yangselanjutnya jumlah anggaran sebesar Rp.813.118.457,00 (setelahdipotong pajak) ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.Bahwa Perbuatan terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) atau selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis pada paketpekerjaan Pengadaan Jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapurapada Satuan kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papuatahun 2012, adalah perbuatan menyalagunakan

Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP joPasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa SLAMETBin (Alm) TOMO REJO pada Tahun 2011 sampai Tahun 2014 selakuBendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari tidakmelaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Bendahara UPK KecamatanHalaman 75 dari 79, Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT YYKTanjungsari dengan baik dikarenakan telah menyalagunakan

Unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan :: Menimbang, bahwa bila dicermati unsur ini, maka terdapat beberapa sub unsur yangmerupakan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu : 1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan ataukedudukan; 2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan; 3.

Menyatakan terdakwa SEPTIAN IMAM SANTOSO Alias IAN Bin IMAMSYACHRUL bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawanhukum menyalagunakan Narkotika sebagai perantara jual beli Narkotikagolongan jenis sabu lebih dari 5 (lima) gram dan ekstasi sebagaimanadiatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaDAN tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalambentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur

Hubungan keduanya adalah saling berhadapandan berdampingan karena didalam hak terdapat kewajiban untuk tidakmelanggar hak orang lain dan tidak menyalagunakan haknya.

terdakwa SEPTIASUTIRMANals FIFI binti NUNUNG SUTIRMAN sebanyak (1) botol plastik beningpada pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI NoPL291CB/III/2021/ pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Maret 2021 yangmenyimpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftardalam golongan nomor urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN PgpBahwa dalam hal terdakwa SEPTIA SUTIRMANals FIFI binti NUNUNGSUTIRMAN menyalagunakan

Sandubaya Kota Mataram tepatnya dirumah saudari MAYANTI UTAMI ( anak terdakwa), atau setiak tidaknya masihdalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di jalan Semangka RT 03RW 170 lingkungan karang bagu kel karang taliwang kec.cakranegara kotamataram atau pada tempattempat tertentu dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Mataram, telah menyalagunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan

Nomor : 20 Tahun 2001Hal 176 dari 224 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi Setiaporang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penajara seumur hidup ataupidana penjarapaling singkat 1 (Satu) tahun dan paling

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa pengertian menyalagunakan kewenangan sesuaidengan Yurispudensi adalah suatu perbuatan peyalagunaan, penyimpangan ataumelanggar salah satu kewajiban atau keduddukan yang memanngku jabatan umumuntuk melakukan sebagaian dari tugas pemerintah ataupun bagianbaginnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku

Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanakorupsi Ssebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1No.

Dadang.Bahwa Terdakwa pernah menemani saksi Nurasih untuk menemui Sdr.Dadang di daerah Buahbatu.Bahwa kesalahan Terdakwa adalah menyalagunakan wewenang yaituTerdakwa memakai uang Negara.Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.SAKSI A DE CHARGE ACHMAD NURYANA ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi bekerja di Pemkot Cimahi sejak bulan Pebruari Tahun 2003Bahwa saksi bekerja sebagai Kabag Keuangan, sebelumnya saksi bekerja diBagian

setidaktidaknya pada kurun waktu dalamtahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan

HaswandiBuhara, sehingga Dasar dari Judex Juris mengatakan PemohonPeninjauan Kembali telah menyalagunakan kewenangannyasebagai pengelola Optikapi telah keliru karena tidak mempunyaidasar hukum sehigga dengan meminjamkan uang angsuran danabergulir ( revolving fund ) kepada Nelayan yang tujuannya untukmembantu para nelayan tetapi karena para nelayan mengalamikerugian, sehingga belum dapat mencicil atau membayar hutangHal. 65 dari 70 hal. Put.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalagunakan kewenanganadalah menyalahgunakan dari serangkaian hal yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dilaksanakan dengan baik.

RektorUKIT untuk ditandatangani.227e Bahwa terdakwa bertindak sebagai director untuk pembelian barang barang yang tidak sesuai kontrak kerja dari kKedua Perusahaan yaitu CV.ADBIS FENTURE dan CV PUTRA MANDIRI.Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka terdakwadalam kedudukan sebagai mediator dalam Proyek P2MPT tahun 2003 dan 2004.Dan juga terdakwa telah bertindak sebagai Direktur untuk pembelian barang barang dari Proyek P2MPT tidak sesuai kontrak kerja maka dengan demikianunsure ke 3 menyalagunakan

Ayat 1 JoPasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah danditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RINo.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menbebaskan terdakwa dari dakwaanPrimair ;Menyatakan Terdakwa HENDY WIJAYA telah terbukti secara sah danmeyakinkan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu corporasi menyalagunakan

tata cara pemeriksaa yang di atur dalamSK Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang sudah dicabut itu tetap menjadipeoman dalam melakukan pemeriksaan, dan perbuatan melakukan closingpajak diluar kantor seperti di Mall adalah tidak patut dan dapat merusakperasaan hati masyarakat, Maka perbuatan terdakwaterdakkwatersebutadalah melawan hukum baik secara formil maupun secara maiteril; danperbuatan terdakwaterdakwa sebagai petugas pemeriksa pajak menerima uangdari wajib pajak yang sedang diperiksanya adalah menyalagunakan

ahli yangdihadirkan Terdakwa dan Penasehat hukumnya) karenatindakanadministratif tersebut telah berdampak kepada public, yaitu hilangnyauang kas desa sebesar Rp 565.000.000, ;e Bahwa tindakan adaministratif yang berdampak public, menurut majelisHakim tidaklah hanya dikategorikan administrative belaka, akan tetapidapat dikatagorikan tindakan atau perbuatan pidana ;e Bahwa dengan demikian, jelas berbuatan terdakwa yang melakukanpembiaran dalam menjalankan kewenangan jelas merupakan perbuatanyang menyalagunakan

Menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5. Yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;Ad. I.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (BPBDHalmahera Selatan) adalah merupakan tindakan Perbuatan MelwanHukum, (Onrechtmatige daad), yakni melanggar UndangUndang, PasalHalaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lbh423 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi PegawalNegeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan menyalagunakan kekuasaannyamemaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatupembayaran

,adalah menyalagunakan kewenangan yang kapasitasnya selakuPengguna Anggaran, meskipun menyalagunakan kewenangan tidak lepasdari perbuatan melawan hukum, yakni memerintahkan kepada saksiAMRUDIN FAUZI, ST., saksi YOYOK SUPRIYANTO, SH., saksi LULUKERIS FITRIANTI selaku Unit Layanan Pengadaan/Pokja, serta saksiARDHIANI PUSPITANINGTYAS, S.Pd., selaku Pejabat PembuatKomitmen, dan saksi JOKO N.

2112/402.102/2011 tertanggal 14 November 2011,MAKA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.Penyalahgunaan wewenang terkait dengan discount / potongan harga yangditerima oleh penyedia barang diduga sebagai tindak pidana merugikankeuangan negara antara lain karena, dugaan adanya penyalahgunaanwewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, Hal ini sepertidijelaskan dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalagunakan

distributordengan penyedia barang maka distributor pun akan berusaha semaksimalmungkin agar pihak penyedia barang bisa menjadi pelanggan tetapnya.Sehingga distributor bisa memasarkan barangnya sebanyak mungkin danbisa menguasai pasar.Dalam ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalagunakan

yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adaPutusan Nomor 32/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal15dari125hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan

BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan