Ditemukan 1402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlindungan perlibdungan perlndungan persidangan perhitungan parlidungan parlindungan perlindugan
Penelusuran terkait : Perlidungan anak Pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Pra/2020/PN Sby
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pemohon:
I KADEK ANDY ASMARAJAYA, SE., MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cq Ditreskrimum
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
91 — 41
  • KitabUndangundang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa dengan kata lain, Hukum Acara itu bukan untukmemanjakan orang yang di duga bersalah, tetapi adalah untuk melindungi orangtidak bersalah dari ancaman hukuman, sebab perlidungan terhadap orangdiduga bersalah atau Terdakwa yang menjalani proses hukum pada hakikatnyasebagai kebajikan pendekatan dalam proses hukum, karena lebih baikHalaman 70 Putusan Nomor 32/Pid.Pra/2020/PN Sbymembebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidakbersalah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Desember 2017 — Drs. SETYA NOVANTO, Ak.,M.M ; DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
345 — 203
  • Negarayang tidak mengenal perlidungan hukum bagi masyarakat sangat diragukanmampu menerima dan mengembangkan hukum administrasi.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 279/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.LIANG BUNG SYAM
2.BRIAN HARTANTO LILISENTOSA
3.JANNUAR PRIBADI L
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
133 — 41
  • Bahwa kiranya perlu Tergugat Il sampaikan bahwa kedudukanYayasan Lembaga Perlidungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dalamperkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum yang tidak jelas, hal Inidapat terlinat dalam gugatan a quo khususnya dalam kalimat:1) ".... bertindak baik diri sendiri maupun bersamasama untukmembantu konsumen yang telah dirugikan ...2) "... Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk yayasandengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan ..."
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 26-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 21-K/PM.III-14/AD/VII/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — Peltu Muhaji
165 — 85
  • Nomor11/SOMTS.LAW/VIII/2020 tanggal 4 Agustus2020.10) 4 (empat) lembar Surat dari Togar SitumorangLaw Firm Nomor :10/Perhukum/TS.LAW/VIII/2020 tanggal 6 Agustus2020 tentang Perlidungan hukum.11) 3 (tiga) lembar Surat dari Togar SitumorangLaw Firm Nomor : 11/Pem/TS.LAW/IX/2020tanggal 29 September 2020 tentangpemberitahuan pemasangan papanpemberitahuan.12) 4 (empat) lembar Surat dari Togar SitumorangLaw Firm Nomor :12/SBalasanhukum/TS.LAW/X/2020 tanggal 1 Oktober2020 tentang Balasan tembusan surattertanggal
    Nomor :11/SOMTS.LAW/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.4 (empat) lembar Surat dari Togar Situmorang Law Firm Nomor:10/Perhukum/TS.LAW/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020tentang Perlidungan hukum.3 (tiga) lembar Surat dari Togar Situmorang Law Firm Nomor :Hal. 189 dari 192 hal.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-03-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sky
Tanggal 12 Februari 2019 — Perdata -PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa -Angrayani Dharmatana - Yosea Andrea; - Lukman Hidayat, - Wiet Soegito
177 — 46
  • ., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa menurut KUHPerd (BW) yang dilindungi adalah pemilik asal yangpertama memperoleh tanah, tetapi dalam UU.Pokok Agraria tidak berlaku,dimana dikatakan bahwa perlidungan diberikan kepada pemegang terakhiryang bertikad baik.
    Karena untuk tanah yangberlaku hukum adat, maka perlidungan hukum kepada terakhir yang beritikadbaik, bukan yang pertama beritikad baik;Bahwa berdasarkan Pasal 1965 KUHPerd mengatakan bahwa itikad baikselamanya dianggap ada, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 316/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 11 April 2012 — NAPSIAH, Cs Vs PERUSAHAAN TANAH DAN BANGUNAN (PTB DKI) SEKARANG PD. PEMBANGUNAN SARANA JAYA DKI JAKARTA
157 — 42
  • Wewenang Atribusi lazimnya bersumber dari PeraturanPerundangundangan, sedangkan Wewenang Delegasi danMandat merupakan Kewenangan yang berasal dari Pelimpahan ; Bahwa Cacat Prosedur berkenaan dengan Prosedur Pemerintahanyang tidak memberikan perlidungan hakhak manusia sebagaiwarga negara, tidak ada transparansi dan efektifitas dalampenyelenggaraan Pemerintahan ; Bahwa Cacat Substansi berarti dalam Keputusan atau tindakanhukum pemerintahan terdapat unsur sewenangwenang danpenyalahgunaan wewenang (detournemen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2931 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — SAINUDIN BUAMONA DKK VS PEMERINTAH R.I. CQ KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA CQ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA CQ BUPATI KEPULAUAN SULA,
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapunpemberian hakhak baru dalam bentuk hak guna usaha, hak pakaiberdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundangundangan;Sudah sewajarnya jika perlidungan hakhak masyarakat hukum adatsebagai hakhak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai denganperkembangan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia dalam bentuk Undang Undang segera dapat diwujudkan, agardengan demikian ketentuan Pasal 188 UUD 1945 mampu menolongkeadaan hakhak masyarakat hukum adat yang
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus ITE
Register : 09-07-2018 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim
Tanggal 30 Nopember 2018 — Mara Salem Harahap
438 — 346
  • Tim Penyusun RUU Perlidungan Data Pribadi;Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS di Bagian Hukum danKerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI sebagaiAnalis Hukum, tepatnya Staf di Subbag Penelaahan dan BantuanHukum dengan tugas menyusun regulasi, menganalisis danmemberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika,memberikan penjelasan dan keterangan terkait UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan mendapat suratpenunjukan
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN RANAI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
PAUL DOUGLAS ROBINSON
Termohon:
Komandan Pangkalan Angkatan Laut, LANAL Tarempa
75 — 48
  • PengawasanHorizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangkaselama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benarbenar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada didalam hukum dan undangundang yang berlaku yaitu Kitap UndangundangHukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa dengan kata lain, Hukum Acara itu bukan untukmemanjakan orang yang di duga bersalah, akan tetapi adalah untuk melindungiorang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman, sebab perlidungan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.LEUNARD TUANAKOTTA,SH
2.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SALMON NOYA
73 — 67
  • pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidanakorupsi dana desa dan alokasi dana desa Negeri Porto KecamatanSaparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d2017; Bahwa saksi memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidanakorupsi dana desa dan alokasi dana desa Negeri Porto KecamatanSaparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017karena saksi adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNegeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan
    anak KabupatenMaluku Tengah; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuandan Perlidungan anak Kabupaten Maluku Tengah adalah .a.
    TPK/2019/PN Ambanak Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan SK Bupati MalukuTengah, namun saksi sudah lupa tanggal dan nomornya;Bahwa Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNegeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan anak KabupatenMaluku Tengah, untuk kabupaten Maluku Tengah tahun 2015 s/dtahun 2017 saksi sudah tidak ingat secara pasti berapa desa yangmendapatkan dana desa dan alokasi dana desa, serta jumlah danayang telah disalurkan, namun kalau penyidik memberikankesempatan kepadasaksi melihat
Pengadilan PN Banjar Pidana Khusus
Register : 25-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN Banjar Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr
Tanggal 14 September 2021 — Penuntut Umum:
FAJAR MUTTAQIEN,S.H.
