Karimun pada tahun 2010 s/d 2013 sejumlahHalaman 79 dari 174 Putusan Nomor 43/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBRsebesar Rp. 1.453.733.200,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta TujuhRatus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi KepulauanRiau Nomor : SR1171/PW28

yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara, Cq. padapenggunaan dana Perusda Kabupaten Karimun pada tahun 2010 s/d 2013 sejumlahHalaman 117 dari 174 Putusan Nomor 43/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBRsebesar Rp. 1.453.733.200,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta TujuhRatus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi KepulauanRiau Nomor : SR1171/PW28

milyar seratusenam puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah) hal inisesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradari BPKP Perwakilan Kepulauan Riau atas Dugaan Penyimpangandalam Kegiatan Belanja Konsumsi Snack dan Nasi Kotak Audiensi danPertemuan Pimpinan DPRD Kota Batam dengan Masyarakat dan Mediapada Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 sampaiHalaman 45 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT PBRdengan 2019 sebagaimana Surat Nomor SR380/PW28

seratus enam puluh juta empatratus dua ribu seratus enam puluh rupiah), hal ini sebagaimana LaporanHasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKPPerwakilan Kepulauan Riau atas Dugaan Penyimpangan dalam KegiatanBelanja Konsumsi Snack dan Nasi Kotak Audiensi dan PertemuanPimpinan DPRD Kota Batam dengan Masyarakat dan Media padaSekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 sampai denganHalaman 94 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT PBR2019 sebagaimana Surat Nomor SR380/PW28

lebih sebesarRp. 45.520.711.591,12 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta tujuhratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah koma dua belas sen)atau setidaktidaknya sebesar Rp.32.580.156.945,42 (tiga puluh dua milyarlima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam Sembilan ratus empatpuluh lima rupian koma empat puluh dua sen) sebagimana tercantum dalamLaporan Hasil Audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR527/PW28

Negara mementingkan pada pemulihan kerugianNegara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugianNegara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukanperbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinyakerugian Negara.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada ProvinsiKepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor :SR527/PW28

., Binti MALLARANGAN selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KBDalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia pada RSUD EmbungFatimah Tahun Anggaran 2014, mengakibatkan adanya kerugiankeuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan RiauNomor: SR2331/PW28/5/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.4.379.557.000, (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan

FADILLA RATNA DUMILA, M.Kes., Binti MALLARANGAN selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KBDalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia pada RSUD EmbungFatimah Tahun Anggaran 2014, mengakibatkan adanya kerugiankeuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan RiauNomor : SR2331/PW28/5/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.4.379.557.000, (empat milyar

Pramuka No. 10 Kecamatan Sekupang Kota Batam, Islam,Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Perwakilan BPKP PropinsiKepulauan Riau, Sarjana (S1).Bahwa dasar penunjukkan selaku Ahli dalam perkara ini adalah Suratdari Kejaksaan Negeri Batam No: B 2601 /N.10 /11/Fd.1 /06/2016tanggal 11 Juli 2016 perihal Bantuan Permintaan Ahli,Halaman 194 dari Putusan Perkara No 19/Pid.SusTPK/2016/PN TpgBahwa ahli ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor ST2417/PW28/5/2016

tanggal15 Juli 2016 dan Surat No S2416/PW28/5/2016 tanggal 15 Juli 2016.Bahwa Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :1) SD Muhammadijah Medan , Tamat Tahun 1971;2) SMP Yayasan Medan Putri Medan, Tamat Tahun 1974;3) SMA Yayasan Pembangunan Keluarga Medan, Tamat Tahun1977;4) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas SumateraUtara (USU), Tamat Tahun 1988;Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahi : 1) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun1986 1994;2) Auditor Ahli Muda pada

Ak selaku Auditor dari Badan PengawasKeuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau denganSurat Tugas Nomor : ST1951 PW28/5 2016 tertanggal 30 Mei 2016 danlaporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara pada RumahSakit Umum Daerah Kota Batam tentang pengadaan alat kesehatan,Kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) adalah audit dari lembaga yangsah. sehingga dari hasil audit tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalamperkara tindak pidana korupsi, dimana menurut ahli Jumlah

PuluhTiga Rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut dari totalkerugian negara akibat Penyalahgunaan Dana BBM / Gas dan PelumasSuku Cadang dan Belanja Jasa Service Pada Dinas KesehatanKabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PerkaraTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BBM / Gas dan PelumasSuku Cadang dan Belanja Jasa Service Pada Dinas KesehatanKabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR 1332 / PW28

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaanbukti dimaksud.Bahwa Terdakwa berpendapat seluruh keterangan ahli benar.Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan bukti surat yaitu: Surat Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: SR1332/PW28/5/2016 tanggal 11April 2015 Perihal Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Puluh DuaRupiah) atau sejumlah uang tertentu disekitar itu dimana uang tersebuttelah habis dipergunakan oleh terdakwa Said Mohd Damrie untukkepentingan pribadi dan pemberian THR atau setidaknya dipergunakanuntuk memperkaya orang lain sebagaimana hasil penghitungan TimAuditor BPKP Perwakilan Kepulauan Riau yang dituangkan dalamLaporan Hasil Pemeriksaan Penggunaan Dana Belanja BBM/gas danpelumas, Suku Cadang serta Jasa Servise pada Dinas KesehatanKabupaten Kepulauan Anambas TA. 2013 Nomor : SR 1832 / PW28

Ratus Tujuh Puluh DuaRupiah) atau sejumlah uang tertentu disekitar itu dimana uang tersebuttelah habis dipergunakan oleh terdakwa Said Mohd Damrie untukkepentingan sendiri atau setidaknya dipergunakan untuk menguntungkanorang lain sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor BPKPPerwakilan Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Laporan HasilPemeriksaan Penggunaan Dana Belanja BBM/gas dan pelumas, SukuCadang serta Jasa Servise pada Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas TA. 2013Nomor : SR 1332 / PW28

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaanbukti dimaksud.Bahwa Terdakwa berpendapat seluruh keterangan ahli benar.Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan bukti surat yaitu: Surat Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: SR1332/PW28/5/2016 tanggal 11April 2015 Perihal Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

anggaran belanja dan jasaSKPD dins sosial kab karimun tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 3.170.740.431 (tigamilyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tigapuluh satu rupiah), hal ini sesuai Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganDaerah dari Badan Pengawasan Keuangan Keuangan dan PembangunanHalaman 56 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2019/PT PBR(BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR4186/PW28

Karimun tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 3.170.740.431 (tigamilyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tigapuluh satu rupiah), hal ini sesuai Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganDaerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR4186/PW28/5/2017 Tanggal19 Desember 2017.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwadan saksi ARDIYANSYAH ALS

Surya Dianus,Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp.1.499.540.000, (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh SembilanJuta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan HasilAudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Belanja Modal Pembelian Mess Pemkab Kabupaten Anambas danAsrama Mahasiswa/I tahun 2010 Nomor :SR2011/PW28/5/2016 tanggal 2Juni 2016 atau setidaktidaknya sekitar sejumlah

Sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.499.540.000,(Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima RatusEmpat Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KepulauanRiau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas BelanjaModal Pembelian Mess Pemkab Kabupaten Anambas dan AsramaMahasiswa/I tahun 2010 Nomor :SR2011/PW28/5/2016 tanggal 2 Juni 2016atau setidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut

PANDAPOTAN MALAU,SE,CFrA, Bahwa dasar penunjukkan saksi selaku Ahli dalam perkara ini adalah awalnyaberdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Batam Nomor : B1926/N.10/11/Fd.1/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Bantuan PermintaanKeterangan Ahli, selanjutnya Ahli ditugaskan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugasdari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor ST4384/PW28/5/2015tanggal 2 Juli 2015 dan Surat Nomor S4383/PW 28/5/2015 tanggal 2 Juli 2015 halPemberian Keterangan Ahli dalam rangka dugaan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan RiauNomor : SR4277/PW28/5/2015 tanggal 26 Juni 2015, jumlah kerugian negara sebesarRp. 270.413.919,. (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribuSembilan ratus Sembilan belas rupiah)." Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Ir.

MustikaRaja yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara berdasarkanLaporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Kepulauan RiauNomor : SR4277/PW28/5/2015 tanggal26 Juni 2015sebesar Rp. 270.413.919, (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta EmpatRatus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dikurangbiaya upah pembuatan dudukan pemasangan tiang dan lampu hias sebesarRp. 10.372.230, (Sepuluh juta tiga ratus tujun puluh dua ribu dua ratus tigapuluh rupiah) yang

Mustika Raja yang mengakibatkan adanya kerugiankeuangan negara yaitu Rp. 270.413.919, (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta EmpatRatus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) sesuai LaporanHasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Kepulauan Riau Nomor : SR4277/PW28/5/2015 tanggal 26 Juni 2015Hal. 255 dari 277 Putusan.

Terdakwa berkesimpulanbahwa untuk paket Pekerjaan Lampu Hias arena MTQ telah diselesaikan olehterdakwa, menurut Majelis memang fakta persidangannya seperti itu dan JPU jugatidak membantah namun demikian terdapat kerugian keuangan Negaradisebabkan adanya selisin harga antara yang dibayarkan sebesar 100 % kepadaCV.Mustika Raja dengan bukti pengadaan dan pembelian serta pengerjaannya,sebagai mana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau Nomor :SR4277/PW28

Surya Dianus,Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp.1.499.540.000, (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh SembilanJuta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan HasilAudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Belanja Modal Pembelian Mess Pemkab Kabupaten Anambas danAsrama Mahasiswa/I tahun 2010 Nomor :SR2011/PW28/5/2016 tanggal 2Juni 2016 atau setidaktidaknya sekitar sejumlah

Sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.499.540.000,(Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima RatusEmpat Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KepulauanRiau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas BelanjaModal Pembelian Mess Pemkab Kabupaten Anambas dan AsramaMahasiswa/I tahun 2010 Nomor :SR2011/PW28/5/2016 tanggal 2 Juni 2016atau setidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut

Risman Bachri, Sehingga mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp.1.499.540.000, (Satu Milyar Empat RatusSembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Belanja Modal PembelianMess Pemkab Kabupaten Anambas dan Asrama Mahasiswa/ tahun 2010Nomor : SR2011/PW28/5/2016 tanggal 2 Juni 2016 atau setidaktidaknyasekitar sejumlah

Surya Dianussehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp.1.499.540.000, (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh SembilanJuta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan HasilAudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Belanja Modal Pembelian Mess Pemkab Kabupaten Anambas danAsrama Mahasiswa/l tahun 2010 Nomor : SR2011/PW28/5/2016 tanggal 2Juni 2016 atau setidaktidaknya sekitar sejumlah

ARIANTHO SIDASUHA PURBA, SpPDselaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung UbanProvinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011, telah merugikankeuangan Negara c.q Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (APBD)sebesar Rp.1.006.667.200, (Satu Milyar Enam Juta Enam Ratus EnamPuluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawas KeuanganDan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (BPKP) Nomor :SR5192/PW28/5/2015 tanggal

ARIANTHOSIDASUHA PURBA, SpPD selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit UmumDaerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011, telahmerugikan keuangan Negara c.q Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau(APBD) sebesar Rp.1.006.667.200, (Satu Milyar Enam Juta Enam RatusEnam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan Badan PengawasKeuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (BPKP)Nomor : SR5192/PW28/5/2015 tanggal

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepuluan Riau NomorST6852/PW28/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal PemberianKeterangan Ahli dan Surat Nomor S6851/PW28/5/2015 tanggal 11Desember 2015; Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara Sesuai dengan pasal ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara menjelaskanbahwa keuangan negara semua hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupabarang yang dapat dijadikan milik negara

puluhsembilan juta dua ratus tujun puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh saturupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangkaPenghitungan Kerugian keuangan Negara terhadap perkara dugaan TindakPidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Natunakepada Perkumpulan Badan Perjuangan Migas Natuna (BPMIGASNATUNA)yang menggunakan dana APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011sampai dengan 2013 Nomor :SR1300/PW28

Tpgdengan 2013 Nomor :SR1300/PW28/5/2016 tanggal 8 April 2016 atausetidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan terdakwa MHD.

Tpg ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)sebagaimana yang telah dituangkan dalam laporan hasil auditpenghitungan kerugian Negara Nomor: SR1300/PW28/5/2016 tanggal 8April 2016;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepadaterdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (A de charge),terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi A de charge ;Menimbang, bahwa didepan pesidangan terdakwa telahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa

buktibukti kwitansi penggunaansebesar Rp.1.190.725.249, (satu milyar seratus sembilan puluh jutatujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilanrupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq KeuanganPemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebesar Rp.3.259.274.751, (tigamilyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empatribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana yang telahdituangkan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara Nomor:SR1300/PW28

buktibukti kwitansi penggunaan sebesarRp.1.190.725.249, (satu milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratusdua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Pemerintah DaerahKabupaten Natuna sebesar Rp.3.259.274.751, (tiga milyar dua ratus limapuluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus limapuluh satu rupiah) sebagaimana yang telah dituangkan dalam laporan hasilaudit penghitungan kerugian Negara Nomor: SR1300/PW28

puluh sembilan juta dua ratus tujun puluh empat ribu tujuh ratuslima puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KepulauanRiau dalam rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara terhadapperkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana HibahPemerintah Kabupaten Natuna kepada Perkumpulan Badan PerjuanganMigas Natuna (BPMIGASNATUNA) yang menggunakan dana APBDKabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 Nomor :SR1300/PW28

TPGKabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 Nomor :SR1300/PW28/5/2016 tanggal 8 April 2016 atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan terdakwa IMALKO, S.Sos.MH merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RlNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal

puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratuslima puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KepulauanRiau dalam rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara terhadapperkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana HibahPemerintah Kabupaten Natuna kepada Perkumpulan Badan PerjuanganMigas Natuna (BPMIGASNATUNA) yang menggunakan dana APBDKabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 Nomor :SR1300/PW28

TPGratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KepulauanRiau dalam rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara terhadap perkaradugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah PemerintahKabupaten Natuna kepada Perkumpulan Badan Perjuangan Migas Natuna(BPMIGASNATUNA) yang menggunakan dana APBD Kabupaten NatunaTahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 Nomor : SR1300/PW28/5/2016tanggal 8 April 2016 atau setidaktidaknya