Terdakwa:
TEDI SETIADI Bin Alm OSEP KOHARA
221 — 131
  • Royal Abadi Sejahtera maka terhadapTerdakwa telah melanggar Pasal 100 ayat (1) UndangUndang Nomor20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;Bahwa terhadap fungsi perlidungan konsumen dalam UndangUndangNomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dapatdiartikan merupakan perlindungan bagi konsumen yang menikmatiproduk akhri sebuah merek, namun terhadap Terdakwa bukan mutlaksebagai konsumen dari merek Royal Foam tersebut;Bahwa dalam Pasal 100 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun2016
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 06-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 139/PDT/2015/PT.DPS
Tanggal 6 Nopember 2015 — 1. ARDHY AL DIMORO. MO. sebagai :Pembanding I/Turut Terbanding IX ; 2. LIM WAN SENG sebagai : Pembanding II/ Turut Terbanding X 3. RUDY SANTOSO, sebagai :Pembanding III/ Turut Terbanding II 4. Drs. I PUTU PARWATA MAELIA KUSUMA, MM.sebagai :Pembanding IV/Turut Terbanding VII 5. LO STEFANUS, sebagai : Pembanding V/ Turut Terbanding IV 6. TAN ARLY CHANDRA, sebagai : Pembanding VI/ Turut Terbanding V ; 7. JOHNNY TANDIARY, sebagai : Pembanding VII/ Turut Terbanding VI MELAWAN 1. I NYOMAN DUG DUG, sebagai Terbanding Dan 1. I MADE SUDENA, sebagai : Turut Terbanding I 2. NI LUH DEWI ASTINI, SH., sebagai : Turut Terbanding III 3. KETUT NELI ASIH, SH.sebagai : Turut Terbanding VIII 4. I NYOMAN SURYAWAN, SH., sebagai : Turut Terbanding XI 5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, sebagai : Turut Terbanding XII
47 — 39
  • Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar mempertimbangkan semua bukti Terbanding semulaPenggugat yang isinya menguatkan dalildalil Terbanding semulaPenggugat, meski sebenarnya buktibukti tersebut bertolak belakangdengan materi permasalahan dalam perkara ini ;Majelis Hakim di dalam Amar Putusannya bertindak secara setengahhati dan kecenderungannya tidak adil serta telah berpihak kepadaPenggugat, yang pada akhirnya tidak memberikan perlidungan hukumdan merugikan kepada Pihak Pembanding (
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 5 September 2016 — - BANGUN SIHITE
47 — 22
  • dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian, kKecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagaisuatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuaidengan perlidungan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 601/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 27 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat I : LALA KUSMANA BIN H. DADA SUHIDA BIN H. OENING
Terbanding/Tergugat I : Tuan DEDDY SUGANDA ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat II : Nyonya Hani Rostika ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat III : Tuan Agus setiawan ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat IV : Nyonya Ani Maryani ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat V : Tuan DUDI SUMANTRI ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat VI : Nyonya DEDEH MARWATI ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat VII : Tuan ISMAIL ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat VIII : Tuan MAJID ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat IX : Drs.H. Rudi Alamsyah ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat X : Hj. Imas Ningrum ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat XI : Dra. Neni ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat XII : Drs. Deni M. Mansyur ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat XIII : Drs.A.A. Gumelar ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat XIV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat
Terbanding/Intervensi I : Denny Ahmad Sadeli
Terbanding/Intervensi II : Ny. Komalawati Yunus
Terbanding/Intervensi III : Dariah
Terbanding/Intervensi IV : Dede Juwita
Terbanding/Intervensi V : Rohman
Terbanding/Intervensi VI : Mohammad Yosi Firdaus
Terbanding/Intervensi VII : Yanuar Maulana
Terbanding/Intervensi VIII : Yudha Garmiwa
Terbanding/Intervensi IX : Asep Sudiyanto
Terbanding/Intervensi X : Budi Sunandar
Terbanding/Intervensi XI : Didik Mulyadi
Terbanding/Intervensi XII : Sandi Kristiawan
Terbanding/Intervensi XIII : Elin Herlina
Terbanding/Intervensi XIV : Zaenal Arifin
Terbanding/Intervensi XV : Syaiful Anam
Terbanding/Intervensi XVI : Arif Arfan
Terbanding/Intervensi XVII : Ahmad Baihaqi
Terbanding/Intervensi XVIII : Khairul Anwar
Terbanding/Intervensi XIX : Achmad Firdaus
Terbanding/Intervensi XX : Achmad Rizqi
Terbanding/Intervensi XXI : Pupu Suharto Wiratama
Turut Terbanding/Penggugat II : SUGIH SRIYATIN BINTI ENDANG RAHMAT
234 — 79
  • IX sekarangTerbanding IX;Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Bale Bandung telah tepatdan benar, baik dalam pertimbangan, maupun dalam penerapanhukumnya serta telah memenuhi syarat syarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengadili padaputusannya, baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara sertapenilaian dan pertimbangan terhadap keberatankeberatan Para Pihak,serta hakhak apapun dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim telahmemenuhi rasa keadilan, dan perlidungan
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus
Register : 03-03-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN TILAMUTA Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tmt
Tanggal 16 Maret 2020 — Pemohon:
Sofyan Hasan, S. TP.,M.M
Termohon:
Kejaksaan Negeri Boalemo
187 — 90
  • ., diperiksasebagai calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut adalahuntuk tujuan transparansi dan perlidungan hak asasinya agar sebelum ditetapkansebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang denganminimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik Kejaksaan NegeriBoalemo;Menimbang, berdasarkan pertibangan tersebut di atas, alasanpermohonan Pemohon pada poin B.
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Tanah
Register : 04-10-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 20 Juli 2017 — Penggugat : SELAMET PARIANTANY Tergugat : 1PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2. Direktorat Kekayaan Negara Pro Sumsel cq Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang 3. Badan Pemerintah Nasional Ri cq Badan Pertanahan Nasional Di Prabumulih 4. Otoritas Jasa Keuangan
90 — 54
  • PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN,REDY JURMONO SLAMET dan RUSDI ISWANDI adalah Direktur dan JajaranPengurus YLPKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih padatanggal 10 Oktober 2016 dibawah register Nomor 40/SK/2016/PN.PBM yangditanda tangani Penggugat sebagai yang memberi kuasa dan yang menerimakuasa Yayasan Lembaga Perlidungan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 54/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : AMAN MAJEDI Diwakili Oleh : Parlindungan Pasaribu, SH.,MH.,MA
Terbanding/Penggugat : HERMAN SUBIANTORO
Turut Terbanding/Tergugat II : ARMIATI, E.
83 — 38
  • Semua aslinyadiperiksa Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor90/Pdt.G/2020/PN.Smr dan Yang Mulia Majelis Hakim menyarankan agar suratbukti tersebut difoto copy diberi materai tiap bukti dan dilegalisir di kantor posjuga PERLIDUNGAN PASARIBU.SH.MH. selaku kuasa Hukum Tergugat turutmemeriksa satu persatu surat bukti P1.P2.P3.P4. dan P5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PT SULAWESI MINI HYDRO POWER (SELANJUTNYA DISEBUT "PT SMHP") CQ. KF FJELLSIKRING AS DK VS PT BANGUN GUNA GRAHA DKK
240 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 346 K/Pdt/2017(1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum.2. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua KomisiYudisial Rl 047/Kma/Skb/lv/2009 02/Skb/P.Ky/lv/2009 Tentang KodeEtik Dan Pedoman Perilaku Hakim,Penerapan: 1.1.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 378/PDT/2021/PT MDN
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : NGARIYAN SALIM
Terbanding/Penggugat : LAM TING SING PHILIP
Terbanding/Tergugat II : SUSAN WIDJAJA, SH. Notaris / PPAT
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN / AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
94 — 54
  • Dengan demikianPenggugat sudah seharusnya mendapat Perlidungan hukum dan haltersebut telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia register No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982;4. Bahwa akan tetapi berdasarkan adanya Gugatan PerdataPerbuatan Melawan Hukum terdahulu yang dimajukan oleh orang tuaHalaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt/2021/PT MDNPenggugat, yaitu Alm.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1505/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 21 Maret 2017 — pidana - Manogu Elly Novita
130 — 153
  • Melaksanakan penanganan dan penyelasian sengketa konsumen dengancara melalui mediasi, atau arbitase atau konsiliasi.Memberikan konsultasi perlidungan konsumen.Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku.4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuandalam undang undang ini.5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap pelanggaran perlindungankonsumen.6